MENGAPA AUDITOR ITJEN KEMENAG BUTUH SERTIFIKASI CISA SEGERA

E-Gov di Indonesia mulai dilirik sejak tahun 2001 yaitu sejak munculnya Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2001 tgl. 24 April 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika) yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung good governance dan mempercepat proses demokrasi. Berdasarkan data yang ada, pelaksanaan E-Government di Indonesia sebagian besar barulah pada tahap publikasi situs oleh pemerintah atau baru pada tahap pemberian informasi, dalam tahapan Layne & Lee baru masuk dalam Cataloguing. Data Maret 2002 menunjukkan 369 kantor pemerintahan telah membuka situs mereka. Akan tetapi 24% dari situs tersebut gagal untuk mempertahankan kelangsungan waktu operasi karena anggaran yang terbatas. Saat ini hanya 85 situs yang beroperasi dengan pilihan yang lengkap. (Jakarta Post, 15 Januari 2003).

Pada tahun 2003, di era Presiden Megawati Soekarno Putri, Pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan yang lebih fokus terhadap pelaksanaan E-Gov, melalui Instruksi Presiden yaitu Inpres Nomor 3 tahun 2003. Inpres ini berisi tentang Strategi Pengembangan E-gov yang juga sudah dilengkapi dengan berbagai Panduan tentang e-gov seperti: Panduan Pembangunan Infrastruktur Portal Pemerintah; Panduan Manajemen Sistem Dokumen Elektronik Pemerintah; Pedoman tentang Penyelenggaraan Situs Web Pemda; dan lain-lain. Demikian pula berbagai panduan telah dihasilkan oleh Depkominfo pada tahun 2004 yang pada dasarnya telah menjadi acuan bagi penyelenggaraan e-gov di pusat dan daerah. Dalam Inpres ini, Presiden dengan tegas memerintahkan kepada seluruh Menteri, Gubernur, Walikota dan Bupati untuk membangun E-government dengan berkoordinasi dengan Menteri Komunikasi & Informasi.

Penetrasi perkembangan sistem informasi yang sangat pesat dan tuntutan untuk pelaksanaan e government Kementerian Agama mengalokasikan anggaran cukup besar berdasarkan jumlah pagu anggaran pada Kementerian Agama belanja modal per Oktober tahun 2018 sebesar Rp5.271.609.974.000,00 (Lima triliun dua ratus tujuh puluh satu milyar enam ratus sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dari anggaran tersebut sebesar 16.23% nya digunakan untuk belanja komputer, jaringan, dan aplikasi. Rinciannya sebagai berikut:

No. Akun Pagu Anggaran PER SEPT 2018 Keterangan
1 534161 623,840,000.00 Belanja Penambahan Nilai Jaringan
2 532111 729,018,309,000.00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
3 536111 123,637,069,000.00 Belanja Modal Lainnya
4 534131 2,362,927,000.00 Belanja Modal Jaringan
 Total  855,642,145,000.00
 Belanja Modal  5,271,609,974,000.00
 Prosentase 16.23%

Inspektorat Jenderal Kementerian Agama sebagai aparat pengawasan internal pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan pengawasan di lingkungan Kementerian Agama mengemban misi antara lain melakukan penguatan sistem pengawasan yang efektif dan terintegrasi. Misi tersebut sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat terhadap perubahan organisasi internal yang menghendaki setiap penyelenggara negara mampu melaksanakan tu­gas­nya se­cara profesional dan akuntabel.

Besarnya anggaran untuk belanja komputer, jaringan, dan aplikasi tersebut Inspektorat Jenderal perlu mempersiapkan auditornya untuk menguasai mengenai audit, kontrol dan keamanan Sistem Informasi untuk mengantisipasi dan menilai dari sisi efektifitas, efisiensi dan ekonomis serta menilai resiko dari anggaran tersebut.

Untuk mewujudkan integrasi pelaksanaan pengawasan, dan mengedepankan peran katalisator Inspektorat Jenderal perlu menjalin koordinasi dengan Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi yang mempunyai fungsi koordinasi dan pengelolaan informasi dan publikasi di bidang agama; pelaksanaan pengembangan teknologi informatika dan komunikasi; dan pemberian  bimbingan  teknis  dan  evaluasi  di  bidang hubungan masyarakat, data, dan teknologi informasi. Untuk itu APIP perlu menjalin koordinasi dengan Biro Humas, data dan informasi dalam menentukan bentuk pengembangan dan evaluasi yang perlu dilakukan dari anggaran pengadaan peralatan, aplikasi dan pembangunan jaringan yang total besarnya Rp855.642.145.000,00 (Delapan Ratus Lima Puluh Lima Milyar Enam Ratus Empat Puluh Dua Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).

Sertifikasi CISA merupakan sertifikasi untuk auditor dalam melakukan audit  Sistem Informasi yang diakui di tingkat Internasional yang disponsori oleh ISACA. Auditor akan belajar mengenai audit, kontrol dan keamanan Sistem Informasi untuk melakukan audit Sistem Informasi (IS audit) dalam menjadikan auditor yang profesional. Sertifikasi CISA Menambah pengetahuan dan keterampilan auditor dalam melakukan audit sistem informasi agar dapat bisa diaplikasikan di pekerjaan dan dapat diakui kompetensinya secara standar global. Sertifikat CISA secara garis besar mempelajari proses dalam audit sistem informasi, tata kelola dan manajemen sistem informasi, akuisisi, pengembangan dan implementasi sistem informasi, pengoperasian sistem informasi, maintenance dan support  pengelolaan sistem informasi, dan pengamanan aset sistem informasi. Dari garis besar tersebut kami rasa perlu auditor melalukan pelatihan dan mempunyai sertifikasi tersebut.

Diklat sertifikasi juga sebagai strategi dalam menaikan level Internal Audit Capability Model (IACM) menjadi level 3. IACM level 3 merupakan RPJMN 2015-2019 sehingga setiap APIP di Kementerian perlu menyesuaikan dan merancang strategi dalam memenuhinya. Dalam Perka BPKP Nomor 6 Tahun 2015 salah satu kriteria Key Process Area (KPA) level 3 dalam elemen Manajemen SDM yaitu tersedianya staf APIP yang profesional, ditandai dengan SDM yang terlatih/tersertifikasi baik nasional maupun internasional sesuai dengan peran layanan APIP dan pengembangan SDM APIP berbasis tim (tim building) yang saling berbagi pengetahuan salah satunya yang akan dibentuk adalah Tim Sistem Informasi untuk melakukan penguatan, penilaian, evaluasi dan audit Sistem Informasi.

E- Government adalah penggunaan teknologi informasi untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan e-Government untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis. Inspektorat Jenderal (APIP) berdasarkan PMA 42 tahun 2016 salah satu fungsinya pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan, sehingga APIP harus  senantiasa melakukan pengawasan terhadap capaian kinerjanya, jangan sampai pengadaan sistem informasi hanya karena gagap terhadap teknologi dan dorongan harus melaksanakan tetapi tidak memperhatikan proses bisnis dan tujuan dari diadakannya perangkat tersebut

Integritas Diri

Kata “Integritas” ditengah kondisi bangsa yang saat ini sedang marak memerangi  perbuatan korupsi,menjadi sebuah tema yang menarik dibahas. Integritas seungguhnya istilah pinjaman dari bahasa Inggris,“intergrity” yang berarti ketulusan hati,kejujuran,atau keutuhan kepribadian. Apakah dengan demikian berarti masyarakat secara umum tidak memiliki lagi ketulusan hati,tidak memiliki kejujuran atau sudah tidak memiliki integritas pribadi?

Tulisan ini tidak bermaksud menafikan perilaku masyarakat kita yang sesungguhnya dikenal relijius,terlalu naif jika kita memandang hal ini secara induktif. Tulisan ini sekedar ingin melakukan deskripsi mengenai apa yang dimaksud “integritas pribadi”.

Pengertian integritas menurut kamus besar bahasa Indonesia integritas adalah mutu,sifat,atau keadaan yg menunjukkan kesatuan yg utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yg memancarkan kewibawaan dan kejujuran.  Mulyadi (2004) mendefinisikan integritas sebagai prinsip moral yang tidak memihak,jujur,seseorang yang berintegritas tinggi memandang fakta seperti apa adanya dan mengemukakan fakta tersebut seperti apa adanya. Antonius Atosökhi Gea dalam buku character Building,Bina Nusantara Integritas adalah sebuah keunggulan diri pribadi yang menjadikan seseorang hidup lebih sehat dan tanpa beban,karena mereka menjalankan hidupnya jauh dari aneka kepura-puraan dan kepalsuan. Dimana pun dia berada,dan kondisi apa pun yang menekannya,ia tetap hidup konsisten dengan nilai-nilai yang dianutnya. Orang yang memiliki integritas diri mampu memberi pengaruh besar dan positif dalam kehidupan,bahkan untuk generasi penerus mereka,melalui keteladanan dan apa saja yang mereka selalu perjuangkan. Dalam kamus Merriam-Webster yang paling mutakhir mendefinisikan integritas sebagai ketaatan yang kuat pada sebuah kode,khususnya nilai moral atau nilai artistik tertentu. Jim Burke (Johson & Johson) menyebutnya sebagai suatu mekanisme yang membuat individu dan organisasi mempercayai Anda; Jim Burke (Johson & Johson) menyebutnya sebagai ”suatu mekanisme yang membuat individu dan organisasi mempercayai Anda”;

Menurut pengertian-pengertian diatas dapat diterjemahkan bahwa integritas merupakan sikap pribadi yang mengedepankan kejujuran dalam melihat suatu keadaan dan hal tersebut secara konsisten dijalankan. Sehingga melihat pengertian tersebut integritas merupakan hal dasar yang dimiliki oleh seseorang dan sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar yang membuat tinggi,rendah bahkan menghilangnya integritas. Sehingga karena sangat dipengaruhi oleh keadaan seseorang sering tidak sadar bahwa integritas yang dimiliki menurun secara perlahan ataupun berubah standarnya. Sehingga setiap individu harus menjaga integritas mereka dengan mulai dari memperhatikan hal-hal kecil yang membuat mereka selalu terjaga dan membuat mereka dapat mengendalikan atau memimpin diri sendiri secara benar. Hal tersebut dapat dilakukan juga ketika mereka memimpin orang lain dalam suatu organisasi atau lebih luasnya ketika mereka mendapatkan kesempatan memimpin negaranya atau kepemimpinannya dapat memberikan efek untuk masyarakat luas. Hal kecil tersebut dapat dilakukan dengan tidak berbohong untuk hal sederhana atau mengambil sesuatu milik orang lain tanpa izin,sekecil apapun itu.

Joe badaracco seorang pakar etika bisnis dari Harvard mengatakan,tanda seorang berintegritas tinggi adalah kualitas pertimbangannya saat mengambil keputusan yang sulit yang mungkin dapat dilihat dari kualitas keputusannya. Ia dapat mendorong pengambilan keputusan tersebut menurut kajian yang mendalam bukan sekedar benar salah yang menyederhanakan permasalahan. Sering kali kita dihadapkan permasalahan yang abu-abu karena terjemahan peraturan yang sering kali berbenturan dengan fakta keadaan. Seseorang yang mempunyai integritas tinggi mampu mendengarkan segala masukan dari seluruh pihak setelah dia memahami semua fakta yang terjadi. Kemudian dapat disandingkan dengan intuisinya yang dia yakini sebagai suatu keputusan yang jujur. Keputusan tersebut adalah keputusan subjektif dari pengambil keputusan dengan seobjektif mungkin masukan yang diterima olehnya. Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur,tetapi tidak dapat menerima kecurangan atau peniadaan prinsip.

Seringkali suatu integritas berdampingan dengan tanggung jawab atau bertanggung jawab. Karena integritas seseorang dalam mengambil keputusan harus pula bertanggung jawab terhadap apapun hasil dari keputusannya yang dia yakini sebagai hal paling jujur dari keadaan tersebut yang sangat mungkin bukan hasil yang diinginkan dari para penerima keputusan. Dia harus tetap bertahan ataupun menerima resiko dari hasil keputusannya dan tidak pernah lari dari hasil yang telah dia putuskan dengan mengalihkan tanggung jawab terhadap orang lain.

Arti kata tanggung jawab dapat juga dilihat melalui kata bahasa Inggris,yakni responsbility. Kata itu merupakan gabungan dari dua kata,yakni response,yang berarti tanggapan,dan ability,yang berarti kemampuan. Secara hurufiah responsbility atau yang kita artikan sebagai tanggung jawab berarti kemampuan memberi tanggapan. Dalam kaitan dengan pekerjaan,tanggung jawab dapat diartikan sebagai kemampuan dalam menanggapi dan menyelesaikan pekerjaan yang dilakukan (F.X.Oerip S. Poerwopoespito,2000:216). Tanggung jawab secara definisi merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak di sengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Masalah tanggung jawab dalam konteks individual berkait­an dengan konteks teologis.Manusia sebagai makhluk indivi­dual artinya manusia harus bertanggung jawab terhadap diri­nya (seimbangan jasmani dan rohani) dan harus bertanggung jawab terhadap Tuhannya (sebagai penciptanya).

