Reviu Penghapusan BMN

Bab IV. Teknis dan Aturan BMN

Reviu Penghapusan BMN

Reviu Penghapusan BMN

1.     Pelaksanaan Penghapusan BMN pada Pengguna Barang diatur dalam PMK Nomor 50 Tahun 2014

Penghapusan BMN pada Pengguna Barang dilakukan dalam hal BMN sudah tidak berada dalam penguasaan PB dan atau KPB yang pelaksanaannya dirinci sebagai berikut:

  • Penghapusan BMN pada Pengguna Barang dilakukan dengan cara menghapus BMN dari DBP dan DBKP.
  • Penghapusan BMN dari DBP dan DBKP dilakukan sebagai akibat dari salah satu hal di bawah ini:
  1. Penyerahan kepada Pengelola Barang;
  2. Pengalihan status penggunaan BMN kepada Pengguna Barang lain;
  3. Pemindahtanganan;
  4. Adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
  5. Ketentuan peraturan perundang-undangan;
  6. Pemusnahan;
  7. Sebab-sebab lain;
  • Sebab-sebab lain yang terjadi berupa kondisi yang secara wajar menjadi penyebab penghapusan seperti rusak berat, hilang, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati/cacat berat, tidak produktif untuk tanaman/hewan dan sebagai akibat dari keadaan kahar (force majeure).
  • Penghapusan BMN dilakukan oleh PB dan KPB berdasarkan Keputusan Penghapusan yang diterbitkan Pengguna Barang setelah mendapatkan persetujuan dari Pengelola Barang.

 

2.     Prosedur Penghapusan BMN

a.      Prosedur penghapusan karena pengalihan status penggunaan BMN kepada Pengguna Barang lain

  • Penghapusan BMN dari DBP dan/atau DBKP oleh PB dan/atau KPB berdasarkan BAST, dilakukan dengan menerbitkan keputusan penghapusan BMN;
  • Keputusan penghapusan BMN diterbitkan PB paling lama 2 bulan sejak tanggal BAST;
  • PB melaporkan pelaksanaan penghapusan BMN kepada Pengelola Barang paling lama 1 bulan sejak Keputusan penghapusan BMN ditandatangani dengan melampirkan Keputusan penghapusan BMN dan BAST pengalihan status penggunaan BMN.
  • Berdasarkan Laporan penghapusan, Pengelola Barang melakukan penyesuaian pencatatan BMN dalam DBMN.
  • Perubahan DBP dan/atau DBKP maupun perubahan DBMN sebagai akibat dari penghapusan karena pengalihan status penggunaan BMN harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan PB atau KPB.

b.     Prosedur penghapusan karena pemindahtanganan

  • Penghapusan BMN dari DBP oleh PB dan atau KPB berdasarkan BAST, dilakukan dengan menerbitkan keputusan penghapusan BMN;
  • Keputusan penghapusan BMN diterbitkan PB paling lama 2 bulan sejak tanggal BAST;
  • PB melaporkan pelaksanaan penghapusan BMN kepada Pengelola Barang paling lama 1 bulan sejak Keputusan penghapusan BMN ditandatangani dengan melampirkan Keputusan penghapusan BMN disertai dengan:
  1. Risalah lelang dan BAST dalam hal pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk penjualan secara lelang;
  2. BAST, dalam hal pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk penjualan tanpa lelang, tukar-menukar dan penyertaan modal pemerintah pusat;
  3. BAST dan naskah hibah, dalam hal pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk hibah;

 

