Knowledge Management

DESAIN PENGAWASAN PADA PROYEK SBSN DI KEMENTERIAN AGAMA

Nilai KDP tersebut terus meningkat seiring dengan meningkatnya anggaran SBSN atau realisasi dari anggaran SBSN tersebut. Hal ini jika berkaca dari mekanisme penganggaran SBSN yang sesungguhnya seluruh anggaran tersebut telah melewati:

  1. Mekanisme perencanaan dan pengusulan proyek;
  2. Pelaksanaan proyek;
  3. Pengawasan dan pemantauan;
  4. Pengelolaan obyek pembiayaan;
  5. Kerangka acuan kerja dan studi kelayakan

Jika aset-aset tersebut tidak selesai pada saat pelaksanaannya tentu ada mekanisme yang tidak jalan seperti yang diharapkan.  Antara fungsi perencanaan dan fungsi pengendalian proyek (termasuk monitoring dan evaluasi proyek) memiliki kaitan yang sangat erat. Jika pada fungsi perencanaan proyek sudah ada ketidakakuratan prediksi kebutuhan dan analisa lingkungan, pengendalian proyek tidak dapat berjalan secara maksimal. Selain itu, ketidakakuratan penilaian akan menimbulkan masalah standarisasi kinerja yang tidak jelas atau ambigu, sebab tidak adanya patokan pasti tentang pengukuran kinerja (performance) proyek. Intinya, evaluasi sebagai bagian dari pengendalian proyek merupakan fungsi yang menjalankan penelitian, penyelidikan, penilaian hasil maupun proses pekerjaan proyek; atau sebagai fungsi analisis apakah fungsi-fungsi pekerjaan proyek sudah berjalan atau sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam perencanaan proyek. Kementerian Agama telah melakukan tata kelola dari proyek tersebut:

  1. Fungsi perencanaan (Planning)

Kementerian Agama telah menyusun rencana strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama. Peningkatan kualitas pelayanan beragama dijabarkan lebih lanjut contohnya dengan membangun 118 KUA baru pada tahun 2021 sesuai dengan standar pelayanan kepada masyarakat. Hal ini menjadi prioritas meningat baru 32% KUA yang telah memenuhi standar pelayanan kepada masyarakat. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (DIPA 03) menganggarkan anggaran pembangunan KUA di dalamnya yang bersumber dari dana SBSN. Peningkatan kualitas layanan yang lain yaitu Revitalisasi Asrama Haji dan Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu sebanyak 54 proyek pada tahun 2021 dianggarkan oleh Direktorat Haji dan Umrah (DIPA 09).  Layanan lain yang juga telah direncanakan yaitu peningkatan akses pendidikan. Pembangunan fasilitas-fasilitas dan ruang belajar pada pendidikan Islam sebanyak 298 proyek pembangunan

  • Fungsi Organisasi (Organizing)

Fungsi Organisasi (Organizing). Peran masing-masing unit dalam melaksanakan pembangunan dengan SBSN telah di bagi-bagi berdasarkan perannya yaitu pada unit eselon 1 pusat sebagai pembuat regulasi dan instruksi kepada organisasi atau satuan kerja (satker) di seluruh daerah. Eselon 1 pusat pada masing-masing DIPA juga berperan dalam mengalokasikan anggaran kepada satuan kerja, mereka yang mengajukan kepada BAPENAS ataupun Kemenkeu untuk dapat mencarikan anggaran atas rencana pembangunan dimasing-masing

  • Fungsi Pelaksanaan (Actuating)

Seluruh pelaku pengadaan telah dibagi berdasarkan tugas dan fungsinya KPA, PPK, UKPBJ dan penyedia. Fungsi teknis koordinasi dan kewenangan masing-masing telah diatur dengan detil pada peraturan-peraturan yang dibuat. Untuk pembangunan gedung peran setiap pelaku pengadaan diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22 tahun 2018 tentang pembangunan gedung negara dan Permenpu 14 tahun 2020 tentang standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia.

  • Fungsi Pengendalian (Controlling)

Fungsi pengendalian secara lembaga ada pada Unit Inspektorat Jenderal karena unit ini tugas dan fungsinya sebagai unit yang melaksanakan peran pengawasan. Tetapi secara teknis kegiatan fungsi pengendalian ada pada satuan kerja masing-masing. Secara berjenjang pimpinan melakukan pengendalian kepada bawahannya.

Sehubungan dengan telah berjalannya fungsi tersebut walaupun belum terdefinisi dalam regulasi khusus maka perlu dilakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas dan fungsinya serta perannya dalam mencapai tujuan dari proyek pembangunan dengan sumber pembiayaan SBSN. Sehingga bisa mendapat hasil evaluasi secara tepat untuk perbaikan pelaksanaan-proyek SBSN.

Nilai KDP tersebut terus meningkat seiring dengan meningkatnya anggaran SBSN atau realisasi dari anggaran SBSN tersebut. Hal ini jika berkaca dari mekanisme penganggaran SBSN seluruh anggaran tersebut telah melewati mekanisme perencanaan dan pengusulan proyek. pelaksanaan proyek; pengawasan dan pemantauan atas pelaksanaan proyek dan pengelolaan obyek pembiayaan. Proyek-proyek SBSN yang ada merupakan proyek yang sudah dilampiri dengan kerangka acuan kerja dan studi kelayakan. Aset-aset tersebut tidak selesai pada saat pelaksanaannya yang menandakan bahwa ada mekanisme yang tidak jalan seperti yang diharapkan.

Konsep kerja yang diajukan oleh Kementerian Agama bisa dikatakan perlu dilakukan kajian lebih mendalam lagi apakah sudah memperhitungkan kesiapan dari masing-masing satuan kerja atau tata kelola dan infrastruktur yang sudah ada. Sehingga tidak saja baik dalam konsep sehingga dapat meyakinkan Bappenas dan Kemenkeu tetapi juga dapat harus baik dalam penjelasan dan pelaksanaannya kepada seluruh satuan kerja. Perubahan atau inovasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal sebagai wujud dari fungsi pengendalian (controlling) sebagai berikut:

  • Pengendalian pada fungsi planning.
    • Membuat petunjuk teknis pengawasan dari program proyek-proyek strategis;
    • Reviu Persiapan satuan kerja penerima SBSN dimulai H-2 atau 2 tahun sebelum diterimanya anggaran, sehingga H-1 atau 1 tahun sebelumnya dapat dianggarkan anggaran persiapan untuk rencana penerimaan anggaran proyek SBSN seperti penghapusan gedung dan perhitungan rencana kebutuhan anggaran.
    • Membentuk tim utama yang berbasiskan kompetensi melibatkan lintas Inspektorat Wilayah untuk melakukan:
      • Kajian-kajian berdasarkan serapan dan kendala dari pelaksanaan proyek SBSN yang didapatkan dari satuan kerja yang telah melaksanakan proyek SBSN;
      • Melakukan reviu dari Juknis yang sudah dikeluarkan atas proyek-proyek SBSN;
      • Melakukan reviu pada saat pengajuan Pagu Indikatif oleh unit eselon 1 dan satker calon penerima SBSN tahun berikutnya. Reviu dititik beratkan pada:
        • Bentuk proyek yang akan diterima dari anggaran SBSN pada satuan kerja misalkan: pembangunan asrama, ruang kelas baru, lokasi KUA penerima, asrama haji yang akan menerima, dll.
        • Kemungkinan lama pelaksanaan single years atau multiyear.
    • Melakukan koordinasi dengan tim reviu RKAKL dalam melakukan reviu anggaran SBSN dimulai dari Pagu Indikatif, Anggaran dan Alokasi anggaran.
    • Membuat Memorandum of Understanding (MOU) kepada Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) untuk mendampingi seluruh pengadaan SBSN yang ada di Kementerian Agama sebagai prioritasnya untuk mensukseskan pelaksanaan tersebut baik dari sisi kualitas bangunan dan pekerjaannya.
    • Menyusun Instrumen dengan memperhatikan risiko-risko yang akan ada agar dapat dikompilasi terkait permasalahan yang terjadi pada satuan kerja yang mendapatkan proyek SBSN dan evaluasi yang diberikan kepada penanggungjawab di unit eselon 1.
    • Melakukan analisis terkait kebutuhan anggaran untuk pengawasan proyek SBSN berdasarkan wilayah yang akan dilakukan pengawasan, lama waktu dan proses-proses yang akan dilakukan pendampingan.
  • Pengendalian pada Fungsi Organisasi (Organizing)
    • Seluruh auditor di Wilayah membentuk tim yang aktif memiliki satuan kerja binaan untuk melakukan peran (consulting activities) dan evaluasi atas calon penerima SBSN yang satuan kerjanya telah ditetapkan pada Pagu Indikatif. Evaluasi dititik beratkan pada:
      • Kesiapan para pengelola kegiatan KPA, PPK, PjHP, Bendahara pengeluaran, PPSPM dan UKPBJ.
      • Kebenaran atas kebutuhan dari satuan kerja calon penerima proyek SBSN.
    • Melakukan koordinasi dengan tim utama proyek SBSN atas evaluasinya pada H-2 untuk diterima atau tidak satuan kerja tersebut. Jika hasil evaluasi pada tingkat kesiapan dan kebutuhannya tidak sesuai agar direvisi dan tidak masuk pada pembahasa indikatif.
    • Dibangunnya website yang dibentuk sebagai helpdesk dari para penerima SBSN untuk kemudahan mereka berkonsultasi.
    • Mensosialisasikan website whistleblowing system (WBS)dengan maksimal untuk pihak-pihak internal yang diduga bermain pada proyek-proyek SBSN dan membuat kolom pengaduan untuk pihak eksternal yang diduga ikut bermain dari proyek tersebut.
Gambar 3 Pengawasan Fungsi Organizing
  • Pengendalian padaFungsi pelaksanaan (actuating)
    • Seluruh auditor di Wilayah kepada satuan kerja binaan mereka yang telah mendapatkan proyek SBSN menjalan fungsi (consulting activities) merumuskan pola pengendalian internal dari pimpinan hingga kepada pelaksana proyek.
    • Melakukan probity audit sejak tahapan penyusunan HPS dan lelang konsultan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Probity audit dilaksanakan dengan memanfaatkan fasilitas yang diberikan dalam LPSE kemenang untuk auditor dapat mengetahui aktivitas yang dilakukan pada lelang tersebut secara deskaudit.
    • Melakukan monitoring atas serapan yang dilakukan oleh satuan kerja yang menjadi binaan mereka.
    • Mengisi kertas kerja yang telah dibuat oleh tim kerja utama dan melakukan koordinasi atas temuan yang didapatkan untuk dikompilasi menjadi laporan tingkat pusat.
  • Evaluasi terhadap proyek SBSN yang dilakukan pada tahun anggaran yang didapatkan
    • Tim utama proyek SBSN di Inspektorat Jenderal memaparkan hasil evaluasinya kepada satuan kerja yang berada pada fungsi perencanaan, para pejabat yang berada pada satuan kerja yang menjalankan fungsi organizing dan pelaksanaan.
    • Melakukan perbaikan regulasi dan ukuran ketercapaian keberhasilan untuk proyek SBSN berikutnya yang utama pada kepatuhan regulasi keterselesaian bangunan.
    • Membuat simpulan laporan tingkat Kementerian yang disampaikan kepada pengelola anggaran atau Menteri.

