Berbagi Ilmu

Disini tempatnya berbagi ilmu yg kata orang sih semakin banyak ilmu yg diberikan semakin banyak pula ilmu kita bertambah

DESAIN PENGAWASAN PADA PROYEK SBSN DI KEMENTERIAN AGAMA

Nilai KDP tersebut terus meningkat seiring dengan meningkatnya anggaran SBSN atau realisasi dari anggaran SBSN tersebut. Hal ini jika berkaca dari mekanisme penganggaran SBSN yang sesungguhnya seluruh anggaran tersebut telah melewati:

  1. Mekanisme perencanaan dan pengusulan proyek;
  2. Pelaksanaan proyek;
  3. Pengawasan dan pemantauan;
  4. Pengelolaan obyek pembiayaan;
  5. Kerangka acuan kerja dan studi kelayakan

Jika aset-aset tersebut tidak selesai pada saat pelaksanaannya tentu ada mekanisme yang tidak jalan seperti yang diharapkan.  Antara fungsi perencanaan dan fungsi pengendalian proyek (termasuk monitoring dan evaluasi proyek) memiliki kaitan yang sangat erat. Jika pada fungsi perencanaan proyek sudah ada ketidakakuratan prediksi kebutuhan dan analisa lingkungan, pengendalian proyek tidak dapat berjalan secara maksimal. Selain itu, ketidakakuratan penilaian akan menimbulkan masalah standarisasi kinerja yang tidak jelas atau ambigu, sebab tidak adanya patokan pasti tentang pengukuran kinerja (performance) proyek. Intinya, evaluasi sebagai bagian dari pengendalian proyek merupakan fungsi yang menjalankan penelitian, penyelidikan, penilaian hasil maupun proses pekerjaan proyek; atau sebagai fungsi analisis apakah fungsi-fungsi pekerjaan proyek sudah berjalan atau sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam perencanaan proyek. Kementerian Agama telah melakukan tata kelola dari proyek tersebut:

  1. Fungsi perencanaan (Planning)

Kementerian Agama telah menyusun rencana strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama. Peningkatan kualitas pelayanan beragama dijabarkan lebih lanjut contohnya dengan membangun 118 KUA baru pada tahun 2021 sesuai dengan standar pelayanan kepada masyarakat. Hal ini menjadi prioritas meningat baru 32% KUA yang telah memenuhi standar pelayanan kepada masyarakat. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (DIPA 03) menganggarkan anggaran pembangunan KUA di dalamnya yang bersumber dari dana SBSN. Peningkatan kualitas layanan yang lain yaitu Revitalisasi Asrama Haji dan Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu sebanyak 54 proyek pada tahun 2021 dianggarkan oleh Direktorat Haji dan Umrah (DIPA 09).  Layanan lain yang juga telah direncanakan yaitu peningkatan akses pendidikan. Pembangunan fasilitas-fasilitas dan ruang belajar pada pendidikan Islam sebanyak 298 proyek pembangunan

  • Fungsi Organisasi (Organizing)

Fungsi Organisasi (Organizing). Peran masing-masing unit dalam melaksanakan pembangunan dengan SBSN telah di bagi-bagi berdasarkan perannya yaitu pada unit eselon 1 pusat sebagai pembuat regulasi dan instruksi kepada organisasi atau satuan kerja (satker) di seluruh daerah. Eselon 1 pusat pada masing-masing DIPA juga berperan dalam mengalokasikan anggaran kepada satuan kerja, mereka yang mengajukan kepada BAPENAS ataupun Kemenkeu untuk dapat mencarikan anggaran atas rencana pembangunan dimasing-masing

  • Fungsi Pelaksanaan (Actuating)

Seluruh pelaku pengadaan telah dibagi berdasarkan tugas dan fungsinya KPA, PPK, UKPBJ dan penyedia. Fungsi teknis koordinasi dan kewenangan masing-masing telah diatur dengan detil pada peraturan-peraturan yang dibuat. Untuk pembangunan gedung peran setiap pelaku pengadaan diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22 tahun 2018 tentang pembangunan gedung negara dan Permenpu 14 tahun 2020 tentang standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia.

  • Fungsi Pengendalian (Controlling)

Fungsi pengendalian secara lembaga ada pada Unit Inspektorat Jenderal karena unit ini tugas dan fungsinya sebagai unit yang melaksanakan peran pengawasan. Tetapi secara teknis kegiatan fungsi pengendalian ada pada satuan kerja masing-masing. Secara berjenjang pimpinan melakukan pengendalian kepada bawahannya.

Sehubungan dengan telah berjalannya fungsi tersebut walaupun belum terdefinisi dalam regulasi khusus maka perlu dilakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas dan fungsinya serta perannya dalam mencapai tujuan dari proyek pembangunan dengan sumber pembiayaan SBSN. Sehingga bisa mendapat hasil evaluasi secara tepat untuk perbaikan pelaksanaan-proyek SBSN.

Nilai KDP tersebut terus meningkat seiring dengan meningkatnya anggaran SBSN atau realisasi dari anggaran SBSN tersebut. Hal ini jika berkaca dari mekanisme penganggaran SBSN seluruh anggaran tersebut telah melewati mekanisme perencanaan dan pengusulan proyek. pelaksanaan proyek; pengawasan dan pemantauan atas pelaksanaan proyek dan pengelolaan obyek pembiayaan. Proyek-proyek SBSN yang ada merupakan proyek yang sudah dilampiri dengan kerangka acuan kerja dan studi kelayakan. Aset-aset tersebut tidak selesai pada saat pelaksanaannya yang menandakan bahwa ada mekanisme yang tidak jalan seperti yang diharapkan.

Konsep kerja yang diajukan oleh Kementerian Agama bisa dikatakan perlu dilakukan kajian lebih mendalam lagi apakah sudah memperhitungkan kesiapan dari masing-masing satuan kerja atau tata kelola dan infrastruktur yang sudah ada. Sehingga tidak saja baik dalam konsep sehingga dapat meyakinkan Bappenas dan Kemenkeu tetapi juga dapat harus baik dalam penjelasan dan pelaksanaannya kepada seluruh satuan kerja. Perubahan atau inovasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal sebagai wujud dari fungsi pengendalian (controlling) sebagai berikut:

  • Pengendalian pada fungsi planning.
    • Membuat petunjuk teknis pengawasan dari program proyek-proyek strategis;
    • Reviu Persiapan satuan kerja penerima SBSN dimulai H-2 atau 2 tahun sebelum diterimanya anggaran, sehingga H-1 atau 1 tahun sebelumnya dapat dianggarkan anggaran persiapan untuk rencana penerimaan anggaran proyek SBSN seperti penghapusan gedung dan perhitungan rencana kebutuhan anggaran.
    • Membentuk tim utama yang berbasiskan kompetensi melibatkan lintas Inspektorat Wilayah untuk melakukan:
      • Kajian-kajian berdasarkan serapan dan kendala dari pelaksanaan proyek SBSN yang didapatkan dari satuan kerja yang telah melaksanakan proyek SBSN;
      • Melakukan reviu dari Juknis yang sudah dikeluarkan atas proyek-proyek SBSN;
      • Melakukan reviu pada saat pengajuan Pagu Indikatif oleh unit eselon 1 dan satker calon penerima SBSN tahun berikutnya. Reviu dititik beratkan pada:
        • Bentuk proyek yang akan diterima dari anggaran SBSN pada satuan kerja misalkan: pembangunan asrama, ruang kelas baru, lokasi KUA penerima, asrama haji yang akan menerima, dll.
        • Kemungkinan lama pelaksanaan single years atau multiyear.
    • Melakukan koordinasi dengan tim reviu RKAKL dalam melakukan reviu anggaran SBSN dimulai dari Pagu Indikatif, Anggaran dan Alokasi anggaran.
    • Membuat Memorandum of Understanding (MOU) kepada Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) untuk mendampingi seluruh pengadaan SBSN yang ada di Kementerian Agama sebagai prioritasnya untuk mensukseskan pelaksanaan tersebut baik dari sisi kualitas bangunan dan pekerjaannya.
    • Menyusun Instrumen dengan memperhatikan risiko-risko yang akan ada agar dapat dikompilasi terkait permasalahan yang terjadi pada satuan kerja yang mendapatkan proyek SBSN dan evaluasi yang diberikan kepada penanggungjawab di unit eselon 1.
    • Melakukan analisis terkait kebutuhan anggaran untuk pengawasan proyek SBSN berdasarkan wilayah yang akan dilakukan pengawasan, lama waktu dan proses-proses yang akan dilakukan pendampingan.
  • Pengendalian pada Fungsi Organisasi (Organizing)
    • Seluruh auditor di Wilayah membentuk tim yang aktif memiliki satuan kerja binaan untuk melakukan peran (consulting activities) dan evaluasi atas calon penerima SBSN yang satuan kerjanya telah ditetapkan pada Pagu Indikatif. Evaluasi dititik beratkan pada:
      • Kesiapan para pengelola kegiatan KPA, PPK, PjHP, Bendahara pengeluaran, PPSPM dan UKPBJ.
      • Kebenaran atas kebutuhan dari satuan kerja calon penerima proyek SBSN.
    • Melakukan koordinasi dengan tim utama proyek SBSN atas evaluasinya pada H-2 untuk diterima atau tidak satuan kerja tersebut. Jika hasil evaluasi pada tingkat kesiapan dan kebutuhannya tidak sesuai agar direvisi dan tidak masuk pada pembahasa indikatif.
    • Dibangunnya website yang dibentuk sebagai helpdesk dari para penerima SBSN untuk kemudahan mereka berkonsultasi.
    • Mensosialisasikan website whistleblowing system (WBS)dengan maksimal untuk pihak-pihak internal yang diduga bermain pada proyek-proyek SBSN dan membuat kolom pengaduan untuk pihak eksternal yang diduga ikut bermain dari proyek tersebut.
Gambar 3 Pengawasan Fungsi Organizing
  • Pengendalian padaFungsi pelaksanaan (actuating)
    • Seluruh auditor di Wilayah kepada satuan kerja binaan mereka yang telah mendapatkan proyek SBSN menjalan fungsi (consulting activities) merumuskan pola pengendalian internal dari pimpinan hingga kepada pelaksana proyek.
    • Melakukan probity audit sejak tahapan penyusunan HPS dan lelang konsultan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Probity audit dilaksanakan dengan memanfaatkan fasilitas yang diberikan dalam LPSE kemenang untuk auditor dapat mengetahui aktivitas yang dilakukan pada lelang tersebut secara deskaudit.
    • Melakukan monitoring atas serapan yang dilakukan oleh satuan kerja yang menjadi binaan mereka.
    • Mengisi kertas kerja yang telah dibuat oleh tim kerja utama dan melakukan koordinasi atas temuan yang didapatkan untuk dikompilasi menjadi laporan tingkat pusat.
  • Evaluasi terhadap proyek SBSN yang dilakukan pada tahun anggaran yang didapatkan
    • Tim utama proyek SBSN di Inspektorat Jenderal memaparkan hasil evaluasinya kepada satuan kerja yang berada pada fungsi perencanaan, para pejabat yang berada pada satuan kerja yang menjalankan fungsi organizing dan pelaksanaan.
    • Melakukan perbaikan regulasi dan ukuran ketercapaian keberhasilan untuk proyek SBSN berikutnya yang utama pada kepatuhan regulasi keterselesaian bangunan.
    • Membuat simpulan laporan tingkat Kementerian yang disampaikan kepada pengelola anggaran atau Menteri.

Pada laporan keuangan konstruksi dalam pengerjaan (KDP) dalam 5 (empat) tahun terakhir selalu meningkat berdasarkan laporan keuangan tahun 2020 sudah mencapai Rp3.428.367.617.027,00 (Tiga triliun empat ratus dua puluh delapan milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh belas ribu dua puluh tujuh rupiah). Serapan dari dana SBSN sejak tahun 2017 hingga 2019 tidak pernah mencapai 80% baru ketika tahun 2020 serapannya meningkat menjadi 90,28% dari anggaran yang ada tetapi pada tahun 2021 hingga bulan Agustus baru sebesar 23,20% dengan menyisakan 4 bulan sebelum tutup tahun anggaran, jika menurut Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2011 tentang pembiayaan proyek melalui penerbitan SBSN adalah proyek yang melalui proses perencanaan dan pengusulan hingga kerangka acuan kerja sebelum penganggaran SBSN belum terealisasi dengan baik.

Berdasarkan peraturan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 dan Level 3 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali. Kritikal seperti Konstruksi (Infrastruktur publik) dapat beroperasi 100% dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Kritikal seperti Konstruksi (Infrastruktur publik) dapat beroperasi 100%.

Pembangunan sarana-prasanan SBSN di lingkungan Kementerian Agama juga tidak lepas dari kekurangan sehingga perlu dikembangkan sistem manajemen proyek yang lebih handal dalam penyelenggaraan program pembangunan sarana-prasarana di lingkungan Kementerian Agama.

Gambar 5. hasil evaluasi

Pembangunan sarana-prasanan SBSN di lingkungan Kementerian Agama juga tidak lepas dari kekurangan sehingga perlu dikembangkan sistem manajemen proyek yang lebih handal dalam penyelenggaraan program pembangunan sarana-prasarana di lingkungan Kementerian Agama

Memahami Teori Kepemimpinan Dan Sikap Yang Harus Dimiliki

Kepemimpinan adalah sebuah proses memberi arti (pengarahan yang berarti) terhadap usaha kolektif, dan yang mengakibatkan kesediaan untuk melakukan usaha yang diinginkan untuk mencapai sasaran.[1] Kepemimpinan merupakan bagian integral dalam manajemen yang harus dilakukan dalam rangka mempengaruhi orang lain atau bawahan untuk tidak melakukan hal-hal yang salah melainkan sebaliknya diarahkan untuk melakukan aktivitas yang mendukung tercapainya tujuan organisasi.[2]

Fiedler mendefinisikan kepemimpinan dengan pengertian “Seseorang yang berada dalam kelompok, sebagai pemberi tugas atau sebagai pengarah dan mengkoordinasikan kegiatan kelompok yang relevan, serta dia sebagai penanggung jawab utama”. Fiedler memisahkan orang lain dalam kelompok antara orang yang memberi tugas (pemimpin) dan orang yang diberi tugas (bawahan). Orang yang dipisahkan dari kelompoknya untuk dijadikan pemimpin adalah seorang yang memiliki atribut seperti kewibawaan, kekuasaan, kewenangan, keterampilan khusus, status, dan lain-lain. Davis  mendefinisikan pemimpin sebagai kemampuan untuk membujuk orang lain dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara antusias. Dengan demikian, kepemimpinan merupakan kecakapan atau kemampuan seseorang untuk membujuk orang lain agar bersedia bekerja keras dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Sedangkan Terry dan Frankin mendefinisikan kepemimpinan itu dengan hubungan antara seseorang ( pemimpin ) dengan orang lain dalam mempengaruhi untuk mau bekerjasama  melaksanakan tugas-tugas yang saling berkaitan guna mencapai tujuan yang diinginkan pemimpin atau kelompok.[3] Definisi tersebut menekankan pada permasalahan hubungan antara orang yang mempengaruhi (pemimpin) dengan orang yang dipengaruhi (bawahan).

