DESAIN PENGAWASAN PADA PROYEK SBSN DI KEMENTERIAN AGAMA

Nilai KDP tersebut terus meningkat seiring dengan meningkatnya anggaran SBSN atau realisasi dari anggaran SBSN tersebut. Hal ini jika berkaca dari mekanisme penganggaran SBSN yang sesungguhnya seluruh anggaran tersebut telah melewati:

  1. Mekanisme perencanaan dan pengusulan proyek;
  2. Pelaksanaan proyek;
  3. Pengawasan dan pemantauan;
  4. Pengelolaan obyek pembiayaan;
  5. Kerangka acuan kerja dan studi kelayakan

Jika aset-aset tersebut tidak selesai pada saat pelaksanaannya tentu ada mekanisme yang tidak jalan seperti yang diharapkan.  Antara fungsi perencanaan dan fungsi pengendalian proyek (termasuk monitoring dan evaluasi proyek) memiliki kaitan yang sangat erat. Jika pada fungsi perencanaan proyek sudah ada ketidakakuratan prediksi kebutuhan dan analisa lingkungan, pengendalian proyek tidak dapat berjalan secara maksimal. Selain itu, ketidakakuratan penilaian akan menimbulkan masalah standarisasi kinerja yang tidak jelas atau ambigu, sebab tidak adanya patokan pasti tentang pengukuran kinerja (performance) proyek. Intinya, evaluasi sebagai bagian dari pengendalian proyek merupakan fungsi yang menjalankan penelitian, penyelidikan, penilaian hasil maupun proses pekerjaan proyek; atau sebagai fungsi analisis apakah fungsi-fungsi pekerjaan proyek sudah berjalan atau sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam perencanaan proyek. Kementerian Agama telah melakukan tata kelola dari proyek tersebut:

  1. Fungsi perencanaan (Planning)

Kementerian Agama telah menyusun rencana strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama. Peningkatan kualitas pelayanan beragama dijabarkan lebih lanjut contohnya dengan membangun 118 KUA baru pada tahun 2021 sesuai dengan standar pelayanan kepada masyarakat. Hal ini menjadi prioritas meningat baru 32% KUA yang telah memenuhi standar pelayanan kepada masyarakat. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (DIPA 03) menganggarkan anggaran pembangunan KUA di dalamnya yang bersumber dari dana SBSN. Peningkatan kualitas layanan yang lain yaitu Revitalisasi Asrama Haji dan Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu sebanyak 54 proyek pada tahun 2021 dianggarkan oleh Direktorat Haji dan Umrah (DIPA 09).  Layanan lain yang juga telah direncanakan yaitu peningkatan akses pendidikan. Pembangunan fasilitas-fasilitas dan ruang belajar pada pendidikan Islam sebanyak 298 proyek pembangunan

  • Fungsi Organisasi (Organizing)

Fungsi Organisasi (Organizing). Peran masing-masing unit dalam melaksanakan pembangunan dengan SBSN telah di bagi-bagi berdasarkan perannya yaitu pada unit eselon 1 pusat sebagai pembuat regulasi dan instruksi kepada organisasi atau satuan kerja (satker) di seluruh daerah. Eselon 1 pusat pada masing-masing DIPA juga berperan dalam mengalokasikan anggaran kepada satuan kerja, mereka yang mengajukan kepada BAPENAS ataupun Kemenkeu untuk dapat mencarikan anggaran atas rencana pembangunan dimasing-masing

  • Fungsi Pelaksanaan (Actuating)

Seluruh pelaku pengadaan telah dibagi berdasarkan tugas dan fungsinya KPA, PPK, UKPBJ dan penyedia. Fungsi teknis koordinasi dan kewenangan masing-masing telah diatur dengan detil pada peraturan-peraturan yang dibuat. Untuk pembangunan gedung peran setiap pelaku pengadaan diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22 tahun 2018 tentang pembangunan gedung negara dan Permenpu 14 tahun 2020 tentang standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia.

  • Fungsi Pengendalian (Controlling)

Fungsi pengendalian secara lembaga ada pada Unit Inspektorat Jenderal karena unit ini tugas dan fungsinya sebagai unit yang melaksanakan peran pengawasan. Tetapi secara teknis kegiatan fungsi pengendalian ada pada satuan kerja masing-masing. Secara berjenjang pimpinan melakukan pengendalian kepada bawahannya.