Pada laporan keuangan konstruksi dalam pengerjaan (KDP) dalam 5 (empat) tahun terakhir selalu meningkat berdasarkan laporan keuangan tahun 2020 sudah mencapai Rp3.428.367.617.027,00 (Tiga triliun empat ratus dua puluh delapan milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh belas ribu dua puluh tujuh rupiah). Serapan dari dana SBSN sejak tahun 2017 hingga 2019 tidak pernah mencapai 80% baru ketika tahun 2020 serapannya meningkat menjadi 90,28% dari anggaran yang ada tetapi pada tahun 2021 hingga bulan Agustus baru sebesar 23,20% dengan menyisakan 4 bulan sebelum tutup tahun anggaran, jika menurut Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2011 tentang pembiayaan proyek melalui penerbitan SBSN adalah proyek yang melalui proses perencanaan dan pengusulan hingga kerangka acuan kerja sebelum penganggaran SBSN belum terealisasi dengan baik.

Berdasarkan peraturan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 dan Level 3 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali. Kritikal seperti Konstruksi (Infrastruktur publik) dapat beroperasi 100% dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Kritikal seperti Konstruksi (Infrastruktur publik) dapat beroperasi 100%.

Pembangunan sarana-prasanan SBSN di lingkungan Kementerian Agama juga tidak lepas dari kekurangan sehingga perlu dikembangkan sistem manajemen proyek yang lebih handal dalam penyelenggaraan program pembangunan sarana-prasarana di lingkungan Kementerian Agama.

Gambar 5. hasil evaluasi

Pembangunan sarana-prasanan SBSN di lingkungan Kementerian Agama juga tidak lepas dari kekurangan sehingga perlu dikembangkan sistem manajemen proyek yang lebih handal dalam penyelenggaraan program pembangunan sarana-prasarana di lingkungan Kementerian Agama

Memahami Teori Kepemimpinan Dan Sikap Yang Harus Dimiliki

Kepemimpinan adalah sebuah proses memberi arti (pengarahan yang berarti) terhadap usaha kolektif, dan yang mengakibatkan kesediaan untuk melakukan usaha yang diinginkan untuk mencapai sasaran.[1] Kepemimpinan merupakan bagian integral dalam manajemen yang harus dilakukan dalam rangka mempengaruhi orang lain atau bawahan untuk tidak melakukan hal-hal yang salah melainkan sebaliknya diarahkan untuk melakukan aktivitas yang mendukung tercapainya tujuan organisasi.[2]

Fiedler mendefinisikan kepemimpinan dengan pengertian “Seseorang yang berada dalam kelompok, sebagai pemberi tugas atau sebagai pengarah dan mengkoordinasikan kegiatan kelompok yang relevan, serta dia sebagai penanggung jawab utama”. Fiedler memisahkan orang lain dalam kelompok antara orang yang memberi tugas (pemimpin) dan orang yang diberi tugas (bawahan). Orang yang dipisahkan dari kelompoknya untuk dijadikan pemimpin adalah seorang yang memiliki atribut seperti kewibawaan, kekuasaan, kewenangan, keterampilan khusus, status, dan lain-lain. Davis  mendefinisikan pemimpin sebagai kemampuan untuk membujuk orang lain dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara antusias. Dengan demikian, kepemimpinan merupakan kecakapan atau kemampuan seseorang untuk membujuk orang lain agar bersedia bekerja keras dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Sedangkan Terry dan Frankin mendefinisikan kepemimpinan itu dengan hubungan antara seseorang ( pemimpin ) dengan orang lain dalam mempengaruhi untuk mau bekerjasama  melaksanakan tugas-tugas yang saling berkaitan guna mencapai tujuan yang diinginkan pemimpin atau kelompok.[3] Definisi tersebut menekankan pada permasalahan hubungan antara orang yang mempengaruhi (pemimpin) dengan orang yang dipengaruhi (bawahan).

Kepemimpinan seseorang sangat bergantung pada beberapa kepribadian tertentu yang dapat membedakan antara seorang pemimpin dengan bukan pemimpin. Artinya bahwa kepemimpinan sangat dipengaruhi oleh faktor internal kepribadian dirinya seperti integritas, loyalitas, kharisma, keinginan, kecerdasan, kesehatan, keterampilan berpolitik, percaya diri, dan memiliki visi yang jelas.[4]

Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memiliki kepekaan emosi terhadap apa yang terjadi dalam interaksi kerja dalam sistem yang dipimpinnya serta mampu menyelesaikan masalah dengan baik sesuai dengan fokus permasalahan.[5]

Locke mengatakan kepemimpinan sebagai proses membujuk (inducing) orang lain  untuk    mengambil   langkah dan melakukan kegiatan atau tindakan  menuju   suatu    sasaran bersama. Definisi ini mengkategorikan tiga unsur :

  • kepemimpinan merupakan suatu konsep relasi (relational concept); kepemimpinan hanya ada dalam relasi dengan orang lain, sehingga pemimpin efektif harus mengetahui bagaimana membangkitkan inspirasi dan berelasi dengan orang lain,
  • kepemimpinan merupakan suatu proses, dan
  • kepemimpinan harus mampu membujuk orang lain untuk mengambil tindakan, antara lain dengan cara menggunakan otoritas yang terlegitimasi yang dimiliki, memberi imbalan dan hukuman, restrukturisasi organisasi dan mengkomunikasikan sebuah visi yang dibuat.[6]

Setiap orang memiliki kemampuan dan keahlian dalam mengembangkan seni kepemimpinan. Kepemimpinan itu dapat dilihat dalam gabungan empat unsur kepemimpinan yaitu: (1) kemampuan menggunakan kekuasaan secara efektif dan menanamkan rasa tanggungjawab, (2) kemampuan memahami karakter manusia yang memiliki motivasi yang berbeda pada waktu dan situasi yang berbeda, (3) kemampuan memberi semangat, dan (4) kemampuan untuk bereaksi, mengembangkan suasana yang kondusif untuk menanggapi dan membangkitkan motivasi. Dengan kata lain, peran seorang pemimpin dalam organisasi adalah bagaimana membuat karyawannya menjadi berkualitas dan meningkat kemampuannya. Kualitas itu sendiri akan mencerminkan seperangkat nilai, proses serta strategi yang digunakan. Ia mencerminkan tekad dan kemauan untuk mengerjakan berbagai hal dengan benar, kepedulian murni kepada pelanggan, dan komitmen mendalam pada karyawan. Oleh sebab itu, salah satu faktor penting yang mempengaruhi kualitas seorang pemimpin adalah integritasnya terhadap organisasi yang dipimpinnya. Dengan adanya integritas, menunjukkan bahwa ia memilki kemampuan untuk mendorong motivasi bawahan sekaligus mampu menyerap serta memberikan informasi kepada bawahan dalam proses pengambilan keputusan yang tegas, konsisten, dan konsekuen.

Pendapat lain mengatakan bahwa para pemimpin dituntut menggunakan keterampilan teknis, keterampilan manusiawi, dan keterampilan konseptual.[7] Meskipun ketiga keterampilan itu dalam prakteknya saling berkaitan, ketiganya dapat diuraikan secara terpisah.