Kepemimpinan seseorang sangat bergantung pada beberapa kepribadian tertentu yang dapat membedakan antara seorang pemimpin dengan bukan pemimpin. Artinya bahwa kepemimpinan sangat dipengaruhi oleh faktor internal kepribadian dirinya seperti integritas, loyalitas, kharisma, keinginan, kecerdasan, kesehatan, keterampilan berpolitik, percaya diri, dan memiliki visi yang jelas.[4]

Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memiliki kepekaan emosi terhadap apa yang terjadi dalam interaksi kerja dalam sistem yang dipimpinnya serta mampu menyelesaikan masalah dengan baik sesuai dengan fokus permasalahan.[5]

Locke mengatakan kepemimpinan sebagai proses membujuk (inducing) orang lain  untuk    mengambil   langkah dan melakukan kegiatan atau tindakan  menuju   suatu    sasaran bersama. Definisi ini mengkategorikan tiga unsur :

  • kepemimpinan merupakan suatu konsep relasi (relational concept); kepemimpinan hanya ada dalam relasi dengan orang lain, sehingga pemimpin efektif harus mengetahui bagaimana membangkitkan inspirasi dan berelasi dengan orang lain,
  • kepemimpinan merupakan suatu proses, dan
  • kepemimpinan harus mampu membujuk orang lain untuk mengambil tindakan, antara lain dengan cara menggunakan otoritas yang terlegitimasi yang dimiliki, memberi imbalan dan hukuman, restrukturisasi organisasi dan mengkomunikasikan sebuah visi yang dibuat.[6]

Setiap orang memiliki kemampuan dan keahlian dalam mengembangkan seni kepemimpinan. Kepemimpinan itu dapat dilihat dalam gabungan empat unsur kepemimpinan yaitu: (1) kemampuan menggunakan kekuasaan secara efektif dan menanamkan rasa tanggungjawab, (2) kemampuan memahami karakter manusia yang memiliki motivasi yang berbeda pada waktu dan situasi yang berbeda, (3) kemampuan memberi semangat, dan (4) kemampuan untuk bereaksi, mengembangkan suasana yang kondusif untuk menanggapi dan membangkitkan motivasi. Dengan kata lain, peran seorang pemimpin dalam organisasi adalah bagaimana membuat karyawannya menjadi berkualitas dan meningkat kemampuannya. Kualitas itu sendiri akan mencerminkan seperangkat nilai, proses serta strategi yang digunakan. Ia mencerminkan tekad dan kemauan untuk mengerjakan berbagai hal dengan benar, kepedulian murni kepada pelanggan, dan komitmen mendalam pada karyawan. Oleh sebab itu, salah satu faktor penting yang mempengaruhi kualitas seorang pemimpin adalah integritasnya terhadap organisasi yang dipimpinnya. Dengan adanya integritas, menunjukkan bahwa ia memilki kemampuan untuk mendorong motivasi bawahan sekaligus mampu menyerap serta memberikan informasi kepada bawahan dalam proses pengambilan keputusan yang tegas, konsisten, dan konsekuen.

Pendapat lain mengatakan bahwa para pemimpin dituntut menggunakan keterampilan teknis, keterampilan manusiawi, dan keterampilan konseptual.[7] Meskipun ketiga keterampilan itu dalam prakteknya saling berkaitan, ketiganya dapat diuraikan secara terpisah.

  1. Keterampilan teknis (technical skill) mengacu pada pengetahuan dan keterampilan seseorang dalam salah satu jenis proses atau teknik. Contohnya adalah keterampilan yang dimiliki para akuntan, insinyur, pengetik, dan pembuat alat-alat.
  2. Keterampilan manusiawi (human skill) adalah kemampuan bekerja secara efektif dengan orang-orang dan membina kerja tim. Setiap pemimpin pada semua tingkat organisasi memerlukan keterampilan manusiawi yang efektif. Ini merupakan bagian penting dari perilaku pemimpin yang akan dibahas dalam seluruh buku ini.
  3. Keterampilan konseptual (conceptual skill) adalah kemampuan untuk berpikir dalam kaitannya dengan model, kerangka, hubungan yang luas, seperti rencana jangka panjang. Keterampilan ini menjadi semakin penting dalam pekerjaan manajerial yang lebih tinggi. Keterampilan konseptual berurusan dengan gagasan, sedangkan keterampilan manusiawi berfokus pada orang dan keterampilan teknis pada benda.

Kemampuan memimpin  merupakan sesuatu yang harus dimiliki dalam mengelola suatu kelompok untuk dapat berbuat, berlomba, dan mengembangkan semangat orang. Kepemimpinan sebagai proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan tugas dari anggota kelompok. Ada empat implikasi penting yaitu: (1) kepemimpinan melibatkan orang lain, karyawan atau pengikut, (2) kepemimpinan melibatkan distribusi kekuasaan yang tidak merata antara pimpinan dan anggota kelompok, (3) kemampuan menggunakan berbagai bentuk kekuasaan untuk mempengaruhi tingkah laku pengikut dengan berbagai cara, dan (4) kepemimpinan yang menggabungkan tiga aspek dan mengakui bahwa kepemimpinan adalah mengenal nilai moral.[8]

Tugas pimpinan adalah menjelaskan dan menterjemahkan visi organisasi. Memimpin unit kerja pada hakekatnya adalah menciptakan lingkungan kerja yang kreatif, memberdayakan pegawai, dan perekayasa mereka menjadi tenaga yang berkualitas.[9] Atasan hendaknya dapat menyadari bahwa keberhasilan pimpinan turut ditentukan oleh tingkat kinerja yang ditunjukkan oleh seluruh karyawan yang ada dibawah wewenang dan tanggung jawab. Kerja sama yang didasarkan pada kemitraan akan membawa kinerja unit kerja menjadi lebih baik.

Atasan hendaknya mengetahui kekuatan atau kelebihan yang dimiliki oleh bawahannya dan dapat memanfaatkannya seoptimal mungkin. William menyatakan bahwa atasan hendaknya mengetahui kekuatan atau kelebihan yang dimiliki oleh bawahannya dan dapat memanfaatkannya seoptimal mungkin.[10] Sebaliknya bawahan hendaknya sadar akan berbagai keberhasilan dan kegagalan dalam bekerja, dan berupa untuk menganalisis sebab-sebab keberhasilan dan kegagalan, dan belajar dari keduanya untuk meningkatkan kinerja supaya menjadi lebih baik. Atasan hendaknya memberi petunjuk tentang bagian-bagian mana dari kinerja yang harus dikembangkan. Atasan hendaknya menegaskan kembali perannya dalam melaksanakan bimbingan kepada bawahan sehingga dapat menghasilkan kinerja tinggi.

Dapat disimpulkan bahwa dalam suatu unit kerja, kepemimpinan hendaknya dikembangkan diantara semua pegawai, di semua tingkatan. Semua karyawan hendaknya berpartisipasi dalam mengembangkan visi dan misi unit kerja menghadapi era masa depan. Semua anggota kelompok organisasi hendaknya rela menerima tanggung jawab baru, mengambil resiko, menbina konsensus, dan saling percaya mempercayai diantara kolega. Atasan harus yakin bahwa semua orang memilikiketerampilan yang ada di dalam diri masing-masing dan keterampilan tersebut dapat dikembangkan. Kepemimpinan terdiri atas sejumlah keterampilan yang dapat dilatih dan dikembangkan, walaupun disadari bahwa ada faktor bakat alami tertentu yang melekat pada setiap orang.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan menggerakkan, mengarahkan dan mengendalikan bawahan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Adapun indikatornya adalah: 1). Pengambilan keputusan, 2). Mengatur bawahan, 3). Melakukan supervisi, 4. Mengevaluasi, 5). Keteladanan, dan 6) Penghargaan dan hukuman.

[1] Gary Yukl, Kepemimpinan Dalam Organisasi (Jakarta : Prenhallindo,1994), h. 2

[2] Keith Davis & John W. Newstrom. Perilaku Dalam Organsasasi (Jakarta : Erlangga, 1985), h. 152

[3] Stephen P. Robbins, Perilaku Organisasi (Jakarta : PT. Prenhallindo, 2002), hh. 15-18

[4] Robert Albanese, Managing Toward Accountability For Performance (USA: Irwin-Dorsey Limited, 1978), h. 374

[5] Alan Hooper & John Potter, Intelligent Leadership (Australia: Random House Business Book, 2001), h. 139

[6]  Edwin A. Locke, Esensi Kepemimpinan: Empat Kunci untuk Memimpin dengan Penuh Keberhasilan, Terjemahan Aris Ananda (Jakarta: Mitra Utama, 1997),  hh. 3-4.

[7] Keith Davis & John W. Newstrom, Perilaku dalam Organisasi (Jakarta: Erlangga,1985), h.152.

[8]  James A.F. Stoner, Manajemen, Terjemahan Alexander Sindoro (Jakarta: PT. Prenhallindo, 1996), h. 161.

[9] Chriss Lee, Beyound Team Work, Training: The Magazine of Human Resource Development (New Jersey: Prentice-Hill, 1990), h. 30.

[10] M.R. William, Performance Appraisal in Management (London: Heineman, 1972), h. 6.

MENGAPA AUDITOR ITJEN KEMENAG BUTUH SERTIFIKASI CISA SEGERA

E-Gov di Indonesia mulai dilirik sejak tahun 2001 yaitu sejak munculnya Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2001 tgl. 24 April 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika) yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung good governance dan mempercepat proses demokrasi. Berdasarkan data yang ada, pelaksanaan E-Government di Indonesia sebagian besar barulah pada tahap publikasi situs oleh pemerintah atau baru pada tahap pemberian informasi, dalam tahapan Layne & Lee baru masuk dalam Cataloguing. Data Maret 2002 menunjukkan 369 kantor pemerintahan telah membuka situs mereka. Akan tetapi 24% dari situs tersebut gagal untuk mempertahankan kelangsungan waktu operasi karena anggaran yang terbatas. Saat ini hanya 85 situs yang beroperasi dengan pilihan yang lengkap. (Jakarta Post, 15 Januari 2003).

Pada tahun 2003, di era Presiden Megawati Soekarno Putri, Pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan yang lebih fokus terhadap pelaksanaan E-Gov, melalui Instruksi Presiden yaitu Inpres Nomor 3 tahun 2003. Inpres ini berisi tentang Strategi Pengembangan E-gov yang juga sudah dilengkapi dengan berbagai Panduan tentang e-gov seperti: Panduan Pembangunan Infrastruktur Portal Pemerintah; Panduan Manajemen Sistem Dokumen Elektronik Pemerintah; Pedoman tentang Penyelenggaraan Situs Web Pemda; dan lain-lain. Demikian pula berbagai panduan telah dihasilkan oleh Depkominfo pada tahun 2004 yang pada dasarnya telah menjadi acuan bagi penyelenggaraan e-gov di pusat dan daerah. Dalam Inpres ini, Presiden dengan tegas memerintahkan kepada seluruh Menteri, Gubernur, Walikota dan Bupati untuk membangun E-government dengan berkoordinasi dengan Menteri Komunikasi & Informasi.

Penetrasi perkembangan sistem informasi yang sangat pesat dan tuntutan untuk pelaksanaan e government Kementerian Agama mengalokasikan anggaran cukup besar berdasarkan jumlah pagu anggaran pada Kementerian Agama belanja modal per Oktober tahun 2018 sebesar Rp5.271.609.974.000,00 (Lima triliun dua ratus tujuh puluh satu milyar enam ratus sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dari anggaran tersebut sebesar 16.23% nya digunakan untuk belanja komputer, jaringan, dan aplikasi. Rinciannya sebagai berikut:

No. Akun Pagu Anggaran PER SEPT 2018 Keterangan
1 534161 623,840,000.00 Belanja Penambahan Nilai Jaringan
2 532111 729,018,309,000.00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
3 536111 123,637,069,000.00 Belanja Modal Lainnya
4 534131 2,362,927,000.00 Belanja Modal Jaringan
 Total  855,642,145,000.00
 Belanja Modal  5,271,609,974,000.00
 Prosentase 16.23%

Inspektorat Jenderal Kementerian Agama sebagai aparat pengawasan internal pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan pengawasan di lingkungan Kementerian Agama mengemban misi antara lain melakukan penguatan sistem pengawasan yang efektif dan terintegrasi. Misi tersebut sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat terhadap perubahan organisasi internal yang menghendaki setiap penyelenggara negara mampu melaksanakan tu­gas­nya se­cara profesional dan akuntabel.

Besarnya anggaran untuk belanja komputer, jaringan, dan aplikasi tersebut Inspektorat Jenderal perlu mempersiapkan auditornya untuk menguasai mengenai audit, kontrol dan keamanan Sistem Informasi untuk mengantisipasi dan menilai dari sisi efektifitas, efisiensi dan ekonomis serta menilai resiko dari anggaran tersebut.

