Revaluasi Aset BMN sebagai underlying asset SBSN di Kemenag

Kementerian Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) tahun 2017 sampai dengan 2018 melakukan pendataan aset diseluruh Instansi Pemerintah. Pendataan tersebut bertujuan untuk melakukan Revaluasi Aset dimasing-masing Instansi Pemerintah. Revaluasi Aset adalah penilaian kembali aset yang dimiliki suatu entitas sehingga mencerminkan nilai aset sekarang. Revaluasi dapat mengakibatkan nilai aset menjadi lebih besar atau lebih kecil dari nilai tercatatnya. Revaluasi aset yang dilakukan oleh kantor vertikal DJKN melalui 71 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) merupakan respon Kementerian Keuangan atas komentar beberapa anggota Komisi XI DPR RI dikarenakan pemerintah mengajukan daftar underlying asset untuk penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), DPR minta agar aset yang digunakan tidak hanya bertambah dari sisi jumlahnya, tetapi besar secara nilainya.[1] Kementerian Keuangan sebagai pengelola barang mengeluarkan beberapa peraturan terkait revaluasi aset ini yakni Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2017 tentang Penilaian BMN sebagai pedoman dalam melakukan revaluasi aset.

Aset negara yang akan dilakukan penilaian kembali adalah aset tetap berupa tanah, gedung dan bangunan, serta JIJ (Jalan, Irigasi dan Jaringan) pada Kementerian Negara/Lembaga yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015 serta yang sedang dilakukan pemanfaatan. Hal ini dikarenakan ketiga aset tetap tersebut nilainya sangat signifikan jika dibandingkan aset lainnya dalam laporan keuangan pada bagian aset tetap. Oleh karena itu, ketiga aset tersebut merupakan sebuah urgensi untuk dilakukannya revaluasi aset agar bisa menyajikan nilai wajar aset-aset tersebut dalam laporan keuangan dan dapat dijadikan sebagai underlying asset SBSN. Pelaksanaan Revaluasi Aset dilakukan dengan dua alternatif yaitu Alternatif pertama adalah Full Valuation yaitu dengan datang langsung ke tempat aset berada seperti yang sudah biasa dilakukan selama ini, sedangkan alternatif yang kedua yaitu dengan, Desktop Valuation. Desktop Valuation ini adalah memberikan kepercayaan kepada satuan kerja (satker) selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) untuk mengisi form terkait objek yang bersangkutan. Dengan diadakannya Revaluasi Aset diharapkan masing-masing Kementerian memiliki daftar aset di masing-masing instansi tersebut kemudian dilaporkan kepada pengelola barang untuk mengetahui mana yang sudah termanfaatkan, mana yang masih idle, dan mana yang bisa dimanfaatkan.

Salah satu tujuan pelaksanaan penilaian adalah untuk menyajikan opini nilai wajar atas BMN berupa aset tetap pada neraca keuangan pemerintah pusat. Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden nomor 75 tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/ Daerah, DJKN mengalami babak berikutnya dengan menyelenggarakan kegiatan Revaluasi Barang Milik Negara. Kegiatan Revaluasi BMN ini dapat dianggap sebagai kelanjutan dari kegiatan Inventarisasi dan Penilaian BMN (IP-BMN) 2007. Namun terdapat beberapa perbedaan dalam kegiatan revaluasi BMN 2017 dengan kegiatan IP BMN 2007 yaitu:[2]

Inventarisasi dan Penilaian BMN 2007 Revaluasi BMN 2017
Objek penilaian adalah tanah, bangunan, jalan, jembatan, irigasi, jaringan, bangunan air, peralatan, mesin serta aset tetap lainnya Objek penilaian adalah BMN adalah aktiva tetap berupa tanah, bangunan, jalan, jembatan, dan bangunan air.
Belum terdapat informasi dan data terkait dengan daftar aset, inventarisasi BMN merupakan langkah awal untuk penatausahaan BMN yang tertib hukum, tertib administrasi dan tertib fisik. Dilaksanakan berdasarkan daftar aset yang telah dilakukan penatausahaan oleh satuan kerja (satker) masing-masing kementerian/lembaga.
Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM Penilai yang dilatih melalui crash program pendidikan penilaian . Telah memiliki pengalaman selama 10 tahun untuk mengembangkan SDM Penilai baik kuantitas maupun kualitas.
Dukungan dari sistem informasi belum optimal. Mengoptimalkan penggunaan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi BMN (SIMAK-BMN), Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) dan Sistem Informasi Penilaian (SIP).
Tim Penilai wajib melakukan survei lapangan dalam rangka inventarisasi dan penilaian terhadap seluruh aset BMN baik berupa tanah tanah, bangunan, jalan, jembatan, irigasi, jaringan, bangunan air, peralatan, mesin serta aset tetap lainnya. Untuk BMN berupa tanah, Tim Penilai wajib melakukan survei lapangan, sedangkan untuk BMN berupa bangunan, jalan, jembatan, dan bangunan air Tim Penilai melakukan analisis berdasarkan informasi dalam formulir yang diisi oleh satker.

