Komponen Perencanaan Anggaran Inspektorat Jenderal

Penyusunan anggaran adalah hal yang paling penting dalam sebuah roda organisasi dalam mencapai tujuan di suatu organisasi. Rencana merupakan tindakan yang dibuat berdasarkan fakta dan asumsi mengenai gambaran kegiatan yang dilakukan pada waktu yang akan datang dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Perencanaan berarti menentukan sebelumnya kegiatan yang mungkin dapat dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Perencanaan merupakan upaya tindakan berhati-hati sebelum melakukan sesuatu agar apa yang dilakukan dapat berhasil dengan baik. Tujuan utama perencanaan adalah untuk memberikan proses umpan maju  (feedforward) agar dapat memberikan petunjuk kepada setiap manajer dalam pengambilan keputusan operasional sehari-hari. Sehingga dapat dikatakan perencanaan merupakan jabaran dari apa yang ingin dicapai oleh pimpinan dalam mengambil keputusan dengan tepat dan cepat. Perencanaan dalam perspektif Inspektorat Jenderal harus sejalan dengan apa yang ingin dicapai oleh masing-masing unit eselon 1 di Kementerian Agama, penyusunan anggaran dalam pengawasan disesuaikan dengan langkah-langkah yang harus dicapai oleh setiap eselon 1 dalam mencapai tujuannya.

Pada PMA 42 tahun 2016 pasal 701 menerangkan bahwa salah tugas Inspektorat Jenderal huruf b, melakukan pengawasan internal pada Kementerian Agama terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Pengertian kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. Kinerja berasal dari akar kata “to performance”. Kinerja merupakan seperangkat hasil yang dicapai dan merujuk pada tindakan pencapaian serta pelaksanaan sesuatu pekerjaan yang diminta (Stolovitch and Keeps: 1992). Kinerja merupakan salah satu kumpulan total dari kerja yang ada pada diri pekerja. (Griffin: 1987). Kinerja merujuk kepada tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas serta kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja dinyatakan baik dan sukses jika tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik (Donnelly, Gibson and Ivancevich: 1994). Inspektorat Jenderal melakukan pengawasan terhadap kinerja, berarti melakukan pengawasan terhadap evaluasi capaian dari masing-masing Direktorat yang telah dituangkan dalam rencana kerja tahunan.

Penyusunan anggaran pengawasan bersifat dinamis sesuai dengan rencana dan kinerja dari para Direktorat, sebagai contoh, Ditjen Pendis salah satu target tahun 2017 akan melakukan pembayaran Inpassing terhadap guru-guru swasta. Inspektorat Jenderal dalam mengalokasikan rencana anggaran untuk kegiatan tersebut dimulai dengan melakukan konsinyiring dengan Ditjen Pendis bagaimana perencanaan dan kriteria dalam mensukseskan kegiatan tersebut, mengevaluasi pembuatan juknis dalam pembayaran inpassing, kemudian memeriksa kebenaran dari jumlah jam mengajar guru-guru yang akan menerima inpassing, kesesuaian nilai tunggakan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembayarannya. Tahapan-tahapan tersebut untuk memberikan Penilaian kinerja berupa masukan-masukan dan kendala yang dihadapi di daerah terhadap kebijakan pusat dalam melakukan pembayaran Inpassing. Masukan dan evaluasi dari kinerja yang dilakukan Ditjen Pendis terhadap target kerja di tahun 2017. Penilaian yang dilakukan terhadap Ditjen Pendis merupakan muara akhir dari penilaian-penilaian yang dilakukan di masing-masing wilayah yang dibawahi oleh Inspektur Wilayah terhadap kegiatan pembayaran Inpassing.