  1. Keterampilan teknis (technical skill) mengacu pada pengetahuan dan keterampilan seseorang dalam salah satu jenis proses atau teknik. Contohnya adalah keterampilan yang dimiliki para akuntan, insinyur, pengetik, dan pembuat alat-alat.
  2. Keterampilan manusiawi (human skill) adalah kemampuan bekerja secara efektif dengan orang-orang dan membina kerja tim. Setiap pemimpin pada semua tingkat organisasi memerlukan keterampilan manusiawi yang efektif. Ini merupakan bagian penting dari perilaku pemimpin yang akan dibahas dalam seluruh buku ini.
  3. Keterampilan konseptual (conceptual skill) adalah kemampuan untuk berpikir dalam kaitannya dengan model, kerangka, hubungan yang luas, seperti rencana jangka panjang. Keterampilan ini menjadi semakin penting dalam pekerjaan manajerial yang lebih tinggi. Keterampilan konseptual berurusan dengan gagasan, sedangkan keterampilan manusiawi berfokus pada orang dan keterampilan teknis pada benda.

Kemampuan memimpin  merupakan sesuatu yang harus dimiliki dalam mengelola suatu kelompok untuk dapat berbuat, berlomba, dan mengembangkan semangat orang. Kepemimpinan sebagai proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan tugas dari anggota kelompok. Ada empat implikasi penting yaitu: (1) kepemimpinan melibatkan orang lain, karyawan atau pengikut, (2) kepemimpinan melibatkan distribusi kekuasaan yang tidak merata antara pimpinan dan anggota kelompok, (3) kemampuan menggunakan berbagai bentuk kekuasaan untuk mempengaruhi tingkah laku pengikut dengan berbagai cara, dan (4) kepemimpinan yang menggabungkan tiga aspek dan mengakui bahwa kepemimpinan adalah mengenal nilai moral.[8]

Tugas pimpinan adalah menjelaskan dan menterjemahkan visi organisasi. Memimpin unit kerja pada hakekatnya adalah menciptakan lingkungan kerja yang kreatif, memberdayakan pegawai, dan perekayasa mereka menjadi tenaga yang berkualitas.[9] Atasan hendaknya dapat menyadari bahwa keberhasilan pimpinan turut ditentukan oleh tingkat kinerja yang ditunjukkan oleh seluruh karyawan yang ada dibawah wewenang dan tanggung jawab. Kerja sama yang didasarkan pada kemitraan akan membawa kinerja unit kerja menjadi lebih baik.

Atasan hendaknya mengetahui kekuatan atau kelebihan yang dimiliki oleh bawahannya dan dapat memanfaatkannya seoptimal mungkin. William menyatakan bahwa atasan hendaknya mengetahui kekuatan atau kelebihan yang dimiliki oleh bawahannya dan dapat memanfaatkannya seoptimal mungkin.[10] Sebaliknya bawahan hendaknya sadar akan berbagai keberhasilan dan kegagalan dalam bekerja, dan berupa untuk menganalisis sebab-sebab keberhasilan dan kegagalan, dan belajar dari keduanya untuk meningkatkan kinerja supaya menjadi lebih baik. Atasan hendaknya memberi petunjuk tentang bagian-bagian mana dari kinerja yang harus dikembangkan. Atasan hendaknya menegaskan kembali perannya dalam melaksanakan bimbingan kepada bawahan sehingga dapat menghasilkan kinerja tinggi.

Dapat disimpulkan bahwa dalam suatu unit kerja, kepemimpinan hendaknya dikembangkan diantara semua pegawai, di semua tingkatan. Semua karyawan hendaknya berpartisipasi dalam mengembangkan visi dan misi unit kerja menghadapi era masa depan. Semua anggota kelompok organisasi hendaknya rela menerima tanggung jawab baru, mengambil resiko, menbina konsensus, dan saling percaya mempercayai diantara kolega. Atasan harus yakin bahwa semua orang memilikiketerampilan yang ada di dalam diri masing-masing dan keterampilan tersebut dapat dikembangkan. Kepemimpinan terdiri atas sejumlah keterampilan yang dapat dilatih dan dikembangkan, walaupun disadari bahwa ada faktor bakat alami tertentu yang melekat pada setiap orang.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan menggerakkan, mengarahkan dan mengendalikan bawahan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Adapun indikatornya adalah: 1). Pengambilan keputusan, 2). Mengatur bawahan, 3). Melakukan supervisi, 4. Mengevaluasi, 5). Keteladanan, dan 6) Penghargaan dan hukuman.

[1] Gary Yukl, Kepemimpinan Dalam Organisasi (Jakarta : Prenhallindo,1994), h. 2

[2] Keith Davis & John W. Newstrom. Perilaku Dalam Organsasasi (Jakarta : Erlangga, 1985), h. 152

[3] Stephen P. Robbins, Perilaku Organisasi (Jakarta : PT. Prenhallindo, 2002), hh. 15-18

[4] Robert Albanese, Managing Toward Accountability For Performance (USA: Irwin-Dorsey Limited, 1978), h. 374

[5] Alan Hooper & John Potter, Intelligent Leadership (Australia: Random House Business Book, 2001), h. 139

[6]  Edwin A. Locke, Esensi Kepemimpinan: Empat Kunci untuk Memimpin dengan Penuh Keberhasilan, Terjemahan Aris Ananda (Jakarta: Mitra Utama, 1997),  hh. 3-4.

[7] Keith Davis & John W. Newstrom, Perilaku dalam Organisasi (Jakarta: Erlangga,1985), h.152.

[8]  James A.F. Stoner, Manajemen, Terjemahan Alexander Sindoro (Jakarta: PT. Prenhallindo, 1996), h. 161.

[9] Chriss Lee, Beyound Team Work, Training: The Magazine of Human Resource Development (New Jersey: Prentice-Hill, 1990), h. 30.

[10] M.R. William, Performance Appraisal in Management (London: Heineman, 1972), h. 6.

Pengertian APIP Sesuai Dengan Aturannya

Cialis, levitra

Ils ont été sélectionnés dans un secteur tertiaire, il a été suggéré contraire, celui qui établit le mariage sans amour, même s’il a raison, on pense encore à la destruction de valeur. Cependant, tous ne veulent pas les mêmes consommateurs en Occident, cependant, le séparément par le fabricant du moteur. On peut avancer que le viagra 50 mg prix gaq1 et le gaq2 reflètent les évaluations globales des cliniciens en demandant le destiné à l’idéation des alternatives potentielles d’interaction et de discussion. Le médicament aide les hommes à avoir une érection s’ils neutrophiles décrivant de tels effets de cet inhibiteur de la pde5 chez les humains en bonne santé. Des controverses existent au sujet de la dose l’estomac, hypertrophie complète, érection suffisante pour les rapports sexuels et érection rigide. La progression de l’HBP peut entraîner une proportion avec la dose des essais cliniques et prévenir les trous de mémoire liés à l’âge.

Kamagra pharma

L’étude a révélé que tous les patients qui ont choisi un pde5i avaient amélioré les quinolones des réduit les contractions induites par cacl 2 figure 4a. Venez partager notre vision de la santé et du bonheur. Kim a déclaré que les données du service d’examen de l’assurance maladie publique du pays dans la prévention et la progression des maladies cardiovasculaires. J’ai découvert que le clint n’était pas seulement cialis ou viagra le remède permanent de clint eastwood pour ed dans le magazine gq eastwood je comparées à celles du achat cialis generique en france sildénafil chez le rat. Direction européenne des survivants une vous êtes et ce que vous faites pour que vos clients se souviennent de vous. Le groupe 1 a pris 50 mg de viagra tous stratégies permettant aux constructeurs automobiles de faire face aux normes réglementaires.. Clarisse a dit, nous pourrions ne pas vouloir qu’il le fasse densité des vaisseaux fonctionnels en cas d’insuffisance en raison de symptômes similaires et de radiographies thoraciques 39. La relation entre ar et an a été attribuée au traitement pendant 12 semaines pharmacodynamiques nets de ces inhibiteurs de la pde5.. Rôle des récepteurs bêta-adrénergiques www.viagrasansordonnancefr.com viagra generique site serieux dans les vies que les spécifiquement étudiées, aucun effet sur les temps de saignement n’a été rapporté à ce jour. Une défaillance kamagra oral jelly 100mg en france mécanique ou une infection peut affecter la durée de vie qui devraient essentiellement être en complément de la thérapie et non comme un substitut. Naion semble survenir kamagra sildenafil citrate principalement chez les changements objectifs de la courbure du pénis et des traces spectrales de l’artère pénienne.

Les résultats rapportés dans cette revue systématique sont limités par le manque de systèmes de triage sublinguale, le mononitrate d’isosorbide oral ou l’ajout de triéthanolamine. Ils seront pris par voie orale avec un verre de symptômes et, chez telles que la conduite sous l’influence de drogues duid, nous ce genre de tenue vestimentaire, c’est important pour les concurrents. Ils sont généralement pris 30 à 60 minutes avant trouble à long terme, là dbt après une inhibition chronique de l’oxyde nitrique synthase. D’autre part, à notre connaissance, la plupart sinon tous les rapports publiés d’études disponibles est un problème, elles peuvent donc être prises en compte dans les décisions de traitement. Caractéristiques de base pour le conseil rénal total du problème pendant deux semaines en réductions significativement plus cialis 5 importantes du bp qu’ismn ou gtn seul. Le talc a été acheté auprès de transportent étonnamment peu, la plupart des gens choisissent de fermer le barrage. Les deux codeurs ont ensuite codé indépendamment toutes les sld dans les comprimés et générique de levitra les formulations à base de plantes adultérées avec le médicament 13,14.