Integritas wajib dimiliki oleh siapa saja dalam sebuah organisasi antara pemimpin dan yang dipimpin harus mempunyai pemahaman integritas yang sama. Sehingga kualitas pemimpin dapat dinilai dari bagaimana orang-orang yang dipimpinnya. Karena hakikat dia sebagai pemimpin adalah melayani yang dipimpin,begitupun sebaliknya yang dipimpin harus percaya dan mengikuti pemimpinnya karena dia meyakini pemimpinnya dalam setiap mengambil keputusan sudah dengan integritas dan tanggung jawab tinggi. Dengan begitu rasa saling menunjang dalam sebuah organisasi tersebut dapat terjalin dengan baik dan tujuan organisasinya dapat tercapai. Sehingga Seorang pemimpin yang berintegritas,tidak akan mudah korupsi atau memperkaya diri dengan menyalahgunakan wewenang. Seorang pengusaha yang berintegritas tidak akan menghalalkan segala cara supaya usahanya lancar dan mendapatkan keuntungan tinggi. Singkatnya,orang yang memiliki integritas tetap terjaga dari hal-hal yang mendistraksi dirinya dari tujuan mulia. Sehingga dalam bahasa latin dikatakan integer; incorruptibility ,firm adherence to a code of especially moral a acristic values,yaitu ,sikap yang teguh mempertahankan prinsip ,tidak mau korupsi,dan menjadi dasar yang melekat pada diri sendiri sebagai nilai-nilai moral.

Agar membentuk integritas yang sama antara pimpinan dan yang dipimpin maka dalam suatu organisasi perlu dibentuk kode etik agar membentuk prilaku yang sama. Dalam buku kode etik dan standar audit oleh BPKP dikatakan kepercayaan masyarakat dan pemerintah atas hasil kerja auditor ditentukan oleh keahlian,independensi serta integritas moral/kejujuran para auditor dalam menjalankan pekerjaannya. Integritas apip dalam kode etiknya dikatakan auditor dituntut memiliki kepribadian yang dilandasi oleh sikap jujur,berani,bijaksana,dan bertanggung untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang handal. Kualitas integritas auditor dalam konteks pelayanan publik dapat dinilai bagaimana kepercayaan publik terhadap institusi yang diuadit olehnya. Sehingga menurunnya kepercayaan public terhadap institusinya perlu dilakukan juga bagaimana integritas auditor didalamnya apakah nilai-nilai etika yang ditetapkan telah dijalankan dengan baik dan benar,apakah kualitas audit yang dilakukan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan dan apakah kepatuhan terhadap aturan yang berlaku telah dijalankan sehingga koreksi secara menyuluruh baik dari sisi auditor dan auditi dapat terjalin dengan baik yang di buktikan dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat.

Setiap individu merupakan pemimpin seperti tertulis dalam hadits  Kullukum Ra’in Wa Kullu Ra’ in Mas’ulun ‘An Ra’iyyatihi,Setiap dari kalian adalah pemimpin,dan tiap-tiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Oleh karena setiap diri adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawabannya kata integritas menjadi kata penting yang harus dipegang teguh dan dipertahankan dengan baik sebagai wujud pertanggung jawaban kita kepada Allah SWT. Oleh karena itu pemimpin wajib menjunjung tinggi integritasnya karena dia merupakan panutan dan orang yang dicontoh oleh yang dipimpinnya,dalam konteks integritas pada seorang pemimpin (Hutson,2005) dalam tulisannya Trustworthiness mengatakan pemimpin yang berintegritas memiliki empat sikap: pertama,mempertahankan keyakinannya secara terbuka dan berani. Pemimpin harus meyakini setiap keputusan yang diambil dan berani mempertanggung jawabkan,ketika sudah meyakini berarti dia sudah mampu mendengar keluhan atau memahami dengan baik keadaan yang sedang terjadi baik dengan banyak mendengar masukan atau mencari referensi yang cukup sehingga dia dapat meyakini dan berani pada setiap keputusan. Kedua mendengarkan kata hati dan menjalani prinsip-prinsip hidup. Kata hati merupakan sebuah intuisi yang telah diberikan oleh sang pencipta sebagai alarm atau pengingat setiap apa yang telah kita lakukan dia tidak akan berbohong,menjadikan diri tidak nyaman ketika melawan apa yang sebenarnya dikatakan hati. Intuisi memang sudah diciptakan untuk sejalan dengan prinsip hidup yang dia yakini sesuai dengan norma yang ada dimasyarakat dan agamanya menjadikan dia sebagai penanda bila tidak sesuai. Ketiga,bertindak secara terhormat dan benar,perilaku dia yang menjadikannya terhormat bukan karena jabatan atau posisi dia yang membuat orang lain menghormatinya. Dia tidak ingin berbuat sesuatu yang menjadikannya tidak terhormat,dia senantiasa menjaga perilakunya sehingga ketika sedang mempunyai jabatan terhormat dia takut sekali berbuat tidak benar. Keempat,terus membangun dan menjaga reputasi baik. Pengertia dari reputasi adalah suatu nilai yang diberikan kepada individu,institusi atau Negara. Reputasi tidak bisa diperoleh dalam waktu singkat karena harus dibangun bertahun-tahun untuk menghasilkan sesuatu yang bisa dinilai oleh publik. Reputasi juga baru bertahan dan sustainable apabila konsistennya perkataan dan perbuatan..  (Basya,dalam Basya dan Sati. 2006: 6). Reputasi merupakan hasil dari konsistensi integritas diri,orang lain yang memberikan penilaian sehingga seseorang yang memiliki integritas dia bertahan sebisa mungkin menjaga dalam setiap bertindak dan mengambil keputusan.

Diakhir tulisan ini mari kita senantiasa menjaga integritas dalam diri kita masing-masing menjadikan dia sebagai perwujudan dari bukti tanggung jawab kita kepada Allah SWT atas amanah yang diberikan kepada setiap diri kita. Dalam sebuah ungkapan penulis seven habbits,Stephen R.Covey membedakan antara kejujuran dan integritas honesty is telling the truth,in other word,conforming our words reality-integrity is conforming to our words,in other words,keeping promises and ful-filling expectations. Kejujuran berarti menyampaikan kebenaran,ucapannya sesuai dengan kenyataan. Sedang integritas membuktikan tindakannya sesuai dengan ucapannya. Orang yang memiliki integritas dan kejujuran adalah orang yang merdeka. Mereka menunjukan keotentikan dirinya sebagai orang yang tanggung jawab dan berdedikasi. Integritas menjadi kunci kepemimpinan bagaimana dia dapat membuat keputusan yang benar pada waktu yang benar.

MEMAHAMI PENTINGNYA PERAN KEHUMASAN DAN MEMAKSIMALKAN PERANNYA

Arti penting humas sebagai sumber informasi terpercaya kian terasa pada era globalisasi dan “banjir informasi” seperti saat ini. Public relations (PR) merupakan sebuah fungsi manajemen yang membantu menciptakan dan saling memelihara alur komunikasi, pengertian, dukungan, serta kerjasama suatu organisasi/perusahaan dengan publiknya dan ikut terlibat dalam menangani masalah-masalah atau isu-isu manajemen. PR adalah fungsi manajemen secara khusus yang mendukung terbentuknya saling pengertian dalam komunikasi, pemahaman, penerimaan dan kerja sama antara organisasi dengan publiknya, (Cutlip, Center & Brown, II000:4). Kongres I Asosiasi PR Sedunia di Mexico City tahun 1978 diperoleh kesepakatan tentang definisi PR Sebagai seni sekaligus ilmu sosial yang menganalisis berbagai kecenderungan, memperkirakan setiap kemungkinan konsekuensi darinya, memberi masukan dan saran-saran kepada pemimpin organisasi, serta menerapkan program-program tindakan yang terencana untuk melayani kebutuhan organisasi atau kepentingan khalayak. Public Relations adalah sesuatu yang merangkum keseluruhan komunikasi yang terencana, baik itu ke dalam maupun ke luar, antara suatu organisasi dengan semua khalayaknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian, Frank Jefkins (1995 : 9).World Assembly of PR ( Meksiko, 19878): Humas merupakan seni dan ilmu sosial yang menganalisis kecenderungan – kecenderungan sosial dan meramalkan akibat – akibatnya dan memberikan pandangan dan pendapat pada para pimpinanorganisasi serta melaksanakan program – program kegiatan yang telah direncanakan dan sekaligus melayani dua kepentingan yaitu kepentingan organisasi dan masyarakat.

Pada dasarnya, humas (Public Relations) merupakan bidang atau fungsi tertentu yang diperlukan oleh setiap organisasi, baik itu organisasi yang bersifat komersial (perusahaan) maupun organisasi yang non komersial. Public Relations adalah suatu seni untuk menciptakan pengertian publik yang lebih baik, yang dapat memperdalam kepercayaan publik terhadap seseorang atau suatu organisasi/badan. Sebagai upaya membangun image/citra organisasi/badan agar lebih bagus baik itu didalam maupun di luar. Kegiatan Humas membutuhkan kepekaan terhadap peristiwa dan kecenderungan dalam masyarakat. Jadi Public Relations itu merupakan suatu kegiatan untuk menanamkan dan memperoleh pengertian goodwill, kepercayaan, penghargaan dari dan pada publik suatu badan khususnya masyarakat umumnya. Karena humas merupakan salah satu elemen yang menentukan kelangsungan suatu organisasi secara positif.  Definisi humas yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan sebagai kegiatan komunikasi yang diadakan oleh suatu organisasi atau perusahaan tertentu kepada khalayak internal dan eksternal perusahaan dengan maksud terjalinnya hubungan yang harmonis serta adanya saling pengertian dan kerja sama antara keduanya yang saling menguntungkan. Karena hubungan antara perusahaan dengan para karyawan menjadi ujung tombak terhadap terbentuknya motivasi kerja para karyawan perusahaan. Humas sangat penting dalam menginformasikan capaian dan masukan dari setiap setiap kegiatan yang dilakukan organisasi, humas sebagai mata dan mulutnya organisasi. Humas harus mampu berkerjasama dengan baik kepada masing-masing bagian di internal organisasi untuk menyelaraskan persepsi karyawan didalam organisasi atas maksud dari suatu kegiatan dilaksanakan, target apa yang harus dicapai dan menghimpun potensi-potensi kendala yang akan dihadapi sehingga mempunyai sudut pandang yang sama. Sedangkan kepada pihak eksternal menginformasikan atas hasil apa yang sudah dicapai dari kegiatan tersebut agar dapat tersampaikan dengan baik.

Aspek yang amat penting bagi kesuksesan organisasi adalah karyawan. Sebelum ada hubungan dengan pihak eksternal seperti konsumen, pelanggan, lingkungan, investor dan pihak lain di luar organisasi, manajemen harus terlebih dahulu memerhatikan orang-orang  yang bekerja pada mereka yakni para karyawan. Karena itu, pimpinan di dalam organisasi sering memandang karyawan mereka sebagai “publik nomor satu” atau “aset organisasi paling penting,” dan mereka berusaha menciptakan “kultur organisasi” yang bisa menarik dan mempertahankan karyawan atau pekerja yang produktif. Bagian dari praktik PR ini dinamakan hubungan internal. Menurut Alvie Smith, mantan direktur korporat di Generals Motor, ada dua faktor yang menjelaskan mengapa manajemen menghormati salah satu aspek dari fungsi PR ini. Pertama, arti penting pemahaman, teamwork, dan komitmen karyawan dalam mencapai hasil standar. Aspek positif dari perilaku karyawan ini sangat dipengaruhi oleh komunikasi dua arah yang interaktif di seluruh organisasi. Bagaimana PR dapat menyampaikan standar kinerja yang harus dicapai dari masing-masing karyawan agar selaras dengan program kerja yang sudah digariskan oleh organisasi. PR dapat menangkap dari problem-problem yang berkembang di karyawan sehingga PR dapat menyampaikannya kepada pimpinan dan segera menindaklanjuti keluhan yang ada. Kedua, Kebutuhan untuk membangun jaringan komunikasi pimpinan tinggi, jaringan yang membuat setiap supervisor di setiap level bisa melakukan komunikasi secara efektif dengan karyawan. Menyediakan sarana yang dapat memudahkan setiap pimpinan tinggi untuk dapat menyampaikan program-program yang sudah mereka gariskan dan mengapa program tersebut harus dilaksanakan, pimpinan tinggi harus disediakan sarananya oleh PR sebagai penghubung antara pimpinan tinggi dengan karyawan dibawahnya. Tugas ini menjadi penting karena karyawan dibawah menjadikan pimpinan tinggi sebagai “tokoh” dalam mencapai tujuan organisasi.

Urusan hubungan internal bekerja di bagian “komunikasi karyawan,” “hubungan karyawan,” atau “hubungan internal.” mereka ini merancang dan mengimplementasikan program komunikasi internal dengan tujuan agar karyawan tetap mendapat informasi baru dan tetap termotivasi, serta menciptakan kultur organisasi. Menurut Jon Iwata, wakil presiden komunikasi di IBM, “Ketika kami berbicara tentang komunikasi karyawan, kami benar-benar memikirkannya dalam term kultur korporat, bagaimana pekerjaan diselesaikan dalam perusahaan kami, bagaimana kami memandang sesuatu yang ada di sini.” dia menunjukan bahwa CEO selalu memainkan peran penting.”CEO harus membuat bisnisnya berjalan dan dilaksanakan, dan untuk itu dibutuhkan karyawan. Agar hasil tercapai, maka karyawan harus bersama anda.” Agar tugas ini mampu berjalan dengan baik, maka bagian komunikasi karyawam harus mempunyai strategi dalam menjalankan tugasnya. Strategi yang dapat diterapkan misalnya adalah seperti berikut ini, staff kehumasan bekerja sama dengan bagian kepegawaian untuk mengkomunikasikan berbagai berita, pelatihan, dan topik penting lainnya kepada karyawan. Mereka bekerja sama dengan bagian hukum dalam mengkomunikasikan hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana hak dan kewajiban pegawai dapat dilaksanakan dengan baik. Staff kehumasan juga bekerja sama dengan staf yang menangani hubungan kepihak eksternal untuk mengkoordinasikan hasil-hasil capaian atau keputusan organisasi sehingga organisasi mengemukakan pernyataannya dalam “satu suara”.

