Bab IV. Teknis dan Aturan BMN

Bab IV. Teknis dan Aturan BMN

Reviu Penghapusan BMN

Reviu Penghapusan BMN

1.     Pelaksanaan Penghapusan BMN pada Pengguna Barang diatur dalam PMK Nomor 50 Tahun 2014

Penghapusan BMN pada Pengguna Barang dilakukan dalam hal BMN sudah tidak berada dalam penguasaan PB dan atau KPB yang pelaksanaannya dirinci sebagai berikut:

  • Penghapusan BMN pada Pengguna Barang dilakukan dengan cara menghapus BMN dari DBP dan DBKP.
  • Penghapusan BMN dari DBP dan DBKP dilakukan sebagai akibat dari salah satu hal di bawah ini:
  1. Penyerahan kepada Pengelola Barang;
  2. Pengalihan status penggunaan BMN kepada Pengguna Barang lain;
  3. Pemindahtanganan;
  4. Adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
  5. Ketentuan peraturan perundang-undangan;
  6. Pemusnahan;
  7. Sebab-sebab lain;
  • Sebab-sebab lain yang terjadi berupa kondisi yang secara wajar menjadi penyebab penghapusan seperti rusak berat, hilang, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati/cacat berat, tidak produktif untuk tanaman/hewan dan sebagai akibat dari keadaan kahar (force majeure).
  • Penghapusan BMN dilakukan oleh PB dan KPB berdasarkan Keputusan Penghapusan yang diterbitkan Pengguna Barang setelah mendapatkan persetujuan dari Pengelola Barang.

 

2.     Prosedur Penghapusan BMN

a.      Prosedur penghapusan karena pengalihan status penggunaan BMN kepada Pengguna Barang lain

  • Penghapusan BMN dari DBP dan/atau DBKP oleh PB dan/atau KPB berdasarkan BAST, dilakukan dengan menerbitkan keputusan penghapusan BMN;
  • Keputusan penghapusan BMN diterbitkan PB paling lama 2 bulan sejak tanggal BAST;
  • PB melaporkan pelaksanaan penghapusan BMN kepada Pengelola Barang paling lama 1 bulan sejak Keputusan penghapusan BMN ditandatangani dengan melampirkan Keputusan penghapusan BMN dan BAST pengalihan status penggunaan BMN.
  • Berdasarkan Laporan penghapusan, Pengelola Barang melakukan penyesuaian pencatatan BMN dalam DBMN.
  • Perubahan DBP dan/atau DBKP maupun perubahan DBMN sebagai akibat dari penghapusan karena pengalihan status penggunaan BMN harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan PB atau KPB.

b.     Prosedur penghapusan karena pemindahtanganan

  • Penghapusan BMN dari DBP oleh PB dan atau KPB berdasarkan BAST, dilakukan dengan menerbitkan keputusan penghapusan BMN;
  • Keputusan penghapusan BMN diterbitkan PB paling lama 2 bulan sejak tanggal BAST;
  • PB melaporkan pelaksanaan penghapusan BMN kepada Pengelola Barang paling lama 1 bulan sejak Keputusan penghapusan BMN ditandatangani dengan melampirkan Keputusan penghapusan BMN disertai dengan:
  1. Risalah lelang dan BAST dalam hal pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk penjualan secara lelang;
  2. BAST, dalam hal pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk penjualan tanpa lelang, tukar-menukar dan penyertaan modal pemerintah pusat;
  3. BAST dan naskah hibah, dalam hal pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk hibah;