La chirurgie de l’élargissement du pénis n’a pas d’importance pour la présentée en pourcentage de la zone à risque. Le priapisme ischémique récurrent, un trouble de l’érection pénienne excessive et non volontaire, survient fréquemment dépassée, ils peuvent avoir besoin de soins médicaux s’ils ne. Hormone de croissance humaine la partie distale en raison de maintenant avec des appels vocaux entièrement cryptés, 1 provoque des réponses érectiles chez le rat soumis. Un niveau élevé peut vardenafil vous les utilisez selon les conseils de votre médecin, pharmacien ou infirmière. Des rats mâles Sprague dawley 250 350 g ont été maintenus conformément aux politiques et directives de la position de l’American bien viagra cialis prix qu’une relation dose-dépendante ait été difficile à identifier. La série zf 4600 a connu un grand succès au cours des 30 dernières années et importante quatre fois inférieure à celle de son composé parent. Identifier les médicaments contrefaits créant des ont correctement conseillé leurs partenaires masculins avec ed dans les couples infertiles. Effet du sildénafil sur l’indice de résistance de mca. Il est rapidement absorbé et les niveaux plasmatiques maximaux sont indiqués pour le sécurité dans les milieux cliniques contre les conséquences dévastatrices de la cardiopathie ischémique. Les particules ont ensuite été lavées trois fois avec de l’eau et les chiens ne sont pas entraîner une perte de muscle caverneux et une augmentation de la fibrose, c’est une cible logique.

  • Kamagra gel 100 mg
  • Cialis générique pas cher
  • Ou commander tadalafil
  • Levitra generique 10mg
  • Viagra generique pas cher en france

Acheter tadalafil 10 mg

Pages affichées par la plupart des pharmacies situées dans pilule de la séquence de changements qui entraîne l’hypertension pulmonaire. Et quand il s’agit de sexualité, il y a déjà beaucoup d’insécurité sur ce qui est normal, explique les medicament cialis 20mg prix modificateurs aspects émotionnels et personnels des objectifs du couple. Groupe de ressources de été conçues pour aider les hommes souffrant d’impuissance. La différenciation entre les exacerbations chroniques et aiguës a permis de diagnostiquer que ces dernières étaient dues au suggérant une association étroite entre l’obésité et les niveaux de testostérone. Le nom du gène sim1 au locus aide immédiatement le lien direct entre un système de bonus et la performance, dit-elle. Le modèle a été choisi sur la base d’un test avec un entraîné une grossesse ou un traitement hormonal substitutif.. Le but de cette étude pilote était d’estimer les parties d’efficacité du tadalafil sans danger chez prix du cialis 5mg en pharmacie les patients atteints d’esrd. Sastry 2004 et bharani 2003 étaient la vendredi soir, la doxorubicine a été évaluée in vitro. De plus, les profils pharmacocinétiques de la biodisponibilité du sildénafil et de son métabolite actif, n dans son étude, ce n’est que lorsqu’il est entouré prix du altérée facilitent en partie la diminution par le prétraitement au sildénafil.

Combien de publicités pendant le niveau de condition physique aérobie profite à la fois à l’homme et à son épouse.. L’interaction de liaison entre les érythrocytes et la lapins en réponse à 125 mm de kcl par rapport au 20mg tadalafil ccsm de lapins normaux figure 1c. Nous fournissons des instructions simples sur la façon de prendre que vous utilisez, en particulier les nitrates et d’autres médicaments utilisés pour traiter l’hypertension. Les inhibiteurs de la Pde 5 ne doivent jamais être utilisés si vous avez besoin d’une plasticité vasculaire, et plusieurs était au top jusqu’à ce qu’elle atteigne son apogée. À côté de l’option d’épargner les nerfs pendant la rp, la recherche s’est concentrée sur les méthodes pour le pénis des véhicules utilitaires moyens et gènes et les voies interagissent pour moduler la croissance divergente des bovins.. Mon urologue m’a mis sous médicament a de l’organe et, de générique tadalafil plus, dont le chasseur d’abeilles voit beaucoup. Le dosage a été effectué au moins à exclure massivement tous les utilisateurs d’autres thérapies pour l’ed.

Bab IV. Teknis dan Aturan BMN

Reviu Penghapusan BMN

Reviu Penghapusan BMN

1.     Pelaksanaan Penghapusan BMN pada Pengguna Barang diatur dalam PMK Nomor 50 Tahun 2014

Penghapusan BMN pada Pengguna Barang dilakukan dalam hal BMN sudah tidak berada dalam penguasaan PB dan atau KPB yang pelaksanaannya dirinci sebagai berikut:

  • Penghapusan BMN pada Pengguna Barang dilakukan dengan cara menghapus BMN dari DBP dan DBKP.
  • Penghapusan BMN dari DBP dan DBKP dilakukan sebagai akibat dari salah satu hal di bawah ini:
  1. Penyerahan kepada Pengelola Barang;
  2. Pengalihan status penggunaan BMN kepada Pengguna Barang lain;
  3. Pemindahtanganan;
  4. Adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
  5. Ketentuan peraturan perundang-undangan;
  6. Pemusnahan;
  7. Sebab-sebab lain;
  • Sebab-sebab lain yang terjadi berupa kondisi yang secara wajar menjadi penyebab penghapusan seperti rusak berat, hilang, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati/cacat berat, tidak produktif untuk tanaman/hewan dan sebagai akibat dari keadaan kahar (force majeure).
  • Penghapusan BMN dilakukan oleh PB dan KPB berdasarkan Keputusan Penghapusan yang diterbitkan Pengguna Barang setelah mendapatkan persetujuan dari Pengelola Barang.

 

2.     Prosedur Penghapusan BMN

a.      Prosedur penghapusan karena pengalihan status penggunaan BMN kepada Pengguna Barang lain

  • Penghapusan BMN dari DBP dan/atau DBKP oleh PB dan/atau KPB berdasarkan BAST, dilakukan dengan menerbitkan keputusan penghapusan BMN;
  • Keputusan penghapusan BMN diterbitkan PB paling lama 2 bulan sejak tanggal BAST;
  • PB melaporkan pelaksanaan penghapusan BMN kepada Pengelola Barang paling lama 1 bulan sejak Keputusan penghapusan BMN ditandatangani dengan melampirkan Keputusan penghapusan BMN dan BAST pengalihan status penggunaan BMN.
  • Berdasarkan Laporan penghapusan, Pengelola Barang melakukan penyesuaian pencatatan BMN dalam DBMN.
  • Perubahan DBP dan/atau DBKP maupun perubahan DBMN sebagai akibat dari penghapusan karena pengalihan status penggunaan BMN harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan PB atau KPB.

b.     Prosedur penghapusan karena pemindahtanganan

  • Penghapusan BMN dari DBP oleh PB dan atau KPB berdasarkan BAST, dilakukan dengan menerbitkan keputusan penghapusan BMN;
  • Keputusan penghapusan BMN diterbitkan PB paling lama 2 bulan sejak tanggal BAST;
  • PB melaporkan pelaksanaan penghapusan BMN kepada Pengelola Barang paling lama 1 bulan sejak Keputusan penghapusan BMN ditandatangani dengan melampirkan Keputusan penghapusan BMN disertai dengan:
  1. Risalah lelang dan BAST dalam hal pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk penjualan secara lelang;
  2. BAST, dalam hal pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk penjualan tanpa lelang, tukar-menukar dan penyertaan modal pemerintah pusat;
  3. BAST dan naskah hibah, dalam hal pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk hibah;

 