Penyusunan anggaran yang dilakukan oleh Inpektorat Jenderal harus merupakan rencana kerja yang isinya kegiatan yang merupakan target utama dari masing-masing Direktorat Jenderal, yang diturunkan kedalam output dan komponen kegiatan rencana kerja Inspektorat Jenderal. Muara dari anggaran tersebut ketercapaian Kementerian Agama dalam melaksanakan target-target kerjanya. Itjen merupakan mitra strategis khususnya dalam memberikan masukan yang bersifat konstruktif, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Contoh lain, Menjaga dan meningkatkan kualitas pelaporan pertanggungjawaban keuangan dan kinerja merupakan kerjasama Itjen dan Sekjen untuk mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta peningkatan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Kerjasama dengan unit eselon 1 lainnya terutama Setjen selaku pengelola anggaran dan penyusun Laporan Keuangan tingkat Kementerian. Sebagai contoh adanya kerjasama reviu RKA-K/L dan reviu Laporan Keuangan, serta pendampingan dalam hal pembahasan temuan bersama BPK. Contoh lainnya dalam hal peningkatan kualitas SAKIP, tahun ini Itjen dan Setjen berkolaborasi untuk melakukan evaluasi mandiri atas SAKIP Kementerian, untuk mengetahui langkah perbaikan yang perlu segera dilaksanakan sebelum dilakukan evaluasi SAKIP oleh KemenPAN-RB.

Fungsi perencanaan dan penganggaran Kementerian/Lembaga merupakan hal yang sangat kritis karena jantung kesuksesan dari sebuah organisasi ada pada fungsi tersebut, di mana tugas dan fungsi yang tercermin dalam setiap kegiatan bersumber dari perencanaan dan penganggaran tadi. Alur proses bisnis penganggaran dapat digambarkan sebagai berikut:

Arahan Wakil Presiden R.I. pada lokakarya APIP tanggal 22 Februari 2012 menyampaikan bahwa APIP tidak hanya masalah ex post tetapi APIP harus sudah mulai berperan sejak tahap perencanaan penganggaran. Arahan Wakil Presiden tersebut ditindaklanjuti oleh Menpan dengan menerbitkan Surat MenPAN RB kepada Menteri Keuangan Nomor B/2362/M.PAN-RB/2012 tanggal 23 Agustus 2012, “APIP tidak hanya berperan mereviu terhadap Laporan Keuangan tetapi diharapkan juga mereviu tahap penyusunan anggaran (RKA-K/L)”. APIP diharapkan melakukan pengawasan dini sehingga diharapkan saat pelaksanaannya tidak terjadi pemborosan /penyimpangan keuangan negara.

Standar Audit Intern Pemerintah membagi 2 kegiatan besar audit intern di lingkungan APIP yaitu pertama, kegiatan pemberian keyakinan (assurance activities) terdiri dari audit, evaluasi, reviu dan pemantauan. Kedua, Kegiatan pengawasan lainnya dan kegiatan yang tidak memberikan penjaminan kualitas (consulting activities), antara lain konsultansi, sosialisasi, dan asistensi. Posisi APIP ditempatkan secara tepat sehingga bebas dari intervensi, dan memperoleh dukungan yang memadai dari Pimpinan Kementerian sehingga dapat bekerja sama dengan auditi dan melaksanakan pekerjaan dengan leluasa. Meskipun demikian, APIP harus membina hubungan kerja yang baik dengan auditi terutama dalam hal saling memahami di antara peranan masing-masing lembaga. Program kerja penugasan audit intern harus mencakup prosedur untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasikan informasi selama penugasan, termasuk metodologi yang digunakan, misalnya audit berbasis teknologi dan teknik sampling. Sehingga 2 kegiatan besar audit dapat Intern dapat tergambar dengan jelas dalam program kerja tahunan (RKA/KL).

