BAB II Pengelolaan Barang Milik Negara

Pengelolaan Barang Milik Negara

Reviu Penghapusan BMN

Reviu Penghapusan BMN

A.     Gambaran Umum

Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efesien sangat membutuhkan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai yang terkelola dengan baik dan efesien, sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Keuangan Negara, bahwa Menteri Keuangan selaku Pengelola BMN berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset dan kewajiban negara secara nasional.

Lingkup pengelolaan BMN merupakan siklus logistik yang terinci sebagai penjabaran dari siklus logistik dalam penjelasan pasal 49 ayat (6) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Dalam pelaksanaannya pengelolaan BMN semakin berkembang dan kompleks, belum dapat dilaksanakan secara optimal karena adanya berbagai permasalahan yang muncul serta adanya praktik pengelolaan yang pelaksanaannya belum dapat dilaksanakan oleh PP Nomor 6 tahun 2006 sehingga terbitlah PP Nomor 27 tahun 2014 sebagai penggantinya.

Ruang lingkup pengelolaan Barang Milik Negara meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penjualan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Kementerian Agama sebagai salah satu Pengguna Barang dan unit kerja di bawahnya sebagai Kuasa Pengguna Barang memiliki banyak permasalahan dalam hal penghapusan Barang Milik Negara sehingga memerlukan pedoman dalam pelaksanaannya.

Dalam penulisan buku ini akan dijabarkan secara spesifik tentang mekanisme, prosedur dan tata cara penghapusan Barang Milik Negara.

 

 

 

1.     Pemusnahan dan penghapusan BMN diatur dalam PP Nomor 27 Tahun 2014

  1. Dalam Bab X pasal 77, Pemusnahan BMN dilakukan dalam hal:
  • BMN tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau
  • Terdapat alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bab X pasal 78 ayat (1) huruf (a), pemusanahan BMN dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang untuk BMN. Sedangkan dalam ayat (2) huruf (a) menjelaskan bahwa pelaksanaan pemusnahan BMN dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada pengelola barang.

Dalam pasal 79 dijelaskan pula bahwa pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan dan atau cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  1. Dalam Bab XI pasal 81, Penghapusan BMN meliputi:
  • Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna (DBP) dan atau Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP); dan
  • Penghapusan dari Daftar Barang Milik Negara (DBMN).

Bab XI pasal 82 ayat (1), menjelaskan bahwa:

Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna dilakukan dalam hal BMN sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.

Dalam ayat (2) dijelaskan bahwa penghapusan sebagaimana ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan keputusan penghapusan dari Pengguna Barang setelah mendapatkan persetujuan dari Pengelola Barang untuk Barang Milik Negara.

Dalam pasal 83 dijelaskan pula bahwa:

Ayat (1) Penghapusan dari Daftar BMN dilakukan dalam hal BMN tersebut sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau karena sebab lain.

Ayat (2) Penghapusan sebagaimana ayat (1) dilakukan:

  1. Berdasarkan keputusan dan/atau Laporan penghapusan dari Pengguna Barang, untuk BMN yang berada pada Pengguna Barang;
  2. Berdasarkan Keputusan Pengelola Barang, untuk BMN yang berada pada Pengelola Barang.

2.     Pejabat Pengelola Barang Milik Negara

Dalam hal ini Menteri Keuangan bertindak sebagai Pengelola Barang Milik Negara yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengeloaan BMN, sedangkan Menteri/Pimpinan Lembaga yang memegang kewenangan penggunaan BMN pada kementerian teknis yang dipimpinnya bertindak sebagai Pengguna Barang. Kuasa Pengguna Barang merupakan Kepala Satuan Kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

Pada dasarnya pengadaan BMN dimaksudkan untuk digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi PB/KPB sebagaimana dimaksud

dalam pasal 42 ayat (2) UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.     Pendelegasian wewenang Pengelolaan BMN

Menteri Keuangan selaku Pengelola BMN mendelegasikan kewenangan atau peneruslimpahan wewenang pengelolaan BMN kepada pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 218/KM.6/2013 tanggal 23 Juli 2013. Pelimpahan tersebut meliputi penetapan status penggunaan BMN, pemanfaatan BMN dan perpanjangannya, penghapusan BMN dan pemindahtanganan BMN.