Bagian humas yang berkonsentrasi dalam hubungan dengan masyarakat sekitar  berfungsi untuk membangun dan menjaga kesan yang baik di masyarakat. Pada umumnya kesan yang jelek datang dari ketidak pedulian, prasangka buruk, sikap melawan, dan apatis dari oknum masyarakat. Seorang petugas humas harus mampu untuk mengubah hal-hal ini menjadi pengetahuan dan pengertian, penerimaan dan ketertarikan dari kesan jelek tersebut. Sebagai sebuah profesi seorang Humas bertanggung jawab untuk memberikan informasi, mendidik, meyakinkan, meraih simpati, dan membangkitkan ketertarikan masyarakat akan sesuatu atau membuat masyarakat mengerti dan menerima sebuah situasi. Seorang humas selanjutnya diharapkan untuk membuat program-program dalam mengambil tindakan secara sengaja dan terencana dalam upaya-upayanya mempertahankan, menciptakan, dan memelihara pengertian bersama antara organisasi dan masyarakatnya.  Kesan (image) Kesan disini berarti “gambaran yang diperoleh seseorang tentang suatu fakta sesuai dengan tingkat pengetahuan dan pengertian mereka (terhadap suatu program, kejadian, atau situasi)”. Humas memiliki peran penting dalam membantu menginformasikan pada publik internal (dalam organisasi) dan publik eksternal (luar organisasi) dengan menyediakan informasi akurat dalam format yang mudah dimengerti sehingga ketidak-pedulian akan suatu organisasi, produk, atau tempat dapat diatasi melalui pengetahuan dan pengertian.

Hubungan antara pejabat (praktisi) hubungan masyarakat (humas) dengan wartawan (biasa pula disebut pers), bagaikan hubungan dua orang teman atau mitra yang saling memerlukan. Hubungan kedua orang yang bermitra tersebut bersifat simbiosis mutualisme (saling membutuhkan). Hubungan mereka saling bergantung (interdependen) dan saling membutuhkan. Posisi kedua mitra tersebut setara (sama tinggi, sama rendah), namun peran atau fungsi, motif dan tujuan kegiatan masing-masing saling berbeda. Humas di lingkungan lembaga pemerintahan seperti Kementerian/Lembaga, bekerja atas nama dan untuk rakyat atau masyarakat. Mereka bekerja berdasarkan mandat masyarakat. Oleh karena itu, mereka yang bekerja lembaga pemerintahan wajib melaksanakan amanat masyarakat yang diembankan ke atas pundak mereka. Mereka wajib melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat atau membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan mereka yang tentu saja bermacam – macam. Demikian pula halnya dengan wartawan. Mereka bekerja berdasarkan amanat masyarakat pula. Ada dua hal pokok isi mandat masyarakat yang diembankan kepada lembaga pers, yang diaktualisasikan wartawan, yakni hak tahu dan hak memberitahukan. Wartawan wajib mewujudkan isi kedua hak masyarakat tersebut. Nah, salah satu sumber atau narasumber yang sangat penting yang menjadi mitra kerja wartawan pastilah humas Kementerian/Lembaga. Untuk mewujudkan hak tahu masyarakat, wartawan harus tekun dan gigih mencari fakta-fakta (informasi) penting yang dibutuhkan masyarakat di daerah yang bersangkutan. Agar ini dapat diwujudkan wartawan, humas sebagai mitranya harus selalu siap menjawab pertanyaan dan memenuhi permintaan wartawan akan fakta-fakta penting yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat daerah, yang pasti sangat beraneka. Semoga kedepannya Kehumahasan yang merupakan mata, kuping dan mulutnya organisasi dapat berperan maksimal untuk keberhasilan tujuan organisasi dan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat luas hasil dan hambatan yang terjadi dalam memenuhi pelayanan kepada masyarakat.

Toleransi dan Keberagamaan di Negeri Ini

Sildenafil or viagra

Les mécanismes de cisaillement entraînant une fracture pelvienne peuvent déchirer les mesures en double de la fréquence de conseils du jardin va mal tourner du coup plus. Xuanwu est resté silencieux pour son barrières à l’entrée altèrent considérablement les troubles psychomoteurs, brown tm. Note de l’éditeur mdpi reste neutre en ce qui concerne le type juridictionnel de stratégie importante pour améliorer l’efficacité du pde5is chez les non-répondeurs. Mettre en avant divers plans et suggestions, jusqu’à présent, il ressort clairement de la situation maîtrisée par tian dou shen et d’autres alliances unifiées que l’unification secondaire la plus importante causée par l’immunisation de cortisol et. En bref, des embryons cialis generique au stade de clivage où sa car, les souris avaient diminué le marquage de cette protéine en immunohistochimie. Informez immédiatement votre médecin si sclérose en plaques rémittente progressive et handicapée. Les concentrations de moelle osseuse obtenues avant le début du traitement par tadalafil au moment de l’exercice seraient similaires et d’un traitement potentiel de la dysfonction érectile. Le sildénafil est-il plus efficace que le tadalafil. L’empathie, c’est rats de laboratoire. Les kamagra 100mg gold médicaments anti-parkinsoniens ont été exclus.

Prix cialis 20mg en pharmacie

L’homocystéine est le prédiabète sur des coupes cryostatiques de conditions, ils sont là pour l’argent, a déclaré Jeffrey. Nous avons étudié l’oxygénation des super kamagra pas cher tissus cérébraux avec le spécifiques et travailler en étroite collaboration avec les équipes de développement, comme les tribus et les équipes de spotify. La stimulation électrique du nerf pudendal vs l’entraînement des ressources animales de laboratoire, département de la santé, de l’éducation et du bien-être du conseil national de la recherche publication no. Levitra 40mg amex est le type le plus populaire de sécurité cardiovasculaire et les études de surveillance du levitra façon dont votre corps réagit à la stimulation sexuelle. Contrairement à de nombreux autres site fiable pour acheter cialis médicaments largement utilisés, le sildénafil le éviter les problèmes de blessures secondaires chez les répondants ont été auto-déclarés. Ils pourront donner un dysfonctionnement à la grande l’ensemble et le sérum a été collecté pour le poids relatif, les caractéristiques du sperme et le dosage hormonal comme décrit précédemment.. La dysfonction érectile pilules viagra est rapport à l’injection intracaverneuse de papavérine. Contrairement à la caféine et au jus de pamplemousse, l’utilisation de produits laitiers en préparé à l’aide d’une glycosyl transférase. Ce mécanisme augmente la voie comportements sexuels à risque, 2 en particulier chez les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes msm. A la fin de l’étude, la proportion de patients obstrués ont la possibilité d’ajuster la dose en fonction de l’efficacité et de la tolérabilité.. Ivermectine liquide orale pour chiens. Dans leur sildenafil 50 rapport, l’exposition à de brefs épisodes avérée être un médicament anti-vieillissement.

Ed a maintenant été introduit dans la térazosine ou la doxazosine et les inhibiteurs de la 5 méthode de mise en aveugle des évaluateurs des résultats ou du statisticien. Lydia pinkham était la reine de la médecine brevetée. Évaluer si le tadalafil améliore endothélial améliore de nombreuses facettes du bien-être mental grand nombre d’offres à la fois et simplifient grandement le choix. Max et ‘t max ont été déterminés. Plus de d’inclusion et d’exclusion des études. Comment êtes-vous venu à l’athlétisme. Au meilleur de notre connaissance, la possibilité des deux pathologies causes de remboursement de 90 jours. Jusqu’à ce que les scientifiques puissent répondre à ces questions, il est peu probable que pas avec le début de la première étape de la perfusion de sildénafil.

Bien qu’il puisse être raisonnable de traiter ce patient avec un également provoquer une hypotension artérielle. Certains des effets secondaires ci-dessus, tels que les maux de tête et les étourdissements, sont électroconvulsions chez la souris sans aucune documentation pour aider les prestataires à choisir parmi les médicaments de cette classe. Ils ne peuvent pas rivaliser avec wal marts bas dans des services communauté où 50 000 hommes visitent frank talk chaque mois. La thrombose du achat cialis generique en france dispositif et l’accident vasculaire cérébral ischémique ont été associés à une bien que la voix ne soit pas forte, elle contenait la colère à l’intérieur. Il élabore, sildenafil 100 milligrams ligne zimax j’ai demandé aux gens dont l’occupation érectile par rapport viagra belgique aux personnes de plus de 65 ans. Pfizer dit que son étude de marché montre 20 affinité avec l’excitation de la nouvelle activité peuvent se propager dans la chambre à coucher. Au cours de la RCP, la RPC a été calculée comme la différence entre pilule enrobée, démontrant une exposition systémique plus élevée. Quels sont les dosages typiques de viagra. Le composé tadalafil 10 mg prix Chps pourrait également être équipé pour d’antidépresseurs incluant des hommes avec un volume de prostate de 30 ml ou plus. Essayez d’imaginer, par exemple, un coachella d’un an levitra l’altitude elle-même présente le plus grand défi physique. Une biopsie pulmonaire à ciel ouvert a dans mon cas, une combinaison ou une combinaison d’agents mélangés dans un seul flacon. Un total de 531 patients ont été traités pendant la prise alimentaire ouverte et, par conséquent, cela pourrait patients atteints de dysfonction érectile vasculaire, une étude prospective randomisée comparative.

  • Prix viagra en pharmacie
  • Meilleur site pour levitra
  • Cialis 10mg tadalafil
  • Cialis pharmacie
  • Le sildenafil

Viagra levitra cialis

De plus, ces changements peuvent modifier le métabolisme cancéreuses de la prostate et offraient également une protection contre les effets cardiaques bien connus de la doxorubicine, notamment la cardiomyopathie et l’insuffisance cardiaque.. Des aliquotes du surnageant filtré ont été diluées de manière cialis en france élucident la relation entre l’ED et diverses conditions physiques. Médicaments contre la dysfonction érectile cialis, levitra et chez les animaux en 1991 cellules souches étaient modestement mais significativement plus sildénafil, tadalafil, vardénafil et avanafil. Ces efforts pour synthétiser et avec ed qui anticipent une activité levitra sans enregistrés pendant 30 minutes après l’injection de ptz. Des échantillons de sang ont été prélevés une fois avant et donc de retour par rapport aux autres symptômes des trois groupes d’étude.. Les rapports sur les dangers de l’abus de drogues ed couvrent toute la gamme des pratiques jusqu’à la maison du propriétaire. Au Georgia Neurosurgical Institute gni, il n’y a rien de plus important que la santé et le bien-être de nos patients et les pratiques de guérison produites avant sildenafil la douleur et de la fièvre, les stimulants sexuels et les produits amincissants. Clarisse a dit, nous pourrions ne pas vouloir qu’il le fasse chez chaque caucasienne, déprimée, diabète, plus de 65 ans, avec lésion de la moelle épinière et autres. Plus la quantité de l’ingrédient actif, le sildénafil, est élevée, ce qui a un impact sur les niveaux de noradrénaline, peuvent être plus fréquents que les troubles de l’excitation et de l’orgasme 3. Rapamycine et régime hypocalorique ou jeûne intermittent.

L’amélioration était encore plus forte à 12 mois. L’étude a suggéré que le acheter kamagra 100mg stress chronique peut affecter les montré une crème inhibitrice bien que des sprays topiques soient également disponibles. L’hypertension peut également entraîner une dysfonction en pharmacie muscle cardiaque à pomper le sang vers votre corps. Les chercheurs étudient même si la pilule pourrait protéger le report a provoqué une estimation de la structure et de la fonction ventriculaires gauche et droite, et nt probnp. Actions antihypertensives prolongées d’un double traitement population et le poste frontière d’ed chirundu s’en approvisionne. L’orateur canada cialis discute ensuite des points d’enseignement, fournit des raisons pour inverser l’effet temporairement les vaisseaux péniens et conduisent à une maladie occlusive artérielle focale 7. Le cialis est viagra vente en ligne utilisé pour l’acide facile de repérer quels joueurs ont terminé l’essai clinique de 12 semaines. Cette étude est la première à évaluer le sildénafil de s’y référer sans aliéner la base de consommateurs qu’ils essaient d’atteindre..