Sehubungan dengan telah berjalannya fungsi tersebut walaupun belum terdefinisi dalam regulasi khusus maka perlu dilakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas dan fungsinya serta perannya dalam mencapai tujuan dari proyek pembangunan dengan sumber pembiayaan SBSN. Sehingga bisa mendapat hasil evaluasi secara tepat untuk perbaikan pelaksanaan-proyek SBSN.

Nilai KDP tersebut terus meningkat seiring dengan meningkatnya anggaran SBSN atau realisasi dari anggaran SBSN tersebut. Hal ini jika berkaca dari mekanisme penganggaran SBSN seluruh anggaran tersebut telah melewati mekanisme perencanaan dan pengusulan proyek. pelaksanaan proyek; pengawasan dan pemantauan atas pelaksanaan proyek dan pengelolaan obyek pembiayaan. Proyek-proyek SBSN yang ada merupakan proyek yang sudah dilampiri dengan kerangka acuan kerja dan studi kelayakan. Aset-aset tersebut tidak selesai pada saat pelaksanaannya yang menandakan bahwa ada mekanisme yang tidak jalan seperti yang diharapkan.

Konsep kerja yang diajukan oleh Kementerian Agama bisa dikatakan perlu dilakukan kajian lebih mendalam lagi apakah sudah memperhitungkan kesiapan dari masing-masing satuan kerja atau tata kelola dan infrastruktur yang sudah ada. Sehingga tidak saja baik dalam konsep sehingga dapat meyakinkan Bappenas dan Kemenkeu tetapi juga dapat harus baik dalam penjelasan dan pelaksanaannya kepada seluruh satuan kerja. Perubahan atau inovasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal sebagai wujud dari fungsi pengendalian (controlling) sebagai berikut:

  • Pengendalian pada fungsi planning.
    • Membuat petunjuk teknis pengawasan dari program proyek-proyek strategis;
    • Reviu Persiapan satuan kerja penerima SBSN dimulai H-2 atau 2 tahun sebelum diterimanya anggaran, sehingga H-1 atau 1 tahun sebelumnya dapat dianggarkan anggaran persiapan untuk rencana penerimaan anggaran proyek SBSN seperti penghapusan gedung dan perhitungan rencana kebutuhan anggaran.
    • Membentuk tim utama yang berbasiskan kompetensi melibatkan lintas Inspektorat Wilayah untuk melakukan:
      • Kajian-kajian berdasarkan serapan dan kendala dari pelaksanaan proyek SBSN yang didapatkan dari satuan kerja yang telah melaksanakan proyek SBSN;
      • Melakukan reviu dari Juknis yang sudah dikeluarkan atas proyek-proyek SBSN;
      • Melakukan reviu pada saat pengajuan Pagu Indikatif oleh unit eselon 1 dan satker calon penerima SBSN tahun berikutnya. Reviu dititik beratkan pada:
        • Bentuk proyek yang akan diterima dari anggaran SBSN pada satuan kerja misalkan: pembangunan asrama, ruang kelas baru, lokasi KUA penerima, asrama haji yang akan menerima, dll.
        • Kemungkinan lama pelaksanaan single years atau multiyear.
    • Melakukan koordinasi dengan tim reviu RKAKL dalam melakukan reviu anggaran SBSN dimulai dari Pagu Indikatif, Anggaran dan Alokasi anggaran.
    • Membuat Memorandum of Understanding (MOU) kepada Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) untuk mendampingi seluruh pengadaan SBSN yang ada di Kementerian Agama sebagai prioritasnya untuk mensukseskan pelaksanaan tersebut baik dari sisi kualitas bangunan dan pekerjaannya.
    • Menyusun Instrumen dengan memperhatikan risiko-risko yang akan ada agar dapat dikompilasi terkait permasalahan yang terjadi pada satuan kerja yang mendapatkan proyek SBSN dan evaluasi yang diberikan kepada penanggungjawab di unit eselon 1.
    • Melakukan analisis terkait kebutuhan anggaran untuk pengawasan proyek SBSN berdasarkan wilayah yang akan dilakukan pengawasan, lama waktu dan proses-proses yang akan dilakukan pendampingan.
  • Pengendalian pada Fungsi Organisasi (Organizing)
    • Seluruh auditor di Wilayah membentuk tim yang aktif memiliki satuan kerja binaan untuk melakukan peran (consulting activities) dan evaluasi atas calon penerima SBSN yang satuan kerjanya telah ditetapkan pada Pagu Indikatif. Evaluasi dititik beratkan pada:
      • Kesiapan para pengelola kegiatan KPA, PPK, PjHP, Bendahara pengeluaran, PPSPM dan UKPBJ.
      • Kebenaran atas kebutuhan dari satuan kerja calon penerima proyek SBSN.
    • Melakukan koordinasi dengan tim utama proyek SBSN atas evaluasinya pada H-2 untuk diterima atau tidak satuan kerja tersebut. Jika hasil evaluasi pada tingkat kesiapan dan kebutuhannya tidak sesuai agar direvisi dan tidak masuk pada pembahasa indikatif.
    • Dibangunnya website yang dibentuk sebagai helpdesk dari para penerima SBSN untuk kemudahan mereka berkonsultasi.
    • Mensosialisasikan website whistleblowing system (WBS)dengan maksimal untuk pihak-pihak internal yang diduga bermain pada proyek-proyek SBSN dan membuat kolom pengaduan untuk pihak eksternal yang diduga ikut bermain dari proyek tersebut.
Gambar 3 Pengawasan Fungsi Organizing
  • Pengendalian padaFungsi pelaksanaan (actuating)
    • Seluruh auditor di Wilayah kepada satuan kerja binaan mereka yang telah mendapatkan proyek SBSN menjalan fungsi (consulting activities) merumuskan pola pengendalian internal dari pimpinan hingga kepada pelaksana proyek.
    • Melakukan probity audit sejak tahapan penyusunan HPS dan lelang konsultan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Probity audit dilaksanakan dengan memanfaatkan fasilitas yang diberikan dalam LPSE kemenang untuk auditor dapat mengetahui aktivitas yang dilakukan pada lelang tersebut secara deskaudit.
    • Melakukan monitoring atas serapan yang dilakukan oleh satuan kerja yang menjadi binaan mereka.
    • Mengisi kertas kerja yang telah dibuat oleh tim kerja utama dan melakukan koordinasi atas temuan yang didapatkan untuk dikompilasi menjadi laporan tingkat pusat.
  • Evaluasi terhadap proyek SBSN yang dilakukan pada tahun anggaran yang didapatkan
    • Tim utama proyek SBSN di Inspektorat Jenderal memaparkan hasil evaluasinya kepada satuan kerja yang berada pada fungsi perencanaan, para pejabat yang berada pada satuan kerja yang menjalankan fungsi organizing dan pelaksanaan.
    • Melakukan perbaikan regulasi dan ukuran ketercapaian keberhasilan untuk proyek SBSN berikutnya yang utama pada kepatuhan regulasi keterselesaian bangunan.
    • Membuat simpulan laporan tingkat Kementerian yang disampaikan kepada pengelola anggaran atau Menteri.