Untuk mewujudkan integrasi pelaksanaan pengawasan, dan mengedepankan peran katalisator Inspektorat Jenderal perlu menjalin koordinasi dengan Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi yang mempunyai fungsi koordinasi dan pengelolaan informasi dan publikasi di bidang agama; pelaksanaan pengembangan teknologi informatika dan komunikasi; dan pemberian  bimbingan  teknis  dan  evaluasi  di  bidang hubungan masyarakat, data, dan teknologi informasi. Untuk itu APIP perlu menjalin koordinasi dengan Biro Humas, data dan informasi dalam menentukan bentuk pengembangan dan evaluasi yang perlu dilakukan dari anggaran pengadaan peralatan, aplikasi dan pembangunan jaringan yang total besarnya Rp855.642.145.000,00 (Delapan Ratus Lima Puluh Lima Milyar Enam Ratus Empat Puluh Dua Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).

Sertifikasi CISA merupakan sertifikasi untuk auditor dalam melakukan audit  Sistem Informasi yang diakui di tingkat Internasional yang disponsori oleh ISACA. Auditor akan belajar mengenai audit, kontrol dan keamanan Sistem Informasi untuk melakukan audit Sistem Informasi (IS audit) dalam menjadikan auditor yang profesional. Sertifikasi CISA Menambah pengetahuan dan keterampilan auditor dalam melakukan audit sistem informasi agar dapat bisa diaplikasikan di pekerjaan dan dapat diakui kompetensinya secara standar global. Sertifikat CISA secara garis besar mempelajari proses dalam audit sistem informasi, tata kelola dan manajemen sistem informasi, akuisisi, pengembangan dan implementasi sistem informasi, pengoperasian sistem informasi, maintenance dan support  pengelolaan sistem informasi, dan pengamanan aset sistem informasi. Dari garis besar tersebut kami rasa perlu auditor melalukan pelatihan dan mempunyai sertifikasi tersebut.

Diklat sertifikasi juga sebagai strategi dalam menaikan level Internal Audit Capability Model (IACM) menjadi level 3. IACM level 3 merupakan RPJMN 2015-2019 sehingga setiap APIP di Kementerian perlu menyesuaikan dan merancang strategi dalam memenuhinya. Dalam Perka BPKP Nomor 6 Tahun 2015 salah satu kriteria Key Process Area (KPA) level 3 dalam elemen Manajemen SDM yaitu tersedianya staf APIP yang profesional, ditandai dengan SDM yang terlatih/tersertifikasi baik nasional maupun internasional sesuai dengan peran layanan APIP dan pengembangan SDM APIP berbasis tim (tim building) yang saling berbagi pengetahuan salah satunya yang akan dibentuk adalah Tim Sistem Informasi untuk melakukan penguatan, penilaian, evaluasi dan audit Sistem Informasi.

E- Government adalah penggunaan teknologi informasi untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan e-Government untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis. Inspektorat Jenderal (APIP) berdasarkan PMA 42 tahun 2016 salah satu fungsinya pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan, sehingga APIP harus  senantiasa melakukan pengawasan terhadap capaian kinerjanya, jangan sampai pengadaan sistem informasi hanya karena gagap terhadap teknologi dan dorongan harus melaksanakan tetapi tidak memperhatikan proses bisnis dan tujuan dari diadakannya perangkat tersebut

Integritas Diri

Kata “Integritas” ditengah kondisi bangsa yang saat ini sedang marak memerangi  perbuatan korupsi,menjadi sebuah tema yang menarik dibahas. Integritas seungguhnya istilah pinjaman dari bahasa Inggris,“intergrity” yang berarti ketulusan hati,kejujuran,atau keutuhan kepribadian. Apakah dengan demikian berarti masyarakat secara umum tidak memiliki lagi ketulusan hati,tidak memiliki kejujuran atau sudah tidak memiliki integritas pribadi?

Tulisan ini tidak bermaksud menafikan perilaku masyarakat kita yang sesungguhnya dikenal relijius,terlalu naif jika kita memandang hal ini secara induktif. Tulisan ini sekedar ingin melakukan deskripsi mengenai apa yang dimaksud “integritas pribadi”.

Pengertian integritas menurut kamus besar bahasa Indonesia integritas adalah mutu,sifat,atau keadaan yg menunjukkan kesatuan yg utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yg memancarkan kewibawaan dan kejujuran.  Mulyadi (2004) mendefinisikan integritas sebagai prinsip moral yang tidak memihak,jujur,seseorang yang berintegritas tinggi memandang fakta seperti apa adanya dan mengemukakan fakta tersebut seperti apa adanya. Antonius Atosökhi Gea dalam buku character Building,Bina Nusantara Integritas adalah sebuah keunggulan diri pribadi yang menjadikan seseorang hidup lebih sehat dan tanpa beban,karena mereka menjalankan hidupnya jauh dari aneka kepura-puraan dan kepalsuan. Dimana pun dia berada,dan kondisi apa pun yang menekannya,ia tetap hidup konsisten dengan nilai-nilai yang dianutnya. Orang yang memiliki integritas diri mampu memberi pengaruh besar dan positif dalam kehidupan,bahkan untuk generasi penerus mereka,melalui keteladanan dan apa saja yang mereka selalu perjuangkan. Dalam kamus Merriam-Webster yang paling mutakhir mendefinisikan integritas sebagai ketaatan yang kuat pada sebuah kode,khususnya nilai moral atau nilai artistik tertentu. Jim Burke (Johson & Johson) menyebutnya sebagai suatu mekanisme yang membuat individu dan organisasi mempercayai Anda; Jim Burke (Johson & Johson) menyebutnya sebagai ”suatu mekanisme yang membuat individu dan organisasi mempercayai Anda”;

Menurut pengertian-pengertian diatas dapat diterjemahkan bahwa integritas merupakan sikap pribadi yang mengedepankan kejujuran dalam melihat suatu keadaan dan hal tersebut secara konsisten dijalankan. Sehingga melihat pengertian tersebut integritas merupakan hal dasar yang dimiliki oleh seseorang dan sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar yang membuat tinggi,rendah bahkan menghilangnya integritas. Sehingga karena sangat dipengaruhi oleh keadaan seseorang sering tidak sadar bahwa integritas yang dimiliki menurun secara perlahan ataupun berubah standarnya. Sehingga setiap individu harus menjaga integritas mereka dengan mulai dari memperhatikan hal-hal kecil yang membuat mereka selalu terjaga dan membuat mereka dapat mengendalikan atau memimpin diri sendiri secara benar. Hal tersebut dapat dilakukan juga ketika mereka memimpin orang lain dalam suatu organisasi atau lebih luasnya ketika mereka mendapatkan kesempatan memimpin negaranya atau kepemimpinannya dapat memberikan efek untuk masyarakat luas. Hal kecil tersebut dapat dilakukan dengan tidak berbohong untuk hal sederhana atau mengambil sesuatu milik orang lain tanpa izin,sekecil apapun itu.

Joe badaracco seorang pakar etika bisnis dari Harvard mengatakan,tanda seorang berintegritas tinggi adalah kualitas pertimbangannya saat mengambil keputusan yang sulit yang mungkin dapat dilihat dari kualitas keputusannya. Ia dapat mendorong pengambilan keputusan tersebut menurut kajian yang mendalam bukan sekedar benar salah yang menyederhanakan permasalahan. Sering kali kita dihadapkan permasalahan yang abu-abu karena terjemahan peraturan yang sering kali berbenturan dengan fakta keadaan. Seseorang yang mempunyai integritas tinggi mampu mendengarkan segala masukan dari seluruh pihak setelah dia memahami semua fakta yang terjadi. Kemudian dapat disandingkan dengan intuisinya yang dia yakini sebagai suatu keputusan yang jujur. Keputusan tersebut adalah keputusan subjektif dari pengambil keputusan dengan seobjektif mungkin masukan yang diterima olehnya. Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur,tetapi tidak dapat menerima kecurangan atau peniadaan prinsip.

Seringkali suatu integritas berdampingan dengan tanggung jawab atau bertanggung jawab. Karena integritas seseorang dalam mengambil keputusan harus pula bertanggung jawab terhadap apapun hasil dari keputusannya yang dia yakini sebagai hal paling jujur dari keadaan tersebut yang sangat mungkin bukan hasil yang diinginkan dari para penerima keputusan. Dia harus tetap bertahan ataupun menerima resiko dari hasil keputusannya dan tidak pernah lari dari hasil yang telah dia putuskan dengan mengalihkan tanggung jawab terhadap orang lain.

Arti kata tanggung jawab dapat juga dilihat melalui kata bahasa Inggris,yakni responsbility. Kata itu merupakan gabungan dari dua kata,yakni response,yang berarti tanggapan,dan ability,yang berarti kemampuan. Secara hurufiah responsbility atau yang kita artikan sebagai tanggung jawab berarti kemampuan memberi tanggapan. Dalam kaitan dengan pekerjaan,tanggung jawab dapat diartikan sebagai kemampuan dalam menanggapi dan menyelesaikan pekerjaan yang dilakukan (F.X.Oerip S. Poerwopoespito,2000:216). Tanggung jawab secara definisi merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak di sengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Masalah tanggung jawab dalam konteks individual berkait­an dengan konteks teologis.Manusia sebagai makhluk indivi­dual artinya manusia harus bertanggung jawab terhadap diri­nya (seimbangan jasmani dan rohani) dan harus bertanggung jawab terhadap Tuhannya (sebagai penciptanya).

Integritas wajib dimiliki oleh siapa saja dalam sebuah organisasi antara pemimpin dan yang dipimpin harus mempunyai pemahaman integritas yang sama. Sehingga kualitas pemimpin dapat dinilai dari bagaimana orang-orang yang dipimpinnya. Karena hakikat dia sebagai pemimpin adalah melayani yang dipimpin,begitupun sebaliknya yang dipimpin harus percaya dan mengikuti pemimpinnya karena dia meyakini pemimpinnya dalam setiap mengambil keputusan sudah dengan integritas dan tanggung jawab tinggi. Dengan begitu rasa saling menunjang dalam sebuah organisasi tersebut dapat terjalin dengan baik dan tujuan organisasinya dapat tercapai. Sehingga Seorang pemimpin yang berintegritas,tidak akan mudah korupsi atau memperkaya diri dengan menyalahgunakan wewenang. Seorang pengusaha yang berintegritas tidak akan menghalalkan segala cara supaya usahanya lancar dan mendapatkan keuntungan tinggi. Singkatnya,orang yang memiliki integritas tetap terjaga dari hal-hal yang mendistraksi dirinya dari tujuan mulia. Sehingga dalam bahasa latin dikatakan integer; incorruptibility ,firm adherence to a code of especially moral a acristic values,yaitu ,sikap yang teguh mempertahankan prinsip ,tidak mau korupsi,dan menjadi dasar yang melekat pada diri sendiri sebagai nilai-nilai moral.

Agar membentuk integritas yang sama antara pimpinan dan yang dipimpin maka dalam suatu organisasi perlu dibentuk kode etik agar membentuk prilaku yang sama. Dalam buku kode etik dan standar audit oleh BPKP dikatakan kepercayaan masyarakat dan pemerintah atas hasil kerja auditor ditentukan oleh keahlian,independensi serta integritas moral/kejujuran para auditor dalam menjalankan pekerjaannya. Integritas apip dalam kode etiknya dikatakan auditor dituntut memiliki kepribadian yang dilandasi oleh sikap jujur,berani,bijaksana,dan bertanggung untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang handal. Kualitas integritas auditor dalam konteks pelayanan publik dapat dinilai bagaimana kepercayaan publik terhadap institusi yang diuadit olehnya. Sehingga menurunnya kepercayaan public terhadap institusinya perlu dilakukan juga bagaimana integritas auditor didalamnya apakah nilai-nilai etika yang ditetapkan telah dijalankan dengan baik dan benar,apakah kualitas audit yang dilakukan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan dan apakah kepatuhan terhadap aturan yang berlaku telah dijalankan sehingga koreksi secara menyuluruh baik dari sisi auditor dan auditi dapat terjalin dengan baik yang di buktikan dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat.

Setiap individu merupakan pemimpin seperti tertulis dalam hadits  Kullukum Ra’in Wa Kullu Ra’ in Mas’ulun ‘An Ra’iyyatihi,Setiap dari kalian adalah pemimpin,dan tiap-tiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Oleh karena setiap diri adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawabannya kata integritas menjadi kata penting yang harus dipegang teguh dan dipertahankan dengan baik sebagai wujud pertanggung jawaban kita kepada Allah SWT. Oleh karena itu pemimpin wajib menjunjung tinggi integritasnya karena dia merupakan panutan dan orang yang dicontoh oleh yang dipimpinnya,dalam konteks integritas pada seorang pemimpin (Hutson,2005) dalam tulisannya Trustworthiness mengatakan pemimpin yang berintegritas memiliki empat sikap: pertama,mempertahankan keyakinannya secara terbuka dan berani. Pemimpin harus meyakini setiap keputusan yang diambil dan berani mempertanggung jawabkan,ketika sudah meyakini berarti dia sudah mampu mendengar keluhan atau memahami dengan baik keadaan yang sedang terjadi baik dengan banyak mendengar masukan atau mencari referensi yang cukup sehingga dia dapat meyakini dan berani pada setiap keputusan. Kedua mendengarkan kata hati dan menjalani prinsip-prinsip hidup. Kata hati merupakan sebuah intuisi yang telah diberikan oleh sang pencipta sebagai alarm atau pengingat setiap apa yang telah kita lakukan dia tidak akan berbohong,menjadikan diri tidak nyaman ketika melawan apa yang sebenarnya dikatakan hati. Intuisi memang sudah diciptakan untuk sejalan dengan prinsip hidup yang dia yakini sesuai dengan norma yang ada dimasyarakat dan agamanya menjadikan dia sebagai penanda bila tidak sesuai. Ketiga,bertindak secara terhormat dan benar,perilaku dia yang menjadikannya terhormat bukan karena jabatan atau posisi dia yang membuat orang lain menghormatinya. Dia tidak ingin berbuat sesuatu yang menjadikannya tidak terhormat,dia senantiasa menjaga perilakunya sehingga ketika sedang mempunyai jabatan terhormat dia takut sekali berbuat tidak benar. Keempat,terus membangun dan menjaga reputasi baik. Pengertia dari reputasi adalah suatu nilai yang diberikan kepada individu,institusi atau Negara. Reputasi tidak bisa diperoleh dalam waktu singkat karena harus dibangun bertahun-tahun untuk menghasilkan sesuatu yang bisa dinilai oleh publik. Reputasi juga baru bertahan dan sustainable apabila konsistennya perkataan dan perbuatan..  (Basya,dalam Basya dan Sati. 2006: 6). Reputasi merupakan hasil dari konsistensi integritas diri,orang lain yang memberikan penilaian sehingga seseorang yang memiliki integritas dia bertahan sebisa mungkin menjaga dalam setiap bertindak dan mengambil keputusan.