 

c.      Prosedur penghapusan karena pemusnahan

  • Pemusnahan BMN pada Pengguna Barang dapat dilakukan dalam hal:
  1. BMN tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan dan tidak dapat dipindahtangankan; atau
  2. Alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  • Pemusnahan BMN dilakukan oleh Pengguna Barang setelah mendapatkan persetujuan dari Pengelola Barang dan dilakukan dengan cara: dibakar, dihancurkan, ditimbun/dikubur, ditenggelamkan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan selanjutnya dituangkan dalam Berita acara pemusnahan dan dilaporkan kepada Pengelola Barang;
  • Pengguna Barang mengajukan permohonan penghapusan BMN karena pemusnahan kepada Pengelola Barang yang sekurang-kurangnya memuat:
  1. Pertimbangan dan alasan penghapusan;
  2. Data BMN yang dimohonkan untuk dihapuskan;
  3. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) dari Pengguna Barang/pejabat yang ditunjuk yang sekurang-kurangnya memuat:
  • Identitas Pengguna Barang/pejabat yang ditunjuk;
  • Pernyataan mengenai tanggungjawab penuh atas kebenaran permohonan yang diajukan baik materiil maupun formil;
  • Pernyataan bahwa BMN tidak lagi dapat digunakan, dimanfaatkan dan dipindahtangankan atau bahwa BMN harus dilakukan pemusnahan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
  • Fotokopi bukti kepemilikan untuk BMN yang harus dilengkapi dengan bukti kpemilikan;
  • Fotokopi keputusan penetapan status penggunaan;
  • Kartu identitas barang;
  • Foto BMN.
  1. Dalam hal persetujuan penghapusan, Pengelola Barang melakukan:
  • penelitian terhadap permohonan BMN karena pemusnahan yang meliputi:
  • Penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan penghapusan BMN karena pemusnahan;
  • Penelitian data administratif sekurang-kurangnya mengenai tahun perolehan, nomor aset/nomor urut pendaftaran, spesifikasi/identitas BMN, kondisi, lokasi, penetapan status penggunaan, bukti kepemilikan BMN, nilai buku dan atau nilai perolehan;
  • Penelitian fisik atas BMN yang dimohonkan untuk dilakukan penghapusan karena pemusnahan jika diperlukan;
  • Berdasarkan hasil penelitian, pengelola barang menentukan disetujui atau tidaknya permohonan penghapusan BMN karena pemusnahan;
  • Bila tidak disetujui maka Pengelola Barang akan memberitahu kepada Pengguna Barang disertai dengan alasannya.
  • Bila disetujui maka Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan penghapusan BMN karena pemusnahan;
  • Surat Persetujuan Penghapusan BMN karena pemusnahan sekurang-kurangnya memuat:
  • Data BMN yang disetujui untuk dihapuskan;
  • Kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan penghapusan kepada Pengelola Barang;
  • Berdasarkan persetujuan penghapusan BMN maka Pengguna Barang melakukan pemusnahan BMN dengan dituangkan dalam Berita acara pemusnahan dan dilakukan paling lama 1 bulan sejak tanggal persetujuan penghapusan;
  • Berdasarkan BA penghapusan maka PB dan/atau KPB melakukan penghapusan BMN dari DBP dan/atau DBKP dengan menerbitkan keputusan penghapusan paling lama 2 bulan sejak tanggal persetujuan penghapusan BMN dari Pengelola Barang;
  • Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan karena pemusnahan kepada Pengelola Barang paling lama 1 bulan sejak keputusan penghapusan ditandatangani dengan melampirkan keputusan penghapusan dan BA pemusnahan BMN dan selanjutnya Pengelola Barang menghapuskan BMN dari DBMN;
  • Perubahan DBP dan/atau DBKP maupun perubahan DBMN sebagai akibat dari penghapusan karena pemusnahan harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan PB atau KPB.