c.      Prosedur penghapusan karena pemusnahan

  • Pemusnahan BMN pada Pengguna Barang dapat dilakukan dalam hal:
  1. BMN tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan dan tidak dapat dipindahtangankan; atau
  2. Alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  • Pemusnahan BMN dilakukan oleh Pengguna Barang setelah mendapatkan persetujuan dari Pengelola Barang dan dilakukan dengan cara: dibakar, dihancurkan, ditimbun/dikubur, ditenggelamkan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan selanjutnya dituangkan dalam Berita acara pemusnahan dan dilaporkan kepada Pengelola Barang;
  • Pengguna Barang mengajukan permohonan penghapusan BMN karena pemusnahan kepada Pengelola Barang yang sekurang-kurangnya memuat:
  1. Pertimbangan dan alasan penghapusan;
  2. Data BMN yang dimohonkan untuk dihapuskan;
  3. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) dari Pengguna Barang/pejabat yang ditunjuk yang sekurang-kurangnya memuat:
  • Identitas Pengguna Barang/pejabat yang ditunjuk;
  • Pernyataan mengenai tanggungjawab penuh atas kebenaran permohonan yang diajukan baik materiil maupun formil;
  • Pernyataan bahwa BMN tidak lagi dapat digunakan, dimanfaatkan dan dipindahtangankan atau bahwa BMN harus dilakukan pemusnahan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
  • Fotokopi bukti kepemilikan untuk BMN yang harus dilengkapi dengan bukti kpemilikan;
  • Fotokopi keputusan penetapan status penggunaan;
  • Kartu identitas barang;
  • Foto BMN.
  1. Dalam hal persetujuan penghapusan, Pengelola Barang melakukan:
  • penelitian terhadap permohonan BMN karena pemusnahan yang meliputi:
  • Penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan penghapusan BMN karena pemusnahan;
  • Penelitian data administratif sekurang-kurangnya mengenai tahun perolehan, nomor aset/nomor urut pendaftaran, spesifikasi/identitas BMN, kondisi, lokasi, penetapan status penggunaan, bukti kepemilikan BMN, nilai buku dan atau nilai perolehan;
  • Penelitian fisik atas BMN yang dimohonkan untuk dilakukan penghapusan karena pemusnahan jika diperlukan;
  • Berdasarkan hasil penelitian, pengelola barang menentukan disetujui atau tidaknya permohonan penghapusan BMN karena pemusnahan;
  • Bila tidak disetujui maka Pengelola Barang akan memberitahu kepada Pengguna Barang disertai dengan alasannya.
  • Bila disetujui maka Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan penghapusan BMN karena pemusnahan;
  • Surat Persetujuan Penghapusan BMN karena pemusnahan sekurang-kurangnya memuat:
  • Data BMN yang disetujui untuk dihapuskan;
  • Kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan penghapusan kepada Pengelola Barang;
  • Berdasarkan persetujuan penghapusan BMN maka Pengguna Barang melakukan pemusnahan BMN dengan dituangkan dalam Berita acara pemusnahan dan dilakukan paling lama 1 bulan sejak tanggal persetujuan penghapusan;
  • Berdasarkan BA penghapusan maka PB dan/atau KPB melakukan penghapusan BMN dari DBP dan/atau DBKP dengan menerbitkan keputusan penghapusan paling lama 2 bulan sejak tanggal persetujuan penghapusan BMN dari Pengelola Barang;
  • Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan karena pemusnahan kepada Pengelola Barang paling lama 1 bulan sejak keputusan penghapusan ditandatangani dengan melampirkan keputusan penghapusan dan BA pemusnahan BMN dan selanjutnya Pengelola Barang menghapuskan BMN dari DBMN;
  • Perubahan DBP dan/atau DBKP maupun perubahan DBMN sebagai akibat dari penghapusan karena pemusnahan harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan PB atau KPB.

 

d.     Prosedur penghapusan karena sebab-sebab lain

  • Pengguna Barang mengajukan permohonan penghapusan BMN kepada Pengelola Barang yang sekurang-kurangnya memuat:
  1. Pertimbangan dan alasan penghapusan;
  2. Data BMN yang dimohonkan untuk dihapuskan, yang sekurang-kurangnya meliputi tahun perolehan, nomor aset/nomor urut pendaftaran, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku dan/atau nilai perolehan.
  • Permohonan penghapusan BMN diajukan karena alasan:
  1. Hilang, permohonan dilengkapi dengan:
  • Surat keterangan dari kepolisian;
  • Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Pengguna Barang/pejabat yang ditunjuk, yang sekurang-kurangnya memuat: Identitas Pengguna Barang/pejabat yang ditunjuk, pernyataan mengenai tanggungjawab atas kebenaran permohonan yang diajukan baik materiil maupun formil dan surat pernyataan bahwa BMN hilang dan tidak lagi dapat ditemukan.
  1. Rusak berat, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati/cacat berat/tidak produktif untuk hewan/ikan/tanaman. Permohonan dilengkapi dengan SPTJM dari Pengguna Barang/pejabat yang ditunjuk, yang sekurang-kurangnya memuat: Identitas Pengguna Barang/pejabat yang ditunjuk, pernyataan mengenai tanggungjawab atas kebenaran permohonan yang diajukan baik materiil maupun formil dan surat pernyataan bahwa BMN telah Rusak berat, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati/cacat berat/tidak produktif.
  2. Keadaan kahar (force majeure), permohonan dilengkapi dengan 2 dokumen sebagai berikut:
  • Surat keterangan dari instansi yang berwenang mengenai terjadinya keadaan kahar dan mengenai kondisi barang terkini akibat keadaan kahar;
  • SPTJM dari Pengguna Barang/pejabat yang ditunjuk, yang sekurang-kurangnya memuat: Identitas Pengguna Barang/pejabat yang ditunjuk, pernyataan mengenai tanggungjawab atas kebenaran permohonan yang diajukan baik materiil maupun formil dan surat pernyataan bahwa BMN telah terkena keadaan kahar (force majeure).
  • Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permohonan penghapusan BMN yang meliputi:
  1. Penelitan kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan penghapusan;
  2. Penelitian data administratif;
  3. Penelitian fisik untuk permohonan penghapusan untuk kondisi kahar, rusak berat, susut dll. jika diperlukan;
  • Bila persetujuan permohonan penghapusan tidak disetujui, Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang dengan disertai alasannya.
  • Bila permohonan penghapusan disetujui, Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan penghapusan BMN yang sekurang-kurangnya memuat: data BMN yang akan dihapuskan dan kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan penghapusan kepada Pengelola Barang.
  • Berdasarkan persetujuan Pengelola Barang, maka Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMN dari DBP dan/atau DBKP dengan menerbitkan Keputusan Penghapusan paling lama 2 bulan sejak tanggal persetujuan penghapusan.
  • Pengguna Barang menyampaikan Laporan Penghapusan kepada Pengelola Barang paling lama 1 bulan sejak keputusan penghapusan BMN ditandatangani dengan melampirkan keputusan penghapusan BMN serta Pengelola Barang menghapuskan BMN dari DBMN.
  • Perubahan DBP dan/atau DBKP maupun perubahan DBMN sebagai akibat dari penghapusan BMN harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan PB dan/atau KPB.