Tabel Perbedaan IP BMN Tahun 2007 dan Revaluasi BMN 2017

Sehingga tujuan revaluasi BMN Tahun 2017 adalah untuk meningkatkan kevalidan dan keakuratan nilai BMN yang disajikan dalam laporan keuangan, untuk meningkatkan leverage BMN sebagai underlying asset untuk penerbitan SBSN, untuk membangun database BMN yang lebih baik untuk kepentingan pengelolaan BMN di kemudian hari, dan untuk mengidentifikasi BMN idle. Pemilihan Obyek Aset Tetap yang direvaluasi terbatas pada Aset Tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan (berupa Jalan dan Jembatan, serta Bangunan Air) adalah dengan pertimbangan: 1) potensi kenaikan (perubahan) nilai cukup signifikan, 2) komposisi nilainya sangat signifikan dari keseluruhan aset tetap, 3) jumlah item/unit Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan Irigasi dan Jaringan relatif lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah item/unit Peralatan dan Mesin serta Aset Tetap Lainnya yang sangat banyak, 4) saat ini, BMN berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan Irigasi dan Jaringan menjadi underlying asset SBSN sehingga diperlukan revaluasi untuk meningkatkan leverage BMN dimaksud.

Kementerian Agama (Kemenag) sebagai Instansi Pemerintah dengan karakteristik Instansi Vertikal juga dilakukan Revaluasi Aset oleh KPKNL. Jumlah Entitas Pelaporan Keuangan di Kementerian Agama sebanyak 7453 Entitas yang masing-masing memiliki pencatatan aset masing-masing. Aset tersebut terkompilasi kedalam 12 unit eselon 1 sebagai entitas pelaporan Kementerian Agama. Hasil Revaluasi aset Kementerian Agama tahun 2017 dan 2018 terdapat beberapa catatan dengan rincian sebagai berikut:

KODE ESELON 1 2017 2018 Total Nilai Aset %
02501 (62,813,017,662.00) (121,879,503,732.00) (184,692,521,394.00) 13.022.885.645.870,00 1,418
02503 (6,942,929,912.00) (19,385,201,062.00) (26,328,130,974.00) 379.654.138.300,00 6,935
02504 (440,410,529,888.00) (573,614,839,109.00) (1,014,025,368,997.00) 8.534.658.044.844,00 1,632
02505 (23,174,980,746.00) (2,621,695,922.00) (25,796,676,668.00) 769.301.660.624,00 3,353
02507 (1,315,371,144.00) (1,315,371,144.00) 142.253.326.474,00 0,925
02509 (991,900,910.00) (4,143,053,140.00) (5,134,954,050.00) 5.669.026.458.669,00 0,091
02511 (2,779,137,741.00) (21,664,126.00) (2,800,801,867.00) 1.226.448.739.760,00 0,228
Total (537,112,496,859.00) (722,981,328,235.00) (1,260,093,825,094.00) 29.744.228.014.541,00 1,512

Tabel Aset tidak ditemukan (BA-06) tahun 2017 dan 2018[3]

            Berdasarkan hasil dari revaluasi, aset Kementerian Agama 1,512% dari asetnya tidak ditemukan, dikarenakan pencatatan di asetnya ada sebagai laporan dari jumlah aset yang dimiliki tetapi dari hasil penelusuran oleh KPKNL baik dengan melakukan pemeriksaan atas fisik aset tersebut (Full Valuation ) maupun dengan penelusuran dokumen melalui pengisian form yang diserahkan kepada KPKNL (Desktop Valuation) aset tersebut tidak ditemukan fisiknya.  Nilai aset yang ada dikurangi dengan aset yang tidak ditemukan hasil revaluasi aset KPKNL jika dijadikan sebagai underlying asset untuk SBSN kemudian di prosentase dengan nilai SBSN yang diterima oleh Kemenag pada tahun 2018, data berasal dari serapan tahun 2018 OM SPAN didapatkan data sebagai berikut:[4]