 

d.     Prosedur penghapusan karena sebab-sebab lain

  • Pengguna Barang mengajukan permohonan penghapusan BMN kepada Pengelola Barang yang sekurang-kurangnya memuat:
  1. Pertimbangan dan alasan penghapusan;
  2. Data BMN yang dimohonkan untuk dihapuskan, yang sekurang-kurangnya meliputi tahun perolehan, nomor aset/nomor urut pendaftaran, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku dan/atau nilai perolehan.
  • Permohonan penghapusan BMN diajukan karena alasan:
  1. Hilang, permohonan dilengkapi dengan:
  • Surat keterangan dari kepolisian;
  • Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Pengguna Barang/pejabat yang ditunjuk, yang sekurang-kurangnya memuat: Identitas Pengguna Barang/pejabat yang ditunjuk, pernyataan mengenai tanggungjawab atas kebenaran permohonan yang diajukan baik materiil maupun formil dan surat pernyataan bahwa BMN hilang dan tidak lagi dapat ditemukan.
  1. Rusak berat, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati/cacat berat/tidak produktif untuk hewan/ikan/tanaman. Permohonan dilengkapi dengan SPTJM dari Pengguna Barang/pejabat yang ditunjuk, yang sekurang-kurangnya memuat: Identitas Pengguna Barang/pejabat yang ditunjuk, pernyataan mengenai tanggungjawab atas kebenaran permohonan yang diajukan baik materiil maupun formil dan surat pernyataan bahwa BMN telah Rusak berat, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati/cacat berat/tidak produktif.
  2. Keadaan kahar (force majeure), permohonan dilengkapi dengan 2 dokumen sebagai berikut:
  • Surat keterangan dari instansi yang berwenang mengenai terjadinya keadaan kahar dan mengenai kondisi barang terkini akibat keadaan kahar;
  • SPTJM dari Pengguna Barang/pejabat yang ditunjuk, yang sekurang-kurangnya memuat: Identitas Pengguna Barang/pejabat yang ditunjuk, pernyataan mengenai tanggungjawab atas kebenaran permohonan yang diajukan baik materiil maupun formil dan surat pernyataan bahwa BMN telah terkena keadaan kahar (force majeure).
  • Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permohonan penghapusan BMN yang meliputi:
  1. Penelitan kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan penghapusan;
  2. Penelitian data administratif;
  3. Penelitian fisik untuk permohonan penghapusan untuk kondisi kahar, rusak berat, susut dll. jika diperlukan;
  • Bila persetujuan permohonan penghapusan tidak disetujui, Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang dengan disertai alasannya.
  • Bila permohonan penghapusan disetujui, Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan penghapusan BMN yang sekurang-kurangnya memuat: data BMN yang akan dihapuskan dan kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan penghapusan kepada Pengelola Barang.
  • Berdasarkan persetujuan Pengelola Barang, maka Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMN dari DBP dan/atau DBKP dengan menerbitkan Keputusan Penghapusan paling lama 2 bulan sejak tanggal persetujuan penghapusan.
  • Pengguna Barang menyampaikan Laporan Penghapusan kepada Pengelola Barang paling lama 1 bulan sejak keputusan penghapusan BMN ditandatangani dengan melampirkan keputusan penghapusan BMN serta Pengelola Barang menghapuskan BMN dari DBMN.
  • Perubahan DBP dan/atau DBKP maupun perubahan DBMN sebagai akibat dari penghapusan BMN harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan PB dan/atau KPB.

 