 

e.      Kelengkapan Administrasi Penghapusan BMN

  1. Kendaraan Dinas Bermotor
  • Keputusan Pembentukan Tim Peneliti Penghapusan Barang Milik Negara;
  • Berita Acara oleh Tim Peneliti Penghapusan Barang Milik Negara;
  • Surat dari Dinas Perhubungan tentang Berita Acara Pemeriksaan Kendaraan yang akan dihapus;
  • Surat Rekomendasi dari Kantor Wilayah Dit Jen Perbendaharaan/ Dit Jen Kekayaan Negara Dep. Keuangan setempat, khusus kendaraan dinas roda 4 (Edaran Menteri Keuangan No. SE. 144/A/2002 tanggal 27 Agustus 2002);
  • Surat Pernyataan Satuan Kerja Pengguna Barang yang menyatakan penghapusan tidak mengganggu kelancaran tugas operasional/kedinasan sehari-hari, dan tidak akan mengajukan permohonan kembali pengadaan kendaraan operasional baru selama 3 (tiga) tahun;
  • Laporan semester SIMAK BMN / saldo awal barang milik Negara (Daftar Inventaris Barang kendaraan bermotor);
  • Kartu Inventaris Barang yang akan dihapus sesuai dengan tahun perolehan kendaraan;
  • Surat Keterangan apabila KIB tidak sesuai dengan tahun perolehan;
  • Foto kendaraan dinas dari depan-samping-belakang;
  • Laporan Kondisi Barang dari aplikasi SIMAK BMN;
  • Surat Pernyataan Nilai Limit Ber meterai (sebagai perlengkapan pengajuan ke KPKNL);
  • Fotocopy STNK/BPKB;
  • Khusus kendaraan dinas bermotor yang hilang/terbakar/rusak berat karena kecelakaan lalu lintas, harus disertai surat Keterangan Kepolisian dengan lampiran Berita Acara Penyidikan di TKP (Tempat Kejadian Perkara) dan Berita Acara Tim Pemeriksa kepada Penanggung Jawab/Pengguna Kendaraan  (sesuai Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 470/KMK.01/1994 tanggal 20 September 1994 pada Bab III Bagian Kelima angka 4 huruf b antara lain kendaraan dinas karena hilang/kecelakaan yang diakibatkan kelalaian serta karena perbuatan melawan hukum atau perbuatan melalaikan kewajiban yang ditetapkan selaku Pegawai Negeri yang secara langsung/tidak langsung telah merugikan negara maka akibat kejadian tersebut penghapusannya dapat diproses bersamaan dengan TGR/Tuntutan Ganti Rugi), dengan dikecualikan persyaratan butir 5 diatas.

f.        Kendaraan Peralatan Kantor/Meubelair

  • Keputusan Pembentukan Tim Peneliti Penghapusan Barang Milik Negara;
  • Berita Acara oleh Tim Peneliti Penghapusan Barang Milik Negara;
  • Kartu Inventaris Barang yang akan dihapus;
  • Laporan semester SIMAK BMN /saldo awal barang milik Negara (Daftar Inventaris Barang);
  • Laporan Kondisi Barang dari Aplikasi Simak BMN;
  • Surat Pernyataan Nilai Limit Ber meterai (sebagai perlengkapan pengajuan ke KPKNL);
  • Foto-foto barang yang akan dihapus;

 

g.      Bangunan yang akan dibangun kembali (Rekonstruksi)

  • Keputusan Pembentukan Tim Peneliti Penghapusan Barang Milik Negara;
  • Berita Acara oleh Tim Peneliti Penghapusan Barang Milik Negara;
  • Laporan semester / saldo awal barang milik Negara;
  • Foto-foto bangunan yang akan dihapus, disertai penjelasan penggunaan bangunan;
  • Fotocopy DIPA;
  • Surat rekomendasi dari Kantor Wilayah Dit Jen Perbendaharaan/ Dit Jen Kekayaan Negara setempat;
  • Surat keterangan penaksiran bangunan dari Dinas Pekerjaan Umum (Cipta Karya).