KODE ESELON 1 SBSN Potongan Pajak SBSN Netto SBSN Aset 2018 %
02503 346,545,673,012 35,538,585,262 311,007,087,750 353,326,007,326 98.08%
02504 1,315,123,760,665 134,097,333,569 1,181,026,427,096 7,520,632,675,847 17.49%
02509 352,397,754,787 43,290,038,332 309,107,716,455 5,663,891,504,619 6.22%
Total 2,014,067,188,464     13,537,850,187,792 14.88%

Tabel Perbandingan antara aset Kemenag 2018 dengan SPM yang berasal dari SBSN

Dari tabel perbandingan antara aset yang dimiliki oleh Kode Eselon I yaitu 03, 04 dan 09 jika melihat dari pencairan yang berasal dari dana SBSN pada DIPA 03 hampir seluruh aset tersebut dijadikan sebagai “jaminan” untuk pinjaman SBSN. Jika diteliti lebih dalam berapa besar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dapat dihasilkan oleh masing-masing DIPA 03, 04 dan 09 adalah sebagai berikut:

KODE ESELON 1 PNBP SBSN %
2501 11,543,887,612  
2503 293,433,439  
2503 876,023,349,118 346,545,673,012 40%
2504 2,214,278,177,696 1,315,123,760,665 59%
2509 29,458,251,693 352,397,754,787 1196%
2512 24,581,815  
Total 3,131,621,681,373 2,014,067,188,464 64.31%

Tabel Perbandingan PNBP tahun 2018 dengan pencairan yang menggunakan SBSN 2018

            Pinjaman atas dana SBSN yang digunakan oleh Kemenag jika melihat dari tabel diatas Kemenag mampu melunasi pinjaman SBSN yang digunakannya jika ingin membayar sekaligus cukup dengan waktu 1 (satu) satu tahun PNBP, begitu jika ingin mengungkapkan dengan mudahnya. Walaupun jika ingin dirinci per kode eselon 1 pada kode eselon 09 jika memang eselon tersebut diberikan beban untuk melunasi hutangnya sendiri bisa dalam jangka waktu 11 (sebelas) tahun lebih jika seluruh PNBP setiap tahunnya untuk melunasi pinjaman dana SBSN.

            Pembiayaan proyek SBSN dimulai sejak 2013. Data per 2018 telah mencapai Rp62,4 (enam puluh dua koma empat) triliun. Proyek yang dibiayai SBSN tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan, sehingga pembayaran pokok dan imbalan tidak berasal dari pendapatan proyek tersebut, namun berasal dari penerimaan umum Pemerintah dan dialokasikan tiap tahun pada APBN. Aset Kementerian Agama jika melihat dari Neraca per Agustus 2019 Rp45.5 (empat puluh lima koma lima ) triliun lebih naik Rp500 (lima ratus) milyar lebih jika dibandingkan dengan saldo per Agustus 2018 Rp45.08 (empat puluh lima koma delapan) Triliun. Jika dilihat dari tabel besaran SBSN diatas pada tahun 2018 total anggarannya Rp2 (dua) triliun lebih yang digunakan untuk pembangunan gedung pada Kemenag, tetapi jika dilihat dari neraca aset tetap kenaikan nilai bangunan tersebut Rp500 (lima ratus) milyar tidak sampai 2 (dua) triliun. Hasil reviu dari aset tersebut dikarenakan pembangunan-pembangunan yang tersebut yang bersumber dari dari SBSN tidak seluruhnya dapat terserap dan sebagian dari bangunan yadang bersumber dari anggaran tersebut pembangunannya tidak selesai (mangkrak) atau dalam istilah dalam BMN pemerintah Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). KDP yang berada di Kemenag dari tahun ketahun nilainya terus meningkat. Seperti tabel berikut dari tahun 2016 hingga 2018 nilai KDP didapatkan rincian sebagai berikut:

UNIT ESELON I NILAI KDP 2016 NILAI KDP 2017 NILAI KDP 2018
01 37,476,305,900.00 37,554,031,800. 31,866,011,515.
03 28,625,083,466. 21,455,777,548. 25,948,578,482.
04 328,296,197,492. 722,047,726,209. 1,188,111,965,007.
05 48,054,988,867. 42,514,392,717. 44,140,754,998.
07 4,574,904,800. 7,445,623,800. 21,960,407,258.
09 392,073,841,064. 399,545,010,364. 425,346,095,011.
11 5,110,497,200. 5,110,497,200. 5,110,497,200.
12 11,484,631,433.
TOTAL 844,211,818,789. 1,235,673,059,638. 1,753,968,940,904.
KENAIKAN 391,461,240,849.000 518,295,881,266.000