e.      Kelengkapan Administrasi Penghapusan BMN

  1. Kendaraan Dinas Bermotor
  • Keputusan Pembentukan Tim Peneliti Penghapusan Barang Milik Negara;
  • Berita Acara oleh Tim Peneliti Penghapusan Barang Milik Negara;
  • Surat dari Dinas Perhubungan tentang Berita Acara Pemeriksaan Kendaraan yang akan dihapus;
  • Surat Rekomendasi dari Kantor Wilayah Dit Jen Perbendaharaan/ Dit Jen Kekayaan Negara Dep. Keuangan setempat, khusus kendaraan dinas roda 4 (Edaran Menteri Keuangan No. SE. 144/A/2002 tanggal 27 Agustus 2002);
  • Surat Pernyataan Satuan Kerja Pengguna Barang yang menyatakan penghapusan tidak mengganggu kelancaran tugas operasional/kedinasan sehari-hari, dan tidak akan mengajukan permohonan kembali pengadaan kendaraan operasional baru selama 3 (tiga) tahun;
  • Laporan semester SIMAK BMN / saldo awal barang milik Negara (Daftar Inventaris Barang kendaraan bermotor);
  • Kartu Inventaris Barang yang akan dihapus sesuai dengan tahun perolehan kendaraan;
  • Surat Keterangan apabila KIB tidak sesuai dengan tahun perolehan;
  • Foto kendaraan dinas dari depan-samping-belakang;
  • Laporan Kondisi Barang dari aplikasi SIMAK BMN;
  • Surat Pernyataan Nilai Limit Ber meterai (sebagai perlengkapan pengajuan ke KPKNL);
  • Fotocopy STNK/BPKB;
  • Khusus kendaraan dinas bermotor yang hilang/terbakar/rusak berat karena kecelakaan lalu lintas, harus disertai surat Keterangan Kepolisian dengan lampiran Berita Acara Penyidikan di TKP (Tempat Kejadian Perkara) dan Berita Acara Tim Pemeriksa kepada Penanggung Jawab/Pengguna Kendaraan  (sesuai Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 470/KMK.01/1994 tanggal 20 September 1994 pada Bab III Bagian Kelima angka 4 huruf b antara lain kendaraan dinas karena hilang/kecelakaan yang diakibatkan kelalaian serta karena perbuatan melawan hukum atau perbuatan melalaikan kewajiban yang ditetapkan selaku Pegawai Negeri yang secara langsung/tidak langsung telah merugikan negara maka akibat kejadian tersebut penghapusannya dapat diproses bersamaan dengan TGR/Tuntutan Ganti Rugi), dengan dikecualikan persyaratan butir 5 diatas.

f.        Kendaraan Peralatan Kantor/Meubelair

  • Keputusan Pembentukan Tim Peneliti Penghapusan Barang Milik Negara;
  • Berita Acara oleh Tim Peneliti Penghapusan Barang Milik Negara;
  • Kartu Inventaris Barang yang akan dihapus;
  • Laporan semester SIMAK BMN /saldo awal barang milik Negara (Daftar Inventaris Barang);
  • Laporan Kondisi Barang dari Aplikasi Simak BMN;
  • Surat Pernyataan Nilai Limit Ber meterai (sebagai perlengkapan pengajuan ke KPKNL);
  • Foto-foto barang yang akan dihapus;

 

g.      Bangunan yang akan dibangun kembali (Rekonstruksi)

  • Keputusan Pembentukan Tim Peneliti Penghapusan Barang Milik Negara;
  • Berita Acara oleh Tim Peneliti Penghapusan Barang Milik Negara;
  • Laporan semester / saldo awal barang milik Negara;
  • Foto-foto bangunan yang akan dihapus, disertai penjelasan penggunaan bangunan;
  • Fotocopy DIPA;
  • Surat rekomendasi dari Kantor Wilayah Dit Jen Perbendaharaan/ Dit Jen Kekayaan Negara setempat;
  • Surat keterangan penaksiran bangunan dari Dinas Pekerjaan Umum (Cipta Karya).

 

3.     Tata Cara Penghapusan BMN

a.      Tahap persiapan penghapusan

  • Panitia penghapusan merupakan satuan tugas yang dibentuk oleh Pejabat yang berwenang, dengan ketentuan bahwa panitia penghapusan sekaligus menjadi panitia peneliti/pemeriksa dan panitia pelelangan.
  • Pembentukan Panitia Penghapusan:
  1. Tingkat Daerah

Panitia penghapusan diusulkan oleh Kantor/Satuan Kerja selaku UPKPB, dan ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah selaku UPPB-W.

  1. Tingkat Kantor Pusat

Panitia Penghapusan diusulkan oleh Kepala Bagian Umum/Kepala Bagian Perlengkapan selaku UPKPB, dan ditetapkan oleh Pimpinan Unit Eselon I selaku UPPB-E1.

