Sejarah Singkat Pendidikan Agama Islam (Madrasah) menjadi tugas dan tanggung jawab Negara

Sikap beragama umat islam merupakan warisan yang berakar jauh pada masa terjadinya proses islamisasi beberapa abad yang lalu. proses islamisasi di indonesia sangat di pengaruhi oleh dua hal, yaitu Tasawuf/Tarekat dan mazhab fikih, dan dalam proses tersebut para pedagang dan kaum sifi memegang peranan yag sangat penting. Melalui merekalah islam dapat menjangkau daerah-daerah hampir diseluruh nusantara ini. Pendidikan kolonial dikelola oleh pemerintah kolonial untuk anak-anak bumi putra, ataupun yang diserahkan kepada misi dan zending Kristen dengan bantuan financial dari pemerintah belanda. Pendidikan demikian pada awal abad ke 20 telah menyebar dibeberapa kota, sejak dari pendidikan dasar sampai atas, yang terdiri dari lembaga pendidikan guru dan sekolah kejuruan. Adanya lembaga pendidikan kolonial terdapatlah dua macam pendidikan diawal abad 20, yaitu pendidikan islam tradisional dan pendidikan kolonial. Kedua jenis pendidikan ini dibedakan, bukan hanya dari segi tujuan yang ingin dicapai, tetapi juga dari kurikulumnya.

Pendidikan kolonial melarang masuknya pelajaran agama dalam sekolah-sekolah kolonial, dan dalam artian ini orang menilai pendidikan kolonial sebagai pendidikan yang bersifat sekuler, disamping sebagai penyebar kebudayaan barat. Dengan corak pendidikan yang demikian pemerintah kolonial tidak hanya menginginkan lahirnya golongan pribumi yang terdidik, tetapi juga berkebudayaan barat. Hal ini merupakan salah satu sisi politik etis yang disebut politik asisiasi yang pada hakekatnya tidak lain dari usaha westernisasi yang bertujuan menarik penduduk asli Indonesia kedalam orbit kebudayaan barat. Dari lembaga pendidikan ini lahirlah golongan intlektual yang biasanya memuja barat dan menyudutkan tradisi nenekmoyang serta kurang menghargai islam, agama yang dianutnya. Hal ini agaknya wajar, karena mereka lebih dikenalkan dengan ilmu-ilmu dan kebudayaan barat yang sekuler  tanpa mengimbanginya dengan pendidikan agama konsumsi moral dan jiwanya. Sikap umat yang demikianlah yang dimaksud sebagai ancaman dan tantangan bagi islam diawal abad ke 20.

Pada masa  penjajahan  Belanda  dan  pendudukan  Jepang,  pendidikan  Islam diselenggarakan oleh masyarakat sendiri dengan mendirikan pesantren, sekolah dan tempat latihan-latihan lain. Setelah merdeka, pendidikan Islam dengan ciri khasnya madrasah dan pesantren mulai mendapatkan perhatian dan pembinaan dari pemerintah Republik Indonesia. Pendidikan Islam di Indonesia tidak dapat lepas dari apa yang diilustrasikan pada  kebijakan-kebjakan  pemerintah  kolonial  Belanda  dan  pemerintah  Jepang yang  telah  menjajah  bangsa  Indonesia  selama  berabad-abad.  Oleh  karena  itu periodisasi sejarah pedidikan Islam dibagi dalam dua garis besar, yaitu periode sebelum kemerdekaan dan periode sesudah kemerdekaan.

Pendidikan  di  Indonesia  pada  zaman  sebelum  kemerdekaan  dapat digolongkan ke dalam tiga periode, yaitu:Pendidikan yang berlandaskan ajaran keagamaan,  Pendidikan  yang  berlandaskan  kepentingan  penjajahan,  dan Pendidikan dalam rangka perjuangan kemerdekaan. Pendidikan  berlandaskan  ajaran  Islam  dimulai  sejak  datangnya  para saudagar  asal  Gujarat  India  ke  Nusantara  pada  abad  ke-13.  Kehadiran  mereka mula-mula terjalin melalui kontak teratur  dengan para pedagang asal Sumatra dan Jawa. Ajaran Islam mula-mula berkembang di kawasan pesisir, sementara di pedalaman agama Hindu masih kuat.[1] Didapati pendidikan agama Islam di masa prakolonial  dalam  bentuk  pengajian  Al  Qur’an  dan  pengajian  kitab  yang  di selenggarakan  di  rumah-rumah,  surau,  masjid,  pesantren  dan  lain-lain.  Kitab-kitab ini adalah menjadi ukuran bagi tinggi rendahnya ilmu agama seseorang.[2] Pada awal perkembangan Islam di Indonesia  Hampir di setiap desa yang ditempati kaum muslimin, mereka  mendirikan  masjid  sebagai  tempat  beribadah  dan  mengerjakan  shalat Jumat  dan  pada  tiap-tiap  kampung,  mereka  mendirikan  Surau  (di  Sumatera Barat) atau Langgar untuk  mengaji dan membaca Alquran, dan sebagai tempat untuk mendirikan shalat lima waktu.