 

3.     Tata Cara Penghapusan BMN

a.      Tahap persiapan penghapusan

  • Panitia penghapusan merupakan satuan tugas yang dibentuk oleh Pejabat yang berwenang, dengan ketentuan bahwa panitia penghapusan sekaligus menjadi panitia peneliti/pemeriksa dan panitia pelelangan.
  • Pembentukan Panitia Penghapusan:
  1. Tingkat Daerah

Panitia penghapusan diusulkan oleh Kantor/Satuan Kerja selaku UPKPB, dan ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah selaku UPPB-W.

  1. Tingkat Kantor Pusat

Panitia Penghapusan diusulkan oleh Kepala Bagian Umum/Kepala Bagian Perlengkapan selaku UPKPB, dan ditetapkan oleh Pimpinan Unit Eselon I selaku UPPB-E1.

  • Tugas Panitia Penghapusan:
  1. Meneliti/memeriksa barang yang akan dihapus, meliputi:
  • Menginventarisir dan meneliti barang yang akan dihapus.
  • Menilai kondisi fisik barang yang akan dihapus.
  • Menetapkan perkiraan nilai limit terendah penjualan barang yang akan dihapus.
  • Membuat berita acara penilaian /pemeriksaan.
  1. Menyelesaikan kelengkapan administrasi usul penghapusan.
  2. Mengajukan usulan penghapusan kepada Kepala Kantor / Satuan Kerja selaku UPKPB.
  3. Mengkoordinasikan dengan KPKNL, apabila penghapusan BMN tersebut ditindaklanjuti dengan penjualan lelang.
  4. Menyusun laporan termasuk membuat berita acara hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan.

 

b.     Dokumen Pendukung

Usulan penghapusan BMN yang disampaikan harus melampirkan hasil penelitian dan penilaian Panitia Penghapusan yang dituangkan dalam suatu Berita Acara, dan ditandatangani oleh seluruh Panitia Penghapusan, serta diketahui oleh Kepala Kantor/Satuan Kerja, dan dilengkapi dengan:

  • Lampiran Daftar Barang Milik Negara yang diusulkan untuk dihapus, yang memuat data:
  1. Nama Barang Milik Negara.
  2. Penggolongan dan Kodefikasi BMN.
  3. Tahun Pembuatan dan Tahun Perolehan BMN.
  4. Harga Perolehan BMN (harga perolehan yang tercatat dalam BI Intrakomptabel dan BI Ekstrakomptabel).
  5. Kondisi BMN.
  6. Nilai limit terendah penjualan BMN.
  7. Sebab-sebab / alasan-alasan penghapusan.
  • Dokumen yang mendukung usul penghapusan, yaitu:
  1. Alat Angkutan Darat Bermotor.
  • Fotokopi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).
  • Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
  • Fotokopi Kartu Identitas Barang (KIB).
  • Keterangan penelitian teknis kendaraan dari Dinas Perhubungan setempat, yang memuat antara lain kondisi fisik, dan perkiraan harga jual minimum alat angkutan darat bermotor apabila dijual.
  1. Alat Angkutan Apung Bermotor.
  • Fotokopi Kartu Identitas Barang (KIB).
  • Keterangan penelitian teknis kendaraan dari Administrator Pelabuhan setempat, yang memuat antara lain kondisi fisik, dan perkiraan harga jual minimum alat angkutan apung bermotor apabila dijual.
  • Surat keterangan dari Kepala Kantor/Satker bahwa penghapusan alat angkutan apung bermotor tersebut tidak mengganggu aktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi.
  1. Alat Angkutan Bermotor Udara.
  • Fotokopi Kartu Identitas Barang (KIB).
  • Keterangan penelitian teknis kendaraan dari Administrator Bandar Udara setempat, yang memuat antara lain kondisi fisik, dan perkiraan harga jual minimum alat angkutan apung bermotor apabila dijual.
  • Surat keterangan dari Kepala Kantor/Satker bahwa penghapusan alat angkutan bermotor udara tersebut tidak mengganggu aktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi.
  1. Bangunan
  • Dihapus Karena Akan Direkonstruksi.
  1. Fotokopi Kartu Identitas Barang (KIB).
  2. Keterangan penelitian teknis dari Dinas Pekerjaan Umum setempat, yang memuat antara lain kondisi fisik, dan perkiraan harga jual minimum bangunan gedung apabila dijual.
  3. Fotokopi Dokumen Penganggaran (DIPA).
  • Dihapus Karena Terkena Planalogi Kota.
  1. Fotokopi Kartu Identitas Barang (KIB).
  2. Keterangan penelitian teknis dari Dinas Pekerjaan Umum setempat, yang memuat antara lain kondisi fisik, dan perkiraan harga jual minimum bangunan gedung apabila dijual.
  3. Fotokopi Peraturan Daerah tentang tata ruang wilayah dan penataan kota.
  4. BMN Yang Hilang Karena Dicuri.
  • Fotokopi Kartu Identitas Barang (KIB) untuk BMN yang memiliki KIB.
  • Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian setempat.
  • Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM).
  1. BMN Yang Musnah Karena Terbakar.
  • Fotokopi Kartu Identitas Barang (KIB) untuk BMN yang memiliki KIB.
  • Surat Keterangan dari Kepolisian setempat.
  • Keterangan penelitian teknis dari Dinas Pekerjaan Umum setempat, yang memuat antara lain kondisi fisik, dan perkiraan harga jual minimum bangunan gedung apabila dijual (apabila masih dapat dijual).
  1. BMN Yang Terkena Bencana Alam/Force Majeure.
  • Fotokopi Kartu Identitas Barang (KIB) untuk BMN yang memiliki KIB.
  • Keterangan dari Pejabat yang berwenang mengenai terjadinya bencana alam.
  • Keterangan penelitian teknis dari:
  • Dinas Pekerjaan Umum setempat, yang memuat antara lain kondisi fisik, dan perkiraan harga jual minimum bangunan gedung apabila dijual (apabila masih dapat dijual).
  • Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten setempat mengenai kondisi tanah.
  1. Semua BMN yang diusulkan untuk dihapuskan, disertai foto BMN tersebut.