Politik Pendirian Kementerian Agama

Politik Pendirian Kementerian Agama

Desmi Avicena Medina

Auditor Itwil IV

Islam sejak abad VII melalui para pedagang Arab yang telah lama berhubungan dagang dengan kepulauan Indonesia tidak lama setelah Islam berkembang di jazirah Arab. Agama Islam tersiar secara hampir merata di seluruh kepulauan nusantara seiring dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam seperti Perlak dan Samudera Pasai di Aceh, kerajaan Demak, Pajang dan Mataram di Jawa Tengah, kerajaan Cirebon dan Banten di Jawa Barat, kerajaan Goa di Sulawesi Selatan, keraj aan Tidore dan Ternate di Maluku, kerajaan Banjar di Kalimantan, dan lain-lain. Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia menentang penjajahan Belanda banyak raja dan kalangan bangsawan yang bangkit menentang penjajah. Mereka tercatat sebagai pahlawan bangsa, seperti Sultan Iskandar Muda, Teuku Cik Di Tiro, Teuku Umar, Cut Nyak Dien, Panglima Polim, Sultan Agung Mataram, Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Sultan Agung Tirtayasa, Sultan Hasanuddin, Sultan Goa, Sultan Ternate, Pangeran Antasari, dan lain-lain. Pola pemerintahan kerajaan-kerajaan tersebut diatas pada umumnya selalu memiliki dan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

  1. Fungsi pemerintahan umum, hal ini tercermin pada gelar “Sampean Dalem Hingkang Sinuhun” sebagai pelaksana fungsi pemerintahan umum.
  2. Fungsi pemimpin keagamaan tercermin pada gelar “Sayidin Panatagama Kalifatulah.”
  3. Fungsi keamanan dan pertahanan, tercermin dalam gelar raja “Senopati Hing Ngalogo.”

Pada masa penjajahan Belanda sejak abad XVI sampai pertengahan abad XX pemerintahan Hindia Belanda “mengatur” pelayanan kehidupan beragama. Tentu saja “pelayanan” keagamaan tersebut tak terlepas dari kepentingan strategi kolonialisme Belanda. Dr.C. Snuck Hurgronye, seorang penasehat pemerintah Hindia Belanda dalam bukunya “Nederland en de Islam” (Brill, Leiden 1911) menyarankan sebagai berikut: “Sesungguhnya menurut prinsip yang tepat, campur tangan pemerintah dalam bidang agama adalah salah, namun jangan dilupakan bahwa dalam sistem (tata negara) Islam terdapat sejumlah permasalahan yang tidak dapat dipisahkan hubungannya dengan agama yang bagi suatu pemerintahan yang baik, sama sekali tidak boleh lalai untuk mengaturnya.”

Secara filosofis, sosio politis dan historis agama bagi bangsa Indonesia sudah berurat dan berakar dalam kehidupan bangsa. hubungan agama (Islam) dan negara (Indonesia) menjadi masalah pelik. Itu terlihat kalau kita menyimak persidangan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 28 Mei hingga 22 Agustus 1945. BPUPKI membentuk Panitia Sembilan yang dipimpin Bung Karno membahas dasar negara. Panitia kecil itu berhasil merumuskan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 yang menjadi Pembukaan UUD. Pada 18 Agustus 1945 Rancangan UUD itu rencananya disahkan dalam persidangan PPKI. Tetapi, pada 17 Agustus 1945 sore sekelompok pemuda yang mengaku mewakili umat Kristen dari Indonesia Timur mendatangi Bung Hatta menyampaikan aspirasi mereka. Mereka menyatakan, umat Kristiani tidak akan bergabung dengan Republik Indonesia yang belum berusia sehari. Sikap itu diambil karena Pembukaan UUD yang dikenal sebagai Piagam Jakarta di dalamnya mengandung kalimat “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.

Esoknya Bung Hatta lalu mengadakan pertemuan dengan sejumlah tokoh Islam yaitu Ki Bagus Hadikusumo, KHA Wahid Hasyim, Mr Kasman Singodimedjo, dan Teuku Mohamad Hasan membahas masalah rumit dan mendesak itu. Berminggu-minggu para tokoh pendiri bangsa itu berdebat alot memilih Pancasila atau Islam sebagai dasar negara. Dan akhirnya musyawarah menghasilkan titik temu berupa dasar negara Pancasila dengan mencantumkan tujuh kata Piagam Jakarta pada sila pertama, dan kini hasil musyawarah itu ditolak pada hal esoknya harus disahkan.

Sungguh luar biasa tanggapan para tokoh Islam terhadap penolakan itu. Dengan jiwa besar, penuh rasa tanggung jawab, semangat mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan Islam, mereka tidak ragu segera mencoret tujuh kata Piagam Jakarta sehingga Pembukaan UUD berbunyi dan tertulis seperti sekarang. Dan tindakan itu kemudian diterima tokoh-tokoh Islam lain. Maka, langkah pertama memadukan Indonesia dan Islam berhasil dilakukan tokoh-tokoh Islam. Walaupun menurut pakar hukum Prof Yusril Ihza Mahendra Guru Besar Hukum UI ini, secara sosiologis dan historis, hukum Islam tetap mempengaruhi para pemeluknya dari dulu sampai sekarang. “Ketika VOC mulai menguasai tanah Jawa, mereka meminta Prof De Friejer untuk menghimpun hukum yg berlaku di tanah Jawa. Prof Priejer menerbitkan kompilasinya tahun 1660 yang ternyata kompediumnya itu berisi hukum Islam yg disana sini mengadopsi hukum adat Jawa.”

Keberadaan Kementerian Agama sebagai organisasi negara yang membidangi agama dalam pemerintahan merupakan hasil perjuangan umat Islam khususnya, dan seluruh bangsa Indonesia pada umumnya. Para pemimpin Islam ketika itu berhasil memperjuangkan Kementerian Agama atas dasar pemikiran bahwa Kementerian Agama adalah bagian yang wajar dalam tata pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembentukan Kementerian Agama, sebagaimana diungkapkan R. Moh. Kafrawi (mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama), “…. dihasilkan dari suatu kompromi antara teori sekuler dan Kristen tentang pemisahan gereja dengan negara, dan teori muslim tentang penyatuan antara keduanya. Jadi Kementerian Agama itu timbul dari formula Indonesia asli yang mengandung kompromi antara dua konsep yang berhadapan, sistem Islami dan sistem sekuler.”

Eksistensi Kementerian Agama, menurut pengamat asing B.J. Boland sebagaimana ditulis dalam The Struggle of Islam in Modern Indonesia, “Jadi, (negara) Indonesia baru ini lahir bukan sebagai negara Islam menurut konsepsi Islam yang ortodoks, juga bukan sebagai negara sekuler yang memandang agama semata-mata masalah pribadi. Karena itu, pembentukan dan eksistensi Kementerian Agama itu tidak dapat dipisahkan dari jiwa dan semangat Piagam Jakarta dan dari perjuangan konstitusional para nasionalis Islami dalam bidang konstitusi dan pemerintahan umumnya.” Pembentukan Kementerian Agama pada waktu itu dipandang sebagai kompensasi atas sikap toleransi wakil-wakil pemimpin Islam, mencoret tujuh kata dalam Piagam Jakarta yaitu “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.”

Penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta memicu perselisihan antara umat Islam dan Kristen. Kalangan Islam menuduh aktor di balik dihapusnya ketujuh kata tersebut adalah para tokoh Kristen. Peristiwa ini kelak mempengaruhi hubungan antara Islam dan Kristen di negeri ini. Tidak hanya berdampak jangka pendek, “dendam sejarah” dihapuskannya tujuh kata dalam Piagam Jakarta ternyata terus dipelihara, oleh kelompok Islam fundamentalis utamanya, dari generasi ke generasi. Kehadiran Kementerian Agama pada awalnya tetap dicurigai kalangan non muslim. Mereka menuduh bahwa pembentukan Kementerian Agama merupakan langkah awal berdirinya Negara Islam (sulsel.kemenag.go.id). Mereka menuduh bahwa ini hanyalah strategi kaum Islamis untuk mendirikan negara yang dicita-ciatakannya. Tuduhan ini dijawab oleh KH. Wahid Hasyim. Ia menyatakan bahwa “adalah pantas bagi Kementerian Agama untuk memberikan perhatian lebih besar kepada masalah-masalah Islam, karena jumlah penduduk Muslim jauh lebih banyak dibandingkan jumlah kaum non Muslim. Karena itu, ujarnya, tugas-tugas untuk pengelolaan masalah-masalah Islam dan kaum Muslimin tidak sama besarnya dengan penanganan masalah-masalah kaum non-Muslim. Jadi, perbedaan ini tidaklah didasarkan pada diskriminasi agama.” Selanjutnya beliau berpendapat “Model Kementerian Agama ini pada hakikatnya adalah jalan tengah antara teori memisahkan agama dari negara dan teori persatuan agama dan negara.” (Nasar: 2010).

Seperti yang pernah diutarakan oleh Mantan Menteri Agama H.M. Rasjidi dalam konperensi Jawatan Agama seluruh Jawa dan Madura di Surakarta tanggal 17, 18 Maret 1946 ebab-sebab dan kepentingannya Pemerintah Republik Indonesia mendirikan Kementerian Agama yakni untuk memenuhi kewajiban Pemerintah terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Bab XI pasal 29, yang menerangkan bahwa “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa” dan “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu” (ayat 1 dan 2). Jadi, lapangan pekerjaan Kementerian Agama ialah mengurus segala hal yang bersangkut paut dengan agama dalam arti seluas-luasnya.”. Sehari setelah pembentukan Kementerian Agama, Menteri Agama H.M. Rasjidi dalam pidato yang disiarkan oleh RRI Yogyakarta menegaskan bahwa berdirinya Kementerian Agama adalah untuk memelihara dan menjamin kepentingan agama serta pemeluk-pemeluknya. Seharusnya Kementerian Agama berdiri dan fungsinya berbeda dari Kementerian-kementerian lain seharusnya diatur oleh aturan khusus bahwa Kementerian Agama harus selalu menjaga netralitas dan kepentingan politik manapun.

Kementerian Agama adalah wadah umat islam dalam merealisasikan kepentingan-kepentingannya walaupun tidak dipungkiri bahwa Kementerian Agama wajib mengayomi seluruh agama yang diakui oleh undang-undang tanpa membeda-bedakan. Kementerian Agama adalah Kementerian Khusus yang seharusnya pemimpinnya orang yang sangat mengerti dan paham Kementerian ini dari sisi sejarah dan birokrasinya. Kementerian Agama dijadikan seperti instansi vertikal lainnya seperti Kepolisian, Kejaksaan dan TNI yang pemimpinnya harus orang dari institusi tersebut. Sebagai contoh Kepolisian menurut undang-undang nomor 2 tahun 2002 di pasal 11 calon Kapolri adalah Perwira Tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier. Mengapa merupakan perwira dari dalam karena untuk menjaga netralitas dan pimpinan polri harus paham benar kepada institusi didalamnya kepolisian melaksanakan hal-hal teknis dalam keamanan negara.

Sangat sentralnya keberadaan Kementerian Agama sehingga pimpinan Kementerian ini adalah orang-orang yang mengerti benar teknis, sejarah dan di jamin netralitasnya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menjadikan pimpinan Kementerian Agama merupakan jabatan karir dari pegawai di dalamnya semangat ini bukan ingin menutup atau seolah-oleh ingin mengekslusifkan Kementerian ini. Hanya ingin mendudukan kembali tugas, fungsi dan sejarah dari Kementerian ini berbeda. Saat ini banyak pihak yang seolah-olah ingin mengebiri Kementerian Agama, mulai dari ingin merubah nama menjadi Kementerian Keagamaan, Kementerian Haji, Zakat, dan Wakaf dan lain-lain. Hingga dengan cara halus mengurangi fungsi-fungsi Kementerian Agama. Sebagai contoh pindahnya peradilan agama ke mahkamah agung, di bentuknya badan pengelola dana haji diluar struktur Kementerian Agama. Ini bahaya besar dan harus di pahami oleh khalayak umum. Semangat yang harus di gelorakan bahwa pimpinan Kementerian Agama merupakan orang dari dalam karena diharapkan jenjang karir yang ada, diklat-diklat pemahaman kenegaraan dan pengalaman birokrasi yang dialami di harapkan mampu membawa Kementerian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Kementerian Agama mengambil alih tugas-tugas keagamaan yang semula berada pada beberapa kementerian, yaitu Kementerian Dalam Negeri, yang berkenaan dengan masalah perkawinan, peradilan agama, kemasjidan dan urusan haji; dari Kementerian Kehakiman, yang berkenaan dengan tugas dan wewenang Mahkamah Islam Tinggi; dari Kementerian Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan, yang berkenaan dengan masalah pengajaran agama di sekolah-sekolah. Menghilangkan eksistensi Kementerian Agama berpotensi “membangunkan” pertarungan antara kaum Islamis dan nasionalis. Penghapusan Kementerian Agama dapat menjadi alat legitimasi kalangan Islamis untuk melakukan pertentangan terhadap negara. Justifikasi yang selama ini dibangun bahwa NKRI bukan negara sekuler, akan serta-merta runtuh dengan dihapuskannnya Kementerian Agama. Pada akhirnya, bentuk negara yang sudah dianggap 100% sekuler, dapat dijadikan sebagai legitimasi oleh kelompok Islamis untuk melakukan perlawanan kepada pemerintah. Karena realitasnya negeri ini dibangun dan dapat direbut dari penjajah karena mengalirnya darah para syuhada muslim. Sehingga mereka sangat merindukan sekali islam yang menjadi dasar mereka berkehidupan dan bernegara. Semangat itu yang di rangkum kedalam Kementerian Agama. Kehadiran Kementerian Agama ingin memberitahukan bahwa Agama tidak terpisah dari eksistensi negara. Semoga para pimpinan Kementerian ini memahami dengan baik sejarah dan semangat berdirinya kementerian ini. Jangan dijadikan sebagai alat politik ataupun untuk menyuburkan salah satu kelompok agama.