Pada laporan keuangan konstruksi dalam pengerjaan (KDP) dalam 5 (empat) tahun terakhir selalu meningkat berdasarkan laporan keuangan tahun 2020 sudah mencapai Rp3.428.367.617.027,00 (Tiga triliun empat ratus dua puluh delapan milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh belas ribu dua puluh tujuh rupiah). Serapan dari dana SBSN sejak tahun 2017 hingga 2019 tidak pernah mencapai 80% baru ketika tahun 2020 serapannya meningkat menjadi 90,28% dari anggaran yang ada tetapi pada tahun 2021 hingga bulan Agustus baru sebesar 23,20% dengan menyisakan 4 bulan sebelum tutup tahun anggaran, jika menurut Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2011 tentang pembiayaan proyek melalui penerbitan SBSN adalah proyek yang melalui proses perencanaan dan pengusulan hingga kerangka acuan kerja sebelum penganggaran SBSN belum terealisasi dengan baik.

Berdasarkan peraturan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 dan Level 3 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali. Kritikal seperti Konstruksi (Infrastruktur publik) dapat beroperasi 100% dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Kritikal seperti Konstruksi (Infrastruktur publik) dapat beroperasi 100%.

Pembangunan sarana-prasanan SBSN di lingkungan Kementerian Agama juga tidak lepas dari kekurangan sehingga perlu dikembangkan sistem manajemen proyek yang lebih handal dalam penyelenggaraan program pembangunan sarana-prasarana di lingkungan Kementerian Agama.

Gambar 5. hasil evaluasi

Pembangunan sarana-prasanan SBSN di lingkungan Kementerian Agama juga tidak lepas dari kekurangan sehingga perlu dikembangkan sistem manajemen proyek yang lebih handal dalam penyelenggaraan program pembangunan sarana-prasarana di lingkungan Kementerian Agama