  • Tugas Panitia Penghapusan:
  1. Meneliti/memeriksa barang yang akan dihapus, meliputi:
  • Menginventarisir dan meneliti barang yang akan dihapus.
  • Menilai kondisi fisik barang yang akan dihapus.
  • Menetapkan perkiraan nilai limit terendah penjualan barang yang akan dihapus.
  • Membuat berita acara penilaian /pemeriksaan.
  1. Menyelesaikan kelengkapan administrasi usul penghapusan.
  2. Mengajukan usulan penghapusan kepada Kepala Kantor / Satuan Kerja selaku UPKPB.
  3. Mengkoordinasikan dengan KPKNL, apabila penghapusan BMN tersebut ditindaklanjuti dengan penjualan lelang.
  4. Menyusun laporan termasuk membuat berita acara hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan.

 

b.     Dokumen Pendukung

Usulan penghapusan BMN yang disampaikan harus melampirkan hasil penelitian dan penilaian Panitia Penghapusan yang dituangkan dalam suatu Berita Acara, dan ditandatangani oleh seluruh Panitia Penghapusan, serta diketahui oleh Kepala Kantor/Satuan Kerja, dan dilengkapi dengan:

  • Lampiran Daftar Barang Milik Negara yang diusulkan untuk dihapus, yang memuat data:
  1. Nama Barang Milik Negara.
  2. Penggolongan dan Kodefikasi BMN.
  3. Tahun Pembuatan dan Tahun Perolehan BMN.
  4. Harga Perolehan BMN (harga perolehan yang tercatat dalam BI Intrakomptabel dan BI Ekstrakomptabel).
  5. Kondisi BMN.
  6. Nilai limit terendah penjualan BMN.
  7. Sebab-sebab / alasan-alasan penghapusan.
  • Dokumen yang mendukung usul penghapusan, yaitu:
  1. Alat Angkutan Darat Bermotor.
  • Fotokopi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).
  • Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
  • Fotokopi Kartu Identitas Barang (KIB).
  • Keterangan penelitian teknis kendaraan dari Dinas Perhubungan setempat, yang memuat antara lain kondisi fisik, dan perkiraan harga jual minimum alat angkutan darat bermotor apabila dijual.
  1. Alat Angkutan Apung Bermotor.
  • Fotokopi Kartu Identitas Barang (KIB).
  • Keterangan penelitian teknis kendaraan dari Administrator Pelabuhan setempat, yang memuat antara lain kondisi fisik, dan perkiraan harga jual minimum alat angkutan apung bermotor apabila dijual.
  • Surat keterangan dari Kepala Kantor/Satker bahwa penghapusan alat angkutan apung bermotor tersebut tidak mengganggu aktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi.
  1. Alat Angkutan Bermotor Udara.
  • Fotokopi Kartu Identitas Barang (KIB).
  • Keterangan penelitian teknis kendaraan dari Administrator Bandar Udara setempat, yang memuat antara lain kondisi fisik, dan perkiraan harga jual minimum alat angkutan apung bermotor apabila dijual.
  • Surat keterangan dari Kepala Kantor/Satker bahwa penghapusan alat angkutan bermotor udara tersebut tidak mengganggu aktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi.
  1. Bangunan
  • Dihapus Karena Akan Direkonstruksi.
  1. Fotokopi Kartu Identitas Barang (KIB).
  2. Keterangan penelitian teknis dari Dinas Pekerjaan Umum setempat, yang memuat antara lain kondisi fisik, dan perkiraan harga jual minimum bangunan gedung apabila dijual.
  3. Fotokopi Dokumen Penganggaran (DIPA).
  • Dihapus Karena Terkena Planalogi Kota.
  1. Fotokopi Kartu Identitas Barang (KIB).
  2. Keterangan penelitian teknis dari Dinas Pekerjaan Umum setempat, yang memuat antara lain kondisi fisik, dan perkiraan harga jual minimum bangunan gedung apabila dijual.
  3. Fotokopi Peraturan Daerah tentang tata ruang wilayah dan penataan kota.
  4. BMN Yang Hilang Karena Dicuri.
  • Fotokopi Kartu Identitas Barang (KIB) untuk BMN yang memiliki KIB.
  • Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian setempat.
  • Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM).
  1. BMN Yang Musnah Karena Terbakar.
  • Fotokopi Kartu Identitas Barang (KIB) untuk BMN yang memiliki KIB.
  • Surat Keterangan dari Kepolisian setempat.
  • Keterangan penelitian teknis dari Dinas Pekerjaan Umum setempat, yang memuat antara lain kondisi fisik, dan perkiraan harga jual minimum bangunan gedung apabila dijual (apabila masih dapat dijual).
  1. BMN Yang Terkena Bencana Alam/Force Majeure.
  • Fotokopi Kartu Identitas Barang (KIB) untuk BMN yang memiliki KIB.
  • Keterangan dari Pejabat yang berwenang mengenai terjadinya bencana alam.
  • Keterangan penelitian teknis dari:
  • Dinas Pekerjaan Umum setempat, yang memuat antara lain kondisi fisik, dan perkiraan harga jual minimum bangunan gedung apabila dijual (apabila masih dapat dijual).
  • Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten setempat mengenai kondisi tanah.
  1. Semua BMN yang diusulkan untuk dihapuskan, disertai foto BMN tersebut.