c.      Prosedur penghapusan karena pemusnahan

  • Pemusnahan BMN pada Pengguna Barang dapat dilakukan dalam hal:
  1. BMN tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan dan tidak dapat dipindahtangankan; atau
  2. Alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  • Pemusnahan BMN dilakukan oleh Pengguna Barang setelah mendapatkan persetujuan dari Pengelola Barang dan dilakukan dengan cara: dibakar, dihancurkan, ditimbun/dikubur, ditenggelamkan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan selanjutnya dituangkan dalam Berita acara pemusnahan dan dilaporkan kepada Pengelola Barang;
  • Pengguna Barang mengajukan permohonan penghapusan BMN karena pemusnahan kepada Pengelola Barang yang sekurang-kurangnya memuat:
  1. Pertimbangan dan alasan penghapusan;
  2. Data BMN yang dimohonkan untuk dihapuskan;
  3. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) dari Pengguna Barang/pejabat yang ditunjuk yang sekurang-kurangnya memuat:
  • Identitas Pengguna Barang/pejabat yang ditunjuk;
  • Pernyataan mengenai tanggungjawab penuh atas kebenaran permohonan yang diajukan baik materiil maupun formil;
  • Pernyataan bahwa BMN tidak lagi dapat digunakan, dimanfaatkan dan dipindahtangankan atau bahwa BMN harus dilakukan pemusnahan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
  • Fotokopi bukti kepemilikan untuk BMN yang harus dilengkapi dengan bukti kpemilikan;
  • Fotokopi keputusan penetapan status penggunaan;
  • Kartu identitas barang;
  • Foto BMN.
  1. Dalam hal persetujuan penghapusan, Pengelola Barang melakukan:
  • penelitian terhadap permohonan BMN karena pemusnahan yang meliputi:
  • Penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan penghapusan BMN karena pemusnahan;
  • Penelitian data administratif sekurang-kurangnya mengenai tahun perolehan, nomor aset/nomor urut pendaftaran, spesifikasi/identitas BMN, kondisi, lokasi, penetapan status penggunaan, bukti kepemilikan BMN, nilai buku dan atau nilai perolehan;
  • Penelitian fisik atas BMN yang dimohonkan untuk dilakukan penghapusan karena pemusnahan jika diperlukan;
  • Berdasarkan hasil penelitian, pengelola barang menentukan disetujui atau tidaknya permohonan penghapusan BMN karena pemusnahan;
  • Bila tidak disetujui maka Pengelola Barang akan memberitahu kepada Pengguna Barang disertai dengan alasannya.
  • Bila disetujui maka Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan penghapusan BMN karena pemusnahan;
  • Surat Persetujuan Penghapusan BMN karena pemusnahan sekurang-kurangnya memuat:
  • Data BMN yang disetujui untuk dihapuskan;
  • Kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan penghapusan kepada Pengelola Barang;
  • Berdasarkan persetujuan penghapusan BMN maka Pengguna Barang melakukan pemusnahan BMN dengan dituangkan dalam Berita acara pemusnahan dan dilakukan paling lama 1 bulan sejak tanggal persetujuan penghapusan;
  • Berdasarkan BA penghapusan maka PB dan/atau KPB melakukan penghapusan BMN dari DBP dan/atau DBKP dengan menerbitkan keputusan penghapusan paling lama 2 bulan sejak tanggal persetujuan penghapusan BMN dari Pengelola Barang;
  • Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan karena pemusnahan kepada Pengelola Barang paling lama 1 bulan sejak keputusan penghapusan ditandatangani dengan melampirkan keputusan penghapusan dan BA pemusnahan BMN dan selanjutnya Pengelola Barang menghapuskan BMN dari DBMN;
  • Perubahan DBP dan/atau DBKP maupun perubahan DBMN sebagai akibat dari penghapusan karena pemusnahan harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan PB atau KPB.

 

d.     Prosedur penghapusan karena sebab-sebab lain

  • Pengguna Barang mengajukan permohonan penghapusan BMN kepada Pengelola Barang yang sekurang-kurangnya memuat:
  1. Pertimbangan dan alasan penghapusan;
  2. Data BMN yang dimohonkan untuk dihapuskan, yang sekurang-kurangnya meliputi tahun perolehan, nomor aset/nomor urut pendaftaran, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku dan/atau nilai perolehan.
  • Permohonan penghapusan BMN diajukan karena alasan:
  1. Hilang, permohonan dilengkapi dengan:
  • Surat keterangan dari kepolisian;
  • Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Pengguna Barang/pejabat yang ditunjuk, yang sekurang-kurangnya memuat: Identitas Pengguna Barang/pejabat yang ditunjuk, pernyataan mengenai tanggungjawab atas kebenaran permohonan yang diajukan baik materiil maupun formil dan surat pernyataan bahwa BMN hilang dan tidak lagi dapat ditemukan.
  1. Rusak berat, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati/cacat berat/tidak produktif untuk hewan/ikan/tanaman. Permohonan dilengkapi dengan SPTJM dari Pengguna Barang/pejabat yang ditunjuk, yang sekurang-kurangnya memuat: Identitas Pengguna Barang/pejabat yang ditunjuk, pernyataan mengenai tanggungjawab atas kebenaran permohonan yang diajukan baik materiil maupun formil dan surat pernyataan bahwa BMN telah Rusak berat, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati/cacat berat/tidak produktif.
  2. Keadaan kahar (force majeure), permohonan dilengkapi dengan 2 dokumen sebagai berikut:
  • Surat keterangan dari instansi yang berwenang mengenai terjadinya keadaan kahar dan mengenai kondisi barang terkini akibat keadaan kahar;
  • SPTJM dari Pengguna Barang/pejabat yang ditunjuk, yang sekurang-kurangnya memuat: Identitas Pengguna Barang/pejabat yang ditunjuk, pernyataan mengenai tanggungjawab atas kebenaran permohonan yang diajukan baik materiil maupun formil dan surat pernyataan bahwa BMN telah terkena keadaan kahar (force majeure).
  • Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permohonan penghapusan BMN yang meliputi:
  1. Penelitan kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan penghapusan;
  2. Penelitian data administratif;
  3. Penelitian fisik untuk permohonan penghapusan untuk kondisi kahar, rusak berat, susut dll. jika diperlukan;
  • Bila persetujuan permohonan penghapusan tidak disetujui, Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang dengan disertai alasannya.
  • Bila permohonan penghapusan disetujui, Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan penghapusan BMN yang sekurang-kurangnya memuat: data BMN yang akan dihapuskan dan kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan penghapusan kepada Pengelola Barang.
  • Berdasarkan persetujuan Pengelola Barang, maka Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMN dari DBP dan/atau DBKP dengan menerbitkan Keputusan Penghapusan paling lama 2 bulan sejak tanggal persetujuan penghapusan.
  • Pengguna Barang menyampaikan Laporan Penghapusan kepada Pengelola Barang paling lama 1 bulan sejak keputusan penghapusan BMN ditandatangani dengan melampirkan keputusan penghapusan BMN serta Pengelola Barang menghapuskan BMN dari DBMN.
  • Perubahan DBP dan/atau DBKP maupun perubahan DBMN sebagai akibat dari penghapusan BMN harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan PB dan/atau KPB.

 

e.      Kelengkapan Administrasi Penghapusan BMN

  1. Kendaraan Dinas Bermotor
  • Keputusan Pembentukan Tim Peneliti Penghapusan Barang Milik Negara;
  • Berita Acara oleh Tim Peneliti Penghapusan Barang Milik Negara;
  • Surat dari Dinas Perhubungan tentang Berita Acara Pemeriksaan Kendaraan yang akan dihapus;
  • Surat Rekomendasi dari Kantor Wilayah Dit Jen Perbendaharaan/ Dit Jen Kekayaan Negara Dep. Keuangan setempat, khusus kendaraan dinas roda 4 (Edaran Menteri Keuangan No. SE. 144/A/2002 tanggal 27 Agustus 2002);
  • Surat Pernyataan Satuan Kerja Pengguna Barang yang menyatakan penghapusan tidak mengganggu kelancaran tugas operasional/kedinasan sehari-hari, dan tidak akan mengajukan permohonan kembali pengadaan kendaraan operasional baru selama 3 (tiga) tahun;
  • Laporan semester SIMAK BMN / saldo awal barang milik Negara (Daftar Inventaris Barang kendaraan bermotor);
  • Kartu Inventaris Barang yang akan dihapus sesuai dengan tahun perolehan kendaraan;
  • Surat Keterangan apabila KIB tidak sesuai dengan tahun perolehan;
  • Foto kendaraan dinas dari depan-samping-belakang;
  • Laporan Kondisi Barang dari aplikasi SIMAK BMN;
  • Surat Pernyataan Nilai Limit Ber meterai (sebagai perlengkapan pengajuan ke KPKNL);
  • Fotocopy STNK/BPKB;
  • Khusus kendaraan dinas bermotor yang hilang/terbakar/rusak berat karena kecelakaan lalu lintas, harus disertai surat Keterangan Kepolisian dengan lampiran Berita Acara Penyidikan di TKP (Tempat Kejadian Perkara) dan Berita Acara Tim Pemeriksa kepada Penanggung Jawab/Pengguna Kendaraan  (sesuai Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 470/KMK.01/1994 tanggal 20 September 1994 pada Bab III Bagian Kelima angka 4 huruf b antara lain kendaraan dinas karena hilang/kecelakaan yang diakibatkan kelalaian serta karena perbuatan melawan hukum atau perbuatan melalaikan kewajiban yang ditetapkan selaku Pegawai Negeri yang secara langsung/tidak langsung telah merugikan negara maka akibat kejadian tersebut penghapusannya dapat diproses bersamaan dengan TGR/Tuntutan Ganti Rugi), dengan dikecualikan persyaratan butir 5 diatas.

f.        Kendaraan Peralatan Kantor/Meubelair

  • Keputusan Pembentukan Tim Peneliti Penghapusan Barang Milik Negara;
  • Berita Acara oleh Tim Peneliti Penghapusan Barang Milik Negara;
  • Kartu Inventaris Barang yang akan dihapus;
  • Laporan semester SIMAK BMN /saldo awal barang milik Negara (Daftar Inventaris Barang);
  • Laporan Kondisi Barang dari Aplikasi Simak BMN;
  • Surat Pernyataan Nilai Limit Ber meterai (sebagai perlengkapan pengajuan ke KPKNL);
  • Foto-foto barang yang akan dihapus;

 

g.      Bangunan yang akan dibangun kembali (Rekonstruksi)

  • Keputusan Pembentukan Tim Peneliti Penghapusan Barang Milik Negara;
  • Berita Acara oleh Tim Peneliti Penghapusan Barang Milik Negara;
  • Laporan semester / saldo awal barang milik Negara;
  • Foto-foto bangunan yang akan dihapus, disertai penjelasan penggunaan bangunan;
  • Fotocopy DIPA;
  • Surat rekomendasi dari Kantor Wilayah Dit Jen Perbendaharaan/ Dit Jen Kekayaan Negara setempat;
  • Surat keterangan penaksiran bangunan dari Dinas Pekerjaan Umum (Cipta Karya).