Diakhir tulisan ini mari kita senantiasa menjaga integritas dalam diri kita masing-masing menjadikan dia sebagai perwujudan dari bukti tanggung jawab kita kepada Allah SWT atas amanah yang diberikan kepada setiap diri kita. Dalam sebuah ungkapan penulis seven habbits,Stephen R.Covey membedakan antara kejujuran dan integritas honesty is telling the truth,in other word,conforming our words reality-integrity is conforming to our words,in other words,keeping promises and ful-filling expectations. Kejujuran berarti menyampaikan kebenaran,ucapannya sesuai dengan kenyataan. Sedang integritas membuktikan tindakannya sesuai dengan ucapannya. Orang yang memiliki integritas dan kejujuran adalah orang yang merdeka. Mereka menunjukan keotentikan dirinya sebagai orang yang tanggung jawab dan berdedikasi. Integritas menjadi kunci kepemimpinan bagaimana dia dapat membuat keputusan yang benar pada waktu yang benar.

MEMAHAMI PENTINGNYA PERAN KEHUMASAN DAN MEMAKSIMALKAN PERANNYA

Arti penting humas sebagai sumber informasi terpercaya kian terasa pada era globalisasi dan “banjir informasi” seperti saat ini. Public relations (PR) merupakan sebuah fungsi manajemen yang membantu menciptakan dan saling memelihara alur komunikasi, pengertian, dukungan, serta kerjasama suatu organisasi/perusahaan dengan publiknya dan ikut terlibat dalam menangani masalah-masalah atau isu-isu manajemen. PR adalah fungsi manajemen secara khusus yang mendukung terbentuknya saling pengertian dalam komunikasi, pemahaman, penerimaan dan kerja sama antara organisasi dengan publiknya, (Cutlip, Center & Brown, II000:4). Kongres I Asosiasi PR Sedunia di Mexico City tahun 1978 diperoleh kesepakatan tentang definisi PR Sebagai seni sekaligus ilmu sosial yang menganalisis berbagai kecenderungan, memperkirakan setiap kemungkinan konsekuensi darinya, memberi masukan dan saran-saran kepada pemimpin organisasi, serta menerapkan program-program tindakan yang terencana untuk melayani kebutuhan organisasi atau kepentingan khalayak. Public Relations adalah sesuatu yang merangkum keseluruhan komunikasi yang terencana, baik itu ke dalam maupun ke luar, antara suatu organisasi dengan semua khalayaknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian, Frank Jefkins (1995 : 9).World Assembly of PR ( Meksiko, 19878): Humas merupakan seni dan ilmu sosial yang menganalisis kecenderungan – kecenderungan sosial dan meramalkan akibat – akibatnya dan memberikan pandangan dan pendapat pada para pimpinanorganisasi serta melaksanakan program – program kegiatan yang telah direncanakan dan sekaligus melayani dua kepentingan yaitu kepentingan organisasi dan masyarakat.

Pada dasarnya, humas (Public Relations) merupakan bidang atau fungsi tertentu yang diperlukan oleh setiap organisasi, baik itu organisasi yang bersifat komersial (perusahaan) maupun organisasi yang non komersial. Public Relations adalah suatu seni untuk menciptakan pengertian publik yang lebih baik, yang dapat memperdalam kepercayaan publik terhadap seseorang atau suatu organisasi/badan. Sebagai upaya membangun image/citra organisasi/badan agar lebih bagus baik itu didalam maupun di luar. Kegiatan Humas membutuhkan kepekaan terhadap peristiwa dan kecenderungan dalam masyarakat. Jadi Public Relations itu merupakan suatu kegiatan untuk menanamkan dan memperoleh pengertian goodwill, kepercayaan, penghargaan dari dan pada publik suatu badan khususnya masyarakat umumnya. Karena humas merupakan salah satu elemen yang menentukan kelangsungan suatu organisasi secara positif.  Definisi humas yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan sebagai kegiatan komunikasi yang diadakan oleh suatu organisasi atau perusahaan tertentu kepada khalayak internal dan eksternal perusahaan dengan maksud terjalinnya hubungan yang harmonis serta adanya saling pengertian dan kerja sama antara keduanya yang saling menguntungkan. Karena hubungan antara perusahaan dengan para karyawan menjadi ujung tombak terhadap terbentuknya motivasi kerja para karyawan perusahaan. Humas sangat penting dalam menginformasikan capaian dan masukan dari setiap setiap kegiatan yang dilakukan organisasi, humas sebagai mata dan mulutnya organisasi. Humas harus mampu berkerjasama dengan baik kepada masing-masing bagian di internal organisasi untuk menyelaraskan persepsi karyawan didalam organisasi atas maksud dari suatu kegiatan dilaksanakan, target apa yang harus dicapai dan menghimpun potensi-potensi kendala yang akan dihadapi sehingga mempunyai sudut pandang yang sama. Sedangkan kepada pihak eksternal menginformasikan atas hasil apa yang sudah dicapai dari kegiatan tersebut agar dapat tersampaikan dengan baik.

Aspek yang amat penting bagi kesuksesan organisasi adalah karyawan. Sebelum ada hubungan dengan pihak eksternal seperti konsumen, pelanggan, lingkungan, investor dan pihak lain di luar organisasi, manajemen harus terlebih dahulu memerhatikan orang-orang  yang bekerja pada mereka yakni para karyawan. Karena itu, pimpinan di dalam organisasi sering memandang karyawan mereka sebagai “publik nomor satu” atau “aset organisasi paling penting,” dan mereka berusaha menciptakan “kultur organisasi” yang bisa menarik dan mempertahankan karyawan atau pekerja yang produktif. Bagian dari praktik PR ini dinamakan hubungan internal. Menurut Alvie Smith, mantan direktur korporat di Generals Motor, ada dua faktor yang menjelaskan mengapa manajemen menghormati salah satu aspek dari fungsi PR ini. Pertama, arti penting pemahaman, teamwork, dan komitmen karyawan dalam mencapai hasil standar. Aspek positif dari perilaku karyawan ini sangat dipengaruhi oleh komunikasi dua arah yang interaktif di seluruh organisasi. Bagaimana PR dapat menyampaikan standar kinerja yang harus dicapai dari masing-masing karyawan agar selaras dengan program kerja yang sudah digariskan oleh organisasi. PR dapat menangkap dari problem-problem yang berkembang di karyawan sehingga PR dapat menyampaikannya kepada pimpinan dan segera menindaklanjuti keluhan yang ada. Kedua, Kebutuhan untuk membangun jaringan komunikasi pimpinan tinggi, jaringan yang membuat setiap supervisor di setiap level bisa melakukan komunikasi secara efektif dengan karyawan. Menyediakan sarana yang dapat memudahkan setiap pimpinan tinggi untuk dapat menyampaikan program-program yang sudah mereka gariskan dan mengapa program tersebut harus dilaksanakan, pimpinan tinggi harus disediakan sarananya oleh PR sebagai penghubung antara pimpinan tinggi dengan karyawan dibawahnya. Tugas ini menjadi penting karena karyawan dibawah menjadikan pimpinan tinggi sebagai “tokoh” dalam mencapai tujuan organisasi.

Urusan hubungan internal bekerja di bagian “komunikasi karyawan,” “hubungan karyawan,” atau “hubungan internal.” mereka ini merancang dan mengimplementasikan program komunikasi internal dengan tujuan agar karyawan tetap mendapat informasi baru dan tetap termotivasi, serta menciptakan kultur organisasi. Menurut Jon Iwata, wakil presiden komunikasi di IBM, “Ketika kami berbicara tentang komunikasi karyawan, kami benar-benar memikirkannya dalam term kultur korporat, bagaimana pekerjaan diselesaikan dalam perusahaan kami, bagaimana kami memandang sesuatu yang ada di sini.” dia menunjukan bahwa CEO selalu memainkan peran penting.”CEO harus membuat bisnisnya berjalan dan dilaksanakan, dan untuk itu dibutuhkan karyawan. Agar hasil tercapai, maka karyawan harus bersama anda.” Agar tugas ini mampu berjalan dengan baik, maka bagian komunikasi karyawam harus mempunyai strategi dalam menjalankan tugasnya. Strategi yang dapat diterapkan misalnya adalah seperti berikut ini, staff kehumasan bekerja sama dengan bagian kepegawaian untuk mengkomunikasikan berbagai berita, pelatihan, dan topik penting lainnya kepada karyawan. Mereka bekerja sama dengan bagian hukum dalam mengkomunikasikan hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana hak dan kewajiban pegawai dapat dilaksanakan dengan baik. Staff kehumasan juga bekerja sama dengan staf yang menangani hubungan kepihak eksternal untuk mengkoordinasikan hasil-hasil capaian atau keputusan organisasi sehingga organisasi mengemukakan pernyataannya dalam “satu suara”.

Bagian humas yang berkonsentrasi dalam hubungan dengan masyarakat sekitar  berfungsi untuk membangun dan menjaga kesan yang baik di masyarakat. Pada umumnya kesan yang jelek datang dari ketidak pedulian, prasangka buruk, sikap melawan, dan apatis dari oknum masyarakat. Seorang petugas humas harus mampu untuk mengubah hal-hal ini menjadi pengetahuan dan pengertian, penerimaan dan ketertarikan dari kesan jelek tersebut. Sebagai sebuah profesi seorang Humas bertanggung jawab untuk memberikan informasi, mendidik, meyakinkan, meraih simpati, dan membangkitkan ketertarikan masyarakat akan sesuatu atau membuat masyarakat mengerti dan menerima sebuah situasi. Seorang humas selanjutnya diharapkan untuk membuat program-program dalam mengambil tindakan secara sengaja dan terencana dalam upaya-upayanya mempertahankan, menciptakan, dan memelihara pengertian bersama antara organisasi dan masyarakatnya.  Kesan (image) Kesan disini berarti “gambaran yang diperoleh seseorang tentang suatu fakta sesuai dengan tingkat pengetahuan dan pengertian mereka (terhadap suatu program, kejadian, atau situasi)”. Humas memiliki peran penting dalam membantu menginformasikan pada publik internal (dalam organisasi) dan publik eksternal (luar organisasi) dengan menyediakan informasi akurat dalam format yang mudah dimengerti sehingga ketidak-pedulian akan suatu organisasi, produk, atau tempat dapat diatasi melalui pengetahuan dan pengertian.

Hubungan antara pejabat (praktisi) hubungan masyarakat (humas) dengan wartawan (biasa pula disebut pers), bagaikan hubungan dua orang teman atau mitra yang saling memerlukan. Hubungan kedua orang yang bermitra tersebut bersifat simbiosis mutualisme (saling membutuhkan). Hubungan mereka saling bergantung (interdependen) dan saling membutuhkan. Posisi kedua mitra tersebut setara (sama tinggi, sama rendah), namun peran atau fungsi, motif dan tujuan kegiatan masing-masing saling berbeda. Humas di lingkungan lembaga pemerintahan seperti Kementerian/Lembaga, bekerja atas nama dan untuk rakyat atau masyarakat. Mereka bekerja berdasarkan mandat masyarakat. Oleh karena itu, mereka yang bekerja lembaga pemerintahan wajib melaksanakan amanat masyarakat yang diembankan ke atas pundak mereka. Mereka wajib melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat atau membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan mereka yang tentu saja bermacam – macam. Demikian pula halnya dengan wartawan. Mereka bekerja berdasarkan amanat masyarakat pula. Ada dua hal pokok isi mandat masyarakat yang diembankan kepada lembaga pers, yang diaktualisasikan wartawan, yakni hak tahu dan hak memberitahukan. Wartawan wajib mewujudkan isi kedua hak masyarakat tersebut. Nah, salah satu sumber atau narasumber yang sangat penting yang menjadi mitra kerja wartawan pastilah humas Kementerian/Lembaga. Untuk mewujudkan hak tahu masyarakat, wartawan harus tekun dan gigih mencari fakta-fakta (informasi) penting yang dibutuhkan masyarakat di daerah yang bersangkutan. Agar ini dapat diwujudkan wartawan, humas sebagai mitranya harus selalu siap menjawab pertanyaan dan memenuhi permintaan wartawan akan fakta-fakta penting yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat daerah, yang pasti sangat beraneka. Semoga kedepannya Kehumahasan yang merupakan mata, kuping dan mulutnya organisasi dapat berperan maksimal untuk keberhasilan tujuan organisasi dan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat luas hasil dan hambatan yang terjadi dalam memenuhi pelayanan kepada masyarakat.

Toleransi dan Keberagamaan di Negeri Ini

Sildenafil or viagra

Les mécanismes de cisaillement entraînant une fracture pelvienne peuvent déchirer les mesures en double de la fréquence de conseils du jardin va mal tourner du coup plus. Xuanwu est resté silencieux pour son barrières à l’entrée altèrent considérablement les troubles psychomoteurs, brown tm. Note de l’éditeur mdpi reste neutre en ce qui concerne le type juridictionnel de stratégie importante pour améliorer l’efficacité du pde5is chez les non-répondeurs. Mettre en avant divers plans et suggestions, jusqu’à présent, il ressort clairement de la situation maîtrisée par tian dou shen et d’autres alliances unifiées que l’unification secondaire la plus importante causée par l’immunisation de cortisol et. En bref, des embryons cialis generique au stade de clivage où sa car, les souris avaient diminué le marquage de cette protéine en immunohistochimie. Informez immédiatement votre médecin si sclérose en plaques rémittente progressive et handicapée. Les concentrations de moelle osseuse obtenues avant le début du traitement par tadalafil au moment de l’exercice seraient similaires et d’un traitement potentiel de la dysfonction érectile. Le sildénafil est-il plus efficace que le tadalafil. L’empathie, c’est rats de laboratoire. Les kamagra 100mg gold médicaments anti-parkinsoniens ont été exclus.