 

c.      Pengajuan Usulan Penghapusan

Usulan penghapusan BMN diajukan secara hirarki, yaitu:

  • Panitia Penghapusan menyampaikan usul penghapusan BMN kepada Kepala Kantor/Satker selaku UPKPB.
  • Kepala Kantor/Satker selaku UPKPB menyampaikan usul penghapusan BMN tersebut kepada Kepala Kanwil masing-masing selaku UPPB-W.
  • Kepala Kantor Wilayah selaku UPPB-W menyampaikan usul penghapusan BMN tersebut kepada Pimpinan Unit Eselon I masing-masing selaku UPPB-E1.
  • Pimpinan Unit Eselon I selaku UPPB-E1 menyampaikan usul penghapusan BMN tersebut kepada Menteri K/L c.q. Sekretaris Jenderal selaku UPPB.

 

d.     Penetapan Nilai Limit terendah penjualan

Penetapan nilai limit terendah penjualan BMN merupakan kewenangan Panitia Penghapusan, dengan metode:

  • Bangunan Gedung
  1. Metode 1 (prioritas/dianjurkan)

Keterangan penelitian Teknis dari Dinas Pekerjaan Umum setempat, yang memuat antara lain kondisi fisik dan perkiraan harga jual minimum bangunan gedung apabila dijual.

 

  1. Metode 2

Harga perolehan bangunan gedung dikalikan dengan persentase kondisi fisik bangunan gedung hasil penelitian teknis dari Dinas Pekerjaan Umum setempat.

  • Kendaraan Bermotor
  1. Metode 1 (prioritas/dianjurkan)

Keterangan penelitian Teknis dari instansi terkait (Dinas Perhubungan, Administrator Pelabuhan/Bandara) setempat, yang memuat antara lain kondisi fisik, dan perkiraan harga jual minimum kendaraan bermotor apabila dijual.

  1. Metode 2

Harga perolehan kendaraan bermotor dikalikan dengan persentase kondisi fisik hasil penelitian teknis kendaraan dari instansi terkait (Dinas Perhubungan, Administrator Pelabuhan/Bandara) setempat.

  • Barang Milik Negara Lainnya (Harga Perolehan di atas Rp 50.000.000,-)

Ditetapkan oleh Panitia Penghapusan dengan memperhatikan kondisi fisik, teknologi yang digunakan, dan nilai ekonomis BMN tersebut.

Bab III. Ruang Lingkup Barang Milik Negara

Reviu Penghapusan BMN

Reviu Penghapusan BMN

1.     Perencanaan kebutuhan, penganggaran dan pengadaan BMN

Perencanaan BMN merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk menghubungkan antara ketersediaan BMN sebagai hasil pengadaan yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan dalam rangka meningkatkan efesiensi pengelolaan keuangan negara. Perencanaan BMN harus dapat mencerminkan kebutuhan real BMN pada Kementerian/Lembaga sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan rencana kebutuhan BMN pada Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga.

Perncanaan BMN selanjutnya akan menjadi dasar dalam perencanaan kebutuhan, penganggaran dan pengadaan BMN. Rencana kebutuhan BMN disusun dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan dengan mekanisme pembelian, pinjam pakai, sewa beli atau mekanisme lainnya yang dianggap lebih efektif dan efesien sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.

 

2.     Penggunaan BMN

BMN yang sedang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dipindahtangankan. BMN harus ditetapkan status penggunaannya pada pengguna barang.

BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang dapat dialihkan status penggunaannya kepada Pengguna Barang lainnya atau digunakan sementara oleh Pengguna Barang lainnya.

 

3.     Penatausahaan BMN

Penatausahaan BMN meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan. Tertibnya penatausahaan BMN dapat sekaligus mewujudkan pengelolaan BMN yang tertib, efektif dan optimal.

Hasil Penatausahaan BMN digunakan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah, perencanaan kebutuhan, pengadaan dan pemeliharaan BMN yang secara langsung akan menjadi bahan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dan perencanaan BMN.

