Bab III. Ruang Lingkup Barang Milik Negara

Bab III. Ruang Lingkup Barang Milik Negara

Reviu Penghapusan BMN

Reviu Penghapusan BMN

1.     Perencanaan kebutuhan, penganggaran dan pengadaan BMN

Perencanaan BMN merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk menghubungkan antara ketersediaan BMN sebagai hasil pengadaan yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan dalam rangka meningkatkan efesiensi pengelolaan keuangan negara. Perencanaan BMN harus dapat mencerminkan kebutuhan real BMN pada Kementerian/Lembaga sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan rencana kebutuhan BMN pada Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga.

Perncanaan BMN selanjutnya akan menjadi dasar dalam perencanaan kebutuhan, penganggaran dan pengadaan BMN. Rencana kebutuhan BMN disusun dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan dengan mekanisme pembelian, pinjam pakai, sewa beli atau mekanisme lainnya yang dianggap lebih efektif dan efesien sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.

 

2.     Penggunaan BMN

BMN yang sedang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dipindahtangankan. BMN harus ditetapkan status penggunaannya pada pengguna barang.

BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang dapat dialihkan status penggunaannya kepada Pengguna Barang lainnya atau digunakan sementara oleh Pengguna Barang lainnya.

 

3.     Penatausahaan BMN

Penatausahaan BMN meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan. Tertibnya penatausahaan BMN dapat sekaligus mewujudkan pengelolaan BMN yang tertib, efektif dan optimal.

Hasil Penatausahaan BMN digunakan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah, perencanaan kebutuhan, pengadaan dan pemeliharaan BMN yang secara langsung akan menjadi bahan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dan perencanaan BMN.

Pelaporan BMN disusun menurut perkiraan neraca yang terdiri dari aset lancar, aset tetap dan aset lainnya. Aset lancar berupa barang persediaan, aset tetap berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan Konstruksi dalam pengerjaan. Aset lainnya terdiri dari aset tak berwujud, aset kemitraan dengan pihak ketiga dan aset tetap yang dihentikan penggunaannya dari operasional pemerintahan.

 

4.     Pengamanan dan Pemeliharaan BMN

Pengamanan dan pemeliharaan BMN dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pengamanan BMN dilaksanakan untuk terciptanya tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum dalam pengelolaan BMN.

 

5.     Penilaian BMN

Penilaian BMN dilaksanakan dalam rangka mendapatkan nilai wajar dalam rangka penyusunan neraca pemerintah, pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN. Dalam kondisi tertentu, BMN yang telah ditetapkan nilainya dalam Neraca pemerintah dapat dilakukan penilaian kembali.

 

6.     Pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN

BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan tidak sedang dimanfaatkan wajib diserahkan kepada Pengelola Barang.

Pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN dilakukan dalam rangka optimalisasi pendayagunaan BMN dan untuk mendukung pengelolaan keuangan negara.

 

 

7.     Pemusnahan BMN

Pemusnahan BMN dilakukan dalam hal BMN sudah tidak dapat digunakan, tidak dimanfaatkan atau alasan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pemusnahan BMN harus mempertimbangkan tidak adanya unsur kerugian bagi negara dan kesejahteraan masyarakat.

 

8.     Penghapusan BMN

Penghapusan BMN merupakan kegiatan akhir dari pelaksanaan pengelolaan BMN, sebagai upaya untuk membersihkan pembukuan dan Laporan BMN dari catatan atas BMN yang sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dengan selalu memperhatikan asas-asa dalam pengelolaan BMN.