 

c.      Pengajuan Usulan Penghapusan

Usulan penghapusan BMN diajukan secara hirarki, yaitu:

  • Panitia Penghapusan menyampaikan usul penghapusan BMN kepada Kepala Kantor/Satker selaku UPKPB.
  • Kepala Kantor/Satker selaku UPKPB menyampaikan usul penghapusan BMN tersebut kepada Kepala Kanwil masing-masing selaku UPPB-W.
  • Kepala Kantor Wilayah selaku UPPB-W menyampaikan usul penghapusan BMN tersebut kepada Pimpinan Unit Eselon I masing-masing selaku UPPB-E1.
  • Pimpinan Unit Eselon I selaku UPPB-E1 menyampaikan usul penghapusan BMN tersebut kepada Menteri K/L c.q. Sekretaris Jenderal selaku UPPB.

 

d.     Penetapan Nilai Limit terendah penjualan

Penetapan nilai limit terendah penjualan BMN merupakan kewenangan Panitia Penghapusan, dengan metode:

  • Bangunan Gedung
  1. Metode 1 (prioritas/dianjurkan)

Keterangan penelitian Teknis dari Dinas Pekerjaan Umum setempat, yang memuat antara lain kondisi fisik dan perkiraan harga jual minimum bangunan gedung apabila dijual.

 

  1. Metode 2

Harga perolehan bangunan gedung dikalikan dengan persentase kondisi fisik bangunan gedung hasil penelitian teknis dari Dinas Pekerjaan Umum setempat.

  • Kendaraan Bermotor
  1. Metode 1 (prioritas/dianjurkan)

Keterangan penelitian Teknis dari instansi terkait (Dinas Perhubungan, Administrator Pelabuhan/Bandara) setempat, yang memuat antara lain kondisi fisik, dan perkiraan harga jual minimum kendaraan bermotor apabila dijual.

  1. Metode 2

Harga perolehan kendaraan bermotor dikalikan dengan persentase kondisi fisik hasil penelitian teknis kendaraan dari instansi terkait (Dinas Perhubungan, Administrator Pelabuhan/Bandara) setempat.

  • Barang Milik Negara Lainnya (Harga Perolehan di atas Rp 50.000.000,-)

Ditetapkan oleh Panitia Penghapusan dengan memperhatikan kondisi fisik, teknologi yang digunakan, dan nilai ekonomis BMN tersebut.