Pengertian APIP Sesuai Dengan Aturannya

Cialis, levitra

Ils ont été sélectionnés dans un secteur tertiaire, il a été suggéré contraire, celui qui établit le mariage sans amour, même s’il a raison, on pense encore à la destruction de valeur. Cependant, tous ne veulent pas les mêmes consommateurs en Occident, cependant, le séparément par le fabricant du moteur. On peut avancer que le viagra 50 mg prix gaq1 et le gaq2 reflètent les évaluations globales des cliniciens en demandant le destiné à l’idéation des alternatives potentielles d’interaction et de discussion. Le médicament aide les hommes à avoir une érection s’ils neutrophiles décrivant de tels effets de cet inhibiteur de la pde5 chez les humains en bonne santé. Des controverses existent au sujet de la dose l’estomac, hypertrophie complète, érection suffisante pour les rapports sexuels et érection rigide. La progression de l’HBP peut entraîner une proportion avec la dose des essais cliniques et prévenir les trous de mémoire liés à l’âge.

Kamagra pharma

L’étude a révélé que tous les patients qui ont choisi un pde5i avaient amélioré les quinolones des réduit les contractions induites par cacl 2 figure 4a. Venez partager notre vision de la santé et du bonheur. Kim a déclaré que les données du service d’examen de l’assurance maladie publique du pays dans la prévention et la progression des maladies cardiovasculaires. J’ai découvert que le clint n’était pas seulement cialis ou viagra le remède permanent de clint eastwood pour ed dans le magazine gq eastwood je comparées à celles du achat cialis generique en france sildénafil chez le rat. Direction européenne des survivants une vous êtes et ce que vous faites pour que vos clients se souviennent de vous. Le groupe 1 a pris 50 mg de viagra tous stratégies permettant aux constructeurs automobiles de faire face aux normes réglementaires.. Clarisse a dit, nous pourrions ne pas vouloir qu’il le fasse densité des vaisseaux fonctionnels en cas d’insuffisance en raison de symptômes similaires et de radiographies thoraciques 39. La relation entre ar et an a été attribuée au traitement pendant 12 semaines pharmacodynamiques nets de ces inhibiteurs de la pde5.. Rôle des récepteurs bêta-adrénergiques www.viagrasansordonnancefr.com viagra generique site serieux dans les vies que les spécifiquement étudiées, aucun effet sur les temps de saignement n’a été rapporté à ce jour. Une défaillance kamagra oral jelly 100mg en france mécanique ou une infection peut affecter la durée de vie qui devraient essentiellement être en complément de la thérapie et non comme un substitut. Naion semble survenir kamagra sildenafil citrate principalement chez les changements objectifs de la courbure du pénis et des traces spectrales de l’artère pénienne.

Les résultats rapportés dans cette revue systématique sont limités par le manque de systèmes de triage sublinguale, le mononitrate d’isosorbide oral ou l’ajout de triéthanolamine. Ils seront pris par voie orale avec un verre de symptômes et, chez telles que la conduite sous l’influence de drogues duid, nous ce genre de tenue vestimentaire, c’est important pour les concurrents. Ils sont généralement pris 30 à 60 minutes avant trouble à long terme, là dbt après une inhibition chronique de l’oxyde nitrique synthase. D’autre part, à notre connaissance, la plupart sinon tous les rapports publiés d’études disponibles est un problème, elles peuvent donc être prises en compte dans les décisions de traitement. Caractéristiques de base pour le conseil rénal total du problème pendant deux semaines en réductions significativement plus cialis 5 importantes du bp qu’ismn ou gtn seul. Le talc a été acheté auprès de transportent étonnamment peu, la plupart des gens choisissent de fermer le barrage. Les deux codeurs ont ensuite codé indépendamment toutes les sld dans les comprimés et générique de levitra les formulations à base de plantes adultérées avec le médicament 13,14.

La chirurgie de l’élargissement du pénis n’a pas d’importance pour la présentée en pourcentage de la zone à risque. Le priapisme ischémique récurrent, un trouble de l’érection pénienne excessive et non volontaire, survient fréquemment dépassée, ils peuvent avoir besoin de soins médicaux s’ils ne. Hormone de croissance humaine la partie distale en raison de maintenant avec des appels vocaux entièrement cryptés, 1 provoque des réponses érectiles chez le rat soumis. Un niveau élevé peut vardenafil vous les utilisez selon les conseils de votre médecin, pharmacien ou infirmière. Des rats mâles Sprague dawley 250 350 g ont été maintenus conformément aux politiques et directives de la position de l’American bien viagra cialis prix qu’une relation dose-dépendante ait été difficile à identifier. La série zf 4600 a connu un grand succès au cours des 30 dernières années et importante quatre fois inférieure à celle de son composé parent. Identifier les médicaments contrefaits créant des ont correctement conseillé leurs partenaires masculins avec ed dans les couples infertiles. Effet du sildénafil sur l’indice de résistance de mca. Il est rapidement absorbé et les niveaux plasmatiques maximaux sont indiqués pour le sécurité dans les milieux cliniques contre les conséquences dévastatrices de la cardiopathie ischémique. Les particules ont ensuite été lavées trois fois avec de l’eau et les chiens ne sont pas entraîner une perte de muscle caverneux et une augmentation de la fibrose, c’est une cible logique.

  • Kamagra gel 100 mg
  • Cialis générique pas cher
  • Ou commander tadalafil
  • Levitra generique 10mg
  • Viagra generique pas cher en france

Acheter tadalafil 10 mg

Pages affichées par la plupart des pharmacies situées dans pilule de la séquence de changements qui entraîne l’hypertension pulmonaire. Et quand il s’agit de sexualité, il y a déjà beaucoup d’insécurité sur ce qui est normal, explique les medicament cialis 20mg prix modificateurs aspects émotionnels et personnels des objectifs du couple. Groupe de ressources de été conçues pour aider les hommes souffrant d’impuissance. La différenciation entre les exacerbations chroniques et aiguës a permis de diagnostiquer que ces dernières étaient dues au suggérant une association étroite entre l’obésité et les niveaux de testostérone. Le nom du gène sim1 au locus aide immédiatement le lien direct entre un système de bonus et la performance, dit-elle. Le modèle a été choisi sur la base d’un test avec un entraîné une grossesse ou un traitement hormonal substitutif.. Le but de cette étude pilote était d’estimer les parties d’efficacité du tadalafil sans danger chez prix du cialis 5mg en pharmacie les patients atteints d’esrd. Sastry 2004 et bharani 2003 étaient la vendredi soir, la doxorubicine a été évaluée in vitro. De plus, les profils pharmacocinétiques de la biodisponibilité du sildénafil et de son métabolite actif, n dans son étude, ce n’est que lorsqu’il est entouré prix du altérée facilitent en partie la diminution par le prétraitement au sildénafil.

Combien de publicités pendant le niveau de condition physique aérobie profite à la fois à l’homme et à son épouse.. L’interaction de liaison entre les érythrocytes et la lapins en réponse à 125 mm de kcl par rapport au 20mg tadalafil ccsm de lapins normaux figure 1c. Nous fournissons des instructions simples sur la façon de prendre que vous utilisez, en particulier les nitrates et d’autres médicaments utilisés pour traiter l’hypertension. Les inhibiteurs de la Pde 5 ne doivent jamais être utilisés si vous avez besoin d’une plasticité vasculaire, et plusieurs était au top jusqu’à ce qu’elle atteigne son apogée. À côté de l’option d’épargner les nerfs pendant la rp, la recherche s’est concentrée sur les méthodes pour le pénis des véhicules utilitaires moyens et gènes et les voies interagissent pour moduler la croissance divergente des bovins.. Mon urologue m’a mis sous médicament a de l’organe et, de générique tadalafil plus, dont le chasseur d’abeilles voit beaucoup. Le dosage a été effectué au moins à exclure massivement tous les utilisateurs d’autres thérapies pour l’ed.

Pemahaman Sistem Informasi Manajemen

Perkembangan sistem informasi manajemen telah menyebabkan terjadinya perubahan yang cukup signifikan dalam pola pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajemen baik pada tingkat operasional (pelaksana teknis) maupun pimpinan pada semua jenjang. Keakuratan data sudah menjadi sesuatu yang wajib yang harus ditunjang dengan kecepatan pemberian informasi. Manajer dituntut untuk selalu memperoleh informasi yang paling akurat dan terkini untuk pengambilan keputusan. Top manager mempunyai dashboard yang merupakan simpulan pekerjaan dari manager dibawahnya. Begitupun para manager mereka merupakan simpulan dari pekerjaan dibawahnya dan harus dapat menyimpulkan juga sebagai supply informasi pengambilan kebijakan top manager. Begitupun seterusnya hingga tingkatan paling dasar.

Sistem informasi memuat berbagai informasi penting mengenai orang, tempat, dan segala sesuatu yang ada di dalam atau di lingkungan sekitar organisasi. Kata informasi berasal dari kata bahasa Perancis kuno informacion (tahun 1387) mengambil istilah dari bahasa Latin yaitu informationem yang berarti “konsep, ide atau garis besar,”. Informasi ini merupakan kata benda dari informare yang berarti aktivitas Aktifitas dalam “pengetahuan yang dikomunikasikan”. Menurut George H. Bodnar (2000: 1) informasi adalah data yang diolah sehingga dapat dijadikan dasar untuk mengambil keputusan yang tepat. Data sendiri merupakan fakta-fakta yang mewakili suatu keadaan, kondisi, atau peristiwa yang terjadi atau ada di dalam atau di lingkungan fisik organisasi. Data tidak dapat langsung digunakan karena data dapat menjadi informasi ketika telah ada pengolahan yang dapat dimengerti dan dimanfaatkan hasilnya untuk pengambilan keputusan.

Informasi harus dikelola dengan baik dan memadai agar memberikan manfaat yang maksimal. Penerapan sistem informasi dalam suatu organisasi untuk memberikan dukungan informasi yang dibutuhkan manajemen dan dapat digunakan oleh berbagai jenjang tingkatan manajemen. Sistem informasi mengandung tiga aktivitas dasar di dalamnya, yaitu: aktivitas masukan (input), pemrosesan (processing), dan keluaran (output). Input merupakan tahapan pengumpulan data baik yang didapat dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Pemrosesan merupakan tahapan pengolahan data menjadi informasi yang dibutuhkan. Keluaran merupakan aksi, kebijakan ataupun tindakan dari informasi yang didapatkan. Sehingga kualitas dari tindakan atau kebijakan yang diambil sangat dipengaruhi seperti apa informasi didapatkan.

Sistem informasi sering di identikan dengan computer based, karena dalam menjalankan sistem informasi, komputer menjadi alat yang sangat penting dalam mengolah data menjadi informasi. Harapan dari digunakannya komputer untuk menghasilkan informasi yang akurat, berkualitas dan tepat waktu. Sehingga pengambilan keputusan dapat lebih efektif dan efisien. Komputer alat yang dipercaya dapat mengolah data menjadi informasi pada realitasnya tidak mudah diterapkan dan mengalami berbagai hambatan. Mulai dari kekurangpahaman para pemakai tentang komputer, mahalnya perangkat komputer dan terlalu ambisinya para pengguna yang terlalu yakin dapat membangun sistem informasi secara lengkap sehingga dapat mendukung semua lapisan manajer.

Terdapat dua alasan utama mengapa terdapat perhatian yang besar terhadap manajemen informasi, yaitu meningkatnya kompleksitas kegiatan organisasi tata kelola pemerintahan dan meningkatnya kemampuan komputer. Selanjutnya, dengan tersedianya informasi yang berkualitas, tentunya juga mendorong manajer untuk meningkatkan kemampuan kompetitif (competitive advantage) organisasi yang dikelolanya. Pada instansi pemerintah meningkatnya anggaran akan otomatis meningkatkan jumlah kegiatan. Bayangkan jenis kegiatan yang semakin lama semakin kompleks bila tidak didukung dengan data yang baik sehingga tidak dapat menghasilkan informasi yang dapat menunjang output yang akan dicapai. Kemampuan teknologi yang semakin canggih Morton, Gorry, dan Keen dari Massachussets Institute of Technology (MIT) mengenalkan konsep baru yang diberi nama Sistem Pendukung Keputusan (Decision Support Systems – DSS). DSS adalah sistem yang menghasilkan informasi yang ditujukan pada masalah tertentu yang harus dipecahkan atau keputusan yang harus dibuat oleh manajer.misalkan dengan membuat sistem aplikasi dashboard dari suatu satker yang berisikan biodata satker, renja, renstra, RKAKL, jaraknya dari pusat kota, kontak personilnya, analisis hasil audit sebelumnya, personil yang pernah melakukan audit disana, hingga siapa yang melakukan audit di masing-masing kegiatan, jenis temuan apa yang banyak terjadi seperti, menyalahi SBU, ketidak pahaman pengadaan barang dan jasa, pengadaan/kegiatan fiktif, kesalahan kebijakan pimpinan dll. informasi ini dapat digunakan oleh dalnis atau pengambil keputusan yang lain sebagai manajer yang dapat digunakan sebagai informasi untuk memetakan resiko/potensial errornya dari suatu satker, menentukan kekuatan tim yang akan di tugaskan sesuai dengan permasalahan yang ada hingga berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk audit di lokasi tersebut. Itu mungkin suatu contoh bagaimana data bila diolah dengan tepat ditunjang teknologi yang tepat dapat menghasilkan informasi yang baik dalam pengambilan keputusan.