Dalam penyusunan penganggaran sering kali menomorduakan kegiatan consulting activities. Padahal menurut The Institute of Internal Auditor’s (IIA’s) Internal Audit Capability Model (IA-CM) for the public sectors, kemudian diadopsi oleh BPKP kedalam Perka BPKP nomor: PER–1633/K/JF/2011 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Tingkat kapabilitas APIP dikelompokkan ke dalam lima tingkatan (level), yaitu Level 1 (Initial), Level 2 (Infrastructure), Level 3 (Integrated), Level 4 (Managed), dan Level 5 (Optimizing).  Dapat digambarkan seperti ini:

BPKP memetakan APIP di Kementerian/Lembaga bahwa 93% APIP Indonesia masih berada pada Level 1 (Initial), sedangkan sisanya sebanyak 7% berada pada level 2 (Infrastructure). Dikarenakan titik berat penganggaran APIP di Kementerian/Lembaga pada (assurance activities) belum pada (Consulting activities). Kedepannya APIP harus menyeimbangkan besaran anggaran antara kedua aktivitas yang dilakukan dan dapat meningkatkan level kapabilitas APIP menjadi Level 3 yaitu mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern. Jumlah satker yang begitu besar 4.484 unit tidak tersentuh seluruhnya seandainya satker terluar diaudit pun belum tentu akan terulang diaudit untuk 5 tahun kedepan. Oleh karena itu aktivitas konsultasi sangat penting ketika auditor turun mengaudit ke satu satker dengan melakukan beberapa pembinaan disatker lain. Seringkali kesalahan/temuan dalam audit auditi tidak memami prosedur aturan dan pelaksanaan pertanggungjawaban karena tidak adanya sosialisasi dan pemahaman penggunaan anggaran yang baik. Keterbatasan anggaran di daerah merupakan unsur utama dari terbatasnya sosialisasi yang dilakukan kepada satker dibawahnya atau binaannya. Auditor yang datang ke auditi tersebut sering diminta berbagi pengetahuan permasalahan yang sering terjadi pada pelaksanaan anggaran dan mensosialisasikan pertanggungjawaban yang baik tetapi karena tidak adanya anggaran untuk kegiatan konsultasi dan minimnya hari pelaksanaan audit tidak dapat terlaksana.

Auditor harus membagi harinya ketika melakukan pengawasan dengan pemberian konsultasi, misalkan ketika didaerah 14 (empat belas) hari melakukan pengawasan (assurance activities) diberikan lagi waktu dengan surat tugas yang berbeda untuk melakukan kegiatan kosultasi (consulting activities) kepada satker-satker yang tidak diaudit. Peran auditor ketika didaerah dalam melaksanakan kedua tugas yang tertuang dalam standar audit AAIPI dapat secara langsung di laksanakan. Perlu adanya hearing antara Sekretariat Itjen sebagai jembatan dalam menyusun anggaran dengan Inspektorat Wilayah sebagai pihak penyedia SDM dalam melakukan pengawasan kepada unit eselon 1 lainnya. Sekretariat jenderal dalam PMA 42 tahun 2016 pasal 703 salah satu fungsinya melakukan koordinasi perencanaan kinerja pengawasan dan anggaran dan pengelolaan keuangan dilingkungan Inspektorat Jenderal. Pihak Inspektorat Wilayah meminta program kerja dari unit eselon 1 kemudian merumuskan prosesnya dalam menilai keberhasilan kinerja kemudian rumusan itu di kompilasikan dan dimasukan kedalam anggaran pengawasan Inspektorat Jenderal oleh Sekreatariat Jenderal. Seperti menurut Glenn A Welsch mendefenisikan anggaran sebagai berikut: “Profit planning and control may be broadly as de fined as sistematic and formalized approach for accomplishing the planning, coordinating and control responsibility of management“. Dari pengertian diatas, anggaran dikaitkan dengan fungsi-fungsi dasar manajemen yang meliputi fungsi perencanaan, koordinasi dan pengawasan. Jadi bila anggaran dihubungkan fungsi dasar manajemen maka anggaran meliputi fungsi perencanaan, mengarahkan, mengorganisasi dan mengawasi setiap satuan dan bidang-bidang organisasional didalam badan usaha.

Memulai penganggaran secara struktur dan terencana sebagai langkah awal dalam mencapai sasaran yang kerja Kementerian, Sehingga tugas Inspektorat Jenderal dalam melakukan pengawasan internal dalam mensukseskan program-program Kementerian Agama dapat tercapai dan sukses.