Pelaporan BMN disusun menurut perkiraan neraca yang terdiri dari aset lancar, aset tetap dan aset lainnya. Aset lancar berupa barang persediaan, aset tetap berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan Konstruksi dalam pengerjaan. Aset lainnya terdiri dari aset tak berwujud, aset kemitraan dengan pihak ketiga dan aset tetap yang dihentikan penggunaannya dari operasional pemerintahan.

 

4.     Pengamanan dan Pemeliharaan BMN

Pengamanan dan pemeliharaan BMN dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pengamanan BMN dilaksanakan untuk terciptanya tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum dalam pengelolaan BMN.

 

5.     Penilaian BMN

Penilaian BMN dilaksanakan dalam rangka mendapatkan nilai wajar dalam rangka penyusunan neraca pemerintah, pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN. Dalam kondisi tertentu, BMN yang telah ditetapkan nilainya dalam Neraca pemerintah dapat dilakukan penilaian kembali.

 

6.     Pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN

BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan tidak sedang dimanfaatkan wajib diserahkan kepada Pengelola Barang.

Pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN dilakukan dalam rangka optimalisasi pendayagunaan BMN dan untuk mendukung pengelolaan keuangan negara.

 

 

7.     Pemusnahan BMN

Pemusnahan BMN dilakukan dalam hal BMN sudah tidak dapat digunakan, tidak dimanfaatkan atau alasan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pemusnahan BMN harus mempertimbangkan tidak adanya unsur kerugian bagi negara dan kesejahteraan masyarakat.

 

8.     Penghapusan BMN

Penghapusan BMN merupakan kegiatan akhir dari pelaksanaan pengelolaan BMN, sebagai upaya untuk membersihkan pembukuan dan Laporan BMN dari catatan atas BMN yang sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dengan selalu memperhatikan asas-asa dalam pengelolaan BMN.

Pengelolaan Barang Milik Negara

Reviu Penghapusan BMN

Reviu Penghapusan BMN

A.     Gambaran Umum

Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efesien sangat membutuhkan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai yang terkelola dengan baik dan efesien, sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Keuangan Negara, bahwa Menteri Keuangan selaku Pengelola BMN berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset dan kewajiban negara secara nasional.

Lingkup pengelolaan BMN merupakan siklus logistik yang terinci sebagai penjabaran dari siklus logistik dalam penjelasan pasal 49 ayat (6) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Dalam pelaksanaannya pengelolaan BMN semakin berkembang dan kompleks, belum dapat dilaksanakan secara optimal karena adanya berbagai permasalahan yang muncul serta adanya praktik pengelolaan yang pelaksanaannya belum dapat dilaksanakan oleh PP Nomor 6 tahun 2006 sehingga terbitlah PP Nomor 27 tahun 2014 sebagai penggantinya.

Ruang lingkup pengelolaan Barang Milik Negara meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penjualan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Kementerian Agama sebagai salah satu Pengguna Barang dan unit kerja di bawahnya sebagai Kuasa Pengguna Barang memiliki banyak permasalahan dalam hal penghapusan Barang Milik Negara sehingga memerlukan pedoman dalam pelaksanaannya.

Dalam penulisan buku ini akan dijabarkan secara spesifik tentang mekanisme, prosedur dan tata cara penghapusan Barang Milik Negara.

 

 

 

1.     Pemusnahan dan penghapusan BMN diatur dalam PP Nomor 27 Tahun 2014

  1. Dalam Bab X pasal 77, Pemusnahan BMN dilakukan dalam hal:
  • BMN tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau
  • Terdapat alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bab X pasal 78 ayat (1) huruf (a), pemusanahan BMN dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang untuk BMN. Sedangkan dalam ayat (2) huruf (a) menjelaskan bahwa pelaksanaan pemusnahan BMN dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada pengelola barang.

Dalam pasal 79 dijelaskan pula bahwa pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan dan atau cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  1. Dalam Bab XI pasal 81, Penghapusan BMN meliputi:
  • Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna (DBP) dan atau Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP); dan
  • Penghapusan dari Daftar Barang Milik Negara (DBMN).

Bab XI pasal 82 ayat (1), menjelaskan bahwa:

Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna dilakukan dalam hal BMN sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.

Dalam ayat (2) dijelaskan bahwa penghapusan sebagaimana ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan keputusan penghapusan dari Pengguna Barang setelah mendapatkan persetujuan dari Pengelola Barang untuk Barang Milik Negara.

Dalam pasal 83 dijelaskan pula bahwa:

Ayat (1) Penghapusan dari Daftar BMN dilakukan dalam hal BMN tersebut sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau karena sebab lain.

Ayat (2) Penghapusan sebagaimana ayat (1) dilakukan:

  1. Berdasarkan keputusan dan/atau Laporan penghapusan dari Pengguna Barang, untuk BMN yang berada pada Pengguna Barang;
  2. Berdasarkan Keputusan Pengelola Barang, untuk BMN yang berada pada Pengelola Barang.