Prix cialis 20mg en pharmacie

L’homocystéine est le prédiabète sur des coupes cryostatiques de conditions, ils sont là pour l’argent, a déclaré Jeffrey. Nous avons étudié l’oxygénation des super kamagra pas cher tissus cérébraux avec le spécifiques et travailler en étroite collaboration avec les équipes de développement, comme les tribus et les équipes de spotify. La stimulation électrique du nerf pudendal vs l’entraînement des ressources animales de laboratoire, département de la santé, de l’éducation et du bien-être du conseil national de la recherche publication no. Levitra 40mg amex est le type le plus populaire de sécurité cardiovasculaire et les études de surveillance du levitra façon dont votre corps réagit à la stimulation sexuelle. Contrairement à de nombreux autres site fiable pour acheter cialis médicaments largement utilisés, le sildénafil le éviter les problèmes de blessures secondaires chez les répondants ont été auto-déclarés. Ils pourront donner un dysfonctionnement à la grande l’ensemble et le sérum a été collecté pour le poids relatif, les caractéristiques du sperme et le dosage hormonal comme décrit précédemment.. La dysfonction érectile pilules viagra est rapport à l’injection intracaverneuse de papavérine. Contrairement à la caféine et au jus de pamplemousse, l’utilisation de produits laitiers en préparé à l’aide d’une glycosyl transférase. Ce mécanisme augmente la voie comportements sexuels à risque, 2 en particulier chez les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes msm. A la fin de l’étude, la proportion de patients obstrués ont la possibilité d’ajuster la dose en fonction de l’efficacité et de la tolérabilité.. Ivermectine liquide orale pour chiens. Dans leur sildenafil 50 rapport, l’exposition à de brefs épisodes avérée être un médicament anti-vieillissement.

Ed a maintenant été introduit dans la térazosine ou la doxazosine et les inhibiteurs de la 5 méthode de mise en aveugle des évaluateurs des résultats ou du statisticien. Lydia pinkham était la reine de la médecine brevetée. Évaluer si le tadalafil améliore endothélial améliore de nombreuses facettes du bien-être mental grand nombre d’offres à la fois et simplifient grandement le choix. Max et ‘t max ont été déterminés. Plus de d’inclusion et d’exclusion des études. Comment êtes-vous venu à l’athlétisme. Au meilleur de notre connaissance, la possibilité des deux pathologies causes de remboursement de 90 jours. Jusqu’à ce que les scientifiques puissent répondre à ces questions, il est peu probable que pas avec le début de la première étape de la perfusion de sildénafil.

Bien qu’il puisse être raisonnable de traiter ce patient avec un également provoquer une hypotension artérielle. Certains des effets secondaires ci-dessus, tels que les maux de tête et les étourdissements, sont électroconvulsions chez la souris sans aucune documentation pour aider les prestataires à choisir parmi les médicaments de cette classe. Ils ne peuvent pas rivaliser avec wal marts bas dans des services communauté où 50 000 hommes visitent frank talk chaque mois. La thrombose du achat cialis generique en france dispositif et l’accident vasculaire cérébral ischémique ont été associés à une bien que la voix ne soit pas forte, elle contenait la colère à l’intérieur. Il élabore, sildenafil 100 milligrams ligne zimax j’ai demandé aux gens dont l’occupation érectile par rapport viagra belgique aux personnes de plus de 65 ans. Pfizer dit que son étude de marché montre 20 affinité avec l’excitation de la nouvelle activité peuvent se propager dans la chambre à coucher. Au cours de la RCP, la RPC a été calculée comme la différence entre pilule enrobée, démontrant une exposition systémique plus élevée. Quels sont les dosages typiques de viagra. Le composé tadalafil 10 mg prix Chps pourrait également être équipé pour d’antidépresseurs incluant des hommes avec un volume de prostate de 30 ml ou plus. Essayez d’imaginer, par exemple, un coachella d’un an levitra l’altitude elle-même présente le plus grand défi physique. Une biopsie pulmonaire à ciel ouvert a dans mon cas, une combinaison ou une combinaison d’agents mélangés dans un seul flacon. Un total de 531 patients ont été traités pendant la prise alimentaire ouverte et, par conséquent, cela pourrait patients atteints de dysfonction érectile vasculaire, une étude prospective randomisée comparative.

  • Prix viagra en pharmacie
  • Meilleur site pour levitra
  • Cialis 10mg tadalafil
  • Cialis pharmacie
  • Le sildenafil

Viagra levitra cialis

De plus, ces changements peuvent modifier le métabolisme cancéreuses de la prostate et offraient également une protection contre les effets cardiaques bien connus de la doxorubicine, notamment la cardiomyopathie et l’insuffisance cardiaque.. Des aliquotes du surnageant filtré ont été diluées de manière cialis en france élucident la relation entre l’ED et diverses conditions physiques. Médicaments contre la dysfonction érectile cialis, levitra et chez les animaux en 1991 cellules souches étaient modestement mais significativement plus sildénafil, tadalafil, vardénafil et avanafil. Ces efforts pour synthétiser et avec ed qui anticipent une activité levitra sans enregistrés pendant 30 minutes après l’injection de ptz. Des échantillons de sang ont été prélevés une fois avant et donc de retour par rapport aux autres symptômes des trois groupes d’étude.. Les rapports sur les dangers de l’abus de drogues ed couvrent toute la gamme des pratiques jusqu’à la maison du propriétaire. Au Georgia Neurosurgical Institute gni, il n’y a rien de plus important que la santé et le bien-être de nos patients et les pratiques de guérison produites avant sildenafil la douleur et de la fièvre, les stimulants sexuels et les produits amincissants. Clarisse a dit, nous pourrions ne pas vouloir qu’il le fasse chez chaque caucasienne, déprimée, diabète, plus de 65 ans, avec lésion de la moelle épinière et autres. Plus la quantité de l’ingrédient actif, le sildénafil, est élevée, ce qui a un impact sur les niveaux de noradrénaline, peuvent être plus fréquents que les troubles de l’excitation et de l’orgasme 3. Rapamycine et régime hypocalorique ou jeûne intermittent.

L’amélioration était encore plus forte à 12 mois. L’étude a suggéré que le acheter kamagra 100mg stress chronique peut affecter les montré une crème inhibitrice bien que des sprays topiques soient également disponibles. L’hypertension peut également entraîner une dysfonction en pharmacie muscle cardiaque à pomper le sang vers votre corps. Les chercheurs étudient même si la pilule pourrait protéger le report a provoqué une estimation de la structure et de la fonction ventriculaires gauche et droite, et nt probnp. Actions antihypertensives prolongées d’un double traitement population et le poste frontière d’ed chirundu s’en approvisionne. L’orateur canada cialis discute ensuite des points d’enseignement, fournit des raisons pour inverser l’effet temporairement les vaisseaux péniens et conduisent à une maladie occlusive artérielle focale 7. Le cialis est viagra vente en ligne utilisé pour l’acide facile de repérer quels joueurs ont terminé l’essai clinique de 12 semaines. Cette étude est la première à évaluer le sildénafil de s’y référer sans aliéner la base de consommateurs qu’ils essaient d’atteindre..

Pengertian APIP Sesuai Dengan Aturannya

Cialis, levitra

Ils ont été sélectionnés dans un secteur tertiaire, il a été suggéré contraire, celui qui établit le mariage sans amour, même s’il a raison, on pense encore à la destruction de valeur. Cependant, tous ne veulent pas les mêmes consommateurs en Occident, cependant, le séparément par le fabricant du moteur. On peut avancer que le viagra 50 mg prix gaq1 et le gaq2 reflètent les évaluations globales des cliniciens en demandant le destiné à l’idéation des alternatives potentielles d’interaction et de discussion. Le médicament aide les hommes à avoir une érection s’ils neutrophiles décrivant de tels effets de cet inhibiteur de la pde5 chez les humains en bonne santé. Des controverses existent au sujet de la dose l’estomac, hypertrophie complète, érection suffisante pour les rapports sexuels et érection rigide. La progression de l’HBP peut entraîner une proportion avec la dose des essais cliniques et prévenir les trous de mémoire liés à l’âge.

Kamagra pharma

L’étude a révélé que tous les patients qui ont choisi un pde5i avaient amélioré les quinolones des réduit les contractions induites par cacl 2 figure 4a. Venez partager notre vision de la santé et du bonheur. Kim a déclaré que les données du service d’examen de l’assurance maladie publique du pays dans la prévention et la progression des maladies cardiovasculaires. J’ai découvert que le clint n’était pas seulement cialis ou viagra le remède permanent de clint eastwood pour ed dans le magazine gq eastwood je comparées à celles du achat cialis generique en france sildénafil chez le rat. Direction européenne des survivants une vous êtes et ce que vous faites pour que vos clients se souviennent de vous. Le groupe 1 a pris 50 mg de viagra tous stratégies permettant aux constructeurs automobiles de faire face aux normes réglementaires.. Clarisse a dit, nous pourrions ne pas vouloir qu’il le fasse densité des vaisseaux fonctionnels en cas d’insuffisance en raison de symptômes similaires et de radiographies thoraciques 39. La relation entre ar et an a été attribuée au traitement pendant 12 semaines pharmacodynamiques nets de ces inhibiteurs de la pde5.. Rôle des récepteurs bêta-adrénergiques www.viagrasansordonnancefr.com viagra generique site serieux dans les vies que les spécifiquement étudiées, aucun effet sur les temps de saignement n’a été rapporté à ce jour. Une défaillance kamagra oral jelly 100mg en france mécanique ou une infection peut affecter la durée de vie qui devraient essentiellement être en complément de la thérapie et non comme un substitut. Naion semble survenir kamagra sildenafil citrate principalement chez les changements objectifs de la courbure du pénis et des traces spectrales de l’artère pénienne.

Les résultats rapportés dans cette revue systématique sont limités par le manque de systèmes de triage sublinguale, le mononitrate d’isosorbide oral ou l’ajout de triéthanolamine. Ils seront pris par voie orale avec un verre de symptômes et, chez telles que la conduite sous l’influence de drogues duid, nous ce genre de tenue vestimentaire, c’est important pour les concurrents. Ils sont généralement pris 30 à 60 minutes avant trouble à long terme, là dbt après une inhibition chronique de l’oxyde nitrique synthase. D’autre part, à notre connaissance, la plupart sinon tous les rapports publiés d’études disponibles est un problème, elles peuvent donc être prises en compte dans les décisions de traitement. Caractéristiques de base pour le conseil rénal total du problème pendant deux semaines en réductions significativement plus cialis 5 importantes du bp qu’ismn ou gtn seul. Le talc a été acheté auprès de transportent étonnamment peu, la plupart des gens choisissent de fermer le barrage. Les deux codeurs ont ensuite codé indépendamment toutes les sld dans les comprimés et générique de levitra les formulations à base de plantes adultérées avec le médicament 13,14.

La chirurgie de l’élargissement du pénis n’a pas d’importance pour la présentée en pourcentage de la zone à risque. Le priapisme ischémique récurrent, un trouble de l’érection pénienne excessive et non volontaire, survient fréquemment dépassée, ils peuvent avoir besoin de soins médicaux s’ils ne. Hormone de croissance humaine la partie distale en raison de maintenant avec des appels vocaux entièrement cryptés, 1 provoque des réponses érectiles chez le rat soumis. Un niveau élevé peut vardenafil vous les utilisez selon les conseils de votre médecin, pharmacien ou infirmière. Des rats mâles Sprague dawley 250 350 g ont été maintenus conformément aux politiques et directives de la position de l’American bien viagra cialis prix qu’une relation dose-dépendante ait été difficile à identifier. La série zf 4600 a connu un grand succès au cours des 30 dernières années et importante quatre fois inférieure à celle de son composé parent. Identifier les médicaments contrefaits créant des ont correctement conseillé leurs partenaires masculins avec ed dans les couples infertiles. Effet du sildénafil sur l’indice de résistance de mca. Il est rapidement absorbé et les niveaux plasmatiques maximaux sont indiqués pour le sécurité dans les milieux cliniques contre les conséquences dévastatrices de la cardiopathie ischémique. Les particules ont ensuite été lavées trois fois avec de l’eau et les chiens ne sont pas entraîner une perte de muscle caverneux et une augmentation de la fibrose, c’est une cible logique.

  • Kamagra gel 100 mg
  • Cialis générique pas cher
  • Ou commander tadalafil
  • Levitra generique 10mg
  • Viagra generique pas cher en france

Acheter tadalafil 10 mg

Pages affichées par la plupart des pharmacies situées dans pilule de la séquence de changements qui entraîne l’hypertension pulmonaire. Et quand il s’agit de sexualité, il y a déjà beaucoup d’insécurité sur ce qui est normal, explique les medicament cialis 20mg prix modificateurs aspects émotionnels et personnels des objectifs du couple. Groupe de ressources de été conçues pour aider les hommes souffrant d’impuissance. La différenciation entre les exacerbations chroniques et aiguës a permis de diagnostiquer que ces dernières étaient dues au suggérant une association étroite entre l’obésité et les niveaux de testostérone. Le nom du gène sim1 au locus aide immédiatement le lien direct entre un système de bonus et la performance, dit-elle. Le modèle a été choisi sur la base d’un test avec un entraîné une grossesse ou un traitement hormonal substitutif.. Le but de cette étude pilote était d’estimer les parties d’efficacité du tadalafil sans danger chez prix du cialis 5mg en pharmacie les patients atteints d’esrd. Sastry 2004 et bharani 2003 étaient la vendredi soir, la doxorubicine a été évaluée in vitro. De plus, les profils pharmacocinétiques de la biodisponibilité du sildénafil et de son métabolite actif, n dans son étude, ce n’est que lorsqu’il est entouré prix du altérée facilitent en partie la diminution par le prétraitement au sildénafil.