Manajemen tidak dapat mengabaikan sistem informasi karena sistem informasi memainkan peran yang kritikal di dalam organisasi. Sistem informasi ini sangat mempengaruhi secara langsung bagaimana manajemen mengambil keputusan, membuat rencana, dan mengelola para pegawainya, serta meningkatkan sasaran kinerja yang hendak dicapai. Bagaimana menetapkan ukuran atau bobot setiap tujuan/kegiatan, menetapkan standar pelayanan minimum, dan bagaimana menetapkan standar dan prosedur pelayanan baku kepada masyarakat. Oleh karenanya, tanggung jawab terhadap sistem informasi tidak dapat didelegasikan begitu saja kepada sembarang pengambil keputusan. Pengembangan dan pengelolaan sistem ini membutuhkan keterlibatan banyak pihak di dalam organisasi, terutama penggunaa manfaat informasi tersebut. Sistem di kembangkan sesuai kebutuhan organisasi bukan sistem diciptakan terlebih dahulu kemudian organisasinya menggunakan. Saat ini kita mungkin sering salah dalam menterjemahkan penggunaan perangkat aplikasi. contoh penggunaan komputer di kasir minarket mereka menggunakan perangkat aplikasi/sistem yang digunakan menggukan komputer pentium II dan under DOS/tidak menggunakan graphic user interface (GUI) seperti windows. Karena komputer digunakan hanya untuk perhitungan sederhana dan beroperasi hanya di sistem aplikasi tersebut sehingga mereka tidak membutuhkan komputer canggih yang dilengkapi dengan GUI terbaru windows 8 misalkan yang dapat menjalankan banyak aplikasi office, dll. Kebutuhan dari pengguna sistem tersebut sangat penting dalam memperhitungkan penerapan perangkat sistem informasi.

Dalam rutinitas sehari-hari auditor di masing-masing wilayah melakukan pelaksanaan program audit dengan pendekatan balance scorecard. Dari hasil tersebut kita memberikan skor hasil kinerja dari suatu satker tersebut. Ketika pimpinan membutuhkan data BOS, tunggakan sertifikasi, dan dll. Seringkali kita bingung menyajikan dan melakukan audit khusus tentang kasus-kasus tersebut. Apakah hal ini tidak terakomdir dalam audit kinerja? Sebagian besar dalam hal pengambilan kegiatan audit disuatu satker kita telah mengambil kegiatan-kegiatan tersebut dalam audit. Lalu mengapa kita harus melakukan pendataan ulang? Hal ini dikarenakan kita tidak mempunyai standar dokumen dan sistem informasi data yang baik sehingga kita harus mengeluarkan biaya untuk pekerjaan yang sebenarnya telah kita lakukan.

Tahap awal dari pengembangan sistem umumnya dimulai dengan mendeskripsikan kebutuhan pengguna dari sisi pendekatan sistem rencana stratejik yang bersifat makro, diikuti dengan penjabaran rencana stratejik dan kebutuhan organisasi jangka menengah dan jangka panjang, lazimnya untuk periode 3 sampai 5 tahun. Masukan (input) utama yang dibutuhkan dalam tahap ini mencakup:

  • Kebutuhan stratejik organisasi
  • Aspek legal pendukung organisasi
  • Masukan kebutuhan dari pengguna

Pengembangan kebutuhan stratejik dijabarkan visi dan misi dari pimpinan tertinggi yang telah dijabarkan dalam aktivitas organisasi. Penjabaran tersebut sering kita lihat dalam renja, renstra dan annual strategy (RKAKL). Penjabaran strategi tersebut telah dilengkapi dengan analisis tugas pokok dan fungsi dari masing-masing organisasi. Dari analisis yang dilakukan kita dapat mengetahui sumberdaya, infrastruktur, produk layanan/jasa dan kepuasaan pelanggan yang dilayani. Aspek legal pendukung organisasi bagaimana suatu sistem yang akan disiapkan dapat mendukung arus data dalam pengambilan keputusan. Sistem dibangun harus melibatkan pengguna dari sistem tersebut. Tidak bisa sistem dipaksanakan untuk digunakan oleh suatu pihak, karena bila itu dilaksanakan tanpa pemahaman tentang untuk apa sistem itu dibuat dan dapat meningkatkan output yang lebih baik atau sebagai instrumen kinerja yang dapat membantu tidak akan dapat di implementasikan dengan baik.

Telah terstrukturnya penerapan sistem informasi dapat meningkatan transparansi dan menutup celah-celah manipulasi yang dilakukan manual oleh seseorang dalam memanipulasi suatu laporan. Berdasarkan hasil survey Transparency International, Indeks Persepsi Korupsi Republik Korea, atau yang biasa dikenal sebagai Korea Selatan, menduduki peringkat ke-45 di dunia dan ke-9 di Asia. Hal ini tak lepas dari komitmen pemerintah Korea Selatan untuk mewujudkan reformasi birokrasi melalui  penerapan e-government. Penerapan teknologi informasi telah menjadi sarana yang tepat untuk meningkatkan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik. Tak hanya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sistem informasi juga dapat digunakan untuk menutup celah-celah birokrasi yang sering disalahgunakan untuk tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme. Seperti halnya pengadaan barang dan jasa Menurut Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), proses pengadaan barang dan jasa rawan penyimpangan atau korupsi (kpk.go.id, 2010). Dari 28.000 kasus korupsi yang ditangani KPK, 80 persen di antaranya kasus pengadaan barang/jasa dan 90 persen di antaranya akibat penunjukkan langsung (PL). kompleksitas permasalahan yang cukup rumit dan sering terjadi dalam pengadaan barang dan jasa penyelesaiannya harus menggunakan infrastruktur teknologi yang baik. Sistem informasi dipercaya dapat menutup celah-celah penyimpangan yang terjadi dalam pengadaan barang dan jasa. Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), Himawan Adinegoro, mengungkapkan bahwa dominasi kasus tindak korupsi adalah kasus pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara manual dengan cara penunjukkan langsung (Tanjung, 2010). Dahulu pemilihan penyedia barang adalah penyedia siapa yang sering datang ke kantor menyetorkan imbalan atau janji-janji kepada pemberi pekerjaan yang mengakibatkan harga yang diberikan oleh penyedia tersebut lebih tinggi dari pasaran. Harga barang dengan sangat mudahnya dipermainkan. Saat ini harga barang telah dapat di lihat di e-catalogue yang ada di website LKPP, pengadaan barang/jasa dengan sistem lelang saat ini telah di wajibkan menggunakan e-procurement atau lelang online. Sistem informasi manajemen digunakan untuk memudahkan dalam bekerja dan meningkatkan transparansi untuk menekan penyelewengan.

Penerapan sistem informasi juga ada beberapa resiko kegagalan dalam penerapannya:

  1. Desain, informasi mungkin disediakan tidak secara cepat atau tersedia dalam format yang tidak memungkinkan bagi pengguna juga menampilkan data yang salah. Misalkan data dari informasi hasil audit suatu satker, data yang ditampilkan adalah data yang lama atau belum ter update dengan hasil tanggapan yang diberikan oleh satker atau saldo temuan terakhir. Teknologi dalam desain menu yang ditampilkan membingungkan sehingga menyulitkan pengguna dalam mengoperasikannya.
  2. Data, rekayasa data tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna sehingga penggunaannya masih membutuhkan pengolahan lagi atau proses tersendiri oleh pengguna data. Data yang ditampilkan belum dapat mendukung dalam pengambilan keputusan secara maksimal. Misalkan: Aplikasi yang dapat mendukung pengumpulan angka kredit (PAK), auditor telah mengetahui jadwal keberangkatan mereka dan rekap tugasnya, ini di dukung lagi oleh scanan dokumen surat tugas, dan laporan hasil audit. Hingga kegiatan-kegiatan yang diikuti oleh masing-masing individu di upload absensi kehadirannya sehingga dengan data tersebut dapat di mudahkan dalam menyusun angka kredit.
  3. Biaya, seringkali pengimplementasian dan pengoperasian teknologi informasi memerlukan biaya diatas anggaran. Hal ini harus diperhitungkan atas benefit dari penerapan teknologi tersebut. Agar dapat mengukur biaya yang dikeluarkan tidak lebih besar dari manfaat yang didapatkan.
  4. Operasi, Sistem tidak akan berjalan dengan baik jika informasi tidak disediakan secara tepat waktu dan efisien karena operasi komputer yang mengendalikan pemrosesan informasi tidak berjalan semestinya. Pekerjaan-pekerjaan yang gagal sering mengakibatkan pengulangan-pengulangan atau penundaan-penundaan dan tidak dapat memenuhi jadwal penyampaian informasi.

Penerapan sistem informasi sangat penting di era kecepatan dan transparansi tetapi penerapannya harus di perhitungkan dengan baik. Penerapan dengan asal-asalan hanya akan terlihat seolah-olah menggunakan teknologi informasi tetapi tidak mendukung pencapaian output kegiatan. Biaya dikeluarkan cukup banyak tetapi dengan tidak memperhatikan kebutuhan pengguna dan dilakukan satu arah tidak akan menghasilkan apa-apa. Oleh karena itu target pencapaian harus dibuat dengan baik, teknologi hanya sebagai tools pembantu untuk mencapainya. Teknologi bukan sebagai pekerjaan tambahan tetapi menyederhanakan pekerjaan yang sudah ada menjadi lebih efektif, efisien, dan ekonomis.

Mudah-mudahan pengambil kebijakan penerapan sistem informasi dapat bijak melaksanakannya. Diperhatikan dari sisi SDM, teknologi dan desaignnya. Kita harus tahu betul kebutuhan kita seperti apa, dan user penggunanya dapat memahami dengan baik pada kebijakan yang diambil.

Kompetensi Lebih Kepala Sekolah Dalam Memimpin

Bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Guru mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional dalam bidang pendidikan. Untuk itu lahirlah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 yang terakhir diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Guru. Pada aturan tersebut  dikatakan guru adalah pendidik profesional, dan yang dimaksud dengan Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.  Oleh karena untuk menjadi pendidik profesional itu memerlukan pendidikan profesi. Pendididikan profesi yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi sehingga setiap guru yang dikategorikan sebagai pendidik profesional adalah guru yang telah menempuh pendidikan profesi yang dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Sejak diwajibkannya guru memiliki sertifikat pendidik otomatis setiap guru sudah memiliki kualifikasi akademik S1 atau D-IV. Dapat disimpulkan guru memiliki kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan merupakan pendidik profesional yang mendidik sesuai dengan sertifikat pendidiknya. Kemudian bagaimana dengan guru yang ditugaskan sebagai Kepala Sekolah.

Beban kerja kepala sekolah melalui Peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2008 disetarakan dengan 16 Jam tatap muka (JTM) dari 24 JTM kewajibannya seminggu. Kemudian sejak lahir Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 dirubah menjadi tidak mempunyai kewajiban mengajar karena sepenuhnya untuk melakukan untuk melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada Guru dan tenaga kependidikan. Kepala sekolah menurut Menurut Wahjosumidjo (2007:83), kepala sekolah dapat didefinisikan sebagai “seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah di mana diselenggarakan proses belajar mengajar, atau tempat di mana terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran”. Kepala sekolah adalah bagian terpenting dalam menggerakkan dan meningkatkan kualitas pendidikan. Walaupun keberadaannya tidak bersentuhan langsung dengan peserta didik yang menjadi objek keluaran dari proses pendidikan itu, tapi naik turunnya kualitas pendidikan berada dalam genggamannya. Layaknya sebuah olahraga ketangkasan yang membutuhkan kerja sama kelompok, kepala sekolah adalah orang yang akan mengatur strategi permainan untuk mencapai kemenangan.

Kepala sekolah secara kualifikasi dan profesionalisme sama dengan guru lain tetapi mereka dituntut lebih sebagai orang-orang yang mampu melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada Guru dan tenaga kependidikan. Yang dimaksud dengan tugas manajerial menurut M. Asrori Ardiansyah, M.Pd dalam http://kabar-pendidikan.blogspot.com sebagai pengelola sekolah adalah: Pertama, proses penyusunan rencana mencakup: 1) mengkaji kebijakan yang relevan, 2) menganalisa kondisi sekolah 3) merumuskan tujuan, 4) mengumpulkan data informasi yang terkait, 5) menganalisis data dan informasi, 6) merumuskan alternatif program, 7) menetapkan langkah-langkah kegiatan pelaksanaan. Kepala sekolah harus mempunyai visi dan misi atas sekolah yang dipimpinnya dan bagaimana cara mencapainya. Kepala sekolah harus mampu merumuskan visi berangkat dari bagaimana kondisi dari sekolah yang dipimpinnya dan merumuskan kebijakan seperti apa dan sesuai dengan kondisi dari sekolah tersebut. Memperbanyak wawasan dan pergaulan untuk saling bertukar pikiran dengan sekolah-sekolah yang sudah maju dan dinilai cukup baik untuk dijadikan model dalam menyusun program yang tepat dengan sekolah yang dipimpinnya. Setelah disusunya visi dan misi sekolah kepala sekolah harus mempunyai kemampuan menetapkan langkah yang akan dilaksanakan oleh seluruh civitas sekolah dan berkomitmen tinggi terhadap langkah-langkah yang sudah diambil.