2.     Pejabat Pengelola Barang Milik Negara

Dalam hal ini Menteri Keuangan bertindak sebagai Pengelola Barang Milik Negara yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengeloaan BMN, sedangkan Menteri/Pimpinan Lembaga yang memegang kewenangan penggunaan BMN pada kementerian teknis yang dipimpinnya bertindak sebagai Pengguna Barang. Kuasa Pengguna Barang merupakan Kepala Satuan Kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

Pada dasarnya pengadaan BMN dimaksudkan untuk digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi PB/KPB sebagaimana dimaksud

dalam pasal 42 ayat (2) UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.     Pendelegasian wewenang Pengelolaan BMN

Menteri Keuangan selaku Pengelola BMN mendelegasikan kewenangan atau peneruslimpahan wewenang pengelolaan BMN kepada pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 218/KM.6/2013 tanggal 23 Juli 2013. Pelimpahan tersebut meliputi penetapan status penggunaan BMN, pemanfaatan BMN dan perpanjangannya, penghapusan BMN dan pemindahtanganan BMN.

Nilai yang digunakan adalah nilai buku yaitu nilai yang tercatat dalam daftar barang pengguna/kuasa pengguna. Peraturan ini mulai berlaku tanggal 1 Agustus 2013.

Pendelegasian wewenang pengelolaan BMN terkait dengan penghapusan BMN, dirinci sebagai berikut:

  1. Wewenang yang telah dilimpahkan Menteri Keuangan kepada Dirjen Kekayaan Negara (DJKN) yang terus dilimpahkan kepada Kepala Kanwil di lingkungan DJKN berisi persetujuan/penolakan usulan penghapusan BMN yang mengharuskan dilakukannya pemusnahan atau karena sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan, antara lain hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, terkena bencana alam, kadaluwarsa, dan mati/cacat berat/tidak produktif untuk tanaman/hewan/ternak, serta terkena dampak dari terjadinya force majeure, berupa:
  • Tanah dan/atau bangunan dengan nilai buku per usulan lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
  • Selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai buku per usulan lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
  1. Wewenang yang telah dilimpahkan Menteri Keuangan kepada Dirjen Kekayaan Negara (DJKN) yang terus dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) berisi persetujuan/penolakan usulan penghapusan BMN yang mengharuskan dilakukannya pemusnahan atau karena sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan, antara lain hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, terkena bencana alam, kadaluwarsa, dan mati/cacat berat/tidak produktif untuk tanaman/hewan/ternak, serta terkena dampak dari terjadinya force majeure, berupa:
  • Tanah dan/atau bangunan dengan nilai buku per usulan sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
  • Selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai buku per usulan sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

4.     Struktur Organisasi Penatausahaan BMN

  1. Unit Penatausahaan Pengguna barang (UPPB) yaitu Unit penatausahaan BMN pada tingkat Kementerian/Lembaga yang secara fungsional biasanya dilakukan oleh Sekretaris Jenderal;
  2. Unit Penatausahaan Pengguna Barang Eselon I (UPPB-E1) yaitu Unit penatausahaan BMN pada tingkat Eselon 1 yang secara fungsional biasanya dilakukan oleh Kepala Biro Perlengkapan/Sekretaris Itjen/Dirjen/Kepala Badan;
  3. Unit Penatausahaan Pengguna Barang Wilayah (UPPB-W) yaitu Unit penatausahaan BMN pada tingkat kantor wilayah yang secara fungsional biasanya dilakukan oleh Kepala Bagian Umum dan penanggungjawab UPPB-W adalah Kepala Kantor Wilayah.
  4. Unit Penatausahaan Kuasa Pengguna Barang (UPKPB) yaitu Unit penatausahaan BMN pada tingkat satuan kerja yang secara fungsional biasanya dilakukan oleh Kepala Subbagian Umum/Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga, penanggungjawab UPKPB adalah Kepala Kantor.

 

5.     Azas-azas Pengelolaan BMN

Pengelolaan BMN dilaksanakan dengan memperhatikan azas-azas sebagai berikut:

  1. Azas fungsional

Pengambilan keputusan dan pemecahan masalah-masalah dibidang pengelolaan BMN dilaksanakan oleh pengelola dan/atau pengguna BMN sesuai fungsi, wewenang, dan tangung jawab masing-masing.

  1. Azas kepastian hukum

Pengelolaan BMN harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan, serta azas kepatutan dan keadilan.

  1. Azas transparansi (keterbukaan)

Penyelenggaraan pengelolaan BMN harus transparan dan membuka diri terhadap hak dan peran serta masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar dan keikutsertaannya dalam mengamankan BMN.

  1. Efisiensi
    Penggunaan BMN diarahkan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan Tupoksi pemerintahan secara optimal.
  2. Akuntanbilitas publik

Setiap kegiatan pengelolaan BMN harus dapat dipertaggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara.

  1. Kepastian nilai

Pendayagunaan BMN harus didukung adanya akurasi jumlah dan nominal BMN. Kepastian nilai merupakan salah satu dasar dalam Penyusunan Neraca Pemerintah dan pemindahtanganan BMN.