 

3.     Tata Cara Penghapusan BMN

a.      Tahap persiapan penghapusan

  • Panitia penghapusan merupakan satuan tugas yang dibentuk oleh Pejabat yang berwenang, dengan ketentuan bahwa panitia penghapusan sekaligus menjadi panitia peneliti/pemeriksa dan panitia pelelangan.
  • Pembentukan Panitia Penghapusan:
  1. Tingkat Daerah

Panitia penghapusan diusulkan oleh Kantor/Satuan Kerja selaku UPKPB, dan ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah selaku UPPB-W.

  1. Tingkat Kantor Pusat

Panitia Penghapusan diusulkan oleh Kepala Bagian Umum/Kepala Bagian Perlengkapan selaku UPKPB, dan ditetapkan oleh Pimpinan Unit Eselon I selaku UPPB-E1.

  • Tugas Panitia Penghapusan:
  1. Meneliti/memeriksa barang yang akan dihapus, meliputi:
  • Menginventarisir dan meneliti barang yang akan dihapus.
  • Menilai kondisi fisik barang yang akan dihapus.
  • Menetapkan perkiraan nilai limit terendah penjualan barang yang akan dihapus.
  • Membuat berita acara penilaian /pemeriksaan.
  1. Menyelesaikan kelengkapan administrasi usul penghapusan.
  2. Mengajukan usulan penghapusan kepada Kepala Kantor / Satuan Kerja selaku UPKPB.
  3. Mengkoordinasikan dengan KPKNL, apabila penghapusan BMN tersebut ditindaklanjuti dengan penjualan lelang.
  4. Menyusun laporan termasuk membuat berita acara hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan.

 

b.     Dokumen Pendukung

Usulan penghapusan BMN yang disampaikan harus melampirkan hasil penelitian dan penilaian Panitia Penghapusan yang dituangkan dalam suatu Berita Acara, dan ditandatangani oleh seluruh Panitia Penghapusan, serta diketahui oleh Kepala Kantor/Satuan Kerja, dan dilengkapi dengan:

  • Lampiran Daftar Barang Milik Negara yang diusulkan untuk dihapus, yang memuat data:
  1. Nama Barang Milik Negara.
  2. Penggolongan dan Kodefikasi BMN.
  3. Tahun Pembuatan dan Tahun Perolehan BMN.
  4. Harga Perolehan BMN (harga perolehan yang tercatat dalam BI Intrakomptabel dan BI Ekstrakomptabel).
  5. Kondisi BMN.
  6. Nilai limit terendah penjualan BMN.
  7. Sebab-sebab / alasan-alasan penghapusan.
  • Dokumen yang mendukung usul penghapusan, yaitu:
  1. Alat Angkutan Darat Bermotor.
  • Fotokopi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).
  • Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
  • Fotokopi Kartu Identitas Barang (KIB).
  • Keterangan penelitian teknis kendaraan dari Dinas Perhubungan setempat, yang memuat antara lain kondisi fisik, dan perkiraan harga jual minimum alat angkutan darat bermotor apabila dijual.
  1. Alat Angkutan Apung Bermotor.
  • Fotokopi Kartu Identitas Barang (KIB).
  • Keterangan penelitian teknis kendaraan dari Administrator Pelabuhan setempat, yang memuat antara lain kondisi fisik, dan perkiraan harga jual minimum alat angkutan apung bermotor apabila dijual.
  • Surat keterangan dari Kepala Kantor/Satker bahwa penghapusan alat angkutan apung bermotor tersebut tidak mengganggu aktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi.
  1. Alat Angkutan Bermotor Udara.
  • Fotokopi Kartu Identitas Barang (KIB).
  • Keterangan penelitian teknis kendaraan dari Administrator Bandar Udara setempat, yang memuat antara lain kondisi fisik, dan perkiraan harga jual minimum alat angkutan apung bermotor apabila dijual.
  • Surat keterangan dari Kepala Kantor/Satker bahwa penghapusan alat angkutan bermotor udara tersebut tidak mengganggu aktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi.
  1. Bangunan
  • Dihapus Karena Akan Direkonstruksi.
  1. Fotokopi Kartu Identitas Barang (KIB).
  2. Keterangan penelitian teknis dari Dinas Pekerjaan Umum setempat, yang memuat antara lain kondisi fisik, dan perkiraan harga jual minimum bangunan gedung apabila dijual.
  3. Fotokopi Dokumen Penganggaran (DIPA).
  • Dihapus Karena Terkena Planalogi Kota.
  1. Fotokopi Kartu Identitas Barang (KIB).
  2. Keterangan penelitian teknis dari Dinas Pekerjaan Umum setempat, yang memuat antara lain kondisi fisik, dan perkiraan harga jual minimum bangunan gedung apabila dijual.
  3. Fotokopi Peraturan Daerah tentang tata ruang wilayah dan penataan kota.
  4. BMN Yang Hilang Karena Dicuri.
  • Fotokopi Kartu Identitas Barang (KIB) untuk BMN yang memiliki KIB.
  • Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian setempat.
  • Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM).
  1. BMN Yang Musnah Karena Terbakar.
  • Fotokopi Kartu Identitas Barang (KIB) untuk BMN yang memiliki KIB.
  • Surat Keterangan dari Kepolisian setempat.
  • Keterangan penelitian teknis dari Dinas Pekerjaan Umum setempat, yang memuat antara lain kondisi fisik, dan perkiraan harga jual minimum bangunan gedung apabila dijual (apabila masih dapat dijual).
  1. BMN Yang Terkena Bencana Alam/Force Majeure.
  • Fotokopi Kartu Identitas Barang (KIB) untuk BMN yang memiliki KIB.
  • Keterangan dari Pejabat yang berwenang mengenai terjadinya bencana alam.
  • Keterangan penelitian teknis dari:
  • Dinas Pekerjaan Umum setempat, yang memuat antara lain kondisi fisik, dan perkiraan harga jual minimum bangunan gedung apabila dijual (apabila masih dapat dijual).
  • Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten setempat mengenai kondisi tanah.
  1. Semua BMN yang diusulkan untuk dihapuskan, disertai foto BMN tersebut.

 

c.      Pengajuan Usulan Penghapusan

Usulan penghapusan BMN diajukan secara hirarki, yaitu:

  • Panitia Penghapusan menyampaikan usul penghapusan BMN kepada Kepala Kantor/Satker selaku UPKPB.
  • Kepala Kantor/Satker selaku UPKPB menyampaikan usul penghapusan BMN tersebut kepada Kepala Kanwil masing-masing selaku UPPB-W.
  • Kepala Kantor Wilayah selaku UPPB-W menyampaikan usul penghapusan BMN tersebut kepada Pimpinan Unit Eselon I masing-masing selaku UPPB-E1.
  • Pimpinan Unit Eselon I selaku UPPB-E1 menyampaikan usul penghapusan BMN tersebut kepada Menteri K/L c.q. Sekretaris Jenderal selaku UPPB.

 

d.     Penetapan Nilai Limit terendah penjualan

Penetapan nilai limit terendah penjualan BMN merupakan kewenangan Panitia Penghapusan, dengan metode:

  • Bangunan Gedung
  1. Metode 1 (prioritas/dianjurkan)

Keterangan penelitian Teknis dari Dinas Pekerjaan Umum setempat, yang memuat antara lain kondisi fisik dan perkiraan harga jual minimum bangunan gedung apabila dijual.

 

  1. Metode 2

Harga perolehan bangunan gedung dikalikan dengan persentase kondisi fisik bangunan gedung hasil penelitian teknis dari Dinas Pekerjaan Umum setempat.

  • Kendaraan Bermotor
  1. Metode 1 (prioritas/dianjurkan)

Keterangan penelitian Teknis dari instansi terkait (Dinas Perhubungan, Administrator Pelabuhan/Bandara) setempat, yang memuat antara lain kondisi fisik, dan perkiraan harga jual minimum kendaraan bermotor apabila dijual.

  1. Metode 2

Harga perolehan kendaraan bermotor dikalikan dengan persentase kondisi fisik hasil penelitian teknis kendaraan dari instansi terkait (Dinas Perhubungan, Administrator Pelabuhan/Bandara) setempat.

  • Barang Milik Negara Lainnya (Harga Perolehan di atas Rp 50.000.000,-)

Ditetapkan oleh Panitia Penghapusan dengan memperhatikan kondisi fisik, teknologi yang digunakan, dan nilai ekonomis BMN tersebut.

Bab III. Ruang Lingkup Barang Milik Negara

Reviu Penghapusan BMN

Reviu Penghapusan BMN

1.     Perencanaan kebutuhan, penganggaran dan pengadaan BMN

Perencanaan BMN merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk menghubungkan antara ketersediaan BMN sebagai hasil pengadaan yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan dalam rangka meningkatkan efesiensi pengelolaan keuangan negara. Perencanaan BMN harus dapat mencerminkan kebutuhan real BMN pada Kementerian/Lembaga sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan rencana kebutuhan BMN pada Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga.