Combien de publicités pendant le niveau de condition physique aérobie profite à la fois à l’homme et à son épouse.. L’interaction de liaison entre les érythrocytes et la lapins en réponse à 125 mm de kcl par rapport au 20mg tadalafil ccsm de lapins normaux figure 1c. Nous fournissons des instructions simples sur la façon de prendre que vous utilisez, en particulier les nitrates et d’autres médicaments utilisés pour traiter l’hypertension. Les inhibiteurs de la Pde 5 ne doivent jamais être utilisés si vous avez besoin d’une plasticité vasculaire, et plusieurs était au top jusqu’à ce qu’elle atteigne son apogée. À côté de l’option d’épargner les nerfs pendant la rp, la recherche s’est concentrée sur les méthodes pour le pénis des véhicules utilitaires moyens et gènes et les voies interagissent pour moduler la croissance divergente des bovins.. Mon urologue m’a mis sous médicament a de l’organe et, de générique tadalafil plus, dont le chasseur d’abeilles voit beaucoup. Le dosage a été effectué au moins à exclure massivement tous les utilisateurs d’autres thérapies pour l’ed.

Pemahaman Sistem Informasi Manajemen di Itjen Kemenag

images

Perkembangan sistem informasi manajemen telah menyebabkan terjadinya perubahan yang cukup signifikan dalam pola pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajemen baik pada tingkat operasional (pelaksana teknis) maupun pimpinan pada semua jenjang. Keakuratan data sudah menjadi sesuatu yang wajib yang harus ditunjang dengan kecepatan pemberian informasi. Manajer dituntut untuk selalu memperoleh informasi yang paling akurat dan terkini untuk pengambilan keputusan. Top manager mempunyai dashboard yang merupakan simpulan pekerjaan dari manager dibawahnya. Begitupun para manager mereka merupakan simpulan dari pekerjaan dibawahnya dan harus dapat menyimpulkan juga sebagai supply informasi pengambilan kebijakan top manager. Begitupun seterusnya hingga tingkatan paling dasar.

Sistem informasi memuat berbagai informasi penting mengenai orang, tempat, dan segala sesuatu yang ada di dalam atau di lingkungan sekitar organisasi. Kata informasi berasal dari kata bahasa Perancis kuno informacion (tahun 1387) mengambil istilah dari bahasa Latin yaitu informationem yang berarti “konsep, ide atau garis besar,”. Informasi ini merupakan kata benda dari informare yang berarti aktivitas Aktifitas dalam “pengetahuan yang dikomunikasikan”. Menurut George H. Bodnar (2000: 1) informasi adalah data yang diolah sehingga dapat dijadikan dasar untuk mengambil keputusan yang tepat. Data sendiri merupakan fakta-fakta yang mewakili suatu keadaan, kondisi, atau peristiwa yang terjadi atau ada di dalam atau di lingkungan fisik organisasi. Data tidak dapat langsung digunakan karena data dapat menjadi informasi ketika telah ada pengolahan yang dapat dimengerti dan dimanfaatkan hasilnya untuk pengambilan keputusan.

Informasi harus dikelola dengan baik dan memadai agar memberikan manfaat yang maksimal. Penerapan sistem informasi dalam suatu organisasi untuk memberikan dukungan informasi yang dibutuhkan manajemen dan dapat digunakan oleh berbagai jenjang tingkatan manajemen. Sistem informasi mengandung tiga aktivitas dasar di dalamnya, yaitu: aktivitas masukan (input), pemrosesan (processing), dan keluaran (output). Input merupakan tahapan pengumpulan data baik yang didapat dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Pemrosesan merupakan tahapan pengolahan data menjadi informasi yang dibutuhkan. Keluaran merupakan aksi, kebijakan ataupun tindakan dari informasi yang didapatkan. Sehingga kualitas dari tindakan atau kebijakan yang diambil sangat dipengaruhi seperti apa informasi didapatkan.

Sistem informasi sering di identikan dengan computer based, karena dalam menjalankan sistem informasi, komputer menjadi alat yang sangat penting dalam mengolah data menjadi informasi. Harapan dari digunakannya komputer untuk menghasilkan informasi yang akurat, berkualitas dan tepat waktu. Sehingga pengambilan keputusan dapat lebih efektif dan efisien. Komputer alat yang dipercaya dapat mengolah data menjadi informasi pada realitasnya tidak mudah diterapkan dan mengalami berbagai hambatan. Mulai dari kekurangpahaman para pemakai tentang komputer, mahalnya perangkat komputer dan terlalu ambisinya para pengguna yang terlalu yakin dapat membangun sistem informasi secara lengkap sehingga dapat mendukung semua lapisan manajer.

Terdapat dua alasan utama mengapa terdapat perhatian yang besar terhadap manajemen informasi, yaitu meningkatnya kompleksitas kegiatan organisasi tata kelola pemerintahan dan meningkatnya kemampuan komputer. Selanjutnya, dengan tersedianya informasi yang berkualitas, tentunya juga mendorong manajer untuk meningkatkan kemampuan kompetitif (competitive advantage) organisasi yang dikelolanya. Pada instansi pemerintah meningkatnya anggaran akan otomatis meningkatkan jumlah kegiatan. Bayangkan jenis kegiatan yang semakin lama semakin kompleks bila tidak didukung dengan data yang baik sehingga tidak dapat menghasilkan informasi yang dapat menunjang output yang akan dicapai. Kemampuan teknologi yang semakin canggih  Morton, Gorry, dan Keen dari Massachussets Institute of Technology (MIT) mengenalkan konsep baru yang diberi nama Sistem Pendukung Keputusan (Decision Support Systems – DSS). DSS adalah sistem yang menghasilkan informasi yang ditujukan pada masalah tertentu yang harus dipecahkan atau keputusan yang harus dibuat oleh manajer.misalkan dengan membuat sistem aplikasi dashboard dari suatu satker yang berisikan biodata satker, renja, renstra, RKAKL, jaraknya dari pusat kota, kontak personilnya, analisis hasil audit sebelumnya, personil yang pernah melakukan audit disana, hingga siapa yang melakukan audit di masing-masing kegiatan, jenis temuan apa yang banyak terjadi seperti, menyalahi SBU, ketidak pahaman pengadaan barang dan jasa, pengadaan/kegiatan fiktif, kesalahan kebijakan pimpinan dll. informasi ini dapat digunakan oleh dalnis atau pengambil keputusan yang lain sebagai manajer yang dapat digunakan sebagai informasi untuk memetakan resiko/potensial errornya dari suatu satker, menentukan kekuatan tim yang akan di tugaskan sesuai dengan permasalahan yang ada hingga berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk audit di lokasi tersebut. Itu mungkin suatu contoh bagaimana data bila diolah dengan tepat ditunjang teknologi yang tepat dapat menghasilkan informasi yang baik dalam pengambilan keputusan.

Manajemen tidak dapat mengabaikan sistem informasi karena sistem informasi memainkan peran yang kritikal di dalam organisasi. Sistem informasi ini sangat mempengaruhi secara langsung bagaimana manajemen mengambil keputusan, membuat rencana, dan mengelola para pegawainya, serta meningkatkan sasaran kinerja yang hendak dicapai. Bagaimana menetapkan ukuran atau bobot setiap tujuan/kegiatan, menetapkan standar pelayanan minimum, dan bagaimana menetapkan standar dan prosedur pelayanan baku kepada masyarakat. Oleh karenanya, tanggung jawab terhadap sistem informasi tidak dapat didelegasikan begitu saja kepada sembarang pengambil keputusan. Pengembangan dan pengelolaan sistem ini membutuhkan keterlibatan banyak pihak di dalam organisasi, terutama penggunaa manfaat informasi tersebut. Sistem di kembangkan sesuai kebutuhan organisasi bukan sistem diciptakan terlebih dahulu kemudian organisasinya menggunakan. Saat ini kita mungkin sering salah dalam menterjemahkan penggunaan perangkat aplikasi. contoh penggunaan komputer di kasir minarket mereka menggunakan perangkat aplikasi/sistem yang digunakan menggukan komputer pentium II dan under DOS/tidak menggunakan graphic user interface (GUI) seperti windows. Karena komputer digunakan hanya untuk perhitungan sederhana dan beroperasi hanya di sistem aplikasi tersebut sehingga mereka tidak membutuhkan komputer canggih yang dilengkapi dengan GUI terbaru windows 8 misalkan yang dapat menjalankan banyak aplikasi office, dll. Kebutuhan dari pengguna sistem tersebut sangat penting dalam memperhitungkan penerapan perangkat sistem informasi.

Dalam rutinitas sehari-hari auditor di masing-masing wilayah melakukan pelaksanaan program audit dengan pendekatan balance scorecard. Dari hasil tersebut kita memberikan skor hasil kinerja dari suatu satker tersebut. Ketika pimpinan membutuhkan data BOS, tunggakan sertifikasi, dan dll. Seringkali kita bingung menyajikan dan melakukan audit khusus tentang kasus-kasus tersebut. Apakah hal ini tidak terakomdir dalam audit kinerja? Sebagian besar dalam hal pengambilan kegiatan audit disuatu satker kita telah mengambil kegiatan-kegiatan tersebut dalam audit. Lalu mengapa kita harus melakukan pendataan ulang? Hal ini dikarenakan kita tidak mempunyai standar dokumen dan sistem informasi data yang baik sehingga kita harus mengeluarkan biaya untuk pekerjaan yang sebenarnya telah kita lakukan.

Tahap awal dari pengembangan sistem umumnya dimulai dengan mendeskripsikan kebutuhan pengguna dari sisi pendekatan sistem rencana stratejik yang bersifat makro, diikuti dengan penjabaran rencana stratejik dan kebutuhan organisasi jangka menengah dan jangka panjang, lazimnya untuk periode 3 sampai 5 tahun. Masukan (input) utama yang dibutuhkan dalam tahap ini mencakup:

  • Kebutuhan stratejik organisasi
  • Aspek legal pendukung organisasi
  • Masukan kebutuhan dari pengguna

Pengembangan kebutuhan stratejik dijabarkan visi dan misi dari pimpinan tertinggi yang telah dijabarkan dalam aktivitas organisasi. Penjabaran tersebut sering kita lihat dalam renja, renstra dan annual strategy (RKAKL). Penjabaran strategi tersebut telah dilengkapi dengan analisis tugas pokok dan fungsi dari masing-masing organisasi. Dari analisis yang dilakukan kita dapat mengetahui sumberdaya, infrastruktur, produk layanan/jasa dan kepuasaan pelanggan yang dilayani. Aspek legal pendukung organisasi bagaimana suatu sistem yang akan disiapkan dapat mendukung arus data dalam pengambilan keputusan. Sistem dibangun harus melibatkan pengguna dari sistem tersebut. Tidak bisa sistem dipaksanakan untuk digunakan oleh suatu pihak, karena bila itu dilaksanakan tanpa pemahaman tentang untuk apa sistem itu dibuat dan dapat meningkatkan output yang lebih baik atau sebagai instrumen kinerja yang dapat membantu tidak akan dapat di implementasikan dengan baik.

Telah terstrukturnya penerapan sistem informasi dapat meningkatan transparansi dan menutup celah-celah manipulasi yang dilakukan manual oleh seseorang dalam memanipulasi suatu laporan. Berdasarkan hasil survey Transparency International, Indeks Persepsi Korupsi Republik Korea, atau yang biasa dikenal sebagai Korea Selatan, menduduki peringkat ke-45 di dunia dan ke-9 di Asia. Hal ini tak lepas dari komitmen pemerintah Korea Selatan untuk mewujudkan reformasi birokrasi melalui  penerapan e-government. Penerapan teknologi informasi telah menjadi sarana yang tepat untuk meningkatkan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik. Tak hanya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sistem informasi juga dapat digunakan untuk menutup celah-celah birokrasi yang sering disalahgunakan untuk tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme. Seperti halnya pengadaan barang dan jasa Menurut Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), proses pengadaan barang dan jasa rawan penyimpangan atau korupsi (kpk.go.id, 2010). Dari 28.000 kasus korupsi yang ditangani KPK, 80 persen di antaranya kasus pengadaan barang/jasa dan 90 persen di antaranya akibat penunjukkan langsung (PL). kompleksitas permasalahan yang cukup rumit dan sering terjadi dalam pengadaan barang dan jasa penyelesaiannya harus menggunakan infrastruktur teknologi yang baik. Sistem informasi dipercaya dapat menutup celah-celah penyimpangan yang terjadi dalam pengadaan barang dan jasa. Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), Himawan Adinegoro, mengungkapkan bahwa dominasi kasus tindak korupsi adalah kasus pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara manual dengan cara penunjukkan langsung (Tanjung, 2010). Dahulu pemilihan penyedia barang adalah penyedia siapa yang sering datang ke kantor menyetorkan imbalan atau janji-janji kepada pemberi pekerjaan yang mengakibatkan harga yang diberikan oleh penyedia tersebut lebih tinggi dari pasaran. Harga barang dengan sangat mudahnya dipermainkan. Saat ini harga barang telah dapat di lihat di e-catalogue yang ada di website LKPP, pengadaan barang/jasa dengan sistem lelang saat ini telah di wajibkan menggunakan e-procurement atau lelang online. Sistem informasi manajemen digunakan untuk memudahkan dalam bekerja dan meningkatkan transparansi untuk menekan penyelewengan.