Tabel KDP 3 tahun terakhir

Jika diasumsikan nilai pembangunan tersebut seluruhnya dari dana SBSN Lebih dari setengahnya dana SBSN menimbulkan KDP. Penyebab dari munculnya mungkin beragam dari mepetnya waktu pelaksanaan hingga kelalaian yang menyebabkan kerugian negara. Pada suatu kesempatan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa barang milik negara (BMN) mencerminkan peradaban suatu negara. Selain itu, mencerminkan kemampuan suatu negara merencanakan dengan baik dan bagaimana suatu Kementerian dan Lembaga (K/L) mengelola pembangunan dengan kualitas yang bagus. Selain itu Menteri Keuanga juga menyatakan “Mengelola barang milik negara, kita harus mengatur bahwa dia memberikan value atau nilai yang mencerminkan fungsi dan bahkan kalau bisa menciptakan nilai tambah. Barang milik negara akan sedih jika barang itu iddle, tidak mempunyai manfaat dan nilai tambah. Entah itu, jembatan, bandara, bangunan, Saya tidak ingin melihat barang milik negara sia-sia, didiamkan. Kita harus disiplin dalam pemanfaatan aset. Aset itu bekerja, bisa menghasilkan penerimaan negara,” imbuhnya.

Hasil revaluasi aset yang dilaksanakan pada tahun 2017 dan 2018 memberikan gambaran kondisi dari aset di masing-masing K/L. Penting sekali masing-masing K/L melakukan manajemen dari aset yang dimilikinya atau pendanaan yang diberikan bertujuan untuk meningkatkan nilai asetnya yang tujuan akhirnya aset tersebut dapat memberikan keuntungan/pendapatan kepada negara. Bangunan gedung yang saat ini dimiliki harus dilakukan pemeliharaan yang baik karena kendala utama dari besar dan banyaknya pembangunan gedung negara adalah anggaran pemeliharaan yang sangat terbatas. Anggaran pembangunan saat ini pada dasarnya sebagaian besar menggunakan dana SBSN, kendala yang timbul setelahnya adalah biaya pengikut dari adanya aset baru tersebut. Anggaran pemeliharaan harus sejalan dengan bertambah karena luas bangunan yang dipelihara bertambah. Fakta dilapangan SBSN digunakan untuk kode Eselon 3, 4 dan 9. Kode eselon 3 aset yang dibangun adalah gedung-gedung KUA, pembangunan gedung KUA yang semakin bagus menghadirkan realitas kepada masyarakat, mereka menggunakan gedung KUA tersebut sebagai lokasi nikah. Sementara regulasi yang ada pernikahan yang dilaksanakan didalam KUA gratis. Hal ini menimbulkan kondisi yang bertolak belakang. Sehingga jika tujuan pembanagunan gedung tersebut untuk meningkatkan PNBP pasti akan bertolak belakang. Sementara pada DIPA 04 anggaran SBSN sebagian besar digunakan untuk pembangunan madrasah dan perguruan tinggi. Pada madrasah tuntutan masyarakat atas permasalahan pendidikan dikarenakan pendidikan merupakan wajib belajar 12 tahun saat ini, penyelenggaraan pendidikan tersebut pendanaannya sepenuhnya merupakan tanggungjawab negara begitu realitas yang berkembang dimasyarakat. Sehingga PNBP dari pembayaran uang sekolah/madrasah tidak mungkin meningkat malah sebaliknya semakin besar madrasah semakin besar biaya pengelolaan pendidikan di suatu madrasah maka semakin besar subsidi negara untuk mengeluarkan pembiayaan tersebut. Pembiayaan di perguruan tinggi dikarenakan bukan merupakan wajib belajar maka pemerintah mengenakan biaya kepada peserta didik di perguruan tinggi dengan biaya yag telah ditentukan. Walaupun peserta didik mengeluarkan biaya dalam mengikuti pembelajaran tetapi pemerintah perlahan-lahan mencabut pembiayaan perguruan tinggi melalui apbn dikarenakan mereka didorong untuk menjadi Badan Layanan Umum (BLU). BLU dituntut untuk mencari sumber pembiayaan sendiri untuk lembaganya, dimulai dari pemeliharaan dan belanja untuk manajerial pegawainya. Disisi lain pembiayaan untuk Kode eselon 09 digunakan sebagian besar untuk pembangunan asrama-asrama haji yang dapat digunakan oleh jamaah haji ketika musim haji dan dijadikan tempat penginapan umum dan dikelola secara BLU. Fenomena dari pembangunan asrama haji tersebut dari angka PNBP yang didapatkan pada tahun 2018 masih sangat jauh sekali dari biaya yang dikeluarkan untuk ongkos pembangunan gedung-gedung tersebut.