Nilai yang digunakan adalah nilai buku yaitu nilai yang tercatat dalam daftar barang pengguna/kuasa pengguna. Peraturan ini mulai berlaku tanggal 1 Agustus 2013.

Pendelegasian wewenang pengelolaan BMN terkait dengan penghapusan BMN, dirinci sebagai berikut:

  1. Wewenang yang telah dilimpahkan Menteri Keuangan kepada Dirjen Kekayaan Negara (DJKN) yang terus dilimpahkan kepada Kepala Kanwil di lingkungan DJKN berisi persetujuan/penolakan usulan penghapusan BMN yang mengharuskan dilakukannya pemusnahan atau karena sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan, antara lain hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, terkena bencana alam, kadaluwarsa, dan mati/cacat berat/tidak produktif untuk tanaman/hewan/ternak, serta terkena dampak dari terjadinya force majeure, berupa:
  • Tanah dan/atau bangunan dengan nilai buku per usulan lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
  • Selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai buku per usulan lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
  1. Wewenang yang telah dilimpahkan Menteri Keuangan kepada Dirjen Kekayaan Negara (DJKN) yang terus dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) berisi persetujuan/penolakan usulan penghapusan BMN yang mengharuskan dilakukannya pemusnahan atau karena sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan, antara lain hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, terkena bencana alam, kadaluwarsa, dan mati/cacat berat/tidak produktif untuk tanaman/hewan/ternak, serta terkena dampak dari terjadinya force majeure, berupa:
  • Tanah dan/atau bangunan dengan nilai buku per usulan sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
  • Selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai buku per usulan sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

4.     Struktur Organisasi Penatausahaan BMN

  1. Unit Penatausahaan Pengguna barang (UPPB) yaitu Unit penatausahaan BMN pada tingkat Kementerian/Lembaga yang secara fungsional biasanya dilakukan oleh Sekretaris Jenderal;
  2. Unit Penatausahaan Pengguna Barang Eselon I (UPPB-E1) yaitu Unit penatausahaan BMN pada tingkat Eselon 1 yang secara fungsional biasanya dilakukan oleh Kepala Biro Perlengkapan/Sekretaris Itjen/Dirjen/Kepala Badan;
  3. Unit Penatausahaan Pengguna Barang Wilayah (UPPB-W) yaitu Unit penatausahaan BMN pada tingkat kantor wilayah yang secara fungsional biasanya dilakukan oleh Kepala Bagian Umum dan penanggungjawab UPPB-W adalah Kepala Kantor Wilayah.
  4. Unit Penatausahaan Kuasa Pengguna Barang (UPKPB) yaitu Unit penatausahaan BMN pada tingkat satuan kerja yang secara fungsional biasanya dilakukan oleh Kepala Subbagian Umum/Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga, penanggungjawab UPKPB adalah Kepala Kantor.

 

5.     Azas-azas Pengelolaan BMN

Pengelolaan BMN dilaksanakan dengan memperhatikan azas-azas sebagai berikut:

  1. Azas fungsional

Pengambilan keputusan dan pemecahan masalah-masalah dibidang pengelolaan BMN dilaksanakan oleh pengelola dan/atau pengguna BMN sesuai fungsi, wewenang, dan tangung jawab masing-masing.

  1. Azas kepastian hukum

Pengelolaan BMN harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan, serta azas kepatutan dan keadilan.

  1. Azas transparansi (keterbukaan)

Penyelenggaraan pengelolaan BMN harus transparan dan membuka diri terhadap hak dan peran serta masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar dan keikutsertaannya dalam mengamankan BMN.

  1. Efisiensi
    Penggunaan BMN diarahkan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan Tupoksi pemerintahan secara optimal.
  2. Akuntanbilitas publik

Setiap kegiatan pengelolaan BMN harus dapat dipertaggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara.

  1. Kepastian nilai

Pendayagunaan BMN harus didukung adanya akurasi jumlah dan nominal BMN. Kepastian nilai merupakan salah satu dasar dalam Penyusunan Neraca Pemerintah dan pemindahtanganan BMN.