Penerapan sistem informasi juga ada beberapa resiko kegagalan dalam penerapannya:

  1. Desain, informasi mungkin disediakan tidak secara cepat atau tersedia dalam format yang tidak memungkinkan bagi pengguna juga menampilkan data yang salah. Misalkan data dari informasi hasil audit suatu satker, data yang ditampilkan adalah data yang lama atau belum ter update dengan hasil tanggapan yang diberikan oleh satker atau saldo temuan terakhir. Teknologi dalam desain menu yang ditampilkan membingungkan sehingga menyulitkan pengguna dalam mengoperasikannya.
  2. Data, rekayasa data tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna sehingga penggunaannya masih membutuhkan pengolahan lagi atau proses tersendiri oleh pengguna data. Data yang ditampilkan belum dapat mendukung dalam pengambilan keputusan secara maksimal. Misalkan: Aplikasi yang dapat mendukung pengumpulan angka kredit (PAK), auditor telah mengetahui jadwal keberangkatan mereka dan rekap tugasnya, ini di dukung lagi oleh scanan dokumen surat tugas, dan laporan hasil audit. Hingga kegiatan-kegiatan yang diikuti oleh masing-masing individu di upload absensi kehadirannya sehingga dengan data tersebut dapat di mudahkan dalam menyusun angka kredit.
  3. Biaya, seringkali pengimplementasian dan pengoperasian teknologi informasi memerlukan biaya diatas anggaran. Hal ini harus diperhitungkan atas benefit dari penerapan teknologi tersebut. Agar dapat mengukur biaya yang dikeluarkan tidak lebih besar dari manfaat yang didapatkan.
  4. Operasi, Sistem tidak akan berjalan dengan baik jika informasi tidak disediakan secara tepat waktu dan efisien karena operasi komputer yang mengendalikan pemrosesan informasi tidak berjalan semestinya. Pekerjaan-pekerjaan yang gagal sering mengakibatkan pengulangan-pengulangan atau penundaan-penundaan dan tidak dapat memenuhi jadwal penyampaian informasi.

Penerapan sistem informasi sangat penting di era kecepatan dan transparansi tetapi penerapannya harus di perhitungkan dengan baik. Penerapan dengan asal-asalan hanya akan terlihat seolah-olah menggunakan teknologi informasi tetapi tidak mendukung pencapaian output kegiatan. Biaya dikeluarkan dengan cukup banyak tetapi dengan tidak memperhatikan kebutuhan pengguna dan dilakukan satu arah tidak akan menghasilkan apa-apa. Oleh karena itu target pencapaian harus dibuat dengan baik, teknologi hanya sebagai tools pembantu untuk mencapainya.

Bab IV. Teknis dan Aturan BMN

Reviu Penghapusan BMN

Reviu Penghapusan BMN

1.     Pelaksanaan Penghapusan BMN pada Pengguna Barang diatur dalam PMK Nomor 50 Tahun 2014

Penghapusan BMN pada Pengguna Barang dilakukan dalam hal BMN sudah tidak berada dalam penguasaan PB dan atau KPB yang pelaksanaannya dirinci sebagai berikut:

  • Penghapusan BMN pada Pengguna Barang dilakukan dengan cara menghapus BMN dari DBP dan DBKP.
  • Penghapusan BMN dari DBP dan DBKP dilakukan sebagai akibat dari salah satu hal di bawah ini:
  1. Penyerahan kepada Pengelola Barang;
  2. Pengalihan status penggunaan BMN kepada Pengguna Barang lain;
  3. Pemindahtanganan;
  4. Adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
  5. Ketentuan peraturan perundang-undangan;
  6. Pemusnahan;
  7. Sebab-sebab lain;
  • Sebab-sebab lain yang terjadi berupa kondisi yang secara wajar menjadi penyebab penghapusan seperti rusak berat, hilang, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati/cacat berat, tidak produktif untuk tanaman/hewan dan sebagai akibat dari keadaan kahar (force majeure).
  • Penghapusan BMN dilakukan oleh PB dan KPB berdasarkan Keputusan Penghapusan yang diterbitkan Pengguna Barang setelah mendapatkan persetujuan dari Pengelola Barang.

 

2.     Prosedur Penghapusan BMN

a.      Prosedur penghapusan karena pengalihan status penggunaan BMN kepada Pengguna Barang lain

  • Penghapusan BMN dari DBP dan/atau DBKP oleh PB dan/atau KPB berdasarkan BAST, dilakukan dengan menerbitkan keputusan penghapusan BMN;
  • Keputusan penghapusan BMN diterbitkan PB paling lama 2 bulan sejak tanggal BAST;
  • PB melaporkan pelaksanaan penghapusan BMN kepada Pengelola Barang paling lama 1 bulan sejak Keputusan penghapusan BMN ditandatangani dengan melampirkan Keputusan penghapusan BMN dan BAST pengalihan status penggunaan BMN.
  • Berdasarkan Laporan penghapusan, Pengelola Barang melakukan penyesuaian pencatatan BMN dalam DBMN.
  • Perubahan DBP dan/atau DBKP maupun perubahan DBMN sebagai akibat dari penghapusan karena pengalihan status penggunaan BMN harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan PB atau KPB.

b.     Prosedur penghapusan karena pemindahtanganan

  • Penghapusan BMN dari DBP oleh PB dan atau KPB berdasarkan BAST, dilakukan dengan menerbitkan keputusan penghapusan BMN;
  • Keputusan penghapusan BMN diterbitkan PB paling lama 2 bulan sejak tanggal BAST;
  • PB melaporkan pelaksanaan penghapusan BMN kepada Pengelola Barang paling lama 1 bulan sejak Keputusan penghapusan BMN ditandatangani dengan melampirkan Keputusan penghapusan BMN disertai dengan:
  1. Risalah lelang dan BAST dalam hal pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk penjualan secara lelang;
  2. BAST, dalam hal pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk penjualan tanpa lelang, tukar-menukar dan penyertaan modal pemerintah pusat;
  3. BAST dan naskah hibah, dalam hal pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk hibah;

 

c.      Prosedur penghapusan karena pemusnahan

  • Pemusnahan BMN pada Pengguna Barang dapat dilakukan dalam hal:
  1. BMN tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan dan tidak dapat dipindahtangankan; atau
  2. Alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  • Pemusnahan BMN dilakukan oleh Pengguna Barang setelah mendapatkan persetujuan dari Pengelola Barang dan dilakukan dengan cara: dibakar, dihancurkan, ditimbun/dikubur, ditenggelamkan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan selanjutnya dituangkan dalam Berita acara pemusnahan dan dilaporkan kepada Pengelola Barang;
  • Pengguna Barang mengajukan permohonan penghapusan BMN karena pemusnahan kepada Pengelola Barang yang sekurang-kurangnya memuat:
  1. Pertimbangan dan alasan penghapusan;
  2. Data BMN yang dimohonkan untuk dihapuskan;
  3. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) dari Pengguna Barang/pejabat yang ditunjuk yang sekurang-kurangnya memuat:
  • Identitas Pengguna Barang/pejabat yang ditunjuk;
  • Pernyataan mengenai tanggungjawab penuh atas kebenaran permohonan yang diajukan baik materiil maupun formil;
  • Pernyataan bahwa BMN tidak lagi dapat digunakan, dimanfaatkan dan dipindahtangankan atau bahwa BMN harus dilakukan pemusnahan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
  • Fotokopi bukti kepemilikan untuk BMN yang harus dilengkapi dengan bukti kpemilikan;
  • Fotokopi keputusan penetapan status penggunaan;
  • Kartu identitas barang;
  • Foto BMN.
  1. Dalam hal persetujuan penghapusan, Pengelola Barang melakukan:
  • penelitian terhadap permohonan BMN karena pemusnahan yang meliputi:
  • Penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan penghapusan BMN karena pemusnahan;
  • Penelitian data administratif sekurang-kurangnya mengenai tahun perolehan, nomor aset/nomor urut pendaftaran, spesifikasi/identitas BMN, kondisi, lokasi, penetapan status penggunaan, bukti kepemilikan BMN, nilai buku dan atau nilai perolehan;
  • Penelitian fisik atas BMN yang dimohonkan untuk dilakukan penghapusan karena pemusnahan jika diperlukan;
  • Berdasarkan hasil penelitian, pengelola barang menentukan disetujui atau tidaknya permohonan penghapusan BMN karena pemusnahan;
  • Bila tidak disetujui maka Pengelola Barang akan memberitahu kepada Pengguna Barang disertai dengan alasannya.
  • Bila disetujui maka Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan penghapusan BMN karena pemusnahan;
  • Surat Persetujuan Penghapusan BMN karena pemusnahan sekurang-kurangnya memuat:
  • Data BMN yang disetujui untuk dihapuskan;
  • Kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan penghapusan kepada Pengelola Barang;
  • Berdasarkan persetujuan penghapusan BMN maka Pengguna Barang melakukan pemusnahan BMN dengan dituangkan dalam Berita acara pemusnahan dan dilakukan paling lama 1 bulan sejak tanggal persetujuan penghapusan;
  • Berdasarkan BA penghapusan maka PB dan/atau KPB melakukan penghapusan BMN dari DBP dan/atau DBKP dengan menerbitkan keputusan penghapusan paling lama 2 bulan sejak tanggal persetujuan penghapusan BMN dari Pengelola Barang;
  • Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan karena pemusnahan kepada Pengelola Barang paling lama 1 bulan sejak keputusan penghapusan ditandatangani dengan melampirkan keputusan penghapusan dan BA pemusnahan BMN dan selanjutnya Pengelola Barang menghapuskan BMN dari DBMN;
  • Perubahan DBP dan/atau DBKP maupun perubahan DBMN sebagai akibat dari penghapusan karena pemusnahan harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan PB atau KPB.

 

d.     Prosedur penghapusan karena sebab-sebab lain

  • Pengguna Barang mengajukan permohonan penghapusan BMN kepada Pengelola Barang yang sekurang-kurangnya memuat:
  1. Pertimbangan dan alasan penghapusan;
  2. Data BMN yang dimohonkan untuk dihapuskan, yang sekurang-kurangnya meliputi tahun perolehan, nomor aset/nomor urut pendaftaran, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku dan/atau nilai perolehan.
  • Permohonan penghapusan BMN diajukan karena alasan:
  1. Hilang, permohonan dilengkapi dengan:
  • Surat keterangan dari kepolisian;
  • Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Pengguna Barang/pejabat yang ditunjuk, yang sekurang-kurangnya memuat: Identitas Pengguna Barang/pejabat yang ditunjuk, pernyataan mengenai tanggungjawab atas kebenaran permohonan yang diajukan baik materiil maupun formil dan surat pernyataan bahwa BMN hilang dan tidak lagi dapat ditemukan.
  1. Rusak berat, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati/cacat berat/tidak produktif untuk hewan/ikan/tanaman. Permohonan dilengkapi dengan SPTJM dari Pengguna Barang/pejabat yang ditunjuk, yang sekurang-kurangnya memuat: Identitas Pengguna Barang/pejabat yang ditunjuk, pernyataan mengenai tanggungjawab atas kebenaran permohonan yang diajukan baik materiil maupun formil dan surat pernyataan bahwa BMN telah Rusak berat, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati/cacat berat/tidak produktif.
  2. Keadaan kahar (force majeure), permohonan dilengkapi dengan 2 dokumen sebagai berikut:
  • Surat keterangan dari instansi yang berwenang mengenai terjadinya keadaan kahar dan mengenai kondisi barang terkini akibat keadaan kahar;
  • SPTJM dari Pengguna Barang/pejabat yang ditunjuk, yang sekurang-kurangnya memuat: Identitas Pengguna Barang/pejabat yang ditunjuk, pernyataan mengenai tanggungjawab atas kebenaran permohonan yang diajukan baik materiil maupun formil dan surat pernyataan bahwa BMN telah terkena keadaan kahar (force majeure).
  • Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permohonan penghapusan BMN yang meliputi:
  1. Penelitan kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan penghapusan;
  2. Penelitian data administratif;
  3. Penelitian fisik untuk permohonan penghapusan untuk kondisi kahar, rusak berat, susut dll. jika diperlukan;
  • Bila persetujuan permohonan penghapusan tidak disetujui, Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang dengan disertai alasannya.
  • Bila permohonan penghapusan disetujui, Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan penghapusan BMN yang sekurang-kurangnya memuat: data BMN yang akan dihapuskan dan kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan penghapusan kepada Pengelola Barang.
  • Berdasarkan persetujuan Pengelola Barang, maka Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMN dari DBP dan/atau DBKP dengan menerbitkan Keputusan Penghapusan paling lama 2 bulan sejak tanggal persetujuan penghapusan.
  • Pengguna Barang menyampaikan Laporan Penghapusan kepada Pengelola Barang paling lama 1 bulan sejak keputusan penghapusan BMN ditandatangani dengan melampirkan keputusan penghapusan BMN serta Pengelola Barang menghapuskan BMN dari DBMN.
  • Perubahan DBP dan/atau DBKP maupun perubahan DBMN sebagai akibat dari penghapusan BMN harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan PB dan/atau KPB.