Pendidikan Islam yang berlangsung di langgar bersifat elementer, di mulai dengan mempelajari huruf abjad Arab (hijaiyyah) atau kadang-kadang langsung mengikuti guru dengan menirukan apa yang telah dibaca dari kitab suci Alquran Pendidikan  semacam ini dikelola oleh seorang petugas yang disebut Amil, Moden atau Lebai yang memiliki tugas ganda yaitu di samping memberikan doa pada waktu upacara keluarga atau desa, juga berfungsi sebagai guru. Pengajian Alquran pada pendidikan Langgar ini dapat dibedakan atas dua tingkatan yaitu :

  1. Tingkatan rendah, yaitu merupakan tingkatan pemula, yaitu di mulai dengan sampai bisa membacanya yang diadakan pada tiap-tiap kampong.
  2. Tingkatan atas, pelajarannya selain tersebut di  atas, juga ditambah dengan  pelajaran lagu, kasida dan berzanzi, tajwid dan mengaji kitab perukunan.

Pendidikan  berdasarkan  kepentingan  penjajahan (era kolonialisme Belanda dan Jepang) Pemerintah Belanda mulai menjajah Indonesia pada tahun 1619 yaitu ketika Jan Pieter Coen menduduki Jakarta.[3] Kedatangan bangsa barat mereka  menyebut pembaruan pendidikan itu adalah westernisasi dari kristenisasi yakni untuk kepentingan Barat dan Nasrani. Dua motif inilah yang mewarnai kebijaksanaan penjajahan Barat di Indonesia selama 3.5 Abad.[4] Sejak dari zaman VOC (Belanda Swasta) kedatangan mereka di Indonesia. Sejak dari zaman VOC (Belanda Swasta) kedatangan mereka di Indonesia. Dalam  hak  actroi  VOC  terdapat  suatu  pasal  yang  berbunyi  sebagia  berikut: ”Badan  ini  harus  berniaga  di  Indonesia dan bila perlu boleh berperang. Dan harus memperhatikan perbaikan agama Kristen dengan mendirikan sekolah”. Dalam hak actroi VOC terdapat  suatu  pasal  yang  berbunyi  sebagai  berikut: ”Badan  ini  harus berniaga di Indonesia dan bila perlu boleh berperang. Dan harus memperhatikan perbaikan agama Kristen dengan mendirikan sekolah”.[5]