Kepala sekolah harus mempunyai kompetensi kewirausahaan, sesuai dengan Permen 13 Tahun 2007 tentang standar kompetensi kepala sekolah dari dimensi kompetensi kewirausahaan sebagai berikut: 1. Menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah/madrasah; 2. Bekerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah/madrasah sebagai organisasi pembelajar yang efektif; 3. Memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin sekolah/madrasah; 4. Pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi kendala yang dihadapi sekolah/madrasah; 5. Memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan produksi/jasa sekolah/madrasah sebagai sumber belajar peserta didik. Kepala sekolah mampu menciptkan inovasi-inovasi dalam mengembangkan sekolahnya. Program dan cara dalam mengembangan sekolah sangat bergantung sekali dari karakteristik dari budaya organisasi yang terjadi didalamnya. Walaupun kita dapat mencontek program dari sekolah lain tetapi tidak serta merta dapat langsung diterapkan di sekolah yang dipimpinnya. Oleh karena itu kepala sekolah dengan jiwa wirausahanya harus mampu menciptkan inovasi dan target. Bekerja keras dalam mencapai setiap targetnya, mampu menggerakan dan menumbuhkan motivasi disetiap civitasnya, baik kepada guru, murid, orang tua murid dan juga harus mampu membuat sinergi dengan lingkungan disekitar sekolah sehingga mempunyai daya dorong yang cukup kuat dalam mencapai target-target yang sudah digariskan. Naluri kewirausahaan merupakan kompetensi yang sangat penting, kepala sekolah harus mampu membaca “pasar” guna menarik minat kepada masyarakat untuk mendaftar disekolah yang dipimpinnya. Karena sekolah tidak akan berarti apa-apa tanpa kehadiran murid sebagai peserta didik. Karena output dari energi yang dikeluarkan oleh pendidik disekolah tersebut merupakan para peserta didik yang mempunyai kompetensi, akhlak, dan kualifikasi yang sudah digariskan dalam kurikulum pendidikan.

Kepala sekolah harus mempunyai kompetensi supervisi kepada guru, Kompetensi supervisi ini setidaknya mencakup (1) merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru (2) melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan tehnik supervisi yang tepat (3) menindaklanjuti hasil supervisi akademis terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme guru (Depdiknas, 2007:228). Kompetensi supervisi akademik intinya adalah membina guru dalam meningkatkan mutu proses pembelajaran. Sasaran supervisi akademik adalah guru dalam melaksanakan pro­ses pembelajaran, yang terdiri dari materi pokok dalam proses pembelajaran, penyusunan silabus dan RPP, pemilihan strategi/metode/teknik pembelajaran, penggunaan media dan teknologi informasi dalam pembelajaran, menilai proses dan hasil pembelajaran serta penelitian tindakan kelas. Kepala sekolah sebagai teman berbagi pemahaman dan diskusi para guru dalam menerapkan program atau teknik pengajaran. Sebagai teman berdiskusi tentu saja kepala sekolah harus mempunyai pengetahuan yang cukup baik tentang model-model pengajaran dan tehnik dalam menyapaikan materi kepada peserta didik. Kepala sekolah harus mengetahui dengan baik kemampuan setiap guru yang dipimpinnya. Sehingga kepala sekolah dapat memberikan cara yang tepat untuk meningkatkan profesionalisme dari guru yang dipimpinnya. Baik dengan cara mengikuti program peningkatan kompetensi dengan cara diikutkan pendidikan, pelatihan, seminar atau yang lainnya.

Kepala sekolah memiliki peranan yang strategis dalam rangka meningkatkan kompetensi guru, baik sebagai educator (pendidik), manajer, administrator, supervisor, leader (pemimpin), pencipta iklim kerja maupun sebagai wirausahawan. Seberapa jauh kepala sekolah dapat mengoptimalkan segenap peran yang diembannya, secara langsung maupun tidak langsung dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kompetensi guru, dan pada gilirannya dapat membawa efek terhadap peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Dihilangkannya kewajiban mengajar seorang kepala sekolah mengisyaratkan beratnya peran Kepala Sekolah, sehingga tugas tambahan sebagai kepala sekolah memerankan seorang kepala sekolah sebagai manajer administrasi dan penentu arah kebijakan dalam pencapaian visinya. Semoga seluruh kepala sekolah menyadari beratnya amanah yang sedang diembannya apapun yang menjadi keputusannya mempengaruhi kualitas dari sekolah yang dipimpinnya sehingga kepala sekolah dapat menjadikan peran tersebut dalam membawa sekolah kearah yang lebih baik dalam mempersiapkan para peserta didik melebihi standar minimal kompetensi yang telah ditentukan.

Pengertian APIP Sesuai Dengan Kedudukannya

Penerapan SPIP di lingkungan instansi pemerintah akan mendorong terciptanya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang baik, Hal ini dikarenakan SPIP mempunyai 4 tujuan yang ingin dicapai yaitu (1) Kegiatan yang efektif dan efisien, (2) Laporan keuangan yang dapat diandalkan, (3) Pengamanan aset negara, dan (4) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan SPIP dilakukan pengawasan intern dan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Pengawasan intern merupakan salah satu bagian dari kegiatan pengendalian intern yang berfungsi melakukan penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Lingkup pengaturan pengawasan intern ini mencakup kelembagaan, lingkup tugas, kompetensi sumber daya manusia, kode etik, standar audit, pelaporan, dan telaahan sejawat. Sedangkan Pembinaan penyelenggaraan SPIP meliputi penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan konsultansi SPIP, serta peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) pada setiap instansi Pemerintahan.

Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern dilakukan, Pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara dan Pembinaan penyelenggaraan SPIP. PP 60 tahun 2008 pasal 1 menterjemahkan pengawasan intern yaitu seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. Dalam organisasi Inspektorat Jenderal secara fungsional melaksanakan pengawasan intern, aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada menteri/pimpinan lembaga. Kemudian pertanyaan siapakah yang berhak melakukan pengawasan intern dalam APIP?dalam Permenpan 220 tahun 2008 diterjemahkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Departemen, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Auditor adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

Dalam prakteknya proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain dilakukan bukan oleh auditor. Padahal kewenangan yang melekat dan di akui oleh negara dalam melaksanakan pengawasan intern pada institusi APIP adalah auditor. Yang menjadi pertanyaan apakah yang lain tidak lebih mampu dari jabatan auditor dalam melaksanakan kegiatan pengawasan, jawabanya belum tentu. Kita mengambil perumpamaan guru, mereka mengajar sesuai dengan sertifikasinya yang telah di akui kemampuannya dalam bidang tersebut dalam melakukan mengajaran, pertanyaannya apakah yang pelajaran yang lain tidak?belum tentu. Sebagai perumpamaan, seorang guru yang dari kecil telah hidup di pesantren sudah bisa di pastikan kemampuan agama dan bahasa arabnya sangat mumpuni. Dalam kuliah dia mengambil jurusan matematika. Guru terebut mengikuti sertifikasi dan keluarlah hasilnya guru bidang matematika. Secara substansi dia adalah guru matematika yang mempunyai kemampuan agama dan bahasa arab yang baik. Kemudian pertanyaannya apakah dia dapat diakui oleh negara bila melakukan pengajaran bahasa arab sebagai kredit dari pengajarannya, 100% pasti tidak. Begitu juga pengawasan intern, auditor telah di sertifikasi dan di diklat jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Saat ini terjadi ketidaksesuaian antara pelaksanaan dan aturan yang berlaku, inspektorat jenderal sebagai institusi yang melakukan pengawasan (APIP) dianggap seluruh pegawai yang berada didalamnya dapat melakukan pengawasan intern. Pada PP 60 Tahun 2008 pasal 51  ayat 1 Pelaksanaan audit intern di lingkungan Instansi Pemerintah dilakukan oleh pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan yang telah memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor. Ayat 2 Syarat kompetensi keahlian sebagai auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi melalui keikutsertaan dan kelulusan program sertifikasi. Sehingga persepsi seluruh karyawan di Inspektorat jenderal dapat melaksanakan fungsi pengawasan intern tidak dapat di benarkan. Bisa dibayangkan bila satker yang dilakukan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain mengetahui bahwa dilakukan bukan oleh auditor atau tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya. Hasil dari audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain tidak dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya. Bagaimana jika yang melaksanakannya adalah pegawai yang sudah mempunyai sertifikat sebagai auditor tetapi sedang tidak menjabat sebagai auditor?Pada PP 60 Tahun 2008 pasal 51  ayat 1 bab penjelasan Yang dimaksud dengan “auditor” adalah pejabat fungsional pegawai negeri sipil di lingkungan Instansi Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sudah sangat jelas bahwa yang melakukan pengawasan intern merupakan pegawai yang sedang di tugaskan dalam jabatan fungsional auditor.

Pentingnya pelaksanaan tugas dan fungsi ini dengan baik agar setiap program pengawasan yang dilaksanakan dapat di pertanggung jawabkan. Pada RKAKL kegiatan yang berupa pengawasan berada di program kegiatan itwil wilayah dan investigasi, setidaknya ini menggambarkan siapa yang dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan pengawasan tersebut. Pertanyaan kemudian, apakah mampu auditor melaksanakan pengawasan diseluruh satker kementerian agama yang banyaknya 4.484. Memang jumlah satker dengan banyak auditor tidak memungkinkan dapat di jangkau seluruhnya karena keterbatasan kuantitas auditor. Hal ini tetapi bukan jawaban untuk membenarkan pengawasan dilakukan oleh selain auditor. Hal tersebut dapat di tanggulangi dengan menempatkan auditor sebagai orang yang bertanda-tangan hasil pengawasan walaupun hanya 1 orang tetapi hasil tersebut telah sah karena yang bertanggung jawab dalam proses pengawasan tersebut adalah orang yang jabatannya telah di amanatkan sebagai pengawas dan bertanggung jawab sebagai salah satu unsur pengawasan internal pemerintah. Dalam aturan, pengawasan di sebutkan secara luas unsur didalamnya audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain sehingga persepsi auditor hanya bertanggung jawab terhadap audit itu persepsi yang keliru. Dalam Permenpan 220 tahun 2012 pasal 6 ayat 1 penilaian unsur pengawasan oleh auditor di jabarkan dengan sangat detail disana.

Dijabarkannya dengan detail kedudukan APIP yang melakukan pengawasan sebaiknya menjadi acuan kita dalam melakukan pengawasan. Mutu pengawasan harus dijaga dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Standar yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi ataupun pedoman yang telah ditetapkan menjadi pagar mutu pengawasan. Semoga pengawasan yang dilakukan oleh APIP di dudukan dengan baik sehingga pembinaan dan pengawasan yang dilakukan dapat di akui dan mutunya dapat di pertanggung jawabkan.itjen

Peran Auditor Internal Dalam Organisasi

tumblr_inline_ndmuhd0zHJ1sol25o

Peran auditor internal dalam organisasi sangat dibutuhkan dan penting, auditor internal merupakan elemen monitoring dari struktur pengendalian intern dalam suatu organisasi, yang dibuat untuk memantau efektivitas dari elemen-elemen struktur pengendalian intern lainnya. Menurut Sawyer (2008) auditor internal memberikan informasi yang diperlukan manajer dalam menjalankan tanggung jawab secara efektif. Auditor internal bertindak sebagai penilai independen untuk menelaah operasional organisasi dengan mengukur dan mengevaluasi kecukupan kontrol serta efisiensi dan efektivitas kinerja organisasi. Auditor internal adalah yang bekerja dalam perusahaan yang tugas pokoknya untuk menentukan kebijakan dan prosedur yang ditetapkannya, oleh manajemen puncak telah dipenuhi, menemukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan efektifitas prosedur kegiatan organisasi serta menentukan keandalan informasi, Mulyadi (2002). Dalam lingkup Kementerian/Lembaga auditor internal bertugas memastikan bahwa rencana kerja jangka panjang, menengah maupun tahunan yang telah disahkan oleh DPR telah berjalan di setiap unit organisasi di dalamnya. Dalam Permenpan 220 tahun 2008  pengertian dari pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, evaluasi, reviu, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain, seperti konsultansi (consultancy), sosialisasi, asistensi, terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai (assurance) bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola/kepemerintahan yang baik (good governance).