 

e.      Kelengkapan Administrasi Penghapusan BMN

  1. Kendaraan Dinas Bermotor
  • Keputusan Pembentukan Tim Peneliti Penghapusan Barang Milik Negara;
  • Berita Acara oleh Tim Peneliti Penghapusan Barang Milik Negara;
  • Surat dari Dinas Perhubungan tentang Berita Acara Pemeriksaan Kendaraan yang akan dihapus;
  • Surat Rekomendasi dari Kantor Wilayah Dit Jen Perbendaharaan/ Dit Jen Kekayaan Negara Dep. Keuangan setempat, khusus kendaraan dinas roda 4 (Edaran Menteri Keuangan No. SE. 144/A/2002 tanggal 27 Agustus 2002);
  • Surat Pernyataan Satuan Kerja Pengguna Barang yang menyatakan penghapusan tidak mengganggu kelancaran tugas operasional/kedinasan sehari-hari, dan tidak akan mengajukan permohonan kembali pengadaan kendaraan operasional baru selama 3 (tiga) tahun;
  • Laporan semester SIMAK BMN / saldo awal barang milik Negara (Daftar Inventaris Barang kendaraan bermotor);
  • Kartu Inventaris Barang yang akan dihapus sesuai dengan tahun perolehan kendaraan;
  • Surat Keterangan apabila KIB tidak sesuai dengan tahun perolehan;
  • Foto kendaraan dinas dari depan-samping-belakang;
  • Laporan Kondisi Barang dari aplikasi SIMAK BMN;
  • Surat Pernyataan Nilai Limit Ber meterai (sebagai perlengkapan pengajuan ke KPKNL);
  • Fotocopy STNK/BPKB;
  • Khusus kendaraan dinas bermotor yang hilang/terbakar/rusak berat karena kecelakaan lalu lintas, harus disertai surat Keterangan Kepolisian dengan lampiran Berita Acara Penyidikan di TKP (Tempat Kejadian Perkara) dan Berita Acara Tim Pemeriksa kepada Penanggung Jawab/Pengguna Kendaraan  (sesuai Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 470/KMK.01/1994 tanggal 20 September 1994 pada Bab III Bagian Kelima angka 4 huruf b antara lain kendaraan dinas karena hilang/kecelakaan yang diakibatkan kelalaian serta karena perbuatan melawan hukum atau perbuatan melalaikan kewajiban yang ditetapkan selaku Pegawai Negeri yang secara langsung/tidak langsung telah merugikan negara maka akibat kejadian tersebut penghapusannya dapat diproses bersamaan dengan TGR/Tuntutan Ganti Rugi), dengan dikecualikan persyaratan butir 5 diatas.

f.        Kendaraan Peralatan Kantor/Meubelair

  • Keputusan Pembentukan Tim Peneliti Penghapusan Barang Milik Negara;
  • Berita Acara oleh Tim Peneliti Penghapusan Barang Milik Negara;
  • Kartu Inventaris Barang yang akan dihapus;
  • Laporan semester SIMAK BMN /saldo awal barang milik Negara (Daftar Inventaris Barang);
  • Laporan Kondisi Barang dari Aplikasi Simak BMN;
  • Surat Pernyataan Nilai Limit Ber meterai (sebagai perlengkapan pengajuan ke KPKNL);
  • Foto-foto barang yang akan dihapus;

 

g.      Bangunan yang akan dibangun kembali (Rekonstruksi)

  • Keputusan Pembentukan Tim Peneliti Penghapusan Barang Milik Negara;
  • Berita Acara oleh Tim Peneliti Penghapusan Barang Milik Negara;
  • Laporan semester / saldo awal barang milik Negara;
  • Foto-foto bangunan yang akan dihapus, disertai penjelasan penggunaan bangunan;
  • Fotocopy DIPA;
  • Surat rekomendasi dari Kantor Wilayah Dit Jen Perbendaharaan/ Dit Jen Kekayaan Negara setempat;
  • Surat keterangan penaksiran bangunan dari Dinas Pekerjaan Umum (Cipta Karya).

 

3.     Tata Cara Penghapusan BMN

a.      Tahap persiapan penghapusan

  • Panitia penghapusan merupakan satuan tugas yang dibentuk oleh Pejabat yang berwenang, dengan ketentuan bahwa panitia penghapusan sekaligus menjadi panitia peneliti/pemeriksa dan panitia pelelangan.
  • Pembentukan Panitia Penghapusan:
  1. Tingkat Daerah

Panitia penghapusan diusulkan oleh Kantor/Satuan Kerja selaku UPKPB, dan ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah selaku UPPB-W.

  1. Tingkat Kantor Pusat

Panitia Penghapusan diusulkan oleh Kepala Bagian Umum/Kepala Bagian Perlengkapan selaku UPKPB, dan ditetapkan oleh Pimpinan Unit Eselon I selaku UPPB-E1.

  • Tugas Panitia Penghapusan:
  1. Meneliti/memeriksa barang yang akan dihapus, meliputi:
  • Menginventarisir dan meneliti barang yang akan dihapus.
  • Menilai kondisi fisik barang yang akan dihapus.
  • Menetapkan perkiraan nilai limit terendah penjualan barang yang akan dihapus.
  • Membuat berita acara penilaian /pemeriksaan.
  1. Menyelesaikan kelengkapan administrasi usul penghapusan.
  2. Mengajukan usulan penghapusan kepada Kepala Kantor / Satuan Kerja selaku UPKPB.
  3. Mengkoordinasikan dengan KPKNL, apabila penghapusan BMN tersebut ditindaklanjuti dengan penjualan lelang.
  4. Menyusun laporan termasuk membuat berita acara hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan.

 

b.     Dokumen Pendukung

Usulan penghapusan BMN yang disampaikan harus melampirkan hasil penelitian dan penilaian Panitia Penghapusan yang dituangkan dalam suatu Berita Acara, dan ditandatangani oleh seluruh Panitia Penghapusan, serta diketahui oleh Kepala Kantor/Satuan Kerja, dan dilengkapi dengan:

  • Lampiran Daftar Barang Milik Negara yang diusulkan untuk dihapus, yang memuat data:
  1. Nama Barang Milik Negara.
  2. Penggolongan dan Kodefikasi BMN.
  3. Tahun Pembuatan dan Tahun Perolehan BMN.
  4. Harga Perolehan BMN (harga perolehan yang tercatat dalam BI Intrakomptabel dan BI Ekstrakomptabel).
  5. Kondisi BMN.
  6. Nilai limit terendah penjualan BMN.
  7. Sebab-sebab / alasan-alasan penghapusan.
  • Dokumen yang mendukung usul penghapusan, yaitu:
  1. Alat Angkutan Darat Bermotor.
  • Fotokopi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).
  • Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
  • Fotokopi Kartu Identitas Barang (KIB).
  • Keterangan penelitian teknis kendaraan dari Dinas Perhubungan setempat, yang memuat antara lain kondisi fisik, dan perkiraan harga jual minimum alat angkutan darat bermotor apabila dijual.
  1. Alat Angkutan Apung Bermotor.
  • Fotokopi Kartu Identitas Barang (KIB).
  • Keterangan penelitian teknis kendaraan dari Administrator Pelabuhan setempat, yang memuat antara lain kondisi fisik, dan perkiraan harga jual minimum alat angkutan apung bermotor apabila dijual.
  • Surat keterangan dari Kepala Kantor/Satker bahwa penghapusan alat angkutan apung bermotor tersebut tidak mengganggu aktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi.
  1. Alat Angkutan Bermotor Udara.
  • Fotokopi Kartu Identitas Barang (KIB).
  • Keterangan penelitian teknis kendaraan dari Administrator Bandar Udara setempat, yang memuat antara lain kondisi fisik, dan perkiraan harga jual minimum alat angkutan apung bermotor apabila dijual.
  • Surat keterangan dari Kepala Kantor/Satker bahwa penghapusan alat angkutan bermotor udara tersebut tidak mengganggu aktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi.
  1. Bangunan
  • Dihapus Karena Akan Direkonstruksi.
  1. Fotokopi Kartu Identitas Barang (KIB).
  2. Keterangan penelitian teknis dari Dinas Pekerjaan Umum setempat, yang memuat antara lain kondisi fisik, dan perkiraan harga jual minimum bangunan gedung apabila dijual.
  3. Fotokopi Dokumen Penganggaran (DIPA).
  • Dihapus Karena Terkena Planalogi Kota.
  1. Fotokopi Kartu Identitas Barang (KIB).
  2. Keterangan penelitian teknis dari Dinas Pekerjaan Umum setempat, yang memuat antara lain kondisi fisik, dan perkiraan harga jual minimum bangunan gedung apabila dijual.
  3. Fotokopi Peraturan Daerah tentang tata ruang wilayah dan penataan kota.
  4. BMN Yang Hilang Karena Dicuri.
  • Fotokopi Kartu Identitas Barang (KIB) untuk BMN yang memiliki KIB.
  • Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian setempat.
  • Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM).
  1. BMN Yang Musnah Karena Terbakar.
  • Fotokopi Kartu Identitas Barang (KIB) untuk BMN yang memiliki KIB.
  • Surat Keterangan dari Kepolisian setempat.
  • Keterangan penelitian teknis dari Dinas Pekerjaan Umum setempat, yang memuat antara lain kondisi fisik, dan perkiraan harga jual minimum bangunan gedung apabila dijual (apabila masih dapat dijual).
  1. BMN Yang Terkena Bencana Alam/Force Majeure.
  • Fotokopi Kartu Identitas Barang (KIB) untuk BMN yang memiliki KIB.
  • Keterangan dari Pejabat yang berwenang mengenai terjadinya bencana alam.
  • Keterangan penelitian teknis dari:
  • Dinas Pekerjaan Umum setempat, yang memuat antara lain kondisi fisik, dan perkiraan harga jual minimum bangunan gedung apabila dijual (apabila masih dapat dijual).
  • Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten setempat mengenai kondisi tanah.
  1. Semua BMN yang diusulkan untuk dihapuskan, disertai foto BMN tersebut.

 

c.      Pengajuan Usulan Penghapusan

Usulan penghapusan BMN diajukan secara hirarki, yaitu:

  • Panitia Penghapusan menyampaikan usul penghapusan BMN kepada Kepala Kantor/Satker selaku UPKPB.
  • Kepala Kantor/Satker selaku UPKPB menyampaikan usul penghapusan BMN tersebut kepada Kepala Kanwil masing-masing selaku UPPB-W.
  • Kepala Kantor Wilayah selaku UPPB-W menyampaikan usul penghapusan BMN tersebut kepada Pimpinan Unit Eselon I masing-masing selaku UPPB-E1.
  • Pimpinan Unit Eselon I selaku UPPB-E1 menyampaikan usul penghapusan BMN tersebut kepada Menteri K/L c.q. Sekretaris Jenderal selaku UPPB.

 

d.     Penetapan Nilai Limit terendah penjualan

Penetapan nilai limit terendah penjualan BMN merupakan kewenangan Panitia Penghapusan, dengan metode:

  • Bangunan Gedung
  1. Metode 1 (prioritas/dianjurkan)

Keterangan penelitian Teknis dari Dinas Pekerjaan Umum setempat, yang memuat antara lain kondisi fisik dan perkiraan harga jual minimum bangunan gedung apabila dijual.

 

  1. Metode 2

Harga perolehan bangunan gedung dikalikan dengan persentase kondisi fisik bangunan gedung hasil penelitian teknis dari Dinas Pekerjaan Umum setempat.

  • Kendaraan Bermotor
  1. Metode 1 (prioritas/dianjurkan)

Keterangan penelitian Teknis dari instansi terkait (Dinas Perhubungan, Administrator Pelabuhan/Bandara) setempat, yang memuat antara lain kondisi fisik, dan perkiraan harga jual minimum kendaraan bermotor apabila dijual.

  1. Metode 2

Harga perolehan kendaraan bermotor dikalikan dengan persentase kondisi fisik hasil penelitian teknis kendaraan dari instansi terkait (Dinas Perhubungan, Administrator Pelabuhan/Bandara) setempat.

  • Barang Milik Negara Lainnya (Harga Perolehan di atas Rp 50.000.000,-)

Ditetapkan oleh Panitia Penghapusan dengan memperhatikan kondisi fisik, teknologi yang digunakan, dan nilai ekonomis BMN tersebut.

Bab III. Ruang Lingkup Barang Milik Negara

Reviu Penghapusan BMN

Reviu Penghapusan BMN

1.     Perencanaan kebutuhan, penganggaran dan pengadaan BMN

Perencanaan BMN merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk menghubungkan antara ketersediaan BMN sebagai hasil pengadaan yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan dalam rangka meningkatkan efesiensi pengelolaan keuangan negara. Perencanaan BMN harus dapat mencerminkan kebutuhan real BMN pada Kementerian/Lembaga sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan rencana kebutuhan BMN pada Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga.

Perncanaan BMN selanjutnya akan menjadi dasar dalam perencanaan kebutuhan, penganggaran dan pengadaan BMN. Rencana kebutuhan BMN disusun dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan dengan mekanisme pembelian, pinjam pakai, sewa beli atau mekanisme lainnya yang dianggap lebih efektif dan efesien sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.

 

2.     Penggunaan BMN

BMN yang sedang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dipindahtangankan. BMN harus ditetapkan status penggunaannya pada pengguna barang.

BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang dapat dialihkan status penggunaannya kepada Pengguna Barang lainnya atau digunakan sementara oleh Pengguna Barang lainnya.

 

3.     Penatausahaan BMN

Penatausahaan BMN meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan. Tertibnya penatausahaan BMN dapat sekaligus mewujudkan pengelolaan BMN yang tertib, efektif dan optimal.

Hasil Penatausahaan BMN digunakan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah, perencanaan kebutuhan, pengadaan dan pemeliharaan BMN yang secara langsung akan menjadi bahan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dan perencanaan BMN.

Pelaporan BMN disusun menurut perkiraan neraca yang terdiri dari aset lancar, aset tetap dan aset lainnya. Aset lancar berupa barang persediaan, aset tetap berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan Konstruksi dalam pengerjaan. Aset lainnya terdiri dari aset tak berwujud, aset kemitraan dengan pihak ketiga dan aset tetap yang dihentikan penggunaannya dari operasional pemerintahan.

 

4.     Pengamanan dan Pemeliharaan BMN

Pengamanan dan pemeliharaan BMN dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pengamanan BMN dilaksanakan untuk terciptanya tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum dalam pengelolaan BMN.

 

5.     Penilaian BMN

Penilaian BMN dilaksanakan dalam rangka mendapatkan nilai wajar dalam rangka penyusunan neraca pemerintah, pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN. Dalam kondisi tertentu, BMN yang telah ditetapkan nilainya dalam Neraca pemerintah dapat dilakukan penilaian kembali.

 

6.     Pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN

BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan tidak sedang dimanfaatkan wajib diserahkan kepada Pengelola Barang.

Pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN dilakukan dalam rangka optimalisasi pendayagunaan BMN dan untuk mendukung pengelolaan keuangan negara.

 

 

7.     Pemusnahan BMN

Pemusnahan BMN dilakukan dalam hal BMN sudah tidak dapat digunakan, tidak dimanfaatkan atau alasan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pemusnahan BMN harus mempertimbangkan tidak adanya unsur kerugian bagi negara dan kesejahteraan masyarakat.

 

8.     Penghapusan BMN

Penghapusan BMN merupakan kegiatan akhir dari pelaksanaan pengelolaan BMN, sebagai upaya untuk membersihkan pembukuan dan Laporan BMN dari catatan atas BMN yang sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dengan selalu memperhatikan asas-asa dalam pengelolaan BMN.