Ketika Van den Boss menjadi Gubernur Jenderal di Jakarta pada tahun 1831, keluarlah kebijaksanaan bahwa sekolah-sekolah gereja dianggap dan diperlukan sebagai  sekolah  pemerintah.  Departemen  yang  mengurus  pendidikan  dan keagamaan dijadikan satu. Dan di tiap daerah Keresidenan didirikan satu sekolah agama  Kristen.  Gubernur  Jenderal  Van  den  Capellen  pada  tahun  1819  M mengambil  inisiatif  merencanakan  berdirinya  sekolah  dasar  bagi  penduduk pribumi agar dapat membantu pemerintah Belanda. Dalam surat edarannya kepada  para  Bupati  tersebut  sebagai  berikut  :  ”Dianggap  penting  untuk secepat  mungkin  mengadakan  peraturan  pemerintah  yang  menjamin meratanya  kemampuan  membaca  dan  menulis  bagi  penduduk  pribumi  agar lebih mudah untuk dapat menaati undang-undang dan hukum negara”.[6] Pada masa penjajahan Belanda, bangsa Indonesia berhasil dijadikan bangsa yang  sangat  lemah dalam  segala  sektor  kehidupan.  Penduduk  yang berpendidikan  jumlahnya sangat sedikit.  Pendidikan hanya  dinikmati  oleh kelompok  masyarakat  tertentu.  Penduduk  pribumi  umumnya  tidak  mendapat kesempatan memperoleh pendidikan yang layak. Kebijakan  pemerintah Hindia Belanda  sendiri terhadap pendidikan Islam pada dasarnya bersifat menekan karena kekhawatiran akan timbulnya militansi kaum  muslimin  terpelajar. Bagi  pemerintahan penjajah, pendidikan di Hindia Belanda tidak hanya bersifat  pedagogis kultural tetapi juga psikologis politis. Dalam sistem pendidikan Islam di masa kolonialisme barat, penjajah belanda telah memberikan kebijakan yang sangat merugikan pihak kaum muslimin yaitu ordonansi,  dimana  penyelenggaraan  pendidikan  harus  terlebih  dahulu mendapatkan ijin dari pemerintah,sekolah-sekolah liar yang harus meminta izin terlebih  dahulu  atas  terselengaranya  pendidikan  tersebut,  Laporan-laporan mengenai  kurikulum  dan  keadaan  sekolahpun  harus  diberikan  secara  berkala. Ketidaklengkapan  laporan  sering dijadikan  alasan  untuk  menutup  kegiatan pendidikan  dikalangan  masyarakat  tertentu.  Karena  kebiasaan  lembaga pendidikan  Islam  yang  masih  belum  tertata,  Ordonansi  itu  dengan  sendirinya menjadi faktor penghambat.

Pandangan  ini pada  satu fihak  menimbulkan  kesadaran  bahwa  pendidikan dianggap  begitu vital dalam upaya  mempengaruhi  kebudayaan  masyarakat. Melalui pendidikan ala Belanda dapat diciptakan kelas masyarakat terdidik yang berbudaya Barat sehingga akan lebih  akomodatif terhadap kepentingan penjajah. Tetapi dipihak lain, pandangan  diatas  juga mendorong pengawasan yang berlebihan  terhadap  perkembangan  lembaga  pendidikan Islam seperti madrasah. Pesantren yang merupakan pusat pendidikan Islam pada waktu itu mengambil sikap anti Belanda. Sampai uang yang diterima seseorang sebagai gaji dari pemerintah Belanda, dinilainya sebagai uang haram. Celana dan dasi pun  dianggap haram, karena dinilai sebagai pakaian identitas Belanda. Sikap konfrontasi kaum santri dengan pemerintah penjajah ini, terlihat pula pada letak  pesantren  di  Jawa  pada  waktu  itu,  yang  pada  umumnya  tidak  terletak  di tengah kota atau desa, tapi di pinggir atau bahkan di luar keduanya. Lembaga pendidikan (sekolah dan pesantren) memiliki filosofi yang berbeda yang sekaligus melahirkan output yang memiliki orientasi yang berbeda pula. Perbedaan yang tajam antara ilmu agama dan ilmu umum menyebabkan munculnya sistem pendidikan umum dan sistem  pendidikan  agama  pada  fase  terakhir  abad  ke-19,  serta  dilanjutkan  dan diperkuat pada abad ke-20. Pendidikan umum yang dibuat oleh pemerintah hindia belanja mempunyai sikap netral terhadap  pendidikan agama di sekolah-sekolah umum, ini dinyatakan dalam Pasal 179 (2) I.S (Indishe Staatsregeling) dan dalam berbagai ordonansi. Singkatnya dinyatakan sebagai berikut: Pengajaran umum adalah netral, artinya bahwa pengajaran itu diberikan dengan menghormati keyakinan agama masing-masing. Pengajaran agama hanya boleh diberikan di luar jam sekolah.