Kementerian agama harus meningkatkan pengelolaan asetnya dimulai dari, 1) mengevaluasi mekanisme pengelolaan atau manajemen aset tetap yang selama ini telah berlangsung berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku,2) mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab kelemahan dalam manajemen aset, 3) menentukan strategi untuk mengoptimalkan manajemen aset tetap dalam rangka peningkatan tata kelola pemerintah yang baik di Kementerian Agama. Awal suatu tahapan dalam pengelolaan adalah perencanaan, Perencanaan kebutuhan dan penganggaran merupakan bagian tahapan pengelolaan atau manajemen barang milik K/L. Pada PMK 150/PMK.06/2014 tentang perencanaan kebutuhan barang milik negara, prinsip perencanaan kebutuhan BMN untuk memuat informasi unit BMN yang akan diadakan dan/atau pemeliharaannya. Penyusunan kebutuhan untuk pengadaan memperhatikan ketersediaan BMN dan informasi status barang dan kondisi barang untuk dilakukan pemeliharaannya. Selain untuk memberikan pelayanan publik masyarakat, pengelolaan aset negara juga sebagai pengendali belanja negara dan untuk menyokong penerimaan negara. Dalam pengelolaan aset negara yang baik dan benar, aset negara hanya diperoleh dan didayagunakan  jika  entitas  atau  Kementerian/Lembaga  benar-benar membutuhkannya. Ketika aset yang dimiliki itu ternyata tidak lagi dibutuhkan sesuai tugas dan fungsi, maka harus  dilakukan  upaya  pengoptimalan  pengelolaan  lebih  lanjut  terhadap  aset  tersebut sehingga  nilai  dan  daya  gunanya  tetap  optimal  atau  bahkan  menghasilkan  PNBP.[5] Pemerintah akan terbebani dari sisi anggaran pemeliharaan apabila penggunaan aset negara yang kurang optimal. Selain itu, akan mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk mengoptimalkan penggunaan BMN, mengingat suatu instansi pemerintah lain pada saat yang sama memerlukan aset tersebut, serta hilangnya kesempatan(opportunity loss) untuk  mendapatkan  penerimaan  negara  dari  optimaliasi  pemanfaatan  aset  tersebut melalui kerja sama dengan pihak ketiga. Dalam rangka untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut maka diperlukan langkah-langkah pengelolaan aset dengan menggunakan suatu manajemen aset  yang  baik.  Manajemen  aset  adalah  salah  satu  solusi  penting  dengan  tujuan mendefinisikan  dan  membantu  pemerintah  untuk  memenuhi  penyediaan  pelayanan masyarakat secara efektif dan efisien.[6]

Oleh karena itu hasil revaluasi aset yang telah dilakukan merupakan momentum untuk K/L melakukan pengelolaan manajemen asetnya dan memberikan perhatian khusus terhadap kegiatan tersebut. Nilai aset Kementerian Agama sangat besar dikarenakan tersebar hingga tingkat kecamatan seluruh indonesia harus ada perhatian khusus dan cara pengelolaan yang tepat untuk kemakmuran masyarakat seluas-luasnya. Pembiayaan SBSN tidak hanya terkonsentarasi untuk pembangunannya tetapi untuk pemeliharaan dan pengelolaannya yang juga cukup membutuhkan biaya yang besar.


[1] Tanggal 27/08/2019, https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sulseltrabar/baca-artikel/12638/Revaluasi-Aset-BMN.html

[2] Tanggal 27/08/2019,https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12629/Revaluasi-BMN-Peran-dan-Tantangan-Penilaian-Dalam-Dinamika-Perekonomian-Global.html

[3] Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan tahun 2018

[4] Pencairan SBSN Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara 2018

[5] Wibowo, T. (2014). Optimalisasi Peran Strategis Pengelolaan BMN Bagi APBN. Asset Management.

[6] Hanis,  M.  H.,  Trigunarsyah,  B.,  dan  Susilawati,  C.  (2010).  Elements  of  public  asset management framework for local governments in developing countries.