BAB I

BAB I Pendahuluan

Reviu Penghapusan BMN

Reviu Penghapusan BMN

Adanya perubahan paradigma baru pengelolaan barang milik negara/aset negara telah memunculkan optimisme baru, best practices dalam penataan dan pengelolaan aset negara yang lebih tertib, akuntabel, dan transparan ke depannya. Pengelolaan aset negara yang professional dan modern dengan mengedepankan good governance di satu sisi diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan pengelolaan keuangan negara dari masyarakat/stakeholder.

Penertiban pengelolaan kekayaan negara Republik Indonesia pada umumnya dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) khususnya dimulai pada tahun 2006 dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagai kelanjutan dari 3 (tiga) paket undang-undang yang telah lahir sebelumnya yaitu Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, telah dibentuk pula satu unit organisasi setingkat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas dan fungsi (tusi) melakukan pengelolaan kekayaan negara yakni Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). (pada tahun 2014 telah terbit PP baru pengganti PP nomor 6 tahun 2006 yakni PP Nomor 27 Tahun 2014).

Pengelolaan aset negara mencakup penanganan aset negara, dengan melalui peningkatan efisiensi, efektifitas, dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset. Oleh karena itu, lingkup pengelolaan aset negara mencakup perencanaan kebutuhan dan penganggaran; pengadaan; penggunaan; pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; penghapusan; pemindahtanganan; penatausahaan; pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Proses tersebut merupakan siklus logistik yang lebih terinci yang didasarkan pada pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap siklus perbendaharaan dalam konteks yang lebih luas (keuangan negara).

Salah satu lingkup pengelolaan aset negara adalah penghapusan BMN yang merupakan rangkaian akhir kegiatan pengelolaan BMN dan merupakan pertanggungjawaban Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang terhadap Pengelolaan BMN yang berada dalam penguasaannya baik dari segi administrasi, fisik, maupun hukum. Penghapusan BMN dilaksanakan setelah dilakukan usulan/permohonan penghapusan oleh satker pengguna barang dengan melaksanakan inventarisasi dan penilaian terlebih dahulu. Inventarisasi BMN dilaksanakan terhadap kondisi barang untuk menentukan apakah barang dalam kondisi baik, rusak atau rusak berat.

Setelah diinventarisir dan diperoleh kondisi barang yang rusak berat maka selanjutnya dilakukan usulan penghapusan. Proses permohonan persetujuan penghapusan di Lingkungan Kementerian Agama harus memperhatikan ketentuan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Pengelolaan BMN kepada Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Agama Negeri dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. Selain memperhatikan masalah kewenangan menandatangani surat permohonan, yang perlu diperhatikan adalah kepada siapa surat permohonan tersebut ditujukan.

Apabila hendak mengajukan surat permohonan persetujuan penghapusan, saat ini telah terbit Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 218/KM.6/2013 tanggal 23 Juli 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Keuangan kepada Pejabat di Lingkungan DJKN untuk menandatangani surat Persetujuan berkaitan dengan Pengelolaan BMN. Tata cara Pelaksanaan Penghapusan BMN berpedoman terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Penghapusan Barang Milik Negara yang akan diberlakukan mulai Semester II Tahun 2014.

Selanjutnya dalam buku ini akan diuraikan tentang prosedur dan tata cara penghapusan Barang Milik Negara sebagai referensi dalam tertib pengelolaan BMN di lingkungan Kementerian Agama.