Reaksi umat Islam terhadap kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang diakibatkan dari ordonansi dikelompokan dalam 2 corak: 1) difensif dan 2) progresif. Corak defensif ditunjukkan dengan menghindari sejauh mungkin  pengaruh politik Hindia Belanda itu terhadap sistem  pendidikan  Islam.  Disamping mengambil lokasi di daerah-daerah terpencil,  pesantren  juga  mengembangkan  kurikilum  tersendiri  yang   hampir seluruhnya berorientasi pada pembinaan mental keagamaan. Pesantren dijadikan sebagai benteng terakhir atas penetrasi penjajah khususnya dalam bidang pendidikan. Corak progresif  yang memandang bahwa tekanan pemerintah Hindia Belanda itu merupakan kebijaksanaan diskriminatif. Umat islam dalam bidang pendidikan berusaha bagaimana dapat mencapai kesetaraan dan kesejajaran baik dari sudut kelembagaan maupun kurikulum. Sikap difensif yang terus-menerus disadari oleh kelompok umat islam tidak begitu baik karena semakin memberi peluang yang besar kepada sekolah yang dibangun hindia belanda. Sehingga untuk mengatasi masalah ini diperlukan mengembangkan lembaga-lembaga yang produknya sama dengan sekolah ala belanda tetapi akarnya adalah pendidikan agama. Wujud konkritnya adalah berkembangnya sekolah islam atau madrasah di berberbagai wilayah baik jawa maupun luar jawa.  Ulama dan guru-guru mulai berdatangan, pengajian-pengajian  diselenggarakan  dengan  mengambil  tempat  di  masjid-masjid.  Tempat-tempat  pengajian ini kemudian selanjutnya ada yang berkembang  menjadi  pondok  pesantren.surau,langgar,bahkan  sekolah  hingga perguruan tinggi.

Pada masa penjajahan jepang mereka berorientasi pada penguatan kekuasaan indonesia. Jepang menghapuskan sekolah-sekolah berbahasa belanja. Bahasa indonesia bahkan digunakan secara lebih luas di lingkungan pendidikan. Kurikulum dan struktur pendidikan pun dirubah.[7] Untuk memperoleh dukungan umat Islam, pemerintah Jepang mengeluarkan kebijikan yang menawarkan bantuan dana bagi madrasah. Pemerintah Jepang membiarkan dibukanya kembali madrasah-madrasah yang pernah ditutup pada masa pemerintahan sebelumnya. Hal ini dilakukan karena pemerintah jepang tidak dapat menjangkau madrasah dan pesantren yang sebagaian besar berlokasi di desa-desa terpencil.[8]

Madrasah diambil dari asal kata darasa yang berarti belajar. madrasah berarti tempat belajar bagi siswa atau mahasiswa (umat Islam). Dalam sejarah pendidikan  Islam,  makna  dari  madrasah  tersebut  memegang  peran  penting sebagai institusi belajar umat Islam selama pertumbuhan dan perkembangannya. Pada periode sebelum kemerdekaan Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam berfungsi menghubungkan sistem baru dengan jalan mempertahankan  nilai-nilai lama yang masih baik dan mengambil  sesuatu  yang  baru  dalam  ilmu,  teknologi dan ekonomi yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Sejak pertumbuhannya madrasah tidak menggunakan sistem pendidikan yang sama dengan sistem pendidikan islam pesantren. Baik menyangkut sistem belajar mengajar, materi pelajaran, rencana pembelajaran, waktu belajar maupun pengasuh (guru). Untuk mengamankan kepentingannya, pemerintah Jepang lebih banyak mengangkat kalangan priyayi dalam jabatan-jabatan di Kantor Urusan Agama. Kebijakan tersebut diterapkan karena Jepang berharap akan lebih mudah berkerjasama karena mereka tidak memiliki perhatian khusus terhadap pentingnya pendidikan islam. Kalangan ulama di Minangkabau bersepakat mendirikan Majelis Islam Tinggi Minangkabau. Majelis ini berusaha mengkoordinasikan pendidikan agama di madrasah. Dalam hal kurikulum, majelis ini membuat rancangan yang menjamin standar mutu pendidikan agama.[9] Pada masa penjajahan jepang penggalakan madrasah awaliyah digalakan secara luas. Majelis islam tinggi menjadi penggagas sekaligus penggerak utama berdirinya madrasah-madrasah awaliyah yang diperuntukan bagi anak-anak berusia minimal 7 tahun. Madrasah awaliyah lebih ditekankan pada pembinaan keagamaan dan diselenggarakan pada sore hari. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan bagi anak-anak yang pada umumnya mengikuti sekolah-sekolah rakyat pada pagi hari.