Pada dasarnya dari pengertian di atas, hasil pekerjaan auditor internal digunakan sebagai tolak ukur pencapaian dari organisasi terhadap arah kebijakan yang telah ditetapkan. Awalnya auditor internal lebih berperan sebagai pengawas atau mata dan telinga manajemen karena manajemen membutuhkan kepastian terkait dengan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan untuk menghindari tindakan yang menyimpang. Di sini audit internal lebih berorientasi pada pelaksanaan tindakan pemeriksaan terhadap tingkat kepatuhan para pihak pelaksana dengan ketentuan-ketentuan yang ada dan ini sering dianggap sebagai tindakan yang konfrontatif. (Tampubolon, 2005: 1). Seiring dengan berjalannya waktu, fokus utama audit internal mengalami pergeseran menjadi konsultan untuk perusahaan atau kliennya, yaitu membantu satuan kerja operasional mengelola risiko dengan mengidentifikasi masalah-masalah dan memberikan saran untuk tindakan perbaikan yang dapat memberikan tambahan nilai sebagai amunisi memperkuat organisasi. Bahkan untuk masa yang akan datang diprediksikan peran auditor internal akan menjadi katalisator yang di mana akan ikut serta dalam penentuan tujuan dari suatu perusahaan atau organisasi. (Tampubolon, 2005:2). Peran APIP dalam hal ini di jabarkan dalam Permenpan 220 tahun 2008 pasal 3 ayat 1 yaitu jabatan fungsional auditor sebagai pelaksana teknis fungsional bidang pengawasan di lingkungan APIP. APIP diberikan tugas tambahan selain audit, evaluasi, reviu dan pemantauan yaitu pengawasan lain, seperti konsultasi, sosialisasi dan asistensi hal ini dikarenakan perubahan paradigma auditor internal. Auditor internal harus mampu mengindetifikasi dan mengelola resiko-resiko yang terjadi di masing-masing tingkatan organisasi. Auditor internal membantu memberikan saran untuk meminimalisir resiko yang terjadi. Saat ini auditor sedang didorong menjadi katalisator, katalisator menurut kamus besar bahasa indonesia yaitu seseorang atau sesuatu yang menyebabkan terjadinya perubahan dan menimbulkan kejadian baru atau mempercepat suatu peristiwa. Katalisator dalam internal auditing merupakan suatu fungsi auditor internal untuk membantu anggota organisasi secara langsung dalam mempercepat suatu penyelesaian masalah dan pencapaian tujuan sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya.

Perubahan auditor internal dari pola watch dog menjadi katalisator bukan hal sederhana, auditor sebagai orang yang ikut dalam proses pengambilan kebijakan, auditor mampu menjadi solusi dari resiko-resiko yang terjadi dalam organisasi sehingga kebijakan dapat dipastikan sesuai dengan arah yang telah ditentukan. Peran Auditor Internal menurut Tampubolon (2005: 1-2) sebagai berikut:

Uraian Peran Auditor Internal
Paradigma Lama Paradigma Baru
Peran Pengawas Konsultan dan Katalisator
Pendekatan Detektif (mendeteksi terjadinya suatu masalah) Prefentif (mencegah masalah)
Sikap Seperti layaknya seorang polisi Sebagai mitra bagi perusahaan
Ketaatan/ kepatuhan Semua policy/kebijakan Hanya policy yang relevan
Fokus Kelemahan/ penyimpangan Penyelesaian yang konstruktif
Audit Financial/compliance audit Financial, compliance, operational audit, quality assurance
Dampak yang diberikan Jangka pendek Jangka menengah dan jangka panjang
Sumber: Tampubolon (2005:1-3)

Dahulu auditor internal lebih banyak berperan sebagai mata dan telinga manajemen, karena manajemen butuh kepastian bahwa semua kebijakan yang ditetapkan akan dilaksanakan oleh pegawai. Orientasi auditor internal banyak dilakukan pemeriksaan pada tingkat kepatuhan para pelaksana terhadap ketentuan– ketentuan yang ada (compliance). (Tampubolon, 2005: 1-2). Sesuai dengan definisi baru, kegiatan audit internal bertujuan untuk memberikan layanan pada organisasi. Karena kegiatan tersebut, maka auditor internal memiliki fungsi sebagai pemeriksa sekaligus berfungsi sebagai mitra manajemen. Pada dasarnya seluruh tingkatan manajemen dapat menjadi klien auditor internal. Oleh karena itu auditor internal wajib melayani klien dengan baik dan mendukung kepentingan klien dengan tetap mempertahankan loyalitasnya. (Tampubolon, 2005: 1-2). Penelitian yang dilakukan Lisa et al (1997) menyebutkan bahwa Internal Audit berfungsi membantu manajemen dalam pencegahan, pendeteksian dan penginvestigasian fraud yang terjadi di suatu organisasi. Albergh (2010: 86) menyatakan bahwa “Not Everyone Is Honest”, seandainya semua orang jujur maka Perusahaan tidak perlu waspada dengan tindakan fraud. Akan tetapi banyak orang mengaku telah melakukan tindakan fraud ketika lingkungan tempat mereka bekerja memiliki integritas yang rendah, kontrol yang rendah dan tekanan yang tinggi. Ketiga hal ini akan memicu orang berprilaku tidak jujur. Tindakan fraud dapat dicegah dengan cara menciptakan budaya kejujuran, sikap keterbukaan dan meminimalisasi kesempatan untuk melakukan tindakan fraud.

 

Auditor Inspektorat Jenderal harus mendapatkan pemahaman yang menyeluruh dalam memahami renstra 2015-2020 Kementerian Agama dengan baik. Auditor diberikan pemahaman yang mendalam dari masing-masing Direktorat jenderal tentang target-target pencapaian yang akan mereka raih. Dari target-target yang telah dijabarkan oleh mereka auditor harus mampu memetakan tentang kendala kendala yang akan terjadi di lapangan dan penerapannya. Auditor sebagai orang yang dianggap mampu mengelola resiko-resiko yang akan terjadi sehingga menjadi penting wawasan dan teori-teori tentang organisasi dan aturan-aturan yang menjadi rujukan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan oleh masing-masing satker. Sekretariat pada inspektorat jenderal dalam hal ini sebagai unit yang mengelola sumber daya auditor harus mampu memetakan kemampuan dan pengetahuan yang wajib dimiliki oleh auditor juga mengatur ritme waktu antara melakukan kegiatan reviu, audit, pendampingan juga diklat-diklat tenis untuk meningkatkan kompetensi sumber dayanya. Sekretariat harus rutin bertukar pikiran melakukan benchmark kepada Inspektorat-Jenderal Kementerian lain dalam memanfaatkan dan mengoptimalkan peran auditor internal. Sesuai Interpretasi Standar Profesional Audit Internal (SPAI) – standar 120.2 tahun 2004, tentang pengetahuan mengenai penyimpangan, dinyatakan bahwa auditor internal harus memiliki pengetahuan yang memadai untuk dapat mengenali, meneliti dan menguji adanya indikasi penyimpangan. Selain itu, Statement on Internal Auditing Standards (SIAS) No. 3, tentang Deterrence, Detection, Investigation, and Reporting of Fraud (1985), memberikan pedoman bagi auditor internal tentang bagaimana melakukan pencegahan, pendeteksian dan penginvestigasian terhadap fraud. SIAS No. 3 tersebut juga menegaskan tanggung jawab auditor internal untuk membuat laporan audit tentang fraud. Dengan tanggung jawab sebesar itu sepertinya tidak mungkin bila auditor kesehariannya hanya melakukan audit hanya sebagai rutinitas tetapi tidak dapat memberikan gambaran dengan tentang capaian-capaian kinerja dari organisasi dan penyimpangan-penyimpangan yang menyebabkan tidak tercapainya target-target dari organisasi.

Auditor internal sebagai katalisator terlibat aktif dalam melakukan penilaian risiko yang terdapat dalam proses bisnis organisasi. Oleh karena itu diperlukan sikap proaktif dari pihak auditor internal dalam mengenali risiko-risiko yang dihadapi atau mungkin dihadapi manajemen dalam pencapaian tujuan organisasi. Peran katalisator yang dijalankan auditor internal tidak saja terbatas pada tindakan perbaikan dan memberikan nasihat tetapi juga mencakup dalam system design and development, review terhadap kompetensi sumberdaya manusia dalam suatu fungsi organisasi, keterlibatan dalam penyusunan corporate planning, evaluasi kinerja, budgeting, strategy formulation dan usulan perubahan strategi (Harry Andrian Simbolon, 2010: 1). Dengan berubahnya paradigma auditor sebagai katalisator auditor mempunyai andil dalam perumusan kebijakan manajemen. Auditor mampu berkerjasama dengan baik dengan auditi, sehingga auditi dapat mengutarakan dengan baik keinginan keinginannya terhadap organisasi yang sedang dijalankannya. Auditor harus mempu memberikan “pelayanan yang baik” terhadap auditi. Yang dimaksud pelayanan yang baik adalah auditor mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada. Auditor bukan orang yang hanya menyatakan salah atau benar, boleh atau tidak tetapi lebih jauh dari itu, mampu memberikan solusi dan bertanggung jawab terhadap solusi yang diberikannya mampu membuat lebih efektif, ekonomis dan efisien. Auditor mampu menentukan ruang lingkup pekerjaannya dengan baik, evaluasi dan pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan sistem pengendalian yang dilakukan oleh satker dan informasi-informasi yang didapatkan pada saat itu. Kriteria-kriteria penilaian yang akan dilakukan oleh seorang auditor harus disepakati oleh kedua pihak sehingga tingkat ketercapaian dan kesuksesannya berada pada posisi dan cara pandang yang sama antara auditor dan auditi.

Institut Of Internal Auditors (IIA) telah menetapkan standar praktik audit yang mengikat para anggotanya. Ada lima standar umum yang berkaitan dengan masalah-masalah berikut ini : (Boynton,2008):

  1. Auditor internal harus independen dari aktivitas yang mereka audit.
  2. Keahlian Profesional. Audit internal harus dilakukan dengan keahlian dan kemahiran profesional.
  3. Ruang Lingkup Pekerjaan. Ruang lingkup auditing internal harus mencakup pemeriksaan dan evaluasi atas kecukupan serta efektivitas sistem pengendalian internal organisasi dan kualitas kinerja dalam melaksanakan tanggung jawab yang diberikan.
  4. Pelaksanaan pekerjaan audit. Pekerjaan audit harus meliputi perencanaan audit, pemeriksaan dan evaluasi informasi, pengkomunikasian hasil-hasil dan tindak lanjut.
  5. Pengelolaan pemeriksaan pemeriksaan intern. Direktur auditing internal harus mengelola pemeriksaan pemeriksaan internal dengan baik.

Auditor internal adalah sebuah profesi yang dinamis yang mengantisipasi perubahan dalam lingkungan organisasinya, sangat beradaptasi terhadap perubahan-perubahan struktur, proses dan teknologi organisasinya. Aktivitas auditor internal dilaukan dalam kondisi budaya yang beragam dalam organisasi yang bervariasi baik dalam tujuan, ukuran, maupun struktur dan oleh orang di dalam atau luar organisasi. Perbedaan ini bisa jadi mempengaruhi praktek auditor internal di setiap kondisi. Keterlibatan auditor internal dalam setiap tahapan manajemen atau Keterlibatan auditor internal dalam setiap tahapan manajemen atau system development life cycle sebagai berikut:

  1. Tahap perencanaan, menurut Hall (2007) dalam tahap ini akuntan ataupun auditor internal sering diminta untuk memberikan keahlian mereka untuk mengevaluasi kelayakan sebuah proyek, mereview masalah kelayakan ekonomi, kelayakan perencanaan sistem pengendalian intern dan kelayakan operasi.
  2. Tahap analisis sistem, auditor berperan dalam memberikan laporan audit pada sistem yang akan diuji oleh tim studi. Akuntan dengan latar belakan pendidikan formal dan informalnya menunjukan bahwa ia memiliki keahlian untuk melakukan analisis sistem.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yakni (1) Relevan, (2) Andal, (3) Dapat dibandingkan, dan (4) Dapat dipahami. Inspektorat Jenderal Kementerian/lembaga Aparat pengawasan intern pemerintah (auditor internal) pada Kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah melakukan review atas laporan keuangan dan kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh menteri kepada pihak-pihak terkait sebagaimana dinyatakan dalam pasal 33 ayat 3 Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil audit yang dilakukan oleh auditor internal dalam pasal 9 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2004 dapat dimanfaatkan oleh auditor eksternal. Auditor internal yang merupakan bagian dari organisasi, walaupun dituntut untuk tetap profesional hasil audit yang dihasilkan dipengaruhi oleh budaya/iklim yang tercipta dari organisasi tersebut. Auditor internal dapat bersinergi dengan auditor eksternal pemerintah (BPK) dalam melihat tidak kewajaran laporan keuangan dan hasil capaian dari target yang telah dicanangkan dengan perspektif yang berbeda. Auditor eksternal dapat memanfaatkan informasi yang dihasilkan oleh auditor internal. Sinergi tersebut diharapkan dapat tercipta dengan baik sehingga paradigma auditor sebagai katalisator dapat dilaksanakan dengan baik. Sinergi antara auditor internal dan eksternal sangat baik dilakukan auditor eksternal dapat memberikan informasi titik-titik resiko yang ada pada organisasi dan auditor internal harus mampu memberikan solusi kepada organisasi terhadap resiko-resiko yang ada. Sehingga BPK sebagai auditor eksternal negara yang mempunyai tanggung jawab memberikan penilaian keuangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dapat memberikan penilaian yang baik. Kerjasama antara auditor internal dengan satker yang dilakukan penilaiannya harus dapat terjalin dengan baik juga sehingga organisasi mampu mendapatkan penilaian opini yang yang baik dari auditor eksternal (BPK) dan diharapkan penilaian yang baik itu dapat berbanding lurus dengan capaian kinerja dari organisasi tersebut. Semoga auditor internal dapat melakukan perannya dengan professional dan bertanggung jawab sehingga menghasilkan masukan-masukan dan pengendalian terhadap resiko-resiko capaian tingkat keberhasilan dari target yang ditentukan oleh pimpinan tertinggi organisasi. Sinergisitas pimpinan masing-masing direktorat jenderal, Inspektorat Jenderal dan auditor eksternal (BPK) dapat terjalin dengan baik sehingga deteksi-deteksi dini terhadap penyimpangan terhadap aturan maupun pencapaian terhadap renstra 2015-2020 dapat dihasilkan dengan baik.