Kata Pengantar

Reviu Penghapusan BMN

Reviu Penghapusan BMN

KATA PENGANTAR

 

Pertama-tama Penulis ingin mengucap syukur kepada Allah SWT atas berkat, rahmat, hidayah-Nya dan Penulis juga ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada Inspektur Wilayah II selalu inspektur penulis Robiyanto Hadiwibowo dan Inspektur Wilayah IV selaku Inspektur Wilayah IV selaku inspektur penulis Desmi Aviena Medina dan Hendro wibowo atas kesempatannya untuk menyusun buku ini. Tulisan dengan judul Review penghapusan BMN Pada saat ini Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efesien sangat membutuhkan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai yang terkelola dengan baik dan efesien, sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Keuangan Negara, bahwa Menteri Keuangan selaku Pengelola BMN berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset dan kewajiban negara secara nasional. Ulasan ini memberikan pemahaman kita tentang aturan-aturan yang terkait dengan Penghapusan dan penertiban BMN sehingga kita dapat mengetahui dengan disusunnya buku ini Review penghapusan BMN dihimpun dengan melihat kumpulan masalah-masalah yang ada dan sering terjadi.

Akhir kata, dunia ini tidak ada yang sempurna selain Allah yang maha kuasa, begitu juga dengan buku ini, masih banyak kekurangan dan kesalahan, untuk itu kritik serta saran yang sifatnya membangun, sangat penulis harapkan demi perkembangan ilmu pengetahuan dan penghapusan BMN.

 

Jakarta,      Oktober 2014

 

Tim Penulis

BAB I Pendahuluan

Reviu Penghapusan BMN

Reviu Penghapusan BMN

Adanya perubahan paradigma baru pengelolaan barang milik negara/aset negara telah memunculkan optimisme baru, best practices dalam penataan dan pengelolaan aset negara yang lebih tertib, akuntabel, dan transparan ke depannya. Pengelolaan aset negara yang professional dan modern dengan mengedepankan good governance di satu sisi diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan pengelolaan keuangan negara dari masyarakat/stakeholder.

Penertiban pengelolaan kekayaan negara Republik Indonesia pada umumnya dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) khususnya dimulai pada tahun 2006 dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagai kelanjutan dari 3 (tiga) paket undang-undang yang telah lahir sebelumnya yaitu Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, telah dibentuk pula satu unit organisasi setingkat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas dan fungsi (tusi) melakukan pengelolaan kekayaan negara yakni Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). (pada tahun 2014 telah terbit PP baru pengganti PP nomor 6 tahun 2006 yakni PP Nomor 27 Tahun 2014).

Pengelolaan aset negara mencakup penanganan aset negara, dengan melalui peningkatan efisiensi, efektifitas, dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset. Oleh karena itu, lingkup pengelolaan aset negara mencakup perencanaan kebutuhan dan penganggaran; pengadaan; penggunaan; pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; penghapusan; pemindahtanganan; penatausahaan; pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Proses tersebut merupakan siklus logistik yang lebih terinci yang didasarkan pada pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap siklus perbendaharaan dalam konteks yang lebih luas (keuangan negara).

Salah satu lingkup pengelolaan aset negara adalah penghapusan BMN yang merupakan rangkaian akhir kegiatan pengelolaan BMN dan merupakan pertanggungjawaban Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang terhadap Pengelolaan BMN yang berada dalam penguasaannya baik dari segi administrasi, fisik, maupun hukum. Penghapusan BMN dilaksanakan setelah dilakukan usulan/permohonan penghapusan oleh satker pengguna barang dengan melaksanakan inventarisasi dan penilaian terlebih dahulu. Inventarisasi BMN dilaksanakan terhadap kondisi barang untuk menentukan apakah barang dalam kondisi baik, rusak atau rusak berat.

Setelah diinventarisir dan diperoleh kondisi barang yang rusak berat maka selanjutnya dilakukan usulan penghapusan. Proses permohonan persetujuan penghapusan di Lingkungan Kementerian Agama harus memperhatikan ketentuan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Pengelolaan BMN kepada Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Agama Negeri dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. Selain memperhatikan masalah kewenangan menandatangani surat permohonan, yang perlu diperhatikan adalah kepada siapa surat permohonan tersebut ditujukan.

Apabila hendak mengajukan surat permohonan persetujuan penghapusan, saat ini telah terbit Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 218/KM.6/2013 tanggal 23 Juli 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Keuangan kepada Pejabat di Lingkungan DJKN untuk menandatangani surat Persetujuan berkaitan dengan Pengelolaan BMN. Tata cara Pelaksanaan Penghapusan BMN berpedoman terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Penghapusan Barang Milik Negara yang akan diberlakukan mulai Semester II Tahun 2014.

Selanjutnya dalam buku ini akan diuraikan tentang prosedur dan tata cara penghapusan Barang Milik Negara sebagai referensi dalam tertib pengelolaan BMN di lingkungan Kementerian Agama.