Perkembangan madrasah pada awal kemerdekaan sangat terkait dengan Departemen agama yang mulai resmi berdiri 3 Januari 1946. Lembaga inilah yang secara intensif memperjuangkan politik pendidikan Islam di Indonesia.[10] Orientasi usaha Departemen Agama dalam bidang pendidikan Islam bertumpu pada aspirasi umat Islam agar pendidikan agama diajarkan di sekolah-sekolah, disamping pada pengembangan madrasah itu sendiri. Dalam memperjuangkan penyelenggaraan pendidikan islam secara lebih meluas di Indonesia. Salah satu hasil yang cukup menonjol dari pembinaan madrasah pada masa awal kemerdekaan adalah pengembangan Instensif madrasah keguruan, baik dalam bentuk pendidikan guru agama (PGA) maupun sekolah guru hakim agama (SGHA).

Pendidikan dianggap sebagai hak warga negara sehingga wajib mengikuti pendidikan dasar. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.[11] Sehingga disusunlah definisi pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Prinsip pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.[12] Dengan adanya prinsip pendidikan tersebut seluruh penyelenggara pendidikan baik sekolah berlandaskan agama maupun umum wajib menjamin setiap peserta didiknya untuk mendapatkan pendidikan agama. Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah dan atau kelompok masyarakat dan menjadikan fungsi pendidikan keagamaan sebagai cara pemerintah mempersiapkan masyarakatnya untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamannya. Pendidikan madrasah mengembangkan kurikulum dan silabus pendidikan dibawah supervisi Kementerian agama.

Wacana-wacana hampir setiap periode 5 tahunan untuk melebur urusan-urusan Kementerian Agama terutama pendidikan ke Kemendiknas adalah wacana yang tidak berdasarkan sejarah dan nilai-nilai sejarah mengapa Pendidikan Agama menjadi tugas dan tanggung jawab Kementerian Agama. Wacana seperti ini harus dicermati sebagai wacana berbahaya kita ketahui bersama pendidikan dijaman sejarah dulu sangat eksklusif tidak dapat dinikmati oleh seluruh warga negara, pendidikan islam selalu mendapat tentangan oleh Pemerintahan penjajah karena dianggap akan melakukan pembelotan dan membahayakan kepentingan pemerintahan kolonial karena membangkitkan kaum militan terpelajar muslimin. Jangan sampai masa ordonansi kembali hadir di Negara ini yang sudah puluhan tahun merdeka. Dibawah Kementerian Agama pendidikan umum dan pendidikan agama melebur menjadi wadah yang bernama Madrasah. Kementerian Agama dalam bidang pendidikan Islam bertumpu pada aspirasi umat Islam agar pendidikan agama diajarkan di sekolah-sekolah, untuk memperjuangkan penyelenggaraan pendidikan islam secara lebih meluas di Indonesia.

[1] Yunus, Mahmud, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, (Jakarta:Hida Agung,1985).

[2]  Departemen Agama. Rekontruksi Sejarah Pendidikan islam Di Indonesia. Jakarta: (Departemen Agama RI, 2005)

[3] Zuhairini, ibid, h. 148. Bandingkan dengan Hanun Asrohah, op cit, h.150

[4] Ibdi hal 148-150

[5] http://anshori-pecintagadis.blogspot.com/2009/04/pendidikan-islam-zaman-penjajahan.html

[6] http://lena-unindrabioza.blogspot.com/2008/03/pendidikan-zaman-enjajahan.html

[7] Maksum, Madrasah:  Sejarah dan Perkembangannya (Cet. II; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 97.

[8] Maksum, Madrasah:  Sejarah dan Perkembangannya (Cet. II; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999),

[9] Maksum, Madrasah:  Sejarah dan Perkembangannya (Cet. II; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hal 119.

[10] Sebelum dibentuk departemen agama pengurusan madrasah telah mulai diperhatikan oleh Bada Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) dalam pengumumannya tanggal 22 Desember 1945 (Berita RI tahun II Nomor 4 dan 5 halaman 20 Kolom 1) yang antara lain menganjurkan: “Dalam memajukan pendidikan dan pengajaran sekurang-kurangnya diusahakan agar pengajaran dilanggar-langgar dan maddrasah berjalan terus dan dipercepat”. Kemudian tanggal 27 Desember 1945 BPKNIP menyarankan agar madrasah dan pendok pesantren mendapat perhatian dan bantuan Abudin Nata, Ed., Op.cit, h. 204.

[11] Undang-Undang Dasar 1945, pasal 31.

[12] Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang 20 Tahun 2003. Pasal 4.