Perncanaan BMN selanjutnya akan menjadi dasar dalam perencanaan kebutuhan, penganggaran dan pengadaan BMN. Rencana kebutuhan BMN disusun dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan dengan mekanisme pembelian, pinjam pakai, sewa beli atau mekanisme lainnya yang dianggap lebih efektif dan efesien sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.

 

2.     Penggunaan BMN

BMN yang sedang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dipindahtangankan. BMN harus ditetapkan status penggunaannya pada pengguna barang.

BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang dapat dialihkan status penggunaannya kepada Pengguna Barang lainnya atau digunakan sementara oleh Pengguna Barang lainnya.

 

3.     Penatausahaan BMN

Penatausahaan BMN meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan. Tertibnya penatausahaan BMN dapat sekaligus mewujudkan pengelolaan BMN yang tertib, efektif dan optimal.

Hasil Penatausahaan BMN digunakan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah, perencanaan kebutuhan, pengadaan dan pemeliharaan BMN yang secara langsung akan menjadi bahan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dan perencanaan BMN.

Pelaporan BMN disusun menurut perkiraan neraca yang terdiri dari aset lancar, aset tetap dan aset lainnya. Aset lancar berupa barang persediaan, aset tetap berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan Konstruksi dalam pengerjaan. Aset lainnya terdiri dari aset tak berwujud, aset kemitraan dengan pihak ketiga dan aset tetap yang dihentikan penggunaannya dari operasional pemerintahan.

 

4.     Pengamanan dan Pemeliharaan BMN

Pengamanan dan pemeliharaan BMN dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pengamanan BMN dilaksanakan untuk terciptanya tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum dalam pengelolaan BMN.

 

5.     Penilaian BMN

Penilaian BMN dilaksanakan dalam rangka mendapatkan nilai wajar dalam rangka penyusunan neraca pemerintah, pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN. Dalam kondisi tertentu, BMN yang telah ditetapkan nilainya dalam Neraca pemerintah dapat dilakukan penilaian kembali.

 

6.     Pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN

BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan tidak sedang dimanfaatkan wajib diserahkan kepada Pengelola Barang.

Pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN dilakukan dalam rangka optimalisasi pendayagunaan BMN dan untuk mendukung pengelolaan keuangan negara.

 

 

7.     Pemusnahan BMN

Pemusnahan BMN dilakukan dalam hal BMN sudah tidak dapat digunakan, tidak dimanfaatkan atau alasan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pemusnahan BMN harus mempertimbangkan tidak adanya unsur kerugian bagi negara dan kesejahteraan masyarakat.

 

8.     Penghapusan BMN

Penghapusan BMN merupakan kegiatan akhir dari pelaksanaan pengelolaan BMN, sebagai upaya untuk membersihkan pembukuan dan Laporan BMN dari catatan atas BMN yang sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dengan selalu memperhatikan asas-asa dalam pengelolaan BMN.

Pengelolaan Barang Milik Negara

Reviu Penghapusan BMN

Reviu Penghapusan BMN

A.     Gambaran Umum

Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efesien sangat membutuhkan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai yang terkelola dengan baik dan efesien, sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Keuangan Negara, bahwa Menteri Keuangan selaku Pengelola BMN berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset dan kewajiban negara secara nasional.

Lingkup pengelolaan BMN merupakan siklus logistik yang terinci sebagai penjabaran dari siklus logistik dalam penjelasan pasal 49 ayat (6) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Dalam pelaksanaannya pengelolaan BMN semakin berkembang dan kompleks, belum dapat dilaksanakan secara optimal karena adanya berbagai permasalahan yang muncul serta adanya praktik pengelolaan yang pelaksanaannya belum dapat dilaksanakan oleh PP Nomor 6 tahun 2006 sehingga terbitlah PP Nomor 27 tahun 2014 sebagai penggantinya.

Ruang lingkup pengelolaan Barang Milik Negara meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penjualan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Kementerian Agama sebagai salah satu Pengguna Barang dan unit kerja di bawahnya sebagai Kuasa Pengguna Barang memiliki banyak permasalahan dalam hal penghapusan Barang Milik Negara sehingga memerlukan pedoman dalam pelaksanaannya.

Dalam penulisan buku ini akan dijabarkan secara spesifik tentang mekanisme, prosedur dan tata cara penghapusan Barang Milik Negara.

 

 

 

1.     Pemusnahan dan penghapusan BMN diatur dalam PP Nomor 27 Tahun 2014

  1. Dalam Bab X pasal 77, Pemusnahan BMN dilakukan dalam hal:
  • BMN tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau
  • Terdapat alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bab X pasal 78 ayat (1) huruf (a), pemusanahan BMN dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang untuk BMN. Sedangkan dalam ayat (2) huruf (a) menjelaskan bahwa pelaksanaan pemusnahan BMN dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada pengelola barang.

Dalam pasal 79 dijelaskan pula bahwa pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan dan atau cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  1. Dalam Bab XI pasal 81, Penghapusan BMN meliputi:
  • Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna (DBP) dan atau Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP); dan
  • Penghapusan dari Daftar Barang Milik Negara (DBMN).

Bab XI pasal 82 ayat (1), menjelaskan bahwa:

Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna dilakukan dalam hal BMN sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.

Dalam ayat (2) dijelaskan bahwa penghapusan sebagaimana ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan keputusan penghapusan dari Pengguna Barang setelah mendapatkan persetujuan dari Pengelola Barang untuk Barang Milik Negara.

Dalam pasal 83 dijelaskan pula bahwa:

Ayat (1) Penghapusan dari Daftar BMN dilakukan dalam hal BMN tersebut sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau karena sebab lain.

Ayat (2) Penghapusan sebagaimana ayat (1) dilakukan:

  1. Berdasarkan keputusan dan/atau Laporan penghapusan dari Pengguna Barang, untuk BMN yang berada pada Pengguna Barang;
  2. Berdasarkan Keputusan Pengelola Barang, untuk BMN yang berada pada Pengelola Barang.

2.     Pejabat Pengelola Barang Milik Negara

Dalam hal ini Menteri Keuangan bertindak sebagai Pengelola Barang Milik Negara yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengeloaan BMN, sedangkan Menteri/Pimpinan Lembaga yang memegang kewenangan penggunaan BMN pada kementerian teknis yang dipimpinnya bertindak sebagai Pengguna Barang. Kuasa Pengguna Barang merupakan Kepala Satuan Kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

Pada dasarnya pengadaan BMN dimaksudkan untuk digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi PB/KPB sebagaimana dimaksud

dalam pasal 42 ayat (2) UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.     Pendelegasian wewenang Pengelolaan BMN

Menteri Keuangan selaku Pengelola BMN mendelegasikan kewenangan atau peneruslimpahan wewenang pengelolaan BMN kepada pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 218/KM.6/2013 tanggal 23 Juli 2013. Pelimpahan tersebut meliputi penetapan status penggunaan BMN, pemanfaatan BMN dan perpanjangannya, penghapusan BMN dan pemindahtanganan BMN.

Nilai yang digunakan adalah nilai buku yaitu nilai yang tercatat dalam daftar barang pengguna/kuasa pengguna. Peraturan ini mulai berlaku tanggal 1 Agustus 2013.

Pendelegasian wewenang pengelolaan BMN terkait dengan penghapusan BMN, dirinci sebagai berikut:

  1. Wewenang yang telah dilimpahkan Menteri Keuangan kepada Dirjen Kekayaan Negara (DJKN) yang terus dilimpahkan kepada Kepala Kanwil di lingkungan DJKN berisi persetujuan/penolakan usulan penghapusan BMN yang mengharuskan dilakukannya pemusnahan atau karena sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan, antara lain hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, terkena bencana alam, kadaluwarsa, dan mati/cacat berat/tidak produktif untuk tanaman/hewan/ternak, serta terkena dampak dari terjadinya force majeure, berupa:
  • Tanah dan/atau bangunan dengan nilai buku per usulan lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
  • Selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai buku per usulan lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
  1. Wewenang yang telah dilimpahkan Menteri Keuangan kepada Dirjen Kekayaan Negara (DJKN) yang terus dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) berisi persetujuan/penolakan usulan penghapusan BMN yang mengharuskan dilakukannya pemusnahan atau karena sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan, antara lain hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, terkena bencana alam, kadaluwarsa, dan mati/cacat berat/tidak produktif untuk tanaman/hewan/ternak, serta terkena dampak dari terjadinya force majeure, berupa:
  • Tanah dan/atau bangunan dengan nilai buku per usulan sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
  • Selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai buku per usulan sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

4.     Struktur Organisasi Penatausahaan BMN

  1. Unit Penatausahaan Pengguna barang (UPPB) yaitu Unit penatausahaan BMN pada tingkat Kementerian/Lembaga yang secara fungsional biasanya dilakukan oleh Sekretaris Jenderal;
  2. Unit Penatausahaan Pengguna Barang Eselon I (UPPB-E1) yaitu Unit penatausahaan BMN pada tingkat Eselon 1 yang secara fungsional biasanya dilakukan oleh Kepala Biro Perlengkapan/Sekretaris Itjen/Dirjen/Kepala Badan;
  3. Unit Penatausahaan Pengguna Barang Wilayah (UPPB-W) yaitu Unit penatausahaan BMN pada tingkat kantor wilayah yang secara fungsional biasanya dilakukan oleh Kepala Bagian Umum dan penanggungjawab UPPB-W adalah Kepala Kantor Wilayah.
  4. Unit Penatausahaan Kuasa Pengguna Barang (UPKPB) yaitu Unit penatausahaan BMN pada tingkat satuan kerja yang secara fungsional biasanya dilakukan oleh Kepala Subbagian Umum/Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga, penanggungjawab UPKPB adalah Kepala Kantor.

 

5.     Azas-azas Pengelolaan BMN

Pengelolaan BMN dilaksanakan dengan memperhatikan azas-azas sebagai berikut:

  1. Azas fungsional

Pengambilan keputusan dan pemecahan masalah-masalah dibidang pengelolaan BMN dilaksanakan oleh pengelola dan/atau pengguna BMN sesuai fungsi, wewenang, dan tangung jawab masing-masing.

  1. Azas kepastian hukum

Pengelolaan BMN harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan, serta azas kepatutan dan keadilan.

  1. Azas transparansi (keterbukaan)

Penyelenggaraan pengelolaan BMN harus transparan dan membuka diri terhadap hak dan peran serta masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar dan keikutsertaannya dalam mengamankan BMN.

  1. Efisiensi
    Penggunaan BMN diarahkan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan Tupoksi pemerintahan secara optimal.
  2. Akuntanbilitas publik

Setiap kegiatan pengelolaan BMN harus dapat dipertaggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara.

  1. Kepastian nilai

Pendayagunaan BMN harus didukung adanya akurasi jumlah dan nominal BMN. Kepastian nilai merupakan salah satu dasar dalam Penyusunan Neraca Pemerintah dan pemindahtanganan BMN.

Kata Pengantar

Reviu Penghapusan BMN

Reviu Penghapusan BMN

KATA PENGANTAR

 

Pertama-tama Penulis ingin mengucap syukur kepada Allah SWT atas berkat, rahmat, hidayah-Nya dan Penulis juga ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada Inspektur Wilayah II selalu inspektur penulis Robiyanto Hadiwibowo dan Inspektur Wilayah IV selaku Inspektur Wilayah IV selaku inspektur penulis Desmi Aviena Medina dan Hendro wibowo atas kesempatannya untuk menyusun buku ini. Tulisan dengan judul Review penghapusan BMN Pada saat ini Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efesien sangat membutuhkan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai yang terkelola dengan baik dan efesien, sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Keuangan Negara, bahwa Menteri Keuangan selaku Pengelola BMN berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset dan kewajiban negara secara nasional. Ulasan ini memberikan pemahaman kita tentang aturan-aturan yang terkait dengan Penghapusan dan penertiban BMN sehingga kita dapat mengetahui dengan disusunnya buku ini Review penghapusan BMN dihimpun dengan melihat kumpulan masalah-masalah yang ada dan sering terjadi.

Akhir kata, dunia ini tidak ada yang sempurna selain Allah yang maha kuasa, begitu juga dengan buku ini, masih banyak kekurangan dan kesalahan, untuk itu kritik serta saran yang sifatnya membangun, sangat penulis harapkan demi perkembangan ilmu pengetahuan dan penghapusan BMN.

 

Jakarta,      Oktober 2014

 

Tim Penulis

BAB I Pendahuluan

Reviu Penghapusan BMN

Reviu Penghapusan BMN

Adanya perubahan paradigma baru pengelolaan barang milik negara/aset negara telah memunculkan optimisme baru, best practices dalam penataan dan pengelolaan aset negara yang lebih tertib, akuntabel, dan transparan ke depannya. Pengelolaan aset negara yang professional dan modern dengan mengedepankan good governance di satu sisi diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan pengelolaan keuangan negara dari masyarakat/stakeholder.

Penertiban pengelolaan kekayaan negara Republik Indonesia pada umumnya dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) khususnya dimulai pada tahun 2006 dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagai kelanjutan dari 3 (tiga) paket undang-undang yang telah lahir sebelumnya yaitu Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, telah dibentuk pula satu unit organisasi setingkat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas dan fungsi (tusi) melakukan pengelolaan kekayaan negara yakni Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). (pada tahun 2014 telah terbit PP baru pengganti PP nomor 6 tahun 2006 yakni PP Nomor 27 Tahun 2014).

Pengelolaan aset negara mencakup penanganan aset negara, dengan melalui peningkatan efisiensi, efektifitas, dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset. Oleh karena itu, lingkup pengelolaan aset negara mencakup perencanaan kebutuhan dan penganggaran; pengadaan; penggunaan; pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; penghapusan; pemindahtanganan; penatausahaan; pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Proses tersebut merupakan siklus logistik yang lebih terinci yang didasarkan pada pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap siklus perbendaharaan dalam konteks yang lebih luas (keuangan negara).

Salah satu lingkup pengelolaan aset negara adalah penghapusan BMN yang merupakan rangkaian akhir kegiatan pengelolaan BMN dan merupakan pertanggungjawaban Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang terhadap Pengelolaan BMN yang berada dalam penguasaannya baik dari segi administrasi, fisik, maupun hukum. Penghapusan BMN dilaksanakan setelah dilakukan usulan/permohonan penghapusan oleh satker pengguna barang dengan melaksanakan inventarisasi dan penilaian terlebih dahulu. Inventarisasi BMN dilaksanakan terhadap kondisi barang untuk menentukan apakah barang dalam kondisi baik, rusak atau rusak berat.

Setelah diinventarisir dan diperoleh kondisi barang yang rusak berat maka selanjutnya dilakukan usulan penghapusan. Proses permohonan persetujuan penghapusan di Lingkungan Kementerian Agama harus memperhatikan ketentuan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Pengelolaan BMN kepada Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Agama Negeri dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. Selain memperhatikan masalah kewenangan menandatangani surat permohonan, yang perlu diperhatikan adalah kepada siapa surat permohonan tersebut ditujukan.

Apabila hendak mengajukan surat permohonan persetujuan penghapusan, saat ini telah terbit Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 218/KM.6/2013 tanggal 23 Juli 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Keuangan kepada Pejabat di Lingkungan DJKN untuk menandatangani surat Persetujuan berkaitan dengan Pengelolaan BMN. Tata cara Pelaksanaan Penghapusan BMN berpedoman terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Penghapusan Barang Milik Negara yang akan diberlakukan mulai Semester II Tahun 2014.

Selanjutnya dalam buku ini akan diuraikan tentang prosedur dan tata cara penghapusan Barang Milik Negara sebagai referensi dalam tertib pengelolaan BMN di lingkungan Kementerian Agama.

Ngawas ujian

Hari ini tanggal 14-06-2011 hari UAS mahasiswa saya di STMIK MH. THAMRIN, pulang kantor saya langsung dateng ke kampus dengan di daerah ciledug, karena dari kantor berangkat udah agak telah karena biasa saya dari kantor biasa jam 4.15 hari ini saya berangkat jam 4.40.  Saya sudah telat jadi pulang kantor langsung ke parkiran ngambil mobil dan caw (*bhs mana nih), tiba di jalan pengen buang air kecil beugh..karena dah telah dan biasa juga nyampe kampus pasti yg dicari pertama itu toilet, akhirnya sampe dan langsung mempercepat langkah masuk ke kampus n terutama ke toilet tp terperanga (*bahasa ajaib mana lg) ngeliat bacaan air habis pompa air lg rusak untuk sementara tdk bisa digunakan, kebingungan akhirnya nyuruh orang sekretariat bwt mempercepet jam masuk, mahasiswa pada kaget jam di majuin yg biasa ujian jam 18.30 sekarang jadi 18.00 tau gk kenapa? ini intinya….

Akhirnya orang sekretariat masuk kelas bwt ngumumin bahwa jam ujian dimajuin akhirnya akal cerdik jalan (*cerdik sm licik beda tipis) kebetulan orang di sekre cmn dia doang akhirnya saya cepet2 nyari plastik (yg sebelumnya dah nanya dulu kantong plastik dimana sama orang sekre) aer di aqua galon dimasukin ke plastik sampe penuh fungsinya bwt buang aer kecil sekalian wudhuan..akhirnya lancar sudah cita-cita saya selagi diperjalanan yaitu buang aer kecil. selesai semuanya saya masuk kelas, tau apa yg pertama kali diumumin selama ujian dilarang keluar ruangan walaupun buang aer kecil (*krn gk ada aernya).

Evaluasi IT

dalam melakukan evaluasi kita mengenal apa yang disebut balance score card.

tetapi balance scorecard merupakan alat ukur untuk mengukur satu perusahaan.

oleh karena itu kita harus mengetahui dalam mengukur IT kita menggunakan IT scorecord.

dalam seatu evaluasi bila kita menggunakan BSC untuk perusahaan secara keseluruhan.

setelah itu baru kita menggunakan IT scorecard dalam melihat sejauh mana kemampuan IT didalamnya.

setelah menggunakan IT scorecard dalam evaluasi IT kita juga menggunakan alat ukur yang namanya KPI. dari KPI ini kita dapat melihat bagaimana performace dari karyawan, competencies, dan individual.

semua ini harus dilakukan dalam mengevaluasi IT kita tidak hanya melihat perangkat teknis dari jalur IT tetapi bagaimana kita melihat kemampuan dan kesiapan karyawan